Nasib Buruh Migran Indonesia kian Mengenaskan

Kapitalisme telah membuat migrasi aman hanya sebatas jargon. Bahkan akan terus menjadi jargon kosong selama kapitalisme menjadi asas kehidupan. Kapitalismelah yang terus mendorong perempuan harus bekerja, demi keuntungan mereka para kapital, dan bukan kepentingan para buruh migran. Migrasi perempuan juga didaulat untuk mempercepat tercapainya target Planet 50×50 dan SDGs pada 2030.


Oleh: Ustazah Arum Harjanti

MuslimahNews, FOKUS — Tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari Buruh Internasional atau May Day. Sejak tahun 2014, pada masa pemerintahan presiden SBY, tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional. Setelah era Orde Baru berakhir, peringatan hari Buruh dilakukan di berbagai kota di Indonesia dengan demonstrasi. Setiap tahun mereka menuntut peningkatan kesejahteraan hidup, namun sampai saat ini, nasib mereka masih mengenaskan. Bahkan buruh perempuan mengalami nasib yang lebih memprihatinkan. Demikian halnya yang dialami buruh migran. Kasus Adelina Lisao, buruh migran di Malaysia, adalah potret buram kehidupan buruh perempuan. Adelina Lisao meninggal akibat penganiayaaan keji majikannya. Namun Ambika, majikan Lisao, dibebaskan Pengadilan Tinggi Malaysia setelah para jaksa secara mendadak membatalkan dakwaan tanpa penjelasan.

Dibebaskannya Ambika mengejutkan berbagai pihak. Keprihatinan yang mendalam tidak hanya dirasakan keluarga Adelina dan sesama buruh migran. Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri Indonesia Senin menyatakan bahwa pemerintah Indonesia “terkejut” dan akan terus mendorong keadilan bagi Lisao. Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant CARE Anis Hidayah mengatakan mengutuk keras proses hukum di Malaysia yang “tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Adelina dan buruh migran secara umum.” Migrant CARE mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan upaya banding dan langkah-langkah strategis lain yang mendukung, dan juga mendesak aparat penegak hukum di Malaysia untuk berperilaku adil dalam menegakkan hukum.

Pengacara HAM terkemuka di Malaysia, Eric Paulson, yang juga anggota Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN, menyebut keputusan tersebut “mengejutkan dan tak dapat diterima, karena ini adalah salah satu kasus penyiksaan paling umum dan mengerikan yang pernah tercatat dan tetap saja kejaksaan agung melihat dakwaan itu bisa dibatalkan.

Steven Sim, yang ketika menjadi legislator di Penang membantu menyelamatkan Lisao, menyatakan bahwa pembebasan itu “tragis.” Sim, yang kini menjadi deputi Menteri Pemuda dan Olahraga, meminta klarifikasi dari Jaksa Agung, dan mengatakan Malaysia perlu Undang-undang yang lebih baik untuk melindungi pekerja migran” dan memastikan tragedi semacam ini tidak terulang.

Baca juga:  Larangan Sunat Perempuan Menyerang Islam

Sementara itu, Glorene A Das, Direktur Eksekutif lembaga pelindung pekerja migran di Malaysia, Tenaganita, mempertanyakan sistem hukum Malaysia, terlebih korban Adelina adalah perempuan muda yang disuruh bekerja selama dua tahun tanpa bayaran dan disiksa secara brutal, karena itu kematiannnya haruslah memiliki makna. Glorene mempertanyakan “Mengapa pengadilan dan pemerintah Malaysia menggagalkannya dan di mana keadilan untuk Adelina?” Inilah salah satu potret buram BMI. Para BMI yang disebut sebagai pahlawan devisa, harus menyabung nyawa dan belum mendapatkan keadilan. Dan yang lebih memprihatinkan, Tragedi ini terjadi setelah Global Compact for Migration ditandatangani pada 19 Desember 2018 oleh negara-negara anggota PBB.

GCM tak Bergigi

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration atau GCM adalah perjanjian pertama tentang negosiasi antar pemerintah pada semua dimensi migrasi internasional. Majelis Umum PBB mengadopsi Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration dalam sebuah resolusi A/RES/73/195. Lebih dari 150 negara anggota PBB menandatangani pakta yang bertujuan mengelola migrasi secara lebih baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Kerangka kerjanya berakar pada Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Aksi Addis Ababa, dengan pendekatan yang responsif gender, berbasis hak asasi manusia dan kebijakan migrasi internasional yang sensitif terhadap anak terhadap Phumzile Mlambo-Ngcuka, Direktur Eksekutif UN Women, menyatakan bahwa Global Compact for Migration adalah tonggak sejarah bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa karena merupakan komitmen pertama yang disepakati secara internasional untuk memastikan bahwa migrasi dapat aman, tertib dan teratur untuk semua.

Sementara itu, Gladys Acosta Vargas, Anggota Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), menekankan pentingnya memastikan bahwa Global Compact menanggapi realitas nyata jutaan perempuan migran dan anak perempuan di seluruh dunia dan menguraikan tiga tantangan utama, yaitu perlindungan hukum, aturan penerimaan yang adil, dan akses terhadap keadilan.

Baca juga:  Jilbab dan Kerudung bukan Budaya Arab

Phumzile Mlambo-Ngcuka bahkan merekomendasikan beberapa hal untuk mendukung migrasi yang aman dan teratur bagi perempuan. Di antara rekomendasi yang diajukannya adalah negara harus menyediakan adanya visa non-diskriminatif dan opsi izin untuk mengakhiri diskriminasi berbasis gender dalam tata kelola migrasi, negara menyediakan akses ke layanan-layanan penting, termasuk akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi, dan diberikan kepada semua perempuan, termasuk penyandang cacat.

Migrasi perempuan dianggap akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs, karena itu semua pihak harus mensukseskan GCM demi menjamin migrasi yang aman dan sesuai dengan hak asasi perempuan.

Saat ini para pegiat gender memandang bahwa perempuan pada saat sekarang dibatasi geraknya atas dasar gender. Salah satu akibatnya adalah perempuan tidak memiliki akses terhadap jalur migrasi reguler dan pilihan jenis pekerjaan yang legal. Perempuan berada pada resiko tinggi akan adanya eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Pelanggaran hak asasi perempuan itu akan dapat dihilangkan jika GCM diimplementasikan. Namun faktanya ternyata masih saja buruh migran mengalami kekerasan bahkan pembunuhan, dan terdakwa pelaku dibebaskan seperti yang terjadi pada Lisao. Dan sesungguhnya masih ada kasus-kasus yang lain, di berbagai belahan bumi.

Fakta ini membuat kita ragu akan keberhasilan GCM. Apalagi faktanya diskusi global tentang migrasi sudah sejak lama dilakukan. Migrasi telah dibahas pada the United Nations High-level Dialogues on International Migration and Development (Dialog Tingkat Tinggi PBB tentang Migrasi Internasional dan Pembangunan) pada tahun 2006 dan 2013. The Global Forum on Migration and Development (Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan) juga telah diluncurkan pada 2007. Mungkin banyak pihak beralasan bahwa CGM baru seumur jagung, sehingga belum dapat dilihat kemajuannya. Namun melihat berbagai pembahasan migrasi global yang sudah sejak lama dilakukan, dan ternyata buruh migran tetap saja bernasib malang, kegagalan CGM makin nyata.

Hal ini disebabkan landasan berbagai gerakan tersebut semuanya didasarkan kepada kapitalisme. Maka wajar, jika yang menjadi tolok ukur adalah nilai-nilai kapitalisme, seperti kebebasan. Karena itu, lahirlah keputusan membebaskan terdakwa pembunuhan Lisao, meski bukti-bukti cukup jelas bahkan “sangat kuat” dan sejumlah saksi mata penting tidak mendapat kesempatan bersaksi karena pembebasan tersebut. Karena itu kapitalisme memenangkan kepentingan dan telah mengalahkan keadilan.

Maka Kapitalisme telah membuat migrasi aman hanya sebatas jargon. Bahkan akan terus menjadi jargon kosong selama kapitalisme menjadi asas kehidupan. Kapitalismelah yang terus mendorong perempuan harus bekerja, demi keuntungan mereka para kapital, dan bukan kepentingan para buruh migran. Migrasi perempuan juga didaulat untuk mempercepat tercapainya target Planet 50×50 dan SDGs pada 2030.

Bukti Direktur Eksekutif UN Women juga menyarankan agar semua wanita memiliki hak untuk gerakan otonom, tanpa memerlukan izin dari pasangan atau saudara laki-laki.

Baca juga:  Hukum Marital Rape, Melindungi Perempuan?

Islam Menjamin Keamanan Perempuan

Islam sebagai aturan Allah yang sempurna telah menjamin keselamatan tidak hanya perempuan saja, namun semua rakyatnya. Allah menetapkan bahwa pembunuhan adalah sebuah kejahatan dan menjadikannya dosa besar. Bahkan Alquran menetapkan bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang yang dibenarkan hukum syara, sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Allah menetapkan hukum qishosh bagi pembunuh, atau diyat sebesar 100 ekor unta jika keluarga yang terbunuh mau memaafkan.

Lebih dari itu, Islam juga menjamin keamanan perempuan dari kewajiban mencari nafkah. Bahkan Islam menjadikan negara sebagai penjamin nafkah seorang perempuan, termasuk nafkah anak-anaknya jika tidak ada laki-laki atau wali yang menanggung nafkahnya. Karena itu, perempuan tidak perlu bekerja sebagai tulang punggung keluarga, apalagi melakukan migrasi semata-mata untuk mencari nafkah, bahkan sampai meninggalkan suami dan buah hatinya.

Dengan demikian perempuan dapat tetap menjalankan peran mulianya, sebagai istri dan ibu generasi. Hal ini akan menguatkan ketahanan keluarga, sehingga keluarga menjadi unsur pembangun peradaban mulia. Agar jaminan keamanan dan juga jaminan nafkah untuk perempuan dapat terwujud, maka, aturan Islam harus diterapkan secara kaffah.

Penerapan Islam secara kaffah ini akan menjamin terselenggaranya berbagai sistem kehidupan yang saling terkait satu dengan lainnya. Karena itu tegaknya Khilafah Islamiyyah adalah satu keharusan, yang harus diperjuangkan oleh seluruh komponen umat. Wallahu A’lam.[]

Bagaimana menurut Anda?