Peringatan Family Day yang Justru Merusak Fungsi Keluarga Muslim

Memeringati hari keluarga dengan meningkatkan perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menjadikan rumah sebagai garda terdepan untuk menanamkan kesetaraan gender justru akan menghancurkan peradaban manusia.


Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews, FOKUS — Bila Indonesia memiliki Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang selalu dihelat setiap tanggal 29 Juli, dunia internasional pun memberi perhatian khusus. Seperti UNWomen yang pada tanggal 25 Juni 2019 akan mengeluarkan laporan Progress of the World’s Women 2019: Families in a Changing World. Laporan ini merupakan penilaian luas Nasional (Harganas) yang selalu dihelat setiap tanggal 29 Juli, dunia internasional pun memberi perhatian khusus. Seperti UNWomen yang pada tanggal 25 Juni 2019 akan mengeluarkan laporan Progress of the World’s Women 2019: Families in a Changing World. Laporan ini merupakan penilaian luas terhadap realitas keluarga saat ini, dengan mempertimbangkan transformasi ekonomi, demografis, politik dan sosial. Yang harus dikritisi adalah agenda komprehensif terhadap hukum, kebijakan ekonomi-sosial, dan tindakan publik untuk memastikan kesetaraan gender dalam keluarga. Tujuannya tak lepas dari kapitalisasi perempuan yang dibungkus jargon ‘pemenuhan hak dan pemberdayaan perempuan’.

Laporan tersebut menjadi penting mengingat tanggal 15 Mei diperingati sebagai hari Keluarga Internasional atau Family Day. Dan menjadi relevan lagi karena memang realitas keluarga saat ini mengalami perubahan. Perubahan pada keluarga tentu adalah buah dari berbagai situasi dan kondisi yang ada pada dunia saat ini. Mengingat Keluarga adalah wadah penting bagi anggota keluarga dan juga peran penting dalam membentuk wajah masyarakatnya, maka menjadi penting bagi kita mencermati arah perubahan keluarga yang terjadi.

Dunia Mengubah Keluarga

Perubahan keluarga secara global sudah mulai disadari beberapa tahun ini. Pada peringatan Hari Keluarga Internasional tahun 2017 yang lalu, Kepala Riset dan Data UNWomen, Shahra Razavi, menggambarkan perubahan yang terjadi pada keluarga membawa perubahan pada hak-hak perempuan.

Sadar bahwa keluarga di penjuru dunia memiliki bentuk yang berbeda-beda, terkait norma yang dianut, maka PBB perlu ‘memformat’ keluarga sesuai target mereka. Alasan itulah yang menjadi fokus laporan utama UN Women dalam Progress of the World’s Women 2019 dengan judul “Families in a Changing World” (Keluarga di Dunia yang Berubah).

Dalam pidatonya, Razavi menyampaikan bahwa dengan bentuk keluarga yang menjadi lebih beragam, hukum dan kebijakan harus responsif terhadap kebutuhan keluarga dunia nyata. Perubahan kebijakan negara perlu diwujudkan untuk merespon perubahan hak-hak perempuan.

Secara historis, perkawinan sering mengubah status hukum perempuan secara dramatis dan menempatkan mereka pada posisi ketergantungan. Selama beberapa dekade terakhir, Undang-undang telah direformasi di banyak negara, untuk memberi perempuan hak yang sama dalam berbagai hal. Namun, perkawinan dan menjadi ibu terus ‘menjatuhkan hukuman’ pada penghasilan perempuan, sehingga penghasilan mereka lebih rendah dibandingkan perempuan tanpa anak, bahkan di antara pekerja dengan kualifikasi, pengalaman, jam kerja, dan pekerjaan yang sebanding.

Sementara itu, semakin banyak perempuan yang memikul tanggung jawab finansial dan perawatan untuk anak-anak mereka, kadang-kadang tanpa kehadiran laki-laki ‘Revolusi gender’, membuat perempuan telah mengambil pekerjaan (yang dibayar) sambil terus memikul bagian terbesar dari perawatan anggota keluarganya (yang tidak dibayar) dan pekerjaan rumah tangga. Sehingga mereka kekurangan waktu untuk merawat dirinya. Hak-hak perempuan juga tidak dilindungi ketika keluarga dipaksa terpisah karena migrasi. Dengan berbagai kondisi tersebut, maka perlu membayangkan bagaimana gambaran sebuah keluarga yang bekerja untuk perempuan atau a family that works for women, yang dapat memenuhi hak-hak perempuan.

Pertanyaan itu muncul karena melihat fakta kondisi perempuan saat ini. Para pegiat gender, menganggap keluarga telah lama menjadi ruang yang sangat paradoks bagi perempuan. Mereka dapat membawa cinta dan kehidupan tetapi juga perjuangan, ketidaksetaraan dan, seringkali, kekerasan. Salah satu buktinya adalah Studi Global PBB tentang Pembunuhan. Studi pada 2012, mencatat 47% dari semua perempuan yang menjadi korban pembunuhan dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga, dibandingkan hanya 6% pembunuhan yang terjadi pada laki-laki.

Bukti lainnya menunjukkan bahwa pendapatan dan sumber daya keluarga tidak selalu dikumpulkan atau dibagi secara merata dalam keluarga, sehingga justru meningkatkan ketimpangan gender dalam rumah tangga. Laki-laki di negara maju dan berkembang lebih berpeluang menggunakan pendapatan keluarga untuk pengeluaran pribadi dan memiliki lebih banyak waktu luang dibandingkan perempuan.

Melihat fakta tersebut, maka dibutuhkan upaya untuk membentuk keluarga yang bekerja untuk perempuan. PBB mengklaim, keluarga yang bekerja untuk perempuan adalah keluarga di mana keputusan dibuat secara demokratis. Yakni, sumber daya didistribusikan secara merata dan pekerjaan perawatan berbayar dan tidak berbayar dibagi secara adil antara pria dan perempuan. Sebuah keluarga yang bekerja untuk perempuan, pada akhirnya bekerja lebih baik untuk semua anggotanya, dan dapat membuka jalan bagi masyarakat yang lebih berkelanjutan, inklusif dan demokratis.

Oleh karena itu menurut Ravazi dibutuhkan kebijakan dinamis yang responsif terhadap kebutuhan keluarga dunia nyata, yang dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi semua perempuan dan anak perempuan dan memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang bermakna.

Menjadikan Keluarga sebagai Agen Kesetaraan Gender

Dalam hukum internasional, perlindungan keluarga terkait erat dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, yang berarti bahwa semua anggota keluarga harus menikmati kebebasan dan hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Ketika realitas sosial berubah, berbagai persepsi juga berkembang.

Definisi keluarga memang telah bergeser. Brasil, Finlandia dan Spanyol mengakui keluarga dengan orang tua sesama jenis. Ada pula negara yang menawarkan perlindungan hukum untuk anak yang lahir di luar nikah dan untuk orang tua tunggal. Pergeseran cepat seperti itu, dianggap dapat merubah struktur keluarga baru, dan mengancam kepercayaan, nilai-nilai agama atau norma sosial. Namun yang lebih penting bagi PBB adalah membantu keluarga menjadi lebih setara gender. Agar memberi peluang bagi kebijakan yang memberdayakan perempuan dan anak perempuan.

Keluarga yang ingin dibentuk pada masa datang adalah keluarga yang bekerja untuk perempuan. Maka pantaslah bila Hari Keluarga –baik nasional maupun internasional- menjadi momentum bagi pegiat gender untuk membentuk keluarga sebagai agen kesetaraan gender. Bahkan cuitan UNWomen dalam akun-nya @UN_Women menuliskan “15 May is International #DayOfFamilies! Today’s families shape tomorrow’s societies. Let it be an empowered generation!

Untuk itu, agar terbentuk keluarga yang sadar gender, maka penanaman nilai-nilai gender pun diupayakan sejak dini. Bahkan mereka meyakini terwujudnya kesetaraan gender diawali dari rumah. Keluarga dianggap sebagai forum strategis untuk menanamkan nilai kesetaraan gender bahkan sebagai garda terdepan. Oleh karena itu, PBB serius ‘memaksa’ orang tua, pengasuh dan keluarga besar harus mulai membentuk cara berpikir tentang gender dan kesetaraan sejak usia dini.

Perubahan dalam keluarga sebagaimana yang dikehendaki rupanya selaras dengan kampanye yang diadakan oleh UNWomen dalam memperingati 25 tahun the Beijing Declaration and Platform for Action yang dibuat pada tahun 1995. Kampanye yang dinamakan “Generation Equality: Realizing women’s rights for an equal future” akan diadakan secara global dan digaungkan hingga tahun 2020 nanti. Generation Equality: Realizing women’s rights for an equal future” adalah kampanye untuk perubahan sistemik yang cepat, dengan kemauan politik dan tindakan tegas berdasarkan undang-undang. Mereka bertekad untuk menghilangkan kebijakan, dan pola pikir yang membatasi suara dan pilihan perempuan.

Sementara itu, secara global, seruan untuk meningkatkan kesetaraan gender terus dikumandangkan, termasuk dalam pertemuan G7 dan W7 2019. The Gender Equality Advisory Council of the G7 yang dibentuk Presiden Kanada. Justin Treadeu, menyatakan keprihatinan tentang ancaman yang terus-menerus, dan semakin berkembang, terhadap hak-hak perempuan di banyak negara. Dewan Penasehat tersebut menyerukan para Menteri G7 untuk mengambil peran kepemimpinannya dalam mendorong terwujudnya Undang-undang komprehensif untuk membuat perubahan. Bahkan negara diminta untuk mendanai, menerapkan dan memantau pelaksanaan UU tersebut dan menetapkan sanksi pelanggarannya.

Ilusi Kesetaraan Gender

Kampanye “Generation Equality: Realizing women’s rights for an equal future”, yang dilaksanakan tahun ini, adalah langkah inovasi UN Women melengkapi berbagai inisiatif dan program sebelumnya, seperti HeForShe, Planet 50×50 by 2030, Impact 10x10x10, Step it Up, dan sebagainya. Selain berbagai inisiatif tersebut, penanaman ide tersebut sejak dini di dalam keluarga juga mulai dikampanyekan.

Sesungguhnya sudah banyak cara dilakukan oleh UN Women, bahkan berkolaborasi dengan PBB melalui MDGs dan SDGs. Namun ternyata kesetaraan gender belum terwujud juga di dunia, bahkan setelah hampir 25 tahun diadopsinya BPfA.

Pada pertemuan Menteri Negara-negara G7 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Paris tanggal 9-10 Mei lalu, Direktur Eksekutif UN Women mengatakan “No country in the world has achieved gender equality. No country. And this is nearly 25 years after the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action.” Dan bahkan disebutkannya bahwa seharusnya kesetaraan gender sudah diraih pada tahun 2000.

Karena itu, sungguh mengherankan, jika dunia masih berharap kesetaraan gender akan menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi perempuan di dunia. Sesungguhnya kesetaraan gender bukanlah solusi, bahkan mustahil terwujud. Dan kalaupun terwujud, maka akan mengakibatkan banyak kerusakan dalam keluarga dan masyarakat.

Kesetaraan gender sesungguhnya bertentangan dengan fitrah manusia. Allah telah menetapkan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan bukan merendahkan perempuan. Oleh karena itu memaksa untuk mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan justru akan merusak keseimbangan alam.

Dengan demikian, memeringati hari keluarga dengan meningkatkan perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menjadikan rumah sebagai garda terdepan untuk menanamkan kesetaraan gender justru akan menghancurkan peradaban manusia. Fungsi keluarga sebagai penjaga agama (Islam) justru akan tercerabut ketika keluarga menanamkan kesetaraan gender sejak dini dan menjadi agen yang mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di dunia.

Apalagi dengan membahas tentang pemberdayaan perempuan yang hanya berujung pada peningkatan pendapatan perempuan. Perempuan hanya dianggap berharga, bila semua jerih payahnya diukur dengan rupiah, sekalipun perawatan terhadap anggota keluarganya yang disebut Barat sebagai ‘pekerjaan tak berbayar.’ Demikian keji kapitalisme itu. Padahal, berbagai masalah yang terjadi pada perempuan di seluruh penjuru dunia, sesungguhnya adalah buah dari sistem kapitalisme. Kapitalisme menempatkan perempuan hanya sebagai mesin ekonomi perusahaan mereka. Perempuan diberdayakan secara ekonomi, semata untuk meningkatkan pendapatan mereka, dan bukan menyejahterakannya. Dan kapitalisme justru menuduh Islam merendahkan perempuan.

Islam adalah Solusi

Sesungguhnya Islam sangat memuliakan perempuan. Allah SWT menetapkan berbagai aturan yang menjaga kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan ketetapan Allah atas laki-laki dan perempuan bukanlah berarti meninggikan laki-laki dan merendahkan perempuan. Karena sesungguhnya laki-laki dan perempuan sama kedudukannya di hadapan Allah SWT, yang membedakannya adalah ketakwaannya. Dengan landasan iman, maka setiap muslim paham benar ketetapan Allah adalah yang terbaik dan untuk kebaikan manusia, sehingga mereka ridha akan semua hukum Allah.

Adapun keluarga, maka Islam menjadikannya sebagai benteng penjaga syariat Allah. Keluarga lah institusi pertama yang menanamkan keimanan dan keterikatan kepada aturan Allah. Keluarga lah yang akan melahirkan generasi terbaik yang siap membela tegaknya syariat Allah. Oleh karena itu masyarakat dan negara pun harus dapat berfungsi sebagai penjaga keluarga, dengan menjadikan Islam sebagai landasannya. Karena itu, keluarga akan terjaga bila negara menerapkan aturan Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah Islamiyyah.[]

%d blogger menyukai ini: