; Maskapai Asing di Bumi Nusantara – Muslimah News

Maskapai Asing di Bumi Nusantara

Menurut pandangan kapitalis, dalam pelaksanaan pelayanan publik negara hanya berfungsi sebagai legislator, sedangkan yang bertindak sebagai operator diserahkan kepada mekanisme pasar. Layanan transportasi dikelola swasta atau pemerintah dalam kaca mata komersil, akibatnya harga tiket transportasi publik mahal namun tidak disertai layanan yang memadai.


Oleh: Nida Sa’adah

MuslimahNews, FOKUS — Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement untuk mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia. Untuk mengatasi mahalnya harga tiket pesawat yang sudah berjalan sejak Januari 2019 dan makin menggila selama moment lebaran. Mahalnya harga tiket langsung berdampak kepada ekonomi. Sejumlah bandara yang sudah dibangun di era Jokowi di daerah juga kosong melompong akibat anjloknya penumpang pesawat.

Berdasarkan data BPS, jumlah penumpang pesawat hanya 24 juta penumpang pada Januari-April 2019, anjlok 20,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan ada tiga maskapai asing yang siap berkompetisi di pasar dalam negeri. Langkah ini menyusul PT. Indonesia AirAsia yang sudah lebih dulu melebarkan sayapnya ke industri penerbangan Tanah Air. Salah satunya adalah Scoot, sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah (low-cost carrier/LCC) milik Singapore Airlines (SIA) Group. Sebagian pihak menilai, beroperasinya maskapai asing di Indonesia bukanlah solusi dari harga tiket pesawat domestik yang mahal.

Bahkan ide mengundang maskapai asing untuk mengendalikan harga tiket pesawat dinilai tidak tepat. Ekonom INDEF Didik J Rachbini mengatakan akar masalah terletak pada indikasi praktik monopoli kartel. Garuda Indonesia membawahi Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air sedangkan Lion Air Group memiliki beberapa anak usaha seperti Batik Air, Wings Air, Thai Lion Air, dan Malindo Air. Timbul dugaan bahwa dua perusahaan penerbangan ini memiliki kesepakatan mengenai harga yang beredar.

Kekeliruan solusi ala pemerintahan Jokowi menurut Rachbini akan berdampak pada beberapa hal berikut:

1.Maskapai asing akan merugikan pasar dalam negeri

2.Defisit jasa dan defisit neraca berjalan nasional akan meningkat

3.Pasar dalam negeri akan dinikmati asing

Arim Nasim mengemukakan ada skenario busuk dari rezim kapitalis dibalik mahalnya harga tiket pesawat:

1.untuk mengundang maskapai penerbangan asing khususnya Cina

2.untuk membangkrutkan bandara

Pakar penerbangan Cina menyatakan, tawaran Indonesia untuk memenuhi penerbangan domestiknya akan sangat membantu keterpurukan maskapai Cina selama ini. “Cina telah mengandangkan 96 pesawat yang merupakan 4% dari pesawatnya. Itu merupakan kerugian besar bagi maskapai Cina“, katanya seperti dikutip Reuters. Artinya, semua carut marut ini berkorelasi dengan upaya mendongkrak lesunya pendapatan maskapai Cina.

Akar Masalah Transportasi

Carut-marut transportasi umum di Indonesia dimulai dari kesalahan paradigma dasar berikut perangkat aturan yang muncul dari paradigma dasar tersebut. Transportasi bukanlah sekadar tehnik namun kesalahan sistemik. Paradigma salah tersebut bersumber dari paham sekularisme yang mengesampingkan aturan agama. Sekularisme yang melahirkan sistem kehidupan kapitalisme telah memandang dunia transportasi sebagai sebuah industri. Cara pandang ini mengakibatkan kepemilikan fasilitas umum transportasi dikuasai oleh perusahaan atau swasta yang secara otomatis mempunyai fungsi bisnis, bukan fungsi pelayanan.

Menurut pandangan kapitalis, dalam pelaksanaan pelayanan publik negara hanya berfungsi sebagai legislator, sedangkan yang bertindak sebagai operator diserahkan kepada mekanisme pasar. Layanan transportasi dikelola swasta atau pemerintah dalam kaca mata komersil, akibatnya harga tiket transportasi publik mahal namun tidak disertai layanan yang memadai.

Membangun Infastruktur Transportasi Strategis

Menanggapi kasus mahalnya harga tiket pesawat, Presiden dan Menteri Perhubungan saling lempar tanggung jawab. Bisa diukur mentalitas pemimpin negeri ini bukanlah sebagai pemelihara dan pengurus urusan rakyatnya. Beda jauh dengan mentalitas yang dimiliki oleh seorang Umar bin al-Khaththab ra. tatkala beliau menjadi kepala negara. Berkait dengan transportasi beliau berujar “Seandainya, ada seekor keledai terperosok di Kota Bagdad karena jalan rusak, aku khawatir Allah subhanahu wa ta’ala akan meminta pertanggungjawaban diriku di akhirat nanti.” Mindset seperti inilah yang mendasari pemimpin negara dalam menjalankan kebijakan transportasi.

Investasi infrastruktur strategis dalam perspektif Islam di urai dalam 3 prinsip. Pertama, pembangunan infrastruktur adalah tanggungjawab negara, tidak boleh diserahkan ke investor swasta. Kedua, perencanaan wilayah yang baik akan mengurangi kebutuhan transportasi. Ketika Baghdad sebagai ibukota dibangun sebagai ibukota kekhilafahahan, setiap bagian kota diproyeksikan hanya untuk jumlah penduduk tertentu. Di kota itu dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Tidak ketinggalan. pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah. Warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan, menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar. Ketiga, negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki. Teknologi yang ada termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat transportasinya itu sendiri.

Teknologi dan manajemen fisik jalan sangat diperhatikan sejak tahun 950, jalan-jalan di Cordoba sudah diperkeras, secara teratur dibersihkan dari kotoran, dan malamnya diterangi lampu minyak. Baru duaratus tahun kemudian, yakni 1185, baru Paris yang memutuskan sebagai kota pertama Eropa yang meniru Cordoba. Abbas Ibnu Firnas (810-887 M) dari Spanyol melakukan serangkaian percobaan untuk terbang, seribu tahun lebih awal dari Wright bersaudara, sampai Sejarawan Phillip K. Hitti menulis dalam History of the Arabs, “Ibn Firnas was the first man in history to make a scientific attempt at flying.”

Hingga abad ke-19 Khilafah Utsmaniyah masih konsisten mengembangkan infrastruktur transportasi ini. Saat kereta api ditemukan di Jerman, segera ada keputusan Khalifah untuk membangun jalur kereta api dengan tujuan utama memperlancar perjalanan haji. Tahun 1900 M Sultan Abdul Hamid II mencanangkan proyek “Hejaz Railway”. Jalur kereta ini terbentang dari Istanbul, Ibukota Khilafah, hingga Makkah, melewati Damaskus, Jerusalem dan Madinah. Dengan proyek ini, dari Istanbul ke Makkah yang semula 40 hari perjalanan tinggal menjadi 5 hari.

Dengan penerapan sistem ekonomi Islam akan memberikan jaminan pembangunan ekonomi yang berkah, adil dan sejahtera yang akan meminimalisir kesenjangan ekonomi dan menjauhkan kerusakan pada masyarakat. Khilafah, sebagai institusi penerap Islam akan menyediakan infrastruktur transportasi yang aman, memadai dengan teknologi terkini.[]

Bagaimana menurut Anda?