Hipokrisi HAM atas Kebebasan Beragama

Hari ini perhatian dunia Barat dan negeri Muslim pembebek Barat terhadap persoalan kaum Muslimin dan negeri-negeri Muslim lainnya, makin menunjukkan hipokrisi HAM yang mereka gaungkan. Mereka gunakan isu HAM untuk kepentingan sesaat. Sebaliknya akan bungkam di hadapan kepentingan ekonomi dan sekat nasionalisme. Tentu harus kita akhiri hipokrisi ini.


Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews, ANALISIS — Presiden Donald Trump, yang selama ini kerap memicu sentimen keagamaan di Amerika Serikat tengah menarik perhatian karena mengundang sejumlah kelompok korban persekusi di berbagai negara, termasuk Muslim Uyghur, ke Gedung Putih pada Rabu (17/7). Satu hari sebelumnya, para penyintas tersebut telah menghadiri KTT Kebebasan Beragama yang diselenggarakan di Washington DC.

Cukup mengherankan langkah yang dilakukan Trump, termasuk langkah mengadakan KTT kebebasan beragama dengan mengundang korban Muslim Uyghur. Dalam KTT tersebut Menteri Luar Negeri Pompeo mengatakan,”Semua orang, dari berbagai tempat di dunia, harus diizinkan untuk mempraktikkan keyakinan mereka secara terbuka, di rumah mereka, di tempat ibadah mereka, di tempat umum, dan meyakini apa yang mereka ingin yakini.[1]

Tidak cukup itu saja. AS pun melarang kunjungan pemimpin militer Myanmar dan tiga perwira tinggi lainnya, karena peran mereka dalam “pembersihan etnis” warga minoritas Rohingya. AS mendesak pertanggungjawaban atas tindakan brutal mereka.Kantor Departemen Luar Negeri AS mengatakan, pihaknya mempunyai”bukti yang dapat dipercaya” bahwa panglima militer Min Aung Hlaing dan tiga pejabat militer tersebut, terlibat dalam kekerasan dua tahun lalu, yang menyebabkan sekitar 740.000 warga Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.[2]

Omong Kosong AS pada Kebebasan Beragama

Langkah Trump dan kebijakan Luar Negeri AS tersebut mengundang tanya, apakah benar AS serius terhadap persoalan pelanggaran kebebasan beragama?Nyatanya tidak. Untuk kasus Uyghur , terbukti itu hanya gertakan saja. Hingga saat ini AS masih mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi atas Cina karena perlakuan mereka terhadap Muslim Uyghur. AS tak kunjung mengambil keputusan terkait sanksi itu karena khawatir akan aksi balas dendam dari Cina. Relasi kedua negara sendiri sudah memanas akibat perang dagang.[3]

Bukti lain yang menunjukkan dipertanyakannya kesungguhan sikap negara adidaya tersebut menyelesaikan penindasan atas nama agama adalah hasil penelitian lembaga riset Pew Research Center di Amerika Serikat. Riset menunjukkan pelarangan terhadap segala hal yang berhubungan dengan keagamaan kian meningkat di banyak negara di dunia.

Pelarangan ini tidak hanya ditemukan di bawah rezim otoriter tetapi juga di negara-negara demokrasi Eropa, demikian ungkap laporan lembaga riset yang menyoroti masalah keagamaan dan kehidupan sosial ini.Berdasarkan laporan tersebut, terdapat orang-orang beragama Kristen yang dilecehkan di 143 negara, dan orang-orang Muslim di 140 negara.

Selama dekade 2007 hingga 2017, pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah yang mencakup Undang-undang, kebijakan, dan tindakan oleh pejabat negara yang membatasi keyakinan dan praktik keagamaan meningkat tajam di seluruh dunia.

Bukti abainya AS adalah juga dalam bentuk instruksi presiden Amerika Donald Trump melarang masuknya pengungsi dan warga negara dari tujuh negara mayoritas Muslim. “Kita ingin memastikan bahwa kita tidak memasukkan ke negara kita ancaman yang justru diperangi tentara kita di luar negeri. Kita hanya ingin memasukkan ke negara kita orang-orang yang akan mendukung negara kita dan sangat mencintai bangsa kita,” kata Trump dalam mengumumkan larangan tersebut.

Dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa sebagai negara adidaya, pertimbangan AS adalah pertimbangan kepentingan ekonomi dalam melakukan tindakan. Jika memang benar peduli terhadap persoalan tersebut, tentunya kasus-kasus yang ada tak akan meningkat setiap tahunnya.Pertimbangan atas dasar manfaat (ekonomi) pula yang hari ini juga tengah dianut oleh negeri-negeri Muslim. Mereka yang selama ini juga membebek Barat menyerukan HAM, juga bungkam terhadap aksi brutal penindasan terhadap saudara seakidah mereka.

Tampak pada sikap mereka yang tergabung dalam 37 negara di dunia menulis surat ke PBB mendukung kebijakan Cina di Xinjiang. Surat tersebut mengatakan Cina berhasil mengembalikan keamanan dan hak asasi fundamental semua etnis di Xinjiang, dengan menjaga keamanan mereka semua dari kelompok teror dan ekstremis. Surat itu menambahkan sejak tiga tahun terakhir tidak ada serangan teror di Xinjiang, rakyat Cina menikmati kebahagiaan, keamanan, dan pemenuhan hak dasar. Selain Arab Saudi dan Rusia surat tersebut juga ditandatangani duta besar dari banyak negara Afrika. Korea Utara, Venezuela, Kuba, Belarusia, Myanmar, Filipina, Suriah, Pakistan, Oman, Kuwait, Qatar, Uni Emirate Arab, dan Bahrain.

Pengajar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Shofwan Al Banna Choiruzzad mengatakan ada beberapa alasan mengapa negara muslim justru mendukung kebijakan Beijing melakukan persekusi terhadap Muslim Uyghur. Yang pertama, karena mereka sendiri adalah pelanggar HAM. Shofwan menyebutkan satu contoh adalah Arab Saudi yang memutilasi Jamal Khasoghghi hidup-hidup di kantor konsulat.

Yang kedua, menunjukkan pengaruh Cina yang semakin besar dalam geopolitik global, termasuk di wilayah-wilayah yang secara tradisional di dominasi Barat. Shofwan mengatakan pada 2008, investasi Cina di Timur Tengah hanya 1 persen dari total investasi Negeri Tirai Bambu di luar negeri. Kini, China memiliki konsorsium-konsorsium besar di Timur Tengah. Dilansir dari the Economist, proyek terbesar Timur Tengah saat ini menggunakan uang China. Konsorsium China ingin berinvestasi sekitar 10 miliar dolar AS untuk membangun zona industri seluas 1.000 hektare di Oman.

Selain zona industri dan pelabuhan di Oman, pabrik-pabrik di Aljazair, dan gedung pencakar langit di Mesir, tahun lalu Cina memberi pinjaman dan hibah ke negara-negara Arab sebesar 23 miliar dolar AS. Mereka juga menandatangani kontrak investasi dan kesepakatan konstruksi sebesar 28 miliar dolar AS di kawasan tersebut.[4]

Timur Tengah yang haus investasi, terlihat jelas lebih memprioritaskan kepentingan nasional atau bisnis masing-masing dibandingkan kemanusiaan atau solidaritas dunia Islam. HAM yang mereka gaungkan terbukti keok ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi.

Bagi negeri Muslim yang bersikap diam terhadap penindasan kaum Muslimin di wilayah lain, mereka beralasan adalah penghormatan terhadap kebijakan dalam negeri negara lain. Seperti Indonesia, mereka menyamakan sikap pemerintah Cina terhadap Muslim Uyghur seperti sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut dia, negara lain juga tidak bisa ikut campur terhadap sikap pemerintah Indonesia yang menolak adanya kedua gerakan tersebut.

Jaminan Kebebasan Beragama hanya ada dalam Sistem Khilafah

Dalam sistem kapitalis, meniscayakan agama sebagai pengatur kehidupan, jelas dinisbikan. Sekalipun kapitalisme masih mengakui keberadaan Tuhan dan agama, namun agama hanya boleh digunakan di ruang privat. Namun ketika agama hanya diletakkan di ruang privat saja, maka sesungguhnya menihilkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Sama saja dengan meniadakan Tuhan dalam kehidupan.

Dan senyatanya memang tak mungkin padu, ukuran kapitalisme yang standarnya manfaat dengan ukuran agama. Walhasil adalah bohong besar bagi negara penganut paham kapitalisme akan peduli pada nilai agama, aturan agama atau agama itu sendiri. Pembantaiaan atas nama agama di depan matapun, tak akan mengusik mereka

Hal ini berbeda dengan negara Khilafah. Khilafah.Sekalipun pondasinya dibangun berdasarkan aqidah Islam dan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan –yang disebut sebagian orang sebagai theokras monolitiki-, tetapi justru Negara Khilafah tetap memberikan toleransi dan kebebasan kepada umat non-Islam untuk memeluk, dan menjalankan agamanya. Mereka dibiarkan memeluk keyakinannya, dan tidak akan dipaksa untuk memeluk Islam.

Yang demikian itu semata bersandar pada hujjah yang jelas dalam Alquran “La ikraha fi ad-din” (Tidak ada paksaan dalam memeluk [agama] Islam) (QS. al-Baqarah [02]: 256). Nabi SAW juga bersabda, “Man kana ‘ala Yahudiyyatihi au Nashraniyyatihi fainnahu la yuftannu” (Siapa saja yang tetap dengan keyahudiannya, atau kenasraniannya, maka tidak akan dihasut [untuk meninggalkan agamanya]). Begitulah Islam menjaga dan melindungi penganut agama non-Islam yang hidup dalam naungan Negara Khilafah.

Khilafah pun tidak bersikap tutup mata terhadap penderitaan umat yang lain, meski mereka non muslim. Pengakuan tersebut disampaikan oleh pimpinan non muslim sendiri. Adalah Mary McAleese, Presiden ke-8 Irlandia yang menjabat dari tahun 1997 sampai 2011. Dia juga seorang anggota Delegasi Gereja Katolik Episkopal untuk Forum Irlandia Baru pada 1984 dan anggota delegasi Gereja Katolik ke North Commission on Contentious Parades pada 1996. Dalam pernyataan persnya terkait musibah kelaparan di Irlandia pada tahun 1847 (The Great Famine), yang membuat 1 juta penduduknya meninggal dunia. Terkait bantuan itu, Mary McAleese berkata:“Sultan Ottoman (Khilafah Utsmani) mengirimkan tiga buah kapal, yang penuh dengan bahan makanan, melalui pelabuhan-pelabuhan Irlandia di Drogheda. Bangsa Irlandia tidak pernah melupakan inisiatif kemurahan hati ini. Selain itu, kita melihat simbol-simbol Turki pada seragam tim sepak bola kita.”

Walhasil, jelas beda antara negara kapitalis dan negara Khilafah dalam melihat keberagaman, termasuk keberagaman agama dalam hal ini. Hari ini perhatian dunia Barat dan negeri Muslim pembebek Barat terhadap persoalan kaum Muslimin dan negeri-negeri Muslim lainnya, makin menunjukkan hipokrisi HAM yang mereka gaungkan. Mereka gunakan isu HAM untuk kepentingan sesaat. Sebaliknya akan bungkam di hadapan kepentingan ekonomi dan sekat nasionalisme. Tentu harus kita akhiri hipokrisi ini. Tak ada gunanya berharap pada HAM dalam pembelaan atas kebebasan beragama. Sudah saatnya hanya berpaling pada Khilafah yang telah terbukti satu kata dan sikap dalam melindungi seluruh manusia.[]

[1] https://www.voaindonesia.com/a/seratus-menlu-serukan-toleransi-respek-terhadap-kebebasan-beragama/5003824.html

[2]https://www.voaindonesia.com/a/as-cekal-panglima-militer-myanmar-terkait-pembersihan-etnis-rohingya/5003682.html

[3]https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190718125242-134-413237/trump-undang-muslim-uighur-ke-gedung-putih.

[4]https://internasional.republika.co.id/berita/pur76p382/mengapa-banyak-negara-berbalik-dukung-cina-atas-uighur

Apa komentar Anda?