Hipokrisi AS atas Pemimpin Perempuan

Sesungguhnya sudah banyak kajian mengenai kepantasan perempuan duduk di kursi Presiden AS. Sebagian besar kajian tersebut bermuara pada satu alasan sederhana tidak terpilihnya capres perempuan; harapan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap kandidat wanita itu sendiri.


Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews, FOKUS — Amerika Serikat –sekalipun mentasbihkan diri sebagai kampiun gender-, nyatanya amat sulit menerima kepemiminan perempuan. Namun perlawanan mereka bangkit, seiring gaya pemerintahan Trump yang sarkastis. Beberapa perempuan kalangan minoritas juga mulai mendapatkan simpati publik. Seperti 3 Januari 2019 lalu, Sadaf Jaffer diambil sumpahnya sebagai walikota Montgomery, New Jersey. Ia menjadi muslimah pertama yang menjadi walikota di Amerika Serikat. Sebelumnya, ada tiga perempuan kulit berwarna yang terpilih menjadi anggota Kongres, yaitu Alexandria Ocasio-Cortez, IIhan Omar dan Rashida Tlaib.

Perwakilan kaum perempuan di Kongres memang terus meningkat, bahkan menjadi lebih dari 20 persen. Makin banyak perempuan yang memberanikan diri terjun ke dunia politik dan menjadi kandidat setelah tertantang oleh laporan-laporan tentang sikap Presiden Trump terhadap perempuan, Kebangkitan gerakan #MeeToo telah mempublikasikan serangan seksual, dan platform kebijakan Partai Republik dalam beberapa isu, termasuk hak untuk melakukan aborsi.

Akankah demikian juga untuk kursi Presiden? Tahun 2016 lalu, Hillary Clinton gagal terpilih sebagai Presiden dikalahkan oleh Donald Trump. Saat ini, beberapa anggota Partai Demokrat mengatakan memilih seorang wanita bahkan lebih penting daripada tahun 2016. Dan banyak pemimpin Demokrat percaya bahwa suasana politik dalam partai dapat dengan cepat melontarkan satu atau lebih wanita ke posisi terdepan. Dan hasil pemilihan paruh waktu bisa menambah suasana bahwa negara ini siap untuk kepemimpinan perempuan di tingkat tertinggi. Akankah tahun 2020 AS memiliki Presiden perempuan?

Perjalanan Panjang Perempuan Menuju Kursi Presiden AS

Dalam sejarah AS, ternyata Hillary Clinton bukanlah kandidat perempuan pertama untuk jabatan Presiden. Benar, bahwa Hillary Clinton adalah kandidat pertama perempuan sebagai Presiden dari sebuah partai besar. Clinton menikmati momen bersejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi calon Presiden, dengan mengatakan, “Kita semua berutang pada mereka yang telah (merintis jalan), dan malam ini adalah milik anda semua.

Jauh sebelum Clinton, sudah ada perempuan , bahkan dalam jumlah banyak, yang maju sebagai calon presiden AS. Seorang akademisi feminis, Jo Freeman, yang juga menulis sebuah buku “We Will Be Heard :Women’s Struggles for Political Power in the United States” mengatakan “Satu-satunya benang merah yang menyambungkan mereka adalah keinginan untuk melawan arus, karena para perempuan yang telah mencoba menjadi presiden cukup beragam.”

Menurut para ahli sejarah Smithsonian, perempuan yang mencalonkan diri sebagai Presiden jumlahnya melebihi 200 oran. Mereka adalah kandidat-kandidat dari banyak partai kecil, dan termasuk yang mencalonkan diri sebelum perempuan mendapatkan hak untuk memilih tahun 1920.

Perempuan pertama yang merintis jalan adalah Victoria Woodhull, yang pada tahun 1872 menunjukkan kekuatan dirinya dengan menjadi kandidat untuk Gedung Putih dari Partai Persamaan Hak. Ini adalah upaya pertama seorang perempuan di Amerika, bahkan sebelum perempuan memiliki hak untuk memilih berdasarkan Konstitusi AS tahun 1920. Woodhull tidak mendapatkan suara karena partainya tidak mendapatkan akses kertas suara di negara bagian mana pun.

Satu dekade setelah Woodhull, aktivis hak Belva Ann Lockwood dua kali mengikuti proses nominasi untuk Partai Persamaan Hak Nasional tahun 1884 dan 1888. Ia digambarkan sebagai “perempuan pertama yang praktik di Mahkamah Agung, pionir gerakan hak perempuan dalam memberikan suara, dan satu-satunya perempuan yang pernah menjadi kandidat Presiden Amerika Serikat.”

Pada tahun 1964, muncul kandidat perempuan yang mengguncang politik kepresidenan Amerika, yaitu Margaret Chase Smith, yang mencalonkan diri untuk menjadi presiden dari Partai Republik. Ia mencalonkan diri untuk memunculkan isu-isu mengenai perempuan, dan hal-hal lain yang menjadi keprihatinannya. Ia dikalahkan oleh Goldwater. Kurang dari 10 tahun kemudian, muncullah Shirley Chisholm pada 1972, seorang perempuan berkulit hitam. Empat tahun sebelumnya Chisholm terpilih menjadi perempuan Afrika Amerika pertama yang menjadi anggota Kongres. Chisholm juga mendapatkan serangan yang mengerikan lantaran pencalonannaya. Bahkan ada tulisan dari Andrew Tully yang menyebutkan “Saya khawatir kita terjebak dalam era dimana perempuan ikut campur dalam proses elektoral” dan Chisholm “tidak punya peluang ke puncak, tentu saja.”

Mengapa belum Ada Presiden Perempuan di AS?

AS ternyata mengalami sejarah panjang untuk mendudukkan perempuan di kursi pemerintahan. Hasilnya, 20 persen berhasil memenuhi kursi Konggres. Namun, mereka tak pernah berada di posisi puncak eksekutif. Situasi terbaik sebenarnya di dapatkan oleh Hillary Clinton. Ia mencalonkan diri menjadi Presiden dan mendapatkan banyak peliputan. Hillary telah berhasil membuat retakan besar di langit-langit kaca, satu istilah untuk menggambarkan hambatan bagi perempuan untuk maju, saat ia resmi menjadi kandidat Demokrat. Clinton mengatakan “Kampanye ini adalah untuk memastikan tidak ada langit-langit, tidak ada batasan untuk kita semua.” Namun ternyata ia tidak berhasil.

Hingga saat ini, di AS yang menyandang predikat sebagai negara dengan sistem demokrasi tertua, nyatanya tak pernah membiarkan perempuan duduk di kursi teratas pemerintahan. AS belum membuktikan penerimaannya untuk perempuan sebagai presiden. Padahal Inggris sudah memliki Margareth Teacher sebagai perdana menteri pada tahun 1979, hingga sekarang ‘dikuasai; perempuan –PM Theresa May-. Bahkan Jerman berturut-turut membiarkan Angela Merkel menjadi Kanselirnya 4 kali sejak 2005. Mengapa demikian?

Sesungguhnya sudah banyak kajian mengenai kepantasan perempuan duduk di kursi Presiden AS. Sebagian besar kajian tersebut bermuara pada satu alasan sederhana tidak terpilihnya capres perempuan; harapan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap kandidat wanita itu sendiri.

Kajian yang dilakukan oleh think tank salah satu politisi perempuan AS, Barbara Lee, setelah dua dekade melakukan penelitian, sampai pada satu kesimpulan bahwa pemilih biasanya memiliki standar lebih tinggi terhadap capres perempuan. Dalam salah satu kolomnya di Boston Globe, Barbara Lee menulis “Harapan tinggi itu adalah perempuan lebih jujur dan etis, tapi jika mereka gagal sedikit saja, semua akan hancur. Perempuan hanya diberi sedikit ruang untuk melakukan kesalahan.

Bahkan sering sekali standar tinggi ini hanya pada sikap dan penampilan, bukan kapabilitas seorang capres perempuan dalam memimpin. Para pemilih bahkan tak akan berpikir panjang untuk memilih laki-laki yang jelas-jelas tidak berkompeten jika disandingkan dengan wanita dengan perilaku tak begitu sempurna. Namun jika hanya dihadapkan dengan capres perempuan, hampir semua pemilih, termasuk 90 persen wanita, merasa mereka harus benar-benar menyukai terlebih dahulu sikap kandidat tersebut sebelum memutuskan untuk memilihnya. Faktor “kesukaan” memang memegang peranan lebih penting pada capres perempuan daripada kandidat laki-laki

Merujuk pada penelitian Lee Foundation, dalam debat bakal capres Partai Republik berlangsung di CNN, salah satu kandidat perempuan, Carly Fiorina, dikritik oleh salah satu pembawa acara, Michael Smerconish. Kritik dilontarkan karena Fiorina sama sekali tak menyunggingkan senyum, meski jawaban-jawabannya sangat bagus. Hal ini sempat menimbulkan kontroversi, sehingga seorang mantan pejabat dekat Presiden Barack Obama, Van Jones, menyatakan kisruh senyuman Fiorina ini mengandung unsur standar ganda.

Banyaknya sorotan terhadap penampilan perempuan ini nantinya akan bermuara pada citra. Dan media memegang peranan penting dalam pembentukan citra capres perempuan. Dalam bukunya yang bertajuk Women for President, Erika Falk menganalisis bias gender dalam pemberitaan media ketika memberitakan mengenai sejumlah capres perempuan, mulai dari Woodhull, Belva Lockwood, Margaret Chase Smith, hingga Carol Moseley Braun. Falk menuliskan “Pers menggambarkan kandidat perempuan sebagai sosok yang tak bergairah, tidak natural, tak berkompeten, dan sering kali mengabaikan atau meremehkan perempuan ketimbang melaporkan gagasan dan tujuan mereka. Perbandingan kampanye pria dan wanita ini menunjukkan kekhawatiran akan tren seksisme dalam pemberitaan media. Tren yang masih ada hingga saat ini.”

Rupanya rakyat AS memang masih belum bisa menerima perempuan sebagai Presidennya. Buktinya, Hillay Clinton pun masih tidak mampu meraih kursi presiden pada tahun 2016. Padahal hampir semua pengamat mengakui kemampuan Clinton sebagai seorang pemimpin dengan penampilannya yang hampir sempurna. Dan membuatnya dielu-elukan sebagai capres perempuan AS paling potensial., dan dianggap dapat memecahkan “langit-langit kaca.”

Namun ternyata hanya sekitar separuh orang Amerika yang benar-benar merasa nyaman dengan ide perempuan menjadi presiden. Laporan dari sebuah perusahaan konsultan kantor publik mendapati, meski 63 persen orang Amerika tidak mempersoalkan seorang wanita menjadi pemimpin perusahaan besar, namun hanya 52 persen yang merasa nyaman dengan skenario seorang wanita menjadi presiden. Pria lebih cenderung menilai kecocokan kepemimpinan seseorang berdasarkan gender, sementara wanita lebih cenderung menilai pria dan wanita setara dalam kapasitas kepemimpinan, menurut laporan tersebut, yang mendapati bahwa 60 persen wanita setuju memiliki wanita sebagai panglima atau commander-in-chief, dibandingkan dengan hanya 45 persen pria yang berpendapat serupa.

Seksisme dan kebencian terhadap perempuan masih menjadi bagian tak terpisahkan dari politik Amerika. Bahkan Susan Madrak, seorang jurnalis, blogger, dan editor kontributor “Crooks and Liars”, mengatakan seksisme terlalu mengakar dalam budaya Amerika untuk memungkinkan seorang kandidat perempuan — bukan “kandidat perempuan teoretis” tetapi “yang sebenarnya” – untuk menang pada tahun 2020. Sikap anti-wanita beroperasi pada level. “alam bawah sadar yang dalam”.

Demikianlah keadaan AS. Ketidaksetaraan gender masih mendominasi AS. Tahun 2016, AS dikatakan tertinggal oleh 59 negara yang sudah memiliki Presiden perempuan. Laporan IPU (Inter-Parliementary Union) dalam “Women in Politics:2019”, menempatklan Amerika berada pada posisi ke 89 dari 188 negara dalam hal jumlah menteri perempuan. Dalam hal jumlah perempuan dalam parlemen, AS menduduki posisi ke 78. The Global Gender Gap Report 2018, yang dikeluarkan oleh the World Economic Forum, menempatkan AS pada posisi ke 51 dalam indeks global, namun berada pada urutan ke 98 dari 149 negara. dalam Political Empowerment.

Dengan berbagai kondisi tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa AS sendiri masih membedakan hak-hak perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, AS belum mewujudkan kesetaraan gender, bahkan masih tertinggal jauh. Lantas mengapa dunia begitu gencar mengkampanyekan kesetaraan gender ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negeri-negeri Muslim?

Dunia, dalam hal ini diwakili oleh PBB dan UN Women, badan PBB yang mengurus hak-hak perempuan, telah menjadikan ’women’s leadership and political participation’, berdasarkan The 2011 UN General Assembly resolution on women’s political participation (A/RES/66/130), sebagai bagian dari wujud kesetaraan gender yang harus diwujudkan. Berbagai norma telah ditetapkan, mulai dari CEDAW, BPfA, dan berbagai resolusi telah dikeluarkan mulai dari The UN Economic and Social Council resolution 1990/15 yang menetapkan 30 persen kuota perempuan, UN General Assembly resolution on women’s political participation (A/RES/66/130). Berbagai inovasi terus dilakukan demi mewujudkannya.

Lebih jauh lagi, menetapkan target terbentuknya Planet 50×50 pada tahun 2030, dan merancang Sustainable Developmen Goals (SDGs) yang harus tercapai pada tahun 2030. Negara-negara di dunia ‘dipaksa’ untuk mewujudkannya dan dilakukan evaluasi secara periodik dalam agenda UPR (The Universal Periodic Review) atau evaluasi tahunan dalam forum CSW ( Commission on the Status of Women) Dan kita bisa menyaksikan, kekompakan berbagai badan internasional itu dalam melakukan pengawalan terwujudnya kesetaraan gender, terutama di negeri-negeri muslim, sehingga membuat berbagai ukuran untuk menilai kemajuan suatu negara dan menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian tak terpisahkan.

Sementara itu, AS bahkan hingga kini baru menandatangani CEDAW pada tanggal 17 Juli 1980 dan hingga kini belum meratifikasinya Senat Amerika bahkan belum pernah melakukan pemungutan suara untuk ratifikasi CEDAW. Steven Groves, peneliti pada institut konservatif, the Heritage Foundation dalam salah satu sidang bahkan menyatakan “Amerika seharusnya hanya meratifikasi piagam-piagam yang mengedepankan kepentingan nasional Amerika. Dan piagam CEDAW itu tidak mengedepankan kepentingan kami. Saya ajukan diri saya untuk diperiksa oleh komite yang disebut ahli gender yang telah berulang kali memperagakan keanekaragaman norma-norma hukum, sosial dan budaya Amerika.”

Demikianlah wujud nyata hipokrit –kemunafikan- yang ditunjukkan oleh AS.

Peran Politik Muslimah

Sungguh Islam telah memberikan ruang untuk melakukan aktivitas politik bagi perempuan, tanpa perlu konvensi tertentu yang dipaksakan. Ada banyak aktivitas politik yang bisa dilakukan oleh muslimah, mulai dari melakukan pembinaan terhadap sesama perempuan, muhasabah lil hukam (menasehati penguasa), hingga menjadi anggota Majelis Umat.

Namun Islam memang melarang perempuan menjadi penguasa, sebagaimana sabdanya “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.” [HR. al-Bukhari, an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan Ahmad]. Larangan ini sesungguhnya bukanlah bentuk diskriminasi atau bentuk subordinat (merendahkan) perempuan, namun ketentuan Allah yang Mahatahu dengan kondisi perempuan, dan demi terwujudnya aturan-aturan Allah yang lain.

Ketetapan Allah ini akan menjaga peran mulia Muslimah sebagai pendidik generasi, dan kemuliaan dalam interaksi sosial laki-laki dengan perempuan. Dan yang lebih strategis, seorang muslimah juga wajib taat kepada Allah. Ketaatannnya pada Allah bukanlah tanda kerendahannya. Karena sesungguhnya Islam meletakkan ketaatan kepada Allah sebagai hal yang utama, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Justru umat Islam harus waspada dengan rencana jahat musuh-musuh Islam yang berusaha untuk menjauhkan umat dari syariat Allah. Kepemimpinan perempuan dan partisipasi dalam politik yang dikemas dalam bungkus kesetaraan gender, sesungguhnya adalah salah satu cara Barat untuk merusak Islam. Bukankan Allah sudah berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 120 yang artinya “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”[]

Apa komentar Anda?