Menimbang Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Utang Luar Negeri

Bagi Indonesia, tersandera utang luar negeri sama dengan tunduk pada persyaratan yang mengikat. Antara lain melakukan perubahan kurikulum pendidikan Islam di madrasah agar menerima konsep Islam inclusive yang bebas dan demokratis, ramah terhadap nilai-nilai Barat yang negatif, anti radikalisme, anti Islam politik dan anti syariah.


Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si (Penulis dan Pemerhati Politik Pendidikan)

MuslimahNews, ANALISIS — Bagaimana masa depan sebuah bangsa bila kualitas pendidikannya rendah? Dan bagaimana pendidikan dapat berkualitas bila perhatian negara terhadap pendidikan kurang? Sedangkan pendidikan berkualitas mustahil dapat diraih dengan biaya minimalis. Permasalahannya, kebutuhan akan biaya pendidikan yang sangat besar harus ditanggung oleh siapa?

Ada 3 (tiga) pandangan yang mengemuka terkait siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikan. Pertama, biaya pendidikan ditanggung oleh negara secara penuh. Pandangan ini tidak menafikan peran masyarakat sukarela men-support pendidikan dari aspek pembiayaan. Namun negara tidak boleh bergantung pada bantuan pembiayaan pendidikan dari pihak lain. Keunggulan pandangan ini sekolah-sekolah negeri akan menjadi primadona di mata masyarakat. Sebab sekolah negeri memiliki kualitas terbaik dengan daya tampung maksimal untuk menerima peserta didik.

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab negara saja. Negara boleh berlepas tangan bila pendidikan dapat berjalan tanpa hambatan. Negara cukup memberikan ‘motivasi’ kepada masyarakat agar berkontribusi maksimal dalam pendanaan pendidikan. Kelemahan bila pandangan ini diterapkan, kualitas sekolah negeri akan kalah bersaing dengan kualitas sekolah swasta. Dampak lainnya, peran negara yang minimalis menyebabkan negara tidak memiliki kemampuan mencegah pendidikan berorientasi profit. Muncul sekolah swasta dalam jumlah banyak berbiaya super mahal yang sulit dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, dana pendidikan bergantung pada utang dan hibah luar negeri. Realitas pendidikan berkualitas membutuhkan dana yang sangat besar, namun APBN dalam keadaan terpasung karena kondisi ekonomi negara yang lesu secara sistemik mengharuskan negara membatasi anggaran pendidikan pada prosentase tertentu. Pun demikian kondisi swasta juga terseok-seok bertahan untuk survive di tengah kondisi ekonomi yang serba tidak pasti.

Sementara masyarakat dalam keadaan miskin secara struktural mengalami kesulitan untuk membeli komoditas pendidikan yang diberikan swasta. Maka, keberadaan utang dan hibah luar negeri menjadi pilihan yang dianggap realistis.

Indonesia selama ini telah mengambil opsi kedua: peran negara minimalis dan peran masyarakat (swasta) terus dimaksimalkan dalam pembiayaan pendidikan. Namun supra sistem politik dan ekonomi tidak memungkinkan swasta mampu eksis kecuali hanya segelintir lembaga pendidikan yang memiliki dana raksasa. Akibatnya Indonesia pun ‘terpaksa’ beralih mengambil opsi pandangan ketiga, yakni utang luar negeri.

Bank Dunia telah menyetujui pinjaman senilai US$250 juta atau setara Rp3,5 triliun (dengan asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS) untuk mendukung program peningkatan mutu madrasah dasar dan menengah di Indonesia. Menurut Lukman Hakim (Menteri Pendidikan) pengembangan madrasah tidak akan optimal jika hanya mengandalkan anggaran negara. Pasalnya, keterbatasan dana mengakibatkan pengembangan madrasah lebih terpusat pada pengembangan bangunan fisik, belum ke arah kualitas pendidikan. (cnnindonesia.com, 28/06/2019)

Sementara Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Maksum Machfoedz berpendapat bila efektivitas penggunaan dana tersebut tak jelas, maka yang muncul kemudian adalah mubazir. Bahkan pada eksesnya dapat menimbulkan peluang terjadinya korupsi.

Berbeda dengan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas yang mempertanyakan dari mana uang untuk membayar dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia untuk peningkatan kualitas madrasah. Menurutnya seharusnya dana tersebut sebetulnya cukup dari APBN.

Memang mengherankan ketika pemerintah justru tidak mengambil opsi pertama di mana biaya pendidikan menjadi tanggung jawab mutlak negara atau dengan kata lain seluruh pendanaan pendidikan dicover negara secara total 100 persen. Kekayaan alam Indonesia yang sangat besar semestinya lebih dari cukup untuk menutup kebutuhan dana pendidikan seluruhnya. Selama pengelolaan kekayaan alam juga di tangan negara secara total dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Salah pengelolaan sumber kekayaan alam hendaknya dilirik sebagai faktor penyebab minimnya dana pendidikan yang disediakan negara bagi masyarakat. Selain itu faktor kelemahan politik suatu negara juga patut dilirik sebagai penyebab diambilnya kebijakan utang luar negeri untuk menutup defisit dana pendidikan.

Kuat lemah sebuah negara di hadapan negara lain atau ketidakseimbangan kekuatan politik antar negara akan menempatkan satu negara di posisi terhegemoni oleh negara yang lain. Prinsip “no free lunch” bagi negara debitur akan dipegang erat oleh negara kreditur. Kompensasi yang wajib diberikan negara debitur bisa berupa ketundukan dalam segala aspek. Dengan kata lain negara debitur harus rela menjadi ‘negara jajahan’ bagi negara kreditur. Prinsip kesetaraan antar negara sesungguhnya tidak pernah ada, yang ada justru perangkap hutang luar negeri.

Bagi Indonesia, tersandera utang luar negeri sama dengan tunduk pada persyaratan yang mengikat. Antara lain melakukan perubahan kurikulum pendidikan Islam di madrasah agar menerima konsep Islam inclusive yang bebas dan demokratis, ramah terhadap nilai-nilai Barat yang negatif, anti radikalisme, anti Islam politik dan anti syariah.

Mendorong sekulerisasi dan liberalisasi sempurna dalam kurikulum pendidikan Islam di madrasah negeri dan swasta. Konsep hijab sampai jihad dipetieskan. Ajaran Islam yang diajarkan dibatasi seputar rukun iman, rukun Islam, thaharah, serta akhlak. Islam tidak lagi dipahami sebagai solusi atas berbagai problematika kehidupan. Walhasil pendidikan Islam bagaimanapun tidak akan berkontribusi nyata menyelesaikan karut-marut problem sosial, ekonomi dan politik yang menimpa negeri.

Seandainya negara berkehendak mengambil opsi pertama, negara sebagai penanggung jawab tunggal pembiayaan pendidikan maka Indonesia tidak akan pernah jatuh pada jebakan hutang luar negeri. Sebab opsi ini bermakna negara mengelola sumber kekayaan alam secara mandiri. Seluruh keuntungan kembali kepada negara dan bisa dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lagi pula secara hukum, hutang luar negeri mengandung unsur riba yang jelas keharamannya dalam Islam.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (TQS. Al Baqarah: 275)

Jelaslah ayat tersebut menyuratkan bahwasannya negara yang bergelimang hutang luar negeri tidak akan pernah mampu berdiri kokoh sebagai negara yang kuat dan merdeka. Termasuk meraih pendidikan berkualitas tinggallah mimpi di siang bolong. Wallaahu a’lam bish shawab.[]

%d blogger menyukai ini: