PMI Sayang, PMI Malang

Problem pekerja migran, khususnya para pekerja perempuan, tak hanya sekadar soal jaminan perlindungan. Tapi soal penjajahan sistem kapitalisme melalui rezim yang menjadi agen. Yang membuat negara kehilangan visi mengurus dan melindungi umat dengan visi yang benar, serta menjadikan umat termasuk kaum perempuan dipaksa melanggar fitrah dengan meninggalkan kebahagiaan hidup hakiki yang seharusnya diraih bersama anak dan keluarga mereka.


MuslimahNews, EDITORIAL — Nasib kebanyakan para pekerja migran Indonesia (ًPMI) memang malang. Mereka yang mayoritas kaum perempuan ini selalu dipuja bak pahlawan, karena menjadi sumber devisa buat kelangsungan hidup negara yang senyatanya tak bisa dihasilkan oleh keringat hasil kerja para penguasa. Namun di saat yang sama, mereka harus rela menghadapi ketidak acuhan para penguasa akan nasib miris yang menimpa mereka.

Seberapa besar jasa mereka bagi bangsa dan negara, Bank Indonesia (BI) setidaknya mencatat, penerimaan devisa negara dari dana remitansi atau pengiriman uang antar negara dari para pekerja migran ini tidak main-main. Sepanjang tahun 2018 lalu saja mencapai 151 triliun rupiah atau 10,8 miliar dolar AS! (Tribunnews)

Bayangkan betapa besar kontribusi mereka pada perekonomian bangsa ini. Bahkan nilai devisa para pekerja migran ini disebut-sebut menempati posisi nomor dua setelah Migas.

Penghasilan menggiurkan inilah yang rupanya menjadi alasan kenapa penguasa begitu bersemangat mendorong dan memfasilitasi pegiriman para pekerja migran ke luar negeri. Cukup dengan mengekspor para pekerja ke luar negeri terutama kaum perempuan, maka devisa datang sendiri. Tak heran jika Indonesia pernah disebut-sebut sebagai salah satu negara pengekspor buruh migran terbesar dunia, dengan persentase buruh migran perempuan (BMP) mencapai kisaran 80 persen, dan dengan negara tujuan antara lain Malaysia, Singapura dan Hongkong dan Arab Saudi.

Ironisnya, hingga hari ini tidak ada data pasti tentang berapa jumlah mereka yang bekerja di luar negeri. World Bank menyebutkan jumlah PMI mencapai sembilan juta orang, sedangkan BNP2TKI menyebutkan hanya 4,6 juta orang.

Di antara sekian banyak pekerja migran yang mengadu nasib di luar negeri ini, tak sedikit yang malah menuai masalah. Data 2018 menyebut ada 5 juta migran bermasalah, terutama dialami PMI perempuan. (Pikiran Rakyat)

Data inipun tak ada yang pasti. Yang jelas yang tercatat di Kementerian Luar Negeri ada sebanyak 5.481 kasus dialami PMI perempuan selama 2018, dan 1.628 kasus di antaranya masih berjalan. Bisa jadi jumlah ini tak termasuk mereka yang bekerja secara ilegal yang kemudian disebut-sebut sebagai korban human trafficking.

Faktanya, pahlawan devisa negara ini memang masih kerap mendapatkan perlakuan tidak semestinya di negara tempat mereka bekerja. Mulai dari jam kerja yang tidak manusiawi, hingga nyawa yang terancam akibat tindak kekerasan yang diterima dari majikannya. Bahkan sampai hari ini saja, tercatat ada 180 TKI yang terancam hukuman mati, terbanyak di Malaysia dan sebagian kecilnya di Arab Saudi.

Betul bahwa pemerintah telah berusaha membuat berbagai langkah untuk melindungi para PMI. Termasuk membuat moratorium penghentian pengiriman pekerja non formal ke Arab Saudi pada tahun 2011. Namun alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini justru dipandang menuai masalah baru, karena memicu maraknya perdagangan orang mengingat Arab Saudi masih menjadi magnet bagi para pekerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri.

Baca juga:  Jurus Rezim Menebar Virus Global Bernama "Islamofobia"

Begitupun dengan disahkannya UU Perlindungan PMI nomor 18 tahun 2017 yang digadang-gadang sebagai alat pemerintah melindungi para pahlawan devisa. Hingga hari ini, UU ini masih dipandang tak lebih sebagai macan kertas karena tidak bisa diimplementasikan dalam realitas. Selain karena belum ada peraturan turunan yang implementatif, juga karena keberadaan UU ini nyatanya tak akan pernah mampu menuntaskan akar problem dari maraknya migrasi pekerja ke luar negeri, yakni problem ekonomi di dalam negeri, berupa gurita kemiskinan dan pengangguran yang sangat tinggi.

Dengan standar garis kemiskinan pada September 2018 sebesar Rp 410.670,- tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia ada 9,66%. Namun bayangkan jika standar tersebut sedikit dinaikkan agar lebih layak, maka dipastikan jumlah penduduk miskin akan jauh lebih besar lagi.

Sementara itu jumlah pengangguran juga disebut-sebut terus menurun. Februari tahun ini saja, pemerintah merilis data ada 6,82 juta pengangguran. Namun penurunan ini disinyalir bukan karena ada perbaikan pada sektor ekonomi tersebab meningkatnya kinerja pemerintah, karena faktanya penyerapan terbesar justru ada pada sektor informal seperti perdagangan dan jasa makanan. Yang terbayang, dengan kondisi ekonomi yang karut marut dan kesempatan kerja yang minim, maka masyarakat tentu akan berinisiatif sesuai kemampuannya untuk bekerja dengan cara dan di bidang apapun yang bisa dilakukan. Dan yang paling rasional buat kondisi mereka adalah bekerja di bidang informal tadi.

Pertanyaannya, mengapa negara superkaya seperti Indonesia bisa mengalami hal ini? Jawabannya adalah karena Indonesia bahkan dunia sudah dijerat oleh sistem rusak dan eksploitatif yakni sistem ekonomi kapitalistik neolib yang bertumpu pada aktivitas ekonomi non ril dan ribawi, serta memuluskan bagi penjajahan asing dan penguasaan para pemilik modal pada sumber-sumber ekonomi milik umat. Inilah akar problem dari semua kekisruhan, termasuk akar problem pekerja migran yang tak pernah kunjung selesai.

Dalam konteks global, penerapan sistem kapitalisme memang sering disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya kemiskinan dan krisis ekonomi global. Salah satunya ditandai dengan sulitnya lapangan pekerjaan dan rasionalisasi besar-besaran di sektor perindustrian akibat krisis yang membuat angkatan kerja termasuk jutaan lulusan perguruan tinggi tak terserap potensinya.

Baca juga:  Ramadan, Momen Mewujudkan Dua Perisai

Kehidupan masyarakat yang sulit ini, kemudian diperparah dengan krisis pangan dan energi yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Dampak susulannya, gizi buruk dan anak terlantar pun merebak dimana-mana, kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat kian menurun, kriminalitas meningkat, dan lain-lain.

Pada kondisi seperti inilah jutaan keluarga-keluarga miskin harus bertahan hidup. Dan untuk membantu perekonomian keluarga mereka, para ibu dan kaum perempuan pun terpaksa ‘memberdayakan diri’, membantu para bapak mencari uang, di tengah peran domestik yang sangat penting dan tak kalah berat. Salah satu opsi yang terbuka adalah dengan menjadi TKI ke luar negeri, sekalipun berisiko tinggi.

Dengan rata-rata bekal kualitas pendidikan dan skill yang pas-pasan, para tenaga kerja perempuan inipun terbang jauh merenda asa. Bertahun-tahun rela meninggalkan keluarga, suami dan anak mereka. Pekerjaan sebagai PRT, perawat, bahkan PSK pun menjadi pilihan paling realistis bagi kebanyakan dari mereka. Hanya sedikit yang bisa bekerja sebagai profesional seperti dokter, guru/dosen, dll.

Nampaknya, mereka sudah tak peduli bahwa pilihan ini telah berdampak pada pelanggaran berbagai hukum syara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Di samping mencari nafkah bukan kewajiban mereka, dari statusnya sebagai istri, akan banyak kewajiban atas suami yang terabaikan saat dia menjadi TKI di luar negeri. Begitupun sebagai ibu, kewajiban mulianya sebagai pengasuh, pendidik dan pencetak generasi umat berkualitas akan terlalaikan sama sekali.

Namun jahatnya, sistem kapitalisme justru memanfaatkan kondisi ini untuk mempertahankan eksistensi hegemoninya. Perempuan dengan berbagai cara justru didorong untuk menjadi mesin penggerak ekonomi dengan dalih kesetaraan gender dan eksistensi diri.

Berbagai instrumen undang-undang internasional yang disetir negara-negara kapitalis, serta propaganda dan penyesatan opini pun terus diaruskan ke dalam tubuh umat sehingga mereka bisa menerima kondisi ini sebagai sebuah kewajaran bahkan tuntutan jaman. Padahal sejatinya yang diinginkan adalah adanya jaminan ketersediaan tenaga perempuan yang dianggap murah serta jaminan ketersediaan kemampuan finansial perempuan sebagai target utama pasar produk industri kapitalis milik mereka. Bahkan lebih dari itu, yang mereka inginkan adalah rusaknya tatanan hidup masyarakat muslim, yang menjadikan keluarga dan masyarakat berbasis aqidah dan aturan-aturan Islam sebagai tumpuan peradaban cemerlang pengganti hegemoni kapitalisme global.

Baca juga:  Jangan Harap Rezim Neolib Mampu Memberi Layanan Publik Terbaik

Inilah yang seharusnya disadari oleh umat. Bahwa problem pekerja migran, khususnya para pekerja perempuan, tak hanya sekadar soal jaminan perlindungan. Tapi soal penjajahan sistem kapitalisme melalui rezim yang menjadi agen. Yang membuat negara kehilangan visi mengurus dan melindungi umat dengan visi yang benar, serta menjadikan umat termasuk kaum perempuan dipaksa melanggar fitrah dengan meninggalkan kebahagiaan hidup hakiki yang seharusnya diraih bersama anak dan keluarga mereka. Bahkan dengan penjajahan sistem ini, umat dijauhkan dari peluang mengembalikan kemuliaan umat dengan tegaknya hukum-hukum Islam yang menjamin kesejahteraan dan menjamin wujudnya kedaulatan negara di hadapan para penjajah.

Maka, satu-satunya jalan menuntaskan problem pekerja migran adalah dengan kembali kepada tuntunan Islam. Karena sebagai sistem hidup, Islam memiliki solusi komprehensif untuk mewujudkan kesejahteraan umat tanpa melanggar fitrah kemanusiaan dan tanpa membuka celah sedikitpun pada penjajahan kapitalisme global. Wallaahu a’lam.[]SNA

Bagaimana menurut Anda?