Rezim Neolib Mengundi Nasib Rakyat (Kritik Islam terhadap Transportasi Lebaran Hari Ini)

Inilah buah liberalisasi transportasi publik, transportasi lebaran, yang berlangsung di tangan rezim neolib. Yakni, ketika rezim hadir sebagai pelaksana sistem kehidupan sekuler. Khususnya, sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang semuanya diharamkan Islam.


Oleh: Rini Syafri
(Doktor Biomedik, Pengamat Kebijakan Publik)

MuslimahNews, FOKUS — Tragedi brexit tahun 2016 dan KM Sinar Bangun tahun 2018 hanyalah puncak gunung es kelabunya transportasi lebaran. Selain mahal, transportasi lebaran juga selalu jauh dari sebutan aman, manusiawi dan rasa nyaman bagi setiap orang. Karenanya angka kecelakaan dari tahun ke tahun selalu saja tinggi, ratusan jiwa melayang sia-sia. Dikhawatirkan para pengamat pada tahun ini pun tetap demikian. Sehubungan harga tiket pesawat yang sangat mahal sehingga publik beralih dari angkutan udara yang relatif lebih aman ke angkutan darat dan laut dengan berbagai resiko, di samping tingginya pengguna kendaraan roda dua yang sangat rawan kecelakaan.

Inilah buah liberalisasi transportasi publik, transportasi lebaran, yang berlangsung di tangan rezim neolib. Yakni, ketika rezim hadir sebagai pelaksana sistem kehidupan sekuler. Khususnya, sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang semuanya diharamkan Islam. Sehingga, fakta menyakitkan ini sulit di bayangkan akan terjadi dalam sistem kehidupan Islam.

Sebab di samping kesahihan konsep Islam itu sendiri, fakta sejarah membuktikan selama berabad-abad para Khalifah benar-benar mampu mewujudkan akses yang mudah bagi setiap individu hingga ke pelosok negeri terhadap transportasi publik gratis namun aman dan begitu manusiawi dengan terknologi terkini. Buah manis yang dihasilkan ketika penguasa hadir sebagai pelaksana syariah secara kaffah dalam bingkai Khilafah, yakni Khilafah.

Dampak Serius Liberalisasi

Liberalisasi bagian penting agenda globalisasi. Saat ini dijadikan landasan pemerintah dalam pengelolaan sistem transportasi publik. Konsekuensi disetujuinya kesepakatan liberalisasi transportasi udara dan darat di antara negara-negara ASEAN pada November 2008 (detik.com). Khusus liberalisasi penerbangan ditanda tangani saat puncak pertemuan ke-23 Menteri Transportasi ASEAN pada Oktober 2017.(merdeka.com)

Semuanya itu telah berdampak serius. Pada aspek infrastruktur secara kasat mata terlihat dari maraknya pembangunan jalan raya berbayar (tol) selama satu dekade terakhir. Demikian pula pembangunan bandara dan pelabuhan internasional yang semuanya berbayar mahal. Sementara banyak jalan raya nasional, provinsi hingga desa yang digunakan publik untuk lalu lalang justru dibiarkan rusak.

Alih-alih melayani, rezim berkuasai justru menfasilitasi korporasi dan negara kafir penjajah menjadikan publik objek eksploitasi bisnis dan berbagai kepentingan politik mereka. Tampak dari nilai tarif resmi yang harus dibayar. Seperti tol Bakauheni-Termanggi Besar, Rp 112.500 untuk kendaraan golongan I; Rp 168.500 untuk kendaraan Golongan II dan III; dan Rp 224.500 untuk Golongan IV dan V. Tarif ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 305/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran tarif Tol Jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Kompas.com, 4 Mei 2019). Sedangkan Tol Trans Jawa yang diduga kuat sebagai lintasan favorit mudik lebaran mhalnya sudah lama dikeluhkan masyarakat. Tol dengan panjang 965 kilometer berbayar penuh, Merak –Surabaya Rp 723.500 (Kompas.com, 14 Mei 2019). Bahkan ini tol termahal di ASEAN. Yakni Rp 2.264,6/km (tirto.co.id). Sedangkan Tol Jakarta-Cikampek setelah penggunaan sistem terbuka penuh, tarif Karawang Barat-Karawang Timur melambung luar biasa. Sebelumnya, Golongan I Rp 2.500 berubah menjadi Rp 12.000, dan Golongan II dari Rp 4. 000 mejadi Rp 18.000 (bisnis.com, 27 Mei 2019).

Adapun dampak liberalisasi moda/ angkutan transportasi yang sangat dirasakan pada liburan lebaran tahun ini adalah kenaikan harga tiket pesawat yang di luar daya beli masyarakat umumnya. Padahal, angkutan udara selama beberapa tahun terakhir menjadi andalan para pemudik. Karena selain lebih terjamin keamanan dan nyaman angkutan udara juga lebih cepat mengantarkan ke tempat tujuan.

Seperti rute Jakarta-Padang di tanggal 28 Mei hingga 3 Juni 2019 sold out dan tersisa tanggal 4 Juni Rp 4,6 Juta, dan Jakarta Medan dengan maskap Garuda yang tersisa kelas bisnis dengan harga Rp 9.942.600 (detik.com). Sementara daya beli masyarakat Rp 1 juta-1,5 juta berdasarkan hasil riset LM FEB UI terhadap Affordability to Pay (ATP/ Keterjangkauan untuk Membayar) dan Willingness to Pay (WTP/ Kesediaan untuk Membayar) (detik.com). Harga ini melebihi harga tiket ke luar negeri. Sementara harga tiket angkutan kereta api, bis dan kapal juga tidak dapat dikatakan murah.

Tidak saja mahal, jalan-jalan raya berbayar yang dibangun tidaklah didesain untuk pemenuhan hajat hidup publik, khususnya liburan lebaran dengan peningkatan signifikan volume kendaraan. Sehingga, derita macet parah di sejumlah titik hingga puluhan kilometer harus ditanggung masyarakat setiap tahun. Berupa kepanasan berjam-jam, tidak ada fasilitas istirahat hingga buruknya fasilitas toilet.

Inilah fakta transportasi publik era rezim neoliberal, yang tunduk pada agenda hegemoni globalisasi liberalisasi. Perannya sebagai regulator membuat nasib jutaan pemudik dalam undian nafsu serakah kaum kapitalis. Sungguh, fasad yang harus segera diakhiri. Karena Allah SWT telah mengingatkan, yang artinya, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat0 perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar-Islam)”. (Terjemahan Quran surat Ar Rum [30], ayat 31)

Prinsip Sahih Transportasi Publik Khilafah

Islam adalah satu-satunya solusi bagi semua persoalan kehidupan insan, tak terkecuali persoalan transportasi publik. Semua itu telah dibuktikan, sebagaimana diukir oleh tinta emas sejarah peradaban Islam yang berlangsung ratusan tahun. Para Khalifah bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya sehingga terjamin akses setiap orang terhadap transportasi publik gratis. Mulai dari infrastruktur, moda transportasi dan para pengemudinya. Bahkan hotel-hotel gratis dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan para musafir termasuk makanan. Jalan-jalan umum pada malam hari dilengkapi penerangan memadai sehingga tetap aman dan nyaman untuk dilalui, tersedia hingga ke pelosok negeri. Rasa aman dan nyaman di samping terpelihara aspek kemanusiaan benar-benar bisa dirasakan setiap orang.

Untuk kepentingan ini digunakan teknologi terkini dan terus diriset (termasuk riset pesawat) demi terwujudnya transportasi publik yang tidak sekedar ada dan gratis, namun berkualitas terbaik.

Di antara yang mengagumkan adalah proyek kereta api Hejaz Railway yang dibangun pada masa kekhilafahan Turki Usmani di masa pemerintahan Khalifah Abdul Hamid II. Terbentang antara Damaskus-Aman sampai Madinah, yang dibangun tidak lama setelah penemuan teknologi kereta api sehingga Proyek ini memperpendek waktu tempuh dari 17 jam menjadi 4 jam.

Inilah buah penerapan sistem kehidupan Islam, khususnya sistem politik Islam dan sistem ekonomi Islam. Setidaknya terdapat delapan paradigma sahih tentang transportasi publik.

Pertama, transportasi publik bukan jasa komersial akan tetapi hajat dasar bagi keberlangsungan kehidupan normal setiap insan, baik yang bersifat rutin maupun insidental seperti pada liburan lebaran. Ketiadaannya akan berakibat dharar/penderitaan yang diharamkan Islam, sebagaimana ditegaskan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalaam yang artinya, “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan.”(HR Ibnu Majah dan Ahmad)

Kedua, negara berfungsi sebagai pihak yang bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya menjamin akses setiap individu publik terhadap transportasi publik murah/gartis namun aman, nyaman (manusiawi). Sebab, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalaam menegaskan, yang artinya, “Imam(Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari)

Karenannya haram negara berfungsi sebagai regulator dan fasilitator sebagaimana logika neolib, apapun alasannya.

Ketiga, Islam melarang keras transportasi publik dikuasai individu atau entitas bisnis tertentu apa lagi asing kafir penjajah seperti saat ini. Baik infrastruktur jalan raya, bandara dan pelabuhan dengan segala kelengkapannya, maupun sumberdaya manusia transportasi berupa pengemudi angkutan (pilot, masinis, sopir dan kapten). Hal ini karena ditegaskan Rasulullah Saw yang artinya, “Siapa saja yang mengambil satu jengkal saja dari jalan kaum Muslimin, maka pada harikiamat kelak Allah SWT akan membebaninya dengan beban seberat tujuh lapis bumi.” (Terjemahan HR Iman Thabrani)

Keempat, tidak dibenarkan dijadikan jalan umum sebagai sumber pemasukan. (Zalum, Abdul Qadiim. Al Amwaal Fii Daulatil Khilafah. Darul Ummah. Beirut Libanon. 2004. Hal 106, 134-44).

Kelima, sebaliknya, wajib digunakan anggaran mutlak. Yakni, ada atau tidak ada kekayaan negara yang diperuntukkan untuk pembiayaan transportasi publik yang ketiadaannya berdampak dharar bagi masyarakat maka wajib diadakan negara. Salah satu sumber kekayaan negara untuk pembiayaan transportasi publik adalah barang tambang yang jumlahnya seperti air mengalir. ( Zalum, Abdul Qadiim. Al Amwaal Fii Daulatil Khilafah. Darul Ummah. Beirut Libanon. 2004. Hal 104-106)

Barang tambang dengan karakter demikian jumlahnya berlimpah di negeri ini. Berada di laut dan dart. Berupa tambang emas, perak, migas, batu bara, biji besi, tembada, alumunium, tanah jarang dll.

Keenam, pembangunan infrastruktur transportasi mutlak mengacu pada politik dalam dan luar negeri negara Khilafah, bukan agenda hegemoni globalisasi liberalisasi. Ini di satu sisi, di sisi lain harus diperhatikan pemanfaatan tekhnologi terkini dan keselarasan moda transportasi (darat, laut, udara) dengan kondisi geografi Indonesia sebagai negeri kepulauan terbesar dengan 17 ribuan pulau.

Ketujuh, keamanan jiwa setiap orang harus terjamin. Sebab, mengabaikan nyawa satu orang sama saja mengabaikan nyawa semua orang, sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam Quran Surat Al Maidah [5] ayat 32, yang artinya, “…bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh semua manusia..” Demikian pula aspek kemuliaan dan terjaminnnya aspek kemanusiaan setiap orang. Allah swt telah berfirman dalam Quran Surat Al Isra [17]: Ayat 70 , yang artinya, “Dan, sungguh Kami telah memuliakan anak cucu adam..”; Juga harus terjaminnnya aspek kenyamanan, sebab ditegaskan Rasulullah Saw yang artinya, “Jika kalian berselisih dalam masalah jalan maka buatlah lebarnya 7 hasta.” (Terjemahan HR Muslim)

Kedelapan, strategi pelayanan mengacu pd 3 prinsip utama. Yakni:
a. Kesederhanaan aturan
b. Kecepatan dalam pelayanan
c. Dilakukan oleh person yang capable. Sebab Rasulullah Saw menegaskan yang artinya, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal…” (Terjemahan HR Muslim) (Hizbut Tahrir. Ajhizatu Daulatil Khilafah (Fil Hukmi Wal Idaarah). Darul Ummah. Darul Ummah-Beirut. 2005. Hal 133)

Penting digaris bawahi, keseluruhan prinsip-prinsip tersebut, sebagai bagian integral sistem kehidupan Islam, hanya compatible (serasi) dengan sistem kehidupan Islam. Penerapaannya bersama sistem kehidupan Islam secara keseluruhan kunci terjaminnnya akses setiap orang terhadap transportasi publik gratis/murah berkualitas (aman, nyaman, manusiawi).

Karenanya kembali pada kehidupan Islam, khilafah Islam satu-satunya penyelesaian persoalan transportasi publik hari ini. Bahkan kebutuhan yang mendesak. Tidak saja untuk mudik lebaran yang aman, manusiawi dan nyaman lagi cuma-cuma bagi setiap orang, lebih dari pada itu, Khilafah adalah ajaran Islam yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta’ala kepada kita semua. Allahu A’lam.[]Depok, 3 Juni 2019/ 29 Ramadhan 1440 H

Sumber gambar: Beritakapal

Apa komentar Anda?
%d blogger menyukai ini: