; Politik Identitas Warnai Pemilu - Muslimah News

Politik Identitas Warnai Pemilu

Buntut dari turbulensi politik yang terjadi akibat politik identitas di tahun 2017 adalah pembubaran kelompok-kelompok agama yang dianggap bertentangan dengan asas Pancasila. Dalam kadar tertentu, kelompok-kelompok tersebut kerap berseberangan dengan pemerintah sehingga pembubaran tersebut kerap dianggap mengandung unsur kepentingan rezim.


Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews, FOKUS — Tidak hanya habis trilyunan rupiah dan ratusan korban, pilpres tahun ini juga diwarnai dengan politik identitas. Narasi dalam politik identitas yang muncul sebelum dan setelah pemilihan presiden 2019 menguak potensi keretakan sosial di masyarakat yang berbahaya jika disuburkan.

Menguatnya politik identitas ini bisa bisa ditemui di masyarakat dalam berbagai bentuk. Ada penumpang yang diturunkan di jalan oleh pengemudi taksi online karena berbeda pilihan capres, Muslim, dan tidak berhijab. Begitu pula kecaman dan sebutan ‘kafir’ terhadap orang dengan pilihan capres berbeda dilakukan handai taulan serta koleganya.

Berdasarkan hasil survei Polmark, sebanyak 5,7 persen responden merasa bahwa Pilkada DKI Jakarta 2018 telah merusak hubungan pertemanan. Angka ini naik dari survei serupa pada Pipres 2014. Saat itu, sebanyak 4,3 persen pemilih menganggap pilpres memicu keretakan hubungan pertemanan di masyarakat.

Politik identitas yang berkembang saat ini diyakini bakal berimbas pada keretakan sosial di masyarakat, kata sosiolog dari Universitas Brawijaya, Malang, I Wayan Suyadnya. Dikatakannya, kondisi seperti ini seolah dipelihara oleh elite-elite politik agar tetap menjadi opini publik. Elite politik, menurutnya, abai mengajarkan bagaimana seharusnya berkompetisi secara sehat dan elegan.

Apa yang terjadi dengan adanya bullying, blokir-memblokir akun medsos, grup-grup keluarga menjadi berpecah-belah, bahkan adanya tindak kekerasan kepada yang berbeda orientasi politik, ini menunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia gagal menilai perbedaan dalam demokrasi,” papar Wayan Suyadnya.

Identitas Islam Dibungkam, Liberal Diumbar?

Pasca pilkada DKI Jakarta 2017, narasi politik identitas menjadi begitu populer. Terlebih, politik identitas yang menggunakan narasi agama. Semula term politik identitas ini bersifat umum. Bisa ditujukan kepada siapa saja. Karena pada dasarnya setiap individu atau kelompok mempunyai identitas. Hingga kecenderungan politik ke arah mana adalah suatu hal yang tak bisa dipisahkan dari identitasnya.

Buntut dari turbulensi politik yang terjadi akibat politik identitas di tahun 2017 adalah pembubaran kelompok-kelompok agama yang dianggap bertentangan dengan asas Pancasila. Dalam kadar tertentu, kelompok-kelompok tersebut kerap berseberangan dengan pemerintah sehingga pembubaran tersebut kerap dianggap mengandung unsur kepentingan rezim.

Salah satunya adalah upaya pemerintah untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI pada 2017 dengan alasan sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan nasional serta menganggap kegiatan yang dilaksanakan organisasi ini bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri Pancasila dan Undang-undang Dasar.

Padahal adalah suatu hal yang sangat wajar bahkan semestinya dilakukan oleh sebuah partai politik seperti HTI melakukan koreksi terhadap kebijakan penguasa. Terlebih carut marut persoalan masyarakat dikarenakan terjadinya salah urus, tampak jelas di depan mata. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah watak Islam.

Oleh karenanya jika hari ini pun para ulama pun juga gerah dengan kondisi yang ada, hingga membuat ijtima’ ulama’ 1, 2 bahkan rencana 3 adalah satu hal yang wajar. Pemilu yang curang dan banyak menelan korban, tidak bisa membuat diam para ulama. Maka tak seharusnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempertanyakan kaitan penyelenggaraan ijtima ulama ke-3 dengan urusan Pemilu 2019. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut penyelenggaraan ijtimak Ulama III, yang disampaikan Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis terindikasi untuk menciptakan gerakan massa usai pemungutan suara Pemilu 2019. Indikasi itu, kata Moeldoko dapat dilihat dari isu kecurangan Pemilu yang akan dibawa dalam Ijtimak Ulama tersebut.

Kekhawatiran yang diungkap oleh Moeldoko, sejatinya itulah yang justru menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Selama ini masyarakat tidak mempermasalahkan dan tetap tenang dan damai meski ada ijtimak 1 dan 2. Masyarakat justru menyambutnya. Sikap ulama yang mau mengurusi persoalan mereka justru yang membuat mereka tenang. Ada pembimbing dan pengayom agar mereka tidak melanggar aturan Allah. Bukankah memang demikian tugas ulama.

Terlebih lagi, hak berkumpul dan menyampaikan pendapat adalah hak yang dilindungi oleh Undang-undang di negeri ini. Lalu mengapa ketika ulama berkumpul dan bersuara menyampaikan pendapat dan nasehat dilarang? Sebaliknya, aktivis liberal bisa bebas berekspresi, semacam Garin yang memproduksi film berbau promo LGBT. Munculnya penolakan dan petisi dari masyarakat atas film tersebut dianggapnya sebagai penghakiman massal tanpa proses dialog dan penegakan hukum berkeadilan. Garin pun berdalih bahwa anarkisme massa tanpa proses dialog ini akan mematikan daya pikir terbuka serta kualitas warga bangsa, memerosotkan daya kerja serta cipta. “Serta mengancam kehendak atas hidup bersama manusia untuk bebas dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan sebagai tiang utama demokrasi,” imbuhnya.

Protes keras atas film tersebut dan dorongan boikot justru datang dari masyarakat. Mereka yang justru peduli dan kuatir akan maraknya seks bebas dan LBGT di kalangan generasi. Bukan pemerintah. Mereka hanya diam atas bahaya yang jelas-jelas mengancam ini.

Jika ada pelarangan dengan alasan ‘diduga’akan menimbukan kekacauan adalah inkonstitusional. Atas dasar apa dugaan tersebut? Padahal ijtimak ulama 1 dan 2 yang telah digelar berjalan dengan aman dan damai. Fakta yang berkebalikan, pada gerakan yang tidak dipimpin ulama, selama ini bisa bebas berkumpul merusak tata kota. Moeldoko diam saja.

Narasi Politik Identitas adalah Anti Islam Politik

Satu fakta lagi, mengapa narasi politik identitas disematkan pada para ulama dan organisasi Islam yang berseberangan dengan rezim? Padahal rezim sendiri mengusung ulama menjadi wapres. Sama-sama ulama tapi beda karena identitas mereka dibedakan, dipecah antara satu dengan yang lain oleh rezim yang jahat ini. Inilah bagian dari deradikalisasi. Deradikalisasi tak lain adalah de Islamisasi. Rezim hari ini, menginginkan agar Islam tidak lagi punya pengaruh dalam kehidupan. Oleh karenanya maka siapapun yang berpotensi untuk mengancam akan dilibas.

Jangan tertipu dengan kebebasan bisa melaksanakan sholat, puasa dan zakat semata. Sedangkan ruang publik justru dipenuhi oleh aturan liberal yang lepas dari syariat Islam. Padahal sejatinya Islam bukanlah sekadar agama ruhiyah yang mengatur shalat, puasa zakat dan ibadah mahdlah saja. Dalam Islam, agama tidak bisa dipisahkan dari politik. Kalau Islam tidak mengajarkan politik, Islam dan umat Islam tidak pernah memimpin dunia. Empat belas abad, Islam dan umatnya memimpin dunia, adalah bukti, bahwa Islam dan politik tak bisa dipisahkan.

Begitu pula posisi ulama. Ulama adalah pembimbing umat dalam kehidupan dengan tuntunan agama. Identitas sebagai sosok yang paham agama, menuntut lisannya lurus meski takkan disukai oleh penguasa yang bengkok. Kezaliman takkan pernah membuat nyaman mereka. Sampai kapan pun narasi buruk terhadap Islam dan para penyeru Islam akan disematkan oleh musuh-musuh mereka. Semata agar umat menjauh dari mereka. Namun mereka lupa, bahwa makar-makar mereka akan berbalik mengenai diri mereka sendiri. Islam tetap jaya dan mereka terjungkal ke neraka.[]

Bagaimana menurut Anda?