Memalak Rakyat atas Nama Pajak

Sepanjang negeri ini menerapkan sistem kapitalis neoliberal, negara memang dipastikan tak akan pernah mampu mewujudkan kesejahteraan. Yang terjadi justru negara makin tergadai dan kehilangan fungsi asasinya sebagai pengurus dan penjaga rakyat. Terlebih, penerapan sistem kapitalisme neoliberal justru membuka jalan penjajahan kapitalisme global.


MuslimahNews, EDITORIAL — Apa nama yang pantas disematkan bagi penguasa yang hobi memalak rakyat dengan pajak? Sementara Rasulullah Saw bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim).“ (HR. Abu Daud, no : 2548, dishahihkan oleh Imam al Hakim )

Dalam sistem kapitalisme neoliberal, pajak rupanya sudah jadi andalan utama pemasukan negara. Alih-alih berpikir memudahkan kehidupan rakyat, para penguasa justru terus berusaha “kreatif” mengulik apa yang bisa dipalak dari rakyat. Jika perlu, palaklah rakyat “hingga titik darah penghabisan!”

Ironisnya, rakyat yang menjadi korban bukannya mereka yang hidup berkelebihan. Tapi justru rakyat yang hidupnya sudah kembang kempis karena berbagai kesulitan. Slogan, “orang bijak bayar pajak“, dan kalimat tanya menggemaskan “apa kata duniaaa?” yang posternya terpampang di pojokan-pojokan jalan itu, seolah menambah runyam kehidupan rakyat kebanyakan.

Tak selalu dipalak langsung memang. Tapi berbagai item pemalakan terus merangsek sisi-sisi kehidupan rakyat lewat berbagai jalan. Ujung-ujungnya, suka tak suka, rakyat tetap dipaksa untuk membayar. Kantong rakyat, terus dirogoh sampai dalam. Tak hanya untuk urusan besar, urusan kecilpun tak luput dari upaya pemalakan.

Yang terakhir, nasi bungkus, pempek, bea materai hingga cukai kresek pun tak luput jadi incaran. Sementara sebelumnya, para emak yang belajar usaha online pun tak luput jadi sasaran. Padahal nyaris semua kebutuhan rakyat sudah tak luput kena pajak pembelian. Bukan cuma cukai rokok dan miras yang jelas membawa kemudharatan. Bahkan sembako yang urgen buat rakyat dan dijual di ritel waralaba pun dipastikan jadi objek perpajakan.

Pemerintah beralasan, kas negara memang sudah tak sepadan dengan beban. Semua ikhtiar menambah pendapatan, tak juga membawa keberhasilan. Yang seolah realistis dilakukan hari ini selain pajak adalah berutang dan terus berutang. Sampai-sampai, indonesia nyaris tenggelam dalam kubangan utang yang mengancam kedaulatan.

Ironis memang. Negara yang dikenal serba kaya ini ternyata tak punya modal buat pembangunan. Apatah lagi untuk memberi rakyatnya sedikit kesejahteraan. Kecuali sekadar janji-janji kosong para pemburu kekuasaan pada saat pesta lima tahunan.

Tentu rakyat sudah pantas marah. Meski faktanya, mereka tak lagi punya energi selain untuk pasrah. Kenapa layak marah? Karena mereka melihat, bahwa keadaan tak seharusnya demikian. Segala bentuk kesemrawutan ini senyatanya adalah tersebab kesalahan pengurusan.

Faktanya, rezim penguasa negeri ini sudah lama berkhidmat pada sistem kapitalis neoliberal. Sebuah sistem yang tegak di atas pilar rapuh bernama sekulerisme dan paham kebebasan yang tak kenal halal haram. Dan karena itulah, praktik ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengannya selalu sarat intrik dan sangat eksploitatif bagi rakyat kebanyakan.

Dalam sistem ini, berlaku kredo “si kuat memangsa si lemah”. Si kuat yang direpresentasi para pemilik modal memang lumrah berebut kuasa atas sumber-sumber kekayaan milik umat. Dan kemudian dengan gaya rakus, mereka mengeruk apa yang bisa mereka keruk. Hingga tak tersisa bagi rakyat kecuali teori trickle down effect yang ternyata tak pernah ngefek.

Pajak yang katanya jadi cara sistem memaksa pemilik modal berbagi keuntungan, dan lantas diberi istilah keren sebagai fungsi redistribusi pendapatan, nyatanya cuma teori yang jauh dari kenyataan. Bahkan pada faktanya, orang kaya sering mendapat keringanan dari kewajiban pajak. Terbukti, ada pembebasan pajak barang mewah, tax holiday, dan lain-lain. Sementara rakyat kecil, tetap saja harus rela terposisi sebagai korban kerakusan, terpinggirkan dan hanya mewarisi kerusakan lingkungan. Ujung-ujungnya, gap sosial semakin lebar.

Lihatlah apa yang selalu dilakukan negara saat tak mampu menambal kekurangan. Kalau tidak berutang, maka jual aset dan merestrukturisasi pajak selalu jadi pilihan. Penguasa seolah lupa, bahwa semua cara itu hanya akan memperpanjang penderitaan umat dan melemahkan wibawa negara di hadapan rakyat maupun negara pemberi utang.

Sepanjang negeri ini menerapkan sistem kapitalis neoliberal, negara memang dipastikan tak akan pernah mampu mewujudkan kesejahteraan. Yang terjadi justru negara makin tergadai dan kehilangan fungsi asasinya sebagai pengurus dan penjaga rakyat. Terlebih, penerapan sistem kapitalisme neoliberal justru membuka jalan penjajahan kapitalisme global.

Negara dengan sistem ini bahkan akan menjadi sumber dan pelaku kezaliman utama atas rakyatnya sendiri. Padahal Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (QS Asysyura [42]: 42)

Begitupun Rasulullah Saw bersabda dalam beberapa hadits yang meriwayatkannya:

Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum Muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya.” (Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam)

Barangsiapa yang diserahi kepemimpinan terhadap urusan kaum muslimin namun ia menutup diri tidak mau tahu kebutuhan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya dan kefakirannya di hari kiamat”. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidziy.

Dan di hadits lainnya, beliau Saw bersabda,

Sesungguhnya seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang dzalim.” (HR Muslim, Ahmad, Ath-Thabaraniy, Ibnu Hibbaan dan Al-Baihaqiy dari ‘Aaidz bin ‘Amr)

Di sinilah urgensi untuk segera melakukan dekonstruksi terhadap paradigma bernegara. Dari yang berorientasi kapitalisme neoliberal, menjadi berparadigma Islam. Karena hanya Islam yang memberi visi benar terhadap konsep kenegaraan dan kekuasaan. Bahwa fungsi negara atau penguasa dalam Islam adalah fungsi pengurusan dan perlindungan.

Islam mengamanahkan rakyat kepada penguasa dan negara agar di urus dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang. Dan keduanya akan terwujud, manakala negara dan penguasa konsisten menerapkan hukum-hukum Islam kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan pembangunan.

Sistem ekonomi Islam, nyatanya berbeda jauh dengan sistem kapitalisme neoliberal. Pilarnya yang shahih, yakni akidah Islam, telah melahirkan seperangkat aturan yang juga sahih dan solutif atas seluruh permasalahan. Termasuk masalah distribusi kekayaan, penyelenggaraan pembangunan dan bagaimana mewujudkan kesejahteraan.

Islam pun dengan tegas memilah soal kepemilikan. Semua sumber kekayaan alam yang tak terbatas, ditetapkan sebagai milik rakyat. Dan negara wajib menjaga dan mengelolanya demi kepentingan rakyat, tak boleh menyerahkannya kepada siapapun apalagi pihak asing.

Begitupun Islam melarang transaksi ribawiyah, termasuk hutang-hutang berbasis riba. Sehingga negara, tak akan pernah terpikir menyelesaikan soal anggaran keuangannya dengan berhutang ribawi, apalagi kepada asing. Karena hal ini justru akan membuka jalan penguasaan orang kafir yang diharamkan. Firman Allah, “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS. Al-Nisâ’ : 141)

Negara justru akan memaksimalkan semua pos-pos pendapatan yang halal sebagaimana ditetapkan oleh aturan Islam. Dan pos-pos pendapatan negara itu sejatinya akan sangat melimpah ruah, baik dari pengelolaan kekayaan milik umat, maupun dari pos yang lainnya sebagaimana ditetapkan syara, seperti berupa fai, kharaz, dan lain-lain.

Semua pos itulah yang akan dimanfaatkan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat maupun dalam penyelenggaraan pembangunan. Negara tak akan menjadikan utang atau pajak sebagai item pendapatan negara sebagaimana dalam sistem kapitalisme neoliberal.

Ketikapun terjadi situasi sulit di mana pendapatan negara benar-benar mengalami defisit, maka negara tak akan serta merta mengambil opsi pajak. Negara terlebih dulu akan melakukan penataan atau pemetaaan terkait mana pengeluaran yang urgen dan belum urgen dilakukan.

Jika masih dalam kondisi kekurangan, maka negara akan memaksimalkan seluruh potensi umat, apakah dengan mendorong semangat berkorban dari rakyat, termasuk melalui mekanisme pembiayaan dengan berutang kepada rakyat yang berkelebihan harta.

Adapun pajak, maka negara hanya akan menempatkannya pada opsi terakhir. Itupun dengan konsep yang berbeda jauh dengan pajak dalam sistem kapitalis neoliberal.

Pajak dalam Islam hanya memiliki satu fungsi, yakni fungsi stabilitas dan bersifat insidental. Dia hanya dipungut saat kas negara kosong dan dipungut dari orang-orang kaya yang beragama Islam saja. Jadi tidak dikenakan pada seluruh warga negara sebagaimana yang terjadi sekarang. Dan manakala problem kekosongan kas negara tadi sudah teratasi, maka pajak pun harus dihentikan.

Dengan demikian, pajak dalam Islam, tidak akan dirasakan sebagai bentuk kezaliman. Bahkan pajak, akan dipandang sebagai bentuk kontribusi warga negara yang berkelebihan harta atas urusan umat yang berimplikasi pahala dan kebaikan.

Demikian indah aturan Islam tentang negara dan kekuasaan. Dan bagaimana hubungan antara keduanya dengan rakyat sebagai pemilik kewarganegaraan. Dimensi ruhiyah yang ada pada aturan Islam tentang negara dan kekuasaan terbukti telah menghantarkan umat ini pada taraf kehidupan yang gemilang. Bahkan telah menjadikan umat Islam sebagai pionir peradaban selama belasan abad lamanya.[]SNA

Apa komentar Anda?