Hanya Islam yang Mampu Mencegah Disintegrasi Bangsa

Masyarakat Indonesia termasuk saudara-saudara di Papua harus menyadari, bahwa ketidakadilan yang mereka rasakan justru karena mereka jauh dari aturan-aturan yang datang dari Tuhan. Yakni jauh dari aturan Islam yang sudah terbukti mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan. Sekaligus menjadikan negaranya menjadi kuat dan berdaulat.

---

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Kondisi Papua diklaim berangsur aman. Pemerintah bahkan terus memburu semua pihak yang dianggap bertanggung jawab memicu bara di Papua dan siap menegakkan hukum atas mereka.

Namun, banyak pihak yang pesimis problem Papua akan selesai dengan tuntas. Karena akar penyebab konflik di Papua tak pernah sungguh-sungguh diselesaikan oleh penguasa. Bahkan banyak yang menduga sepanjang akarnya tak selesai, sampai kapan pun, Indonesia akan selalu dibayang-bayangi ancaman disintegrasi bangsa, salah satunya tanah Papua.

Problem ketidakadilan dan diskriminasi memang menjadi salah satu penyebab yang mencolok mata di Papua. Tanahnya yang begitu kaya emas dan tambang lainnya ternyata tak pernah dirasakan oleh mereka yang hidup di atasnya. Sehingga Papua justru selalu identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakatnya.

Wajar jika potensi konflik terus membayangi tanah Papua. Bendera bintang kejora seolah jadi simbol harapan. Dan referendum seakan menjadi impian dan cita-cita yang terus diwariskan, menjadi bara yang tak pernah mampu dipadamkan. Sedikit saja dipantik, maka dipastikan bara itu bisa membesar.

Sebagian masyarakat Papua, menganggap negara bernama Indonesia ini seakan tak ada. Bahkan yang mereka lihat, negara justru melegalisasi eksploitasi dan penghinaan atas tanah air dan kehormatan mereka. Indonesia, tak lebih dari penjajah yang merebut kedaulatan tanah dan harga diri mereka.

Kalaupun ada pembangunan, maka mereka menganggap, itu bukan buat mereka. Karena faktanya, semua infrastruktur dibangun tak membuat kesejahteraan merata. Ketimpanganlah yang justru makin menganga. Karena penikmat dari pembangunan itu hanyalah para raja kecil yang berkedudukan sebagai agen dan sekelompok si kaya yang diuntungkan dengan tetap terbelakangnya rakyat Papua.

Indonesia memang punya sejarah pahit dan panjang dengan ancaman disintegrasi bangsa. Aceh, Maluku, dan Timor Timur adalah wilayah yang pernah berkonflik hingga berdarah-darah. Aceh dengan GAM-nya, Maluku dengan RMS-nya, dan Timor Timur dengan Fretilin-nya.

Di masa-masa itu jutaan orang menjadi korban. Namun seperti biasa, yang menjadi korban konflik kebanyakan adalah masyarakat sipil tak berdosa. Bukan hanya ekonomi yang berantakan, tapi juga ketenteraman dan rasa aman.

Namun jika ditilik, semua itu selalu saja berawal dari ketidakadilan dan diskriminasi penguasa. Hingga sempat muncul narasi getir soal penjajahan bangsa Jawa. Dan lantas, muncullah di antara mereka pemikiran bahwa disintegrasi adalah solusinya.

Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh penyebab konflik berikutnya. Yakni keterlibatan asing dan para agennya di kalangan penguasa yang ingin menarik keuntungan dari terpecahbelahnya wilayah Indonesia.

Timor Timur adalah contoh daerah yang akhirnya berhasil lepas dari Indonesia. Kekuasaan yang lemah dan tekanan internasional membuat Timtim tak bisa dipertahankan.

Di bawah pengawalan negara adidaya, referendum pun dilakukan. Dan ndilalah-nya, mayoritas rakyatnya justru menginginkan Timtim merdeka. Seolah menegaskan, bahwa sebelumnya Indonesia tak lebih dari negara penjajah.

Aceh pun demikian. Puluhan tahun rakyat hidup dalam suasana mencekam. Terutama saat negara akhirnya menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer. Targetnya, menumpas gerakan separatis bersenjata yang menuntut kemerdekaan.

Namun endingnya, bersyukur Aceh tak jadi lepas. Meski sebagai kompensasinya, negara harus memberi hak istimewa kepada rakyatnya. Yakni pembiaran sebagian syariat Islam diterapkan di sana. Hitung-hitung sebagai kanalisasi spirit menegakkan negara berdasar syariat Islam.

Meski tak sedramatis Aceh dan Timor Timur, Maluku pun tak lepas dari virus separatisme lokal. Gerakan RMS yang juga diduga disetir negara adidaya terus menyuarakan soal ketidakadilan dan bergerilya merintis negara yang terlepas dari Indonesia. Dan di momen-momen tertentu, mereka menampakkan diri, untuk memberi kabar bahwa cita-cita dan perjuangan mereka tak pernah padam.

Meski tak mudah dibuktikan, keberadaan faktor luar dalam skenario terlepasnya wilayah-wilayah tersebut dari kesatuan Indonesia memang tak bisa dinafikan. Di semua medan pergolakan itu, begitu banyak tangan-tangan asing turut bermain.

Mereka masuk dalam bentuk operasi-operasi intelejen. Menginfiltrasi pemikiran dan visi pergerakan mereka melalui NGO-NGO berdana tak terbatas yang diterjunkan atas nama kemanusiaan. Lalu mereka mengangkat isunya ke dunia internasional dan membincangkannya di mimbar-mimbar politik mereka, hingga keluar dalam bentuk tekanan-tekanan.

Dalam konteks konstelasi internasional dan peta hegemoni kapitalisme global, kondisi ini wajar adanya. Bagaimanapun, Indonesia adalah negeri yang memiliki segalanya. Potensi sumber daya alam, posisi geopolitik dan geostrategis, semuanya dimiliki Indonesia.

Dan dalam sejarah panjangnya, Indonesia memang selalu dalam posisi diperebutkan. Menjadi incaran bangsa-bangsa besar untuk dikuasai dan dilemahkan. Tujuannya jelas, yakni menjadikannya sebagai objek penjajahan.

Tak kurang dari 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Dan di saat sama, terus menjadi rebutan negara-negara besar lainnya. Bahkan ditemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Aceh di akhir abad 19, sengit diperebutkan oleh Inggris dan Belanda mengingat posisi strategisnya dalam jalur perdagangan internasional.

Dan mirisnya, kemerdekaan yang katanya sudah didapatkan Indonesia, ternyata tak mampu membuat Indonesia lepas dari posisi sebagai sasaran penjajahan. Bahkan, sistem hidup yang diadopsi penguasa pascakemerdekaan, justru diadopsi dari penjajah, dan akhirnya menjadi pintu masuk penjajahan yang lebih masif karena berlangsung dari dalam.

Penerapan sistem politik ala Barat yakni sistem demokrasi, telah terbukti membuat pemerintahan menjadi lemah dan mudah dikuasai kepentingan pemilik modal. Begitupun penerapan sistem ekonomi warisan penjajah, yakni kapitalisme neoliberal, juga telah membuat aset kekayaan rakyat makin mudah dan legal dikuasai korporasi lokal dan internasional.

Di luar itu, penerapan sistem sosial dan budaya yg Barat-minded, yang dicirikan dengan karakter materialistik dan liberal, telah membuat masyarakat menjadi lemah. Yakni minus nilai-nilai moral, miskin visi, dan cenderung berpikir pragmatis. Dan ini diperparah dengan penerapan sistem hukum warisan penjajah yang justru membuat kondisi masyarakat makin rusak parah.

Melihat realita demikian, maka patut menjadi bahan renungan, sampai kapan ancaman berbahaya ini dibiarkan? Apakah hingga masyarakat punya alasan merdeka karena negara tak mampu memberikan kebaikan dan keadilan? Dan apakah hingga negara yang lemah di hadapan negara-negara penjajah ini menyerahkan semua yang dimiliki dengan penuh kesadaran?

Maka, tak ada alasan bagi kita untuk mempertahankan sistem hidup yang rusak sejak dari akar. Yakni sistem hidup sekuler warisan penjajah yang terbukti gagal memberi kesejahteraan dan keadilan.

Umat justru membutuhkan sistem Islam. Yakni sistem yang aturan-aturannya mampu menyejahterakan sekaligus memberi keadilan bagi seluruh warga negara. Karena aturan Islam memang hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Penerapan sistem Islam juga akan membuat negara kuat dan berdaulat. Karena dalam Islam, hadir visi menyatukan sekaligus mencegah kezaliman dan penjajahan. Dalam Islam, haram berbilang kepemimpinan. Dan haram pula tunduk pada kekuasaan asing apalagi mereka yang ingin melakukan penjajahan.

Hak-hak dasar warga negara benar-benar dijamin oleh Islam, tak peduli apakah mereka beragama Islam atau bukan. Jiwa, akal, harta, kehormatan, agama mereka semuanya dilindungi, tak boleh ada yang mencederai. Dan itu semua memang mungkin diwujudkan dengan penerapan aturan-aturan Islam.

Itulah rahasianya, mengapa dulu, selama belasan abad, sejarah mencatat tampilnya kekuasaan islam yang adidaya. Nyaris 2/3 dunia dipersatukan, dengan beragam budaya dan agama. Mereka hidup sejahtera dalam naungan kepemimpinan Islam yang bernama sistem Khilafah.

Bahkan berbondong-bondong bangsa-bangsa nonmuslim menyatakan diri ingin bergabung di bawah naungan kekuasaan Islam. Dengan sukarela dan tanpa paksaan. Dan jikapun ada jihad di sana, maka rakyat merasakan jihad adalah pembebasan mereka dari kelaliman penguasa sebelumnya.

Inilah yang sebagiannya digambarkan oleh salah satu penulis Barat, Will Durant yang dengan jelas mengatakan:

“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Will Durant – The Story of Civilization).

“Agama Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah memiliki cita-cita mereka, menguasai akhlaknya, membentuk kehidupannya, dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka, yang meringankan urusan kehidupan maupun kesusahan mereka. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka, sehingga jumlah orang yang memeluknya dan berpegang teguh padanya pada saat ini [1926] sekitar 350 juta jiwa. Agama Islam telah menyatukan mereka dan melunakkan hatinya walaupun ada perbedaan pendapat maupun latar belakang politik di antara mereka.” (Will Durant – The Story of Civilization).

Inilah yang semestinya menjadi cita-cita umat saat mendapati sistem hidup dan kepemimpinan sekuler kapitalis demokrasi neoliberal hari ini tak mampu mewujudkan cita-cita mereka. Yakni hidup dalam ketenteraman dan keadilan. Jauh dari rasa takut dan diskriminasi yang mencederai kemanusiaan.

Masyarakat Indonesia termasuk saudara-saudara di Papua harus menyadari, bahwa ketidakadilan yang mereka rasakan justru karena mereka jauh dari aturan-aturan yang datang dari Tuhan. Yakni jauh dari aturan Islam yang sudah terbukti mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan. Sekaligus menjadikan negaranya menjadi kuat dan berdaulat.

Sungguh terpecahnya Timor Timur telah memberi pelajaran. Begitupun terpecahnya kepemimpinan Islam hingga menjadi lebih dari 50 negara telah membuktikan, bahwa disintegrasi bukan solusi bagi permasalahan ketidakadilan. Bahkan justru menjadi jalan pelemahan dan jalan penguasaan tanah dan kehormatan oleh penjajah yang sebenarnya. [SNA]

Kredit foto: Reuters, Darren Whiteside. Cap: Aktivis Papua dalam Peringatan Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat dari Belanda, di Jakarta, Indonesia (1/12/15).