Sistem Informasi Pemilu Era 4.0

Pertanyaannya, mungkinkah dibuat pemilu yang lebih simple, tetap luber dan jurdil, tetapi hemat, cepat dan akurat?


Oleh: Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar (Profesor Riset Sistem Informasi Spasial – BIG)

MuslimahNews, ANALISIS — Kalau ingin membangun Masyarakat ke-5 dengan Teknologi 4.0, sewajarnya kita tahu semua peluang yang ditawarkan, sekaligus sadar faktor kritis yang bisa membuat teknologi itu gagal. Sebuah sistem informasi sekecil apapun, terdiri dari 5 hal: hardware, software, data, prosedur, dan manusia.

Kita baru saja menyelenggarakan pemilu yang dahsyat. Anggarannya Rp. 24 Trilyun lebih. Ada 800.000 TPS lebih se-Indonesia. Bila tiap TPS diawaki 5 orang saja, ada 4 juta yang terlibat. Di antara mereka, sudah 500 lebih yang tewas, konon akibat kelelahan. Hasil pemilu kolosal ini baru akan ditetapkan sebulan setelahnya. Itupun sepertinya masih akan digugat pihak yang kalah akibat berbagai persoalan seputar Situng-KPU.

Pertanyaannya, mungkinkah dibuat pemilu yang lebih simple, tetap luber dan jurdil, tetapi hemat, cepat dan akurat?

Mungkin. Dengan e-Voting. BPPT sudah membuatnya, sudah dicoba dan sukses di ratusan pemilihan Kepala Desa. Yang jadi keberatan pembuat UU Pemilu adalah, bagaimana memastikan sistem informasi itu aman, terjaga kerahasiaannya, bebas manipulasi, bebas serangan siber, sehingga layak dipercaya? Berbagai ketakteraturan dalam Situng-KPU rawan membuat orang mundur ke belakang. Bagaimana bisa, suara untuk 01 ditambah suara untuk 02 berbeda dari jumlah suara sah? Dan yang seperti ini terjadi di puluhan ribu TPS. Bisa disaksikan semua orang.

Untuk memastikan sistem informasi benar, semua bagian harus diaudit. Server dan alat e-voting diaudit, bisa dikendalikan penyusup (intruder) tidak? Software-nya diaudit, bisakah mencegah submit input yang inkonsisten? Datanya diaudit, konsistenkah? adakah log-file yang merekam siapa yang akses, mengubah atau menyimpan? . Prosedurnya diaudit, benarkah ada dan diikuti? Seluruh personil diaudit kualifikasi kompetensi dan kesehatannya.

Dalam e-Voting, pemilih datang ke TPS. Otorisasi dengan NIK KTP dan sidik jari. Ini mencegah pemilih fiktif, pemilih ganda atau pemilih di bawah umur. Kemudian di layar terpampang surat suara. Dengan layar sentuh, pemilih bisa menentukan pilihan. Terdapat juga opsi “Abstain”, sebagai tanda pemilih telah ke TPS tetapi akhirnya memutuskan tak memilih siapapun. Setelah memilih, alat mencetak kertas seukuran struk bensin sehingga dapat dibaca oleh pemilih, bahwa input ke sistem sama persis dengan hardcopy-nya. Kertas itu lalu dimasukkan ke kotak suara.

Di akhir pemiihan, surat suara di TPS tetap dihitung manual. Sebenarnya, sistem otomatis menghitung secara elektronis. Hitung manual diperlukan untuk memastikan, sistem tidak error. Penghitungan ini akan cepat, karena petugas tak perlu mencari-cari tanda gambar partai dan nomor caleg yang dicoblos. Bila hitung manual dan elektronis cocok, dokumen C1 elektronis disahkan – lagi-lagi dengan sidik jari petugas KPPS dan saksi, lalu diprint dan ditanda tangani basah. C1 elektronis yang sudah disahkan, dikirim otomatis ke KPU.

Dengan cara ini, rekap Pemilu bisa didapatkan di hari yang sama. Pemilihan akan sangat cepat. Jumlah TPS tak perlu banyak-banyak. Mungkin cukup 2-3 per desa/kelurahan. Petugas KPPS tak perlu kelelahan. Masyarakat tak perlu sekian lama menunggu hasil Real Count.

Berapa biaya sistem e-Voting nasional ini? Dengan asumsi ada 80.000 desa/kelurahan se Indonesia, cukup 200.000 alat e-Voting. Alat ini di TPS bisa dibangun dengan sejenis Tablet berpemindai jari seharga Rp 5 juta, ditambah printer kecil dan sambungan internet. Ditaksir tak sampai Rp 10 juta. Jadi cukup dengan Rp 2 Trilyun, sudah didapat sistem pemilu yang hemat, cepat dan akurat. Sistem ini juga bisa digunakan untuk berkali-kali pemilu atau pilkada selanjutnya. Tak perlu lagi mencetak surat suara, tak ada lagi surat suara kurang,rusak atau sudah tercoblos, dan tak perlu lagi berhari-hari harus menjaganya.

Memang server tetap harus dijaga. Tapi itu SOP yang sudah lama dilakukan di dunia perbankan. Andaipun ada desa-desa terpencil yang belum terjangkau listrik atau internet, tak masalah. Sistem ini bisa dibuat off-line. Upload ke server dikerjakan di kecamatan. Telkomsel sudah menjamin akses internet di 100% kecamatan se Indonesia. Selamat datang pemilu era 4.0. Rakyat tidak perlu direpotkan oleh hal-hal teknis. Mereka bisa fokus pada kualitas calon pilihannya, dan dengan aturan apa mereka akan mengurus rakyatnya.[]Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 10-Mei-2019 halaman 1.

%d blogger menyukai ini: