G20: Forum Bancakan Negara-negara Produsen Dunia
Jangan GR, Indonesia dimasukkan G20 bukan karena ekonominya kuat, tapi hanya karena pertimbangan pergerakan pasar, toh Malaysia dan Thailand yang PDB-nya lebih besar tidak dimasukkan arisan G20.
MuslimahNews.com — G20 sejatinya adalah forum bancakan negara ekonomi besar dalam memenangkan persaingan pasar bebas, hal itu diungkap Ustazah Pratma Julia kepada MNews, Rabu (3/7/2019).
Menurutnya, Indonesia dimasukkan ke forum itu karena secara strategis menguntungkan negara-negara besar yang bertindak selaku produsen. “Indonesia punya semua kebutuhan pasar: SDA berlimpah, SDM besar dan murah juga huge market. Apalagi pasar masa depan fokus pada maritim dan digital. Pertumbuhan ekonomi 5 persen di Indonesia itu jaminan pasar bergerak. Jangan GR, Indonesia dimasukkan G20 bukan karena ekonominya kuat, tapi hanya karena pertimbangan pergerakan pasar, toh Malaysia dan Thailand yang PDB-nya lebih besar tidak dimasukkan arisan G20,” ujar Ustazah Pratma.
“Keuntungan lainnya, jumlah usia produktif 200 juta pada tahun 2045 akan menjamin tenaga kerja untuk industrialisasi. Jadi kebijakan vokasi ini amat match dengan kebutuhan produsen. Belum lagi wilayah Indonesia yang amat luas ini membuat peluang investasi bagi MNC amat terbuka. Apalagi mekanisme yang disodorkan adalah B to B, dengan dalih mengurangi ketergantungn pada APBN. Ini akal-akalan untuk memperbesar privatisasi,” sambungnya.
Ustazah Pratma lalu menegaskan bahwa semua mekanisme yang mengikat dalam forum ekonomi internasional adalah proyek penjajahan ekonomi. Jadi jangan bermimpi mau reformasi WTO seperti harapan negara-negara menengah.
Karena, menurutnya, WTO itu bagian dari alat untuk mencengkeram negara-negara konsumen. Mustahil melepaskan instrumen penjajahan dari kapitalisme karena itu menjadi metode satu-satunya untuk menguasai dunia.
“Tidak ada cara lain untuk melepaskan diri dari penjajahan ekonomi negara besar dan membangun ekonomi mandiri itu, kecuali memunculkan kekuatan seimbang yang apple to apple berhadapan dengan raksasa-raksasa ekonomi dunia. Yakni Khilafah Islamiyyah,” tukas Ustazah Pratma.
Ustazah Pratma lalu memapar bahwa hanya Khilafah yang menjadikan SDA sebagai sarana untuk menyejahterakan rakyat, tidak bakal diprivatisasi. Di sisi lain, SDM dalam Khilafah bukan diposisikan sebagai faktor ekonomi tapi individu yang diakui sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk negara, sehingga mendapatkan kompensasi sesuai kadar profesionalitasnya. Sementara kebutuhan pokok dan asasi mereka dicukupi via subsidi.
“Sedangkan pasar berlaku secara fair, persaingan yang adil, tidak seperti saat ini di mana negara produsen raksasa sebagai kekuatan yang tak seimbang bebas meninju dan menghajar negara konsumen dalam ring tinju perdagangan global,” tutupnya.