Indonesia Merindukan Ideologi Islam

Untuk lepas dari pembodohan ideologi dan politik, Indonesia sudah saatnya berani mengambil pilihan cemerlang mengadopsi Islam sebagai ideologi negara. Selanjutnya mengadopsi setiap sistem dan peraturan yang terkandung di dalam ideologi Islam.


Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si. (Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

MuslimahNews.com, OPINI – Mencoba untuk menyoal kembali Pancasila sebagai sebuah ideologi khas suatu bangsa. Ketika Pancasila berusaha ‘dipromosikan’ oleh Megawati Soekarno Putri menjadi ‘ideologi kawasan’, benar-benar memaksakan diri. Pertanyaannya, Pancasila itu apa, milik siapa, dan untuk siapa?

Megawati pada forum DMZ International Forum on the Peace Economy (29/8/19), di Lotte Hotel, Seoul, Korea Selatan, menawarkan konsep Pancasila kepada Dua Korea sebagai jalan mewujudkan perdamaian. Menurut mantan Presiden RI kelima yang juga perempuan nomor wahid di PDIP ini, penting untuk turut berperan mendorong kedua negara segera bersatu.

Dalam pidato Megawati tidak ada gagasan orisinil. Hanya sebatas copy paste gagasan negara-negara penjajah Barat. Masih seputar ancaman radikalisme menggunakan isu agama dan identitas, fundamentalisme pasar dan isu perang dagang, kejahatan keuangan, narkotika, HIV-AIDS, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, serta ancaman perdagangan manusia. Masalah yang sebenarnya diciptakan sendiri oleh Barat. Akibat penerapan sistem demokrasi yang tak adil dan tak beradab, juga penerapan ekonomi neoliberal yang eksploitatif. Agama (Islam) hanyalah kambing hitam.

Saat bising suara Organisasi Papua Merdeka (OPM) menarik perhatian 200 juta lebih rakyat Indonesia, kesaktian Pancasila dinantikan untuk menghentikan riuh rendah tuntutan disintegrasi wilayah.

Akankah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tinggal sebatas deret kata kebanggaan dengan batas wilayah yang terus-menerus menyusut sejak Timor Timur melepaskan diri dari pangkuan ibu pertiwi? Dan kini bumi Papua pun gaduh menginginkan kemerdekaan. Lalu ke mana eksistensi ideologi negara kesatuan ini berada?

Indonesia Buntung

Sepanjang 2014-2018, terdapat 8 sengketa dagang melibatkan Indonesia yang berakhir di meja WTO melalui panel Dispute Settlement Body (DSB). Dari 8 kasus itu, 5 di antaranya telah diputuskan, dan hanya 1 kasus yang dimenangkan oleh Indonesia.

Kontrak PT. Freeport Indonesia yang dibuat pada 1991 telah menyandera pemerintah untuk tetap memperpanjang masa kontrak hingga 2041. Dengan menyerah pasrah PT. Inalum (Persero) untuk memiliki 51,23 persen saham PTFI dengan membayar 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp55 triliun pada akhir 2018.

Dalam proyek OBOR Cina diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dan Cina dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp1.288 triliun. Proyek ini memudahkan Cina untuk koneksi dagang antarnegara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim.

Melalui pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF – BRI), Cina telah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali.

Keuntungan apa bagi Indonesia? Kasus Impor. Selama tahun 2005-2017, volume impor pangan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 56.593.711 ton, sementara menurut negara penjual volumenya sebanyak 59.337.007 ton. Besar kerugian volume yang terindikasi tidak dilaporkan sebesar 2.743.296 ton.

Selain itu, indikasi kerugian negara juga ditemukan dalam pengelolaan ekspor komoditas tambang yakni batubara, timah, dan bijih nikel. Dalam kurun waktu 2007-2017, nilai indikasi kerugian negara dari tiga jenis tambang tersebut mencapai Rp144,762 triliun.

Inilah nasib Indonesia, negara tanpa ideologi. Menjadi bulan-bulanan negara penjajah, tereksploitasi dan terbodohkan. Indonesia hanya mampu ‘pasrah’. Sekali lagi di mana peran ideologi negara menyelamatkan bangsa?

Indonesia Butuh Ideologi Sahih

Merawat kesatuan wilayah Indonesia tak hanya butuh retorika di atas mimbar pidato politik dan kenegaraan. Merawat kesatuan wilayah Indonesia membutuhkan konsep yang gamblang tentang ideologi negara, yakni tentang asas yang membangun dan sistem yang diterapkan.

Ideologi bukan hanya pajangan dan hiasan dinding yang wajib tertempel di dinding. Ideologi seharusnya berupa pemikiran mendasar yang rasional (aqidah aqliyah) yang melahirkan peraturan kehidupan secara komprehensif.

Pemikiran rasional layak disebut ideologi ketika memiliki konsep mendasar (fikrah) sekaligus berfungsi sebagai solusi problematika kehidupan (mu’alajah musykilah) dan memiliki metode (thariqah) yang mampu merealisir berbagai konsep yang telah dirumuskannya. Ideologi bukan gagasan langit yang khayali, ideologi merupakan konsep kehidupan yang membumi.

Tidak ada netralitas pada suatu ideologi, sebab ideologi bersifat khas dan unik dengan sudut pandang tertentu. Begitu pula negara yang mengemban sebuah ideologi tidak akan pernah netral dari keberpihakan ideologi dan politik. Begitupun setiap negara pengemban ideologi kapitalisme-sekularisme pasti berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam menjajakan ideologi.

Dampaknya bagi negara jajahan, ketidakjelasan ideologi akan memberi ruang lebar infiltrasi pemikiran-pemikiran asing yang lahir dari ideologi negara penjajah. Setiap negara penjajah pasti berusaha mengultur pemikirannya sebelum menginvasi negara target secara politik, ekonomi, bahkan militer. Menanam kaum intelektual, para ahli sebagai agen-agen, serta penguasa boneka sebagai anteknya.

Bagi Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam, serta potensi demografi yang besar, posisi geopolitik yang strategis, amat disayangkan ‘ideologi’ negaranya bersifat netral dan bebas nilai. Justru kepolosan Indonesia mudah dibaca oleh asing untuk diperdaya.

Keterjajahan yang terjadi sampai hari ini membuktikan bahwa betapa kebutuhan Indonesia akan ideologi sahih adalah harga mati bila Indonesia tidak ingin negaranya mati.

Kekalahan Indonesia dalam berbagai forum internasional disebabkan satu hal: ketidakjelasan ideologi Indonesia sebagai sebuah negara. Indonesia menolak disebut berideologi sosialisme-komunisme, enggan disebut berideologi kapitalisme-sekularisme, dan fobia terhadap ideologi Islam.

Maka, Indonesia selamanya tidak akan pernah menjadi negara maju, karena cukup puas disebut negara –senantiasa– berkembang. Padahal sejatinya Indonesia tidak disebut negara miskin oleh negara-negara adikuasa agar Indonesia tidak pernah memberontak dalam keterjajahan. Pilih “stick” atau “carrot”.

Untuk lepas dari pembodohan ideologi dan politik, Indonesia sudah saatnya berani mengambil pilihan cemerlang mengadopsi Islam sebagai ideologi negara. Selanjutnya mengadopsi setiap sistem dan peraturan yang terkandung di dalam ideologi Islam.

Hanya satu argumentasi yang dibutuhkan Indonesia: tidak lain tersebab Indonesia lahir berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, Zat Yang Mahasempurna yang telah menurunkan ideologi yang sempurna. Dan dengan didorong oleh keinginan luhur mewujudkan rahmat bagi seluruh alam.

Ideologi Islam menjamin kesejahteraan bagi setiap manusia yang bernaung di bawahnya. Titah ideologi Islam mewajibkan setiap penguasa untuk menjadi raa’in, penanggung jawab seluruh kemaslahatan rakyat. Penguasa menjalankan pengaturan urusan rakyat hanya dengan penerapan syariat secara kafah.

Tidak ada diskriminasi dalam penerapan syariah Islam, baik kepada Muslim maupun kafir dzimmi. Dalam konteks Indonesia sebagai negeri Islam (bilaadil islamiyah) menurut pandangan ideologi Islam, meskipun mayoritas penduduk Papua bukan Muslim, negara tetap bertanggung jawab menyejahterakan penduduknya.

Ideologi Islam juga menjamin kesatuan dan keutuhan wilayah, mengharamkan disintegrasi sebagai jalan bagi negara penjajah menguasai negeri Muslim. Allah ‘Azza wa Jalla melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (TQS. Al-Nisâ’ [4]: 141)

Ayat yang agung ini ialah dalil larangan memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman, huruf lan ber-faidah li al-ta’bîd (untuk menunjukkan selama-lamanya) dalam ilmu ushul merupakan penguat indikasi atas larangan yang tegas (qarînah jâzimah) bahwa menjadikan kaum kafir menguasai orang-orang beriman secara mutlak, apapun bentuk jalan yang menyampaikan pada penguasaan tersebut, mengingat kata sabil[an] diungkapkan dengan lafal nakirah (tanpa alif lam) yang maknanya mubham (tidak spesifik), dalam ilmu balaghah ia ber-faidah “ta’mim” (umum).

Maka, relevan jika para ulama pun menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil keharaman menjadikan kaum kafir sebagai penguasa, dan relevan pula dijadikan dalil keharaman memberikan jalan kepada kaum kafir dalam permasalahan pemberantasan terorisme dan deradikalisasi. Keharaman tersebut semakin jelas ketika mengkaji pesan-pesan agung Alquran yang melarang keras menjadikan kaum kafir sebagai bithanah, awliya’, dsb.

Dari sini pun jelas ideologi Islam mengharamkan internasionalisasi penyelesaian masalah Papua dan mengharamkan pembiaran Papua lepas dari Indonesia sebagai bagian negeri Islam (bilaadil islamiyah).

Oleh karena itu, satu-satunya solusi komprehensif bagi Papua adalah penerapan ideologi Islam. Sudah masanya “Selamatkan kesatuan wilayah Indonesia dengan penerapan syariat Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah”. [MN]

Apa komentar Anda?

Jangan lupa berkomentar, ya

%d blogger menyukai ini: