Visi Indonesia Mau Dibawa Kemana? (Bagian 2)

Keberadaan program dan agenda politik dalam dan luar negeri Indonesia yang berjalan sesuai komitmen yang dituntutan oleh lembaga internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), WHO (World Health Organization), World Bank, IMF, WTO yang sesungguhnya hanyalah kendaraan politik negara-negara seperti Amerika Serikat juga menjadi bukti bahwa Indonesia tidak mandiri dalam mengatur politik dalam dan luar negerinya.


Oleh: Rini Syafri (*)

MuslimahNews, FOKUS — Meski sudah berlalu waktu dua pekan dari saat Presiden Joko Widodo berpidato mendeklarasikan Visi Indonesia lima tahun kedepan namun tetap ini menjadi topik perbincangan yang menarik. Karena visi sebuah negara dan pemerintahan merupakan penentu arah hendak di bawa kemana bangsa dan negara tersebut. Di samping visi itu juga menjadi petunjuk apakah tujuan hidup bernegara yakni kesejahteraan dapat dirasalkan oleh setiap individu publik.
Terdapat perbedaan pandangan tentang visi Indonesia yang dimaksud Presiden Joko Widodo dalam teks pidato perdananya, baik pada kalangan pengamat maupun elit pemerintahan sendiri. Ada yang menyatakan visi Indonesia ada lima. Yakni, pembangunan infrastruktur, investasi, pembangunan SDM, reformasi dan anggaran. Dan sebagian lagi berpandangan visi Indonesia adalah ”Indonesia Maju”.
Terlepas dari perbedaan tersebut, persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya visi, akan tetapi apakah visi sudah orisinil dan kuat, dilandaskan pada cara pandang tentang kehidupan/ideologi yang sahih atau bukan. Karena, orisinalitas dan arah visi adalah faktor mendasar penentu politik dalam dan luar negeri sebuah negara dan selanjutnya menjadi faktor kunci bagi terwujud tidaknya maksud kehidupan berbangsa dan bernegara. Yakni, kesejahteraan yang dapat dirasakan setiap individu publik.

Visi seseorang terlebih lagi negara dan kepala negara pasti dilandaskan pada suatu sudut pandang tertentu. Sudut pandang itu bisa bersifat ideologis atau bukan. Sudut pandang yang didasarkan pada ideologi tertentu akan melahirkan visi ideologis, orisinil, dan kuat terlepas dari benar atau salahnya ideologi yang digunakan sebagai landasannya. Sementara visi yang tidak dilandaskan pada sudut pandang yang tidak ideologis misal manfaat dan maslahat hanya akan melahirkan visi yang lemah/ berubaha sesuai kepentingan dan maslahat sesaat.

Selanjutnya sudut pandang yang mendasari visi penentu negara ideologis, mandiri atau bukan. Sudut pandang itu pulalah yang akan menjadi dasar pemikiran politik negara tersebut, di dalam maupun di luar negeri. Sehingga dapat dikatakan, visi negara yang ideologis menunjukan negara tersebut negara ideologis dan mandiri dan sebaliknya. Ini bisa dilihat dari strategi politik dan program-program kerjanya.

Karenanya untuk memahami arah visi Indonesia di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo haruslah dipahami setidaknya dua poin berikut. Pertama, memahami paradigma yang mendasari ide-ide yang termaktub dalam visi teks pidatonya dengan cara memahami muatan paradigma dari agenda politik maupun program serupa pada pemerintahan sebelumnya. Sebab sekalipun ditegaskan dalam teks pidatonya akan menggunakan model baru, cara baru, dan nilai-nilai baru, namun bila dilihat dari teks pidato keseluruhan tidak ada tersirat maupun tersurat bahwa model baru, nilai-nilai baru, cara baru yang dimaksud tidak lagi dilandaskan pada ideologi sekularisme yang berpengaruh sangat kuat dalam agenda dan program-program politik pemerintahannya yang lalu. Kedua, konstelasi politik global dan posisi Indonesia di dalamnya hari ini.

Tentang poin pertama, baik konsep pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan APBN dalam praktek pemerintahan periode sebelumnya sepenuhnya mengacu pada paradigma batil sekulerisme, khususnya paradigma neolib good governance dan politik ekonomi neolib knowledge based economy yang didukung penuh oleh sistem kehidupan sekuler. Khususnya politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme. Yang sejalan dengan agenda globalisasi, fungsi negara hanyalah pembuat aturan untuk memuluskan berbagai kepentingan korporasi dan hegemoni.

Pada faktanya, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri Indonesia hanyalah mengakibatkan hajat hidup publik, sumber daya alam, sumber daya manusia dan ekesistensi negara sendiri sepenuhnya dalam kendali korporasi dan negara-negara kafir penjajah sebagai mana yang kita saksikan hari ini.

Sedangkan tentang poin kedua, hampir menjadi pengetahun umum bahwa Indonesia hari ini berada dalam tekanan kekuatan politik global yang dikendalikan oleh ideologi sekularisme, kapitalisme baik yang berada di Barat maupun di Timur. Di Barat khususnya Amerika, di Timur khususnya Cina. Sehingga Indonesia baik dalam politik dalam negeri maupun dalam politik luar negeri tidak pernah mandiri. Ini tampak dari berbagai agenda politik dan program pemerintah yang tidak berbasis tuntutan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Misal, program pembangunagan infrastruktur, sebenarnya bukan sekali dua kali dikritik karena tidak saja membebani masyarakat secara ekonomi (berbayar), tidak juga menjamin terpenuhinya hajat kebutuhan publik juga berdampak sosial yang luas dan serius seperti alih fungsi lahan pertanian yang massive, di samping penguasaan asing terhadap berbagai infrstruktur strategis.

Demikian juga program Jaminan Kesehatan Nasional-JKN, ini adalah konsep batil yang sudah terbukti kegagalannnya dan begitu nyata kemudaratan yang ditimbulkannya, baik terhadap kehidupan masyarakat luas maupun terhadap negara. Namun pemerintah tetap berhasrat melanjutkan program ini.

Keberadaan program dan agenda politik dalam dan luar negeri Indonesia yang berjalan sesuai komitmen yang dituntutan oleh lembaga internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), WHO (World Health Organization), World Bank, IMF, WTO yang sesungguhnya hanyalah kendaraan politik negara-negara seperti Amerika Serikat juga menjadi bukti bahwa Indonesia tidak mandiri dalam mengatur politik dalam dan luar negerinya.

Jika dicermati berbagai forum penting dunia seperti World Economic Forum, KTT ASEAN, dan berbagai forum yang diselenggarakan WB, IMF, WTO, OECD dan forum lainnnya posisi Indonesia bukanlah penentu arah dan agenda forum tersebut. Sebaliknya Indonesia hanyalah pengikut dan menjadi pelaksana berbagai agenda yang sudah di rumuskan.

Berdasarkan poin satu dan dua tersebut dapat disimpulkan bahwa arah visi Indonesia hari adalah sekularisme kapitalisme, neoliberalisme. Dan ini bukanlah visi yang kuat dan orisinil, tetapi visi yang lemah dan didikte oleh kekuatan politik global kapitalisme berkarater penjajah.

Sehingga, tidak heran pembangunan yang dilakukan pemerintah hanya menguntungkan segelintir orang dan bukan menyejahterakan seluruh dan tiap individu rakyat. Ini dapat dilihat dari berbagai agenda politik dan program yang dijalankan. Seperti program WCU, JKN, RI 4.0, dll.

Pada APBN, sesuai paradigma APBN kapitalisme, pajak merupakan sumber pemasukan utama, di samping hutang. Ini dari aspek pemasukan, dan dari aspek pengeluaran khususnya pembiayaan penyelenggaraan pemenuhan hajat hidup publik digunakan konsep anggaran berbasis kinerja. Yakni, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaran institusi perpanjang fungsi negara berupa modal untuk pencarian keuntungan dari pelayanan tersebut. Dengan konteks inilah frase “tetapt sasaran” dapat dimaknai.

Konsekuensinya, harga berbagai hajat hidup publik semakin mahal, sebagai dapat dirasakan setelah Puskesmas dan rumah sakit dikelola dengan konsep BLU dan PTNBH pada pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, konsep APBN neolib ini juga memandulkan fungsi-fungsi strategis negara. Seperti mandulnya fungsi-fungsi strategis bulog, mandulnya fungsi-fungsi strategis pendidikan tinggi, mandulnya fungsi-fungsi strategis institusi pengelolaan sumber daya alam seperti Pertamina pada migas.
Di saat yang bersamaan negara berlepas tangan dengan mengatasnamakan pencabutan subsidi dan penyesuai harga seperti yang sedang adan akan dilakukan terhadap listrik.

Visi Negara Khilafah Menyejahterakan Dunia

Visi negara Khilafah dan para Khalifah pemimpinnya dilandaskan pada sudut pandang sahih tentang kehidupan. Yakni, akidah Islam. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Rahmat Bagi Seluruh Alam”. Visi ini ditegaskan Allah Subhanahu wata’ala dalam QS Al Anbiya (21): 107, yang artinya,”Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Visi ini diwujudkan dengan misi negara yang juga bersumber dari sudut pandang yang sama. Berupa politik dalam dan luar negeri yang dilandaskan pada akidah Islam. Dengan demikian pelaksanaan syariat Islam secara kaafah, termasuk paradigma dan konsep-konsepnya yang sahih merupakan hal yang mutlak harus diwujudkan.

Hal ini dipraktekan dan dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa ahlihi wa sallam. Dan dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Hasilnya? Selama 13 abad dunia dilimpahi kesejahteraan dan kemuliaan khususnya dua per tiga dua yang menjadi wilayah kekuasaan Islam.
Khilafah tidak saja penentu arah politik dunia, tetapi juga mengakhir segala bentuk penjajahan dan berbagai penderitaan umat manusia. Diganti dengan tersebarnya cahaya Islam yang berlimpah dengan rahmat dan kesejahteraan. Tinta emas sejarah peradaban Islam telah mengabadikan kebaikan yang agung ini. Yang dengan izin Allah SWT dalam waktu dekat akan kembali terulang. Allah SWT menegaskan hal itu dalam QS At Taubah [9]:33, yang artinya,”Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Quran) dan diin yang benar untuk memenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya.” []

(*)Rini Syafri, Doktor Biomedik dan Pengamat Kebijakan Publik.

Apa komentar Anda?
%d blogger menyukai ini: