Khilafah itu Problem Solver, bukan Trouble Maker

Memang terasa seolah umat Islam tidak berdaya bila membicarakan kehidupan dalam Khilafah di era keterpurukan kehidupan sekularisme-neoliberal hari ini. Pertanyaan yang sering muncul mungkinkah bisa kembali kepada Khilafah?


Oleh: Endiyah Puji Tristanti, SSi (Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

MuslimahNews, ANALISIS — Apalah dosa Khilafah. Trauma apa yang ditinggalkan Khilafah bagi bangsa Indonesia sehingga terus menerus dikriminalisasi. Sementara korupsi dan aksi jual aset negara tak kunjung teratasi. Yang jelas hari ini sistem Khilafah tidak diterapkan di negeri ini. Dan mestinya stigmatisasi Khilafah menghancurkan negeri berhenti sampai di sini.

Realistis sajalah. Protes massal atas dugaan kecurangan hasil pemilu 2019 secara TSM (terstruktur sistematis dan masif) telah didukung bukti-bukti, ini yang kini terjadi. Yang konon ekspresi ketidakpuasan masyarakat tersebut bisa menjadi cikal bakal people power menggulingkan rezim yang curang. Termasuk misteri kematian ganjil ratusan anggota KPPS dan ribuan petugas yang jatuh sakit, sungguh sedang berlangsung tanpa ada itikad baik pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta.

Bidang ekonomi tak kalah terpuruk. Anjloknya neraca dagang bulan April 2019 terkritis dibanding neraca dagang per Juli 2013. Impor bawang putih sampai impor guru dari Cina beritanya terus menghiasi laman media. Ekonomi Pancasila tak bergeming menghadapi kondisi ekonomi yang diciptakan oleh sistem ekonomi global kapitalisme-neoliberal. Sekali lagi di mana salahnya Khilafah?

Menjadi sah-sah saja bila sejumlah analisa menyatakan terjadi pengalihan isu atas carut marut negeri ini. Ketidakberdayaan pemerintah mengatasi berbagai masalah negeri mendorong digunakan cara-cara kurang adab. Menhan Ryamizard usai “Simposium Perang Mindset Pada Era Keterbukaan Informasi” di Gedung AH Nasution Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019) mengeluarkan pernyataan imajinasi bahwa yang mau mencoba mendirikan negara Khilafah akan berhadapan dengan tentara. (www.tribunnews.com)

Seolah Menhan lupa bahwa melalui proyek OBOR/BRI yang ditandatangani pemerintah pada April 2019 justru secara meyakinkan menjadi jalan penjajahan Cina di Indonesia. Sekali lagi di mana bahaya Khilafah yang hanya dibangun atas asumsi buta tanpa bukti dibandingkan bahaya proyek OBOR di pelupuk mata. Putus asa karena salah kebijakan itu berdosa, namun memfitnah Khilafah sebagai biang kerusakan dan pecah belah lebih besar lagi dosanya. Seharusnya pemerintah berlatih menyelesaikan kerusakan bukan justru bekerja keras menutupi kegagalan.

Posisi Khilafah itu sebagai solusi komprehensif (problem solver), bukan justru menjadi masalah (trouble maker). Hadits riwayat Ahmad menjelaskan keniscayaan datangnya masa Khilafah ala minhaajin nubuwwah di periode terakhir kehidupan dunia. Jika pemerintah memang tak mau disebut antek penjajah maka tak perlu risau akan wacana Khilafah. Kepanikan hanya menguatkan kesimpulan bahwa Khilafah bukan utopis dan perjuangannya telah melampaui hasil yang mampu diprediksi manusia. Meski berbagai negara dengan kekuatan sistemnya mengharamkan Khilafah namun wacana Khilafah semakin membahana dan mendunia. Sedikit saja akal ini tawadhu’ akan jelas bahwa kekuatan pelindung Khilafah adalah Zat Yang Maha Besar melebihi besarnya kekuatan multinegara.

Objektif Menilai Khilafah

Pancasila adalah cita-cita bangsa Indonesia, sementara bangsa lain memiliki cita-citanya sendiri dengan nama berbeda. Namun kemanusiaan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan merupakan nilai luhur yang universal yang diinginkan semua bangsa. Di sinilah Khilafah menjadi justru sangat penting.

Nilai-nilai kebaikan yang universal tidak cukup untuk mengangkat dunia ke puncak peradaban tertinggi bagi manusia tanpa ada seperangkat sistem yang merealisir setiap nilai kebaikan. Kemakmuran dan kesejahteraan membutuhkan sistem ekonomi, sistem keuangan, sistem kesehatan dan sistem politik dalam negeri yang kokoh. Kemanusiaan dan keadilan membutuhkan sistem sosial, sistem pendidikan, sistem peradilan dan sistem politik luar negeri yang kuat.

Sudah mustahil mengambil sistem sosialisme-komunisme untuk diterapkan lagi di dunia. Bahkan Cina kini menjadi ekonomi raksasa ketika beralih dari sistem komunisme mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Artinya sosialisme-komunisme telah usai sebagai sebuah sistem dan peradaban, tinggal pemikiran yang rapuh yang bertahan hidup secara individual dalam diri yang lemah.

Bertahan dengan sistem kapitalisme-demokrasi yang sekuler terlalu beresiko. Sebab sifat self-destruktif menjadi sifat bawaan bagi sistem ini. Bubble economic yang memproduksi krisis demi krisis sudah cukup menyengsarakan dunia, kecuali segelintir korporasi raksasa. Kehidupan sosial yang individualis melahirkan problem kemanusiaan di bawah slogan HAM dan kebebasan. Penerapan sistem pendidikan sekuler sukses mencetak mental koruptor, dan pemimpin diktator yang dzolim di setiap jenjang kekuasaan. Sistem peradilan yang bobrok tak mampu mengeliminir berbagai tindak kriminalitas dalam berbagai ranah. Politik luar negeri yang memproduksi penjajahan menciptakan dunia dalam penderitaan seperti Suriah, Rohingya, Palestina.

Satu-satunya harapan rasional ada pada sistem Khilafah yang menjamin keadilan dan kesejahteraan global. Selama 1300 tahun sejarah penerapan syariah dalam sistem Khilafah terbentang luas. Sistem pemerintahan Khilafah mampu menjadikan gereja-gereja besar di bumi Syam masih tegak hingga hari ini. Dengan Khilafah, Umar bin Khatthab menghadirkan sense of justice (rasa keadilan) kepada kelompok minoritas di Mesir.

Bloom and Blair jujur menggambarkan tingginya standar hidup warga Khilafah dengan mengatakan: “In the Islamic lands, not only Muslims but also Christians and Jews enjoyed a good life. They dressed in fine clothing, had fine houses in splendid cities serviced by paved streets, running water and sewers, and dined on spiced delicacies served on Chinese porcelains“. Sementara, kualitas kehidupan di kota Kairo dilukiskan dengan narasi indah: “In the midst of the houses in New Cairo are gardens and orchards watered by wells. In the sultan’s harem are the most beautiful gardens imaginable. Waterwheels have been constructed to irrigate these gardens. There are trees planted and pleasure parks built even on roofs… These houses are so magnificent and fine that you would think that they were made of jewel...”

Adapun soal kesejahteraan dalam Khilafah bukan rahasia lagi. Akbar Shah Khan Najeebadadi (2001) mengungkapkan bahwa pada masa Khilafah Harun al-Rasyid, surplus anggaran negara sebesar 900 juta dinar emas. Bila dikonversi sekarang nilai ini setara dengan Rp 2.535,98 triliun (asumsi: harga emas Rp 663.000/gram/20 Mei 2019). Jumlah yang luar biasa jika dibandingkan postur APBN 2018, di mana pendapatan negara dengan proyeksi hanya Rp1.894,7 triliun.

Memang terasa seolah umat Islam tidak berdaya bila membicarakan kehidupan dalam Khilafah di era keterpurukan kehidupan sekularisme-neoliberal hari ini. Pertanyaan yang sering muncul mungkinkah bisa kembali kepada Khilafah? Jawabnya pasti bisa. Apapun yang diupayakan secara sungguh-sungguh dengan cara yang benar tidak ada perkara yang mustahil. Lebih dari itu Khilafah adalah kewajiban, janji Allah SWT, dan kabar gembira dari Rasulullah Saw. Wallaahu a’lam bish shawab.[]

Apa komentar Anda?