Adakah Impeachment dalam Khilafah?

Celah abuse of power seorang kepala negara ditutup rapat oleh syariat. Inilah makna kedaulatan di tangan syara’ bukan di tangan rakyat.


Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si (Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

MuslimahNews, ANALISIS — Demokrasi telah mengkooptasi benak masyarakat dunia, tak terkecuali kaum Muslimin. Seolah hanya demokrasi yang memiliki model suksesi kepemimpinan kontemporer yang aspiratif. Sepihak demokrasi berani mengutuk keras siapa saja yang tidak mengimani demokrasi mereka telah sempit dan sesat pikir dan baginya ‘neraka’ tempat kembali.

Demokrasi menjadi agama baru masyarakat modern. Tak salah bila Abdul Qadim Zallum dalam bukunya “Demokrasi Sistem Kufur: Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarluaskannya” memberi kritik tajam dan fundamental terhadap sistem asing ini. Sebagai respons atas kelancangan demokrasi meng ‘kafir’ kan setiap pihak yang menolak demokrasi. Adagium “Suara Rakyat Suara Tuhan” memaksa akal sehat untuk menerima kebenaran ditentukan mayoritas pemilih yang bahkan tidak mengakui adanya Tuhan.

Nasaruddin Umar dalam tulisannya “Suksesi Kepemimpinan” (www.rmol.co, 08/2015), menyatakan suksesi kepemimpinan demokrasi lebih dekat kepada sistem syura ketimbang sistem monarki. Rupanya nasaruddin memberikan pengakuan bahwa demokrasi memang bukan dari Islam (manhaj gharby). Ia pun mengutip pandangan Harun Nasution yang menuduh ayat-ayat Alquran memiliki keterbatasan membicarakan soal hidup kemasyarakatan umat, termasuk politik suksesi.

Kenyataannya relativitas kebenaran dalam demokrasi dengan mudah dipermainkan oleh penguasa yang didukung mayoritas pemilik kekayaan (kapitalis). Seluruh komponen negara dan rezim telah tergadai. Film Sexy Killers menambah bukti sederat simbiosis mutualisme penguasa-pengusaha diaminkan demokrasi. Fixed sistem politik demokrasi hanya kompatible dengan sistem ekonomi kapitalisme.

Baca juga:  Praktik Toleransi dalam Sejarah Islam

Lebih lagi demokrasi hanya mengorbankan rakyat sebagai obyek nafsu bejat penguasa. Secara gamblang ditunjukkan pada pesta demokrasi di salah satu negeri muslim terbesar, Indonesia. Pemilu berbiaya super mahal hanya menghasilkan banyak korban jiwa dan diselimuti banyak kecurangan. Mengapa? Sebab demokrasi lahir dari rahim sekularisme yang melecehkan agama di mana Tuhan hanya berhak di masjid saja. Demokrasi tidak memiliki konsep kejujuran. Demokrasi menghalalkan segala cara.

Kini saatnya menuntut demokrasi untuk bertanggung jawab atas propaganda dusta yang selama ini di-blow up. Sepanjang 1 abad usia demokrasi kapan dan di manakah demokrasi pernah direalisasikan? 1 abad adalah waktu yang terlampau panjang bagi demokrasi mendemonstrasikan gagasan absurdnya kepada dunia modern. Ketidakberdayaan demokrasi menyuguhkan contoh praktis pemilihan pemimpin yang jurdil dan amanah tidak semestinya diberi ruang toleransi lagi.

Penting bagi masyarakat dunia mengembalikan kembali model suksesi kepemimpinan dalam Islam memarginalkan suksesi kepemimpinan demokrasi. Menjawab secara praktis tuduhan sistem politik Islam otoriter tidak melibatkan rakyat dalam suksesi kepemimpinan. Menjawab pula tuduhan tidak adanya pembatasan masa kepemimpinan Islam menjadi celah bagi diktatorianisme.

Adapun apa pilihan masyarakat setelah mengetahui sistem politik Islam, maka semua adalah otoritas nalar sehat masyarakat. Siapapun tidak boleh mencurangi hasilnya.

Cara Memilih Kepala Negara, Metode Pengangkatan dan Pemberhentian

Islam memang bukan demokrasi dan demokrasi memang bukan Islam. Keduanya bukan saja berbeda bahkan keduanya tidak ada keterkaitan. Semua pertentangan yang ada berasal dari asas yang melahirkan kedua sistem politik ini. Islam berasaskan akidah Islam “Laa Ilaaha Illallah Muhammad Rasulullah“. Sedangkan demokrasi berasaskan sekularisme “fashluddin ‘anil hayah“, pemisahan agama dari (pengaturan) kehidupan dunia.

Baca juga:  Presiden ISNA Kanada: “Sama Sekali bukan Radikal jika Menginginkan Khilafah atau Syariah”

Oleh karenanya dalam Islam sumber hukum adalah Alquran dan As Sunnah, ijma’ shahabat dan qiyas yang berasal dari keduanya. Relativitas kebenaran tidak berlaku dalam Islam. Kedaulatan di tangan Syari‘ (Allah SWT). Hukum ditetapkan oleh Pemilik Kedaulatan. Adapun rakyat sebagai pelaksana dan penerap apa saja yang telah ditetapkan hukum-Nya.

Dalam konteks suksesi kepemimpinan Islam menetapkan dua perkara yakni metode pengangkatan kepala negara dan cara memilih kepala negara. Metode pengangkatan bersifat baku dan disebut dengan bai’at (in’iqad) oleh umat. Adapun cara memilih kepala negara bisa berbeda bisa melalui ahlul halli wal aqdi, penunjukan oleh Khalifah sebelumnya menjelang berakhirnya kepemimpinan, atau bahkan melalui pemilihan oleh umat (rakyat). Masing-masing cara pemilihan telah dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin dengan ijmashahabat atasnya. Perkara ini mengikat sebab Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan gelar Khilafah ala minhaajin nubuwwah.

Kepala negara yang dipilih tidak otomatis menjadi Khalifah kecuali telah mendapatkan bai’at in’iqad dan sempurna bai’at taat, dengan ridha wal ikhtiyar (tidak dalam situasi tekanan/paksaan). Yang menarik dan menjadi inti pembeda dengan demokrasi, seorang kepala negara dibaiat untuk menjalankan hukum Allah SWT.

Implikasi tuntutan bai’at untuk menerapkan syariat ada pada masa jabatan seorang kepala negara. Selama menjalankan syariat maka wajib ditaati sebagai kepala negara pada setiap kebijakan yang ditetapkan. Tidak dibatasi masa jabatan tertentu dua, tiga atau lima tahun. Jadi dalam Islam tidak dikenal masa jabatan kepala negara seumur hidup. Islam hanya mengenal apakah seorang kepala negara masih amanah menjalankan hukum Allah SWT atau tidak, itu saja.

Baca juga:  Khilafah Pelaksana Islam Kaffah

Hatta seorang kepala negara menjabat hanya dalam waktu 1 bulan dan dia melanggar akad bai’at untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah maka impeachment terhadap kepala negara menjadi kewajiban yang ditetapkan syariat. Pihak yang diberi kewenangan syariat untuk melakukan impeachment adalah Mahkamah Madzalim. Uniknya Mahkamah Madzalim meski diangkat oleh kepala negara (Khalifah), namun dalam keadaan kepala negara menjadi tertuduh dan/atau terdakwa maka kepala negara kehilangan wewenang mencabut kewenangan konstitusi Mahkamah Madzalim.

Celah abuse of power seorang kepala negara ditutup rapat oleh syariat. Inilah makna kedaulatan di tangan syara’ bukan di tangan rakyat. Pada rakyat hanyalah kekuasaan (hak untuk memilih dan mengangkat kepala negara yang menerapkan syariat serta hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, muhasabah lil hukam). Rakyat tidak berhak menurunkan kepala negara sekalipun rakyat yang mengangkat. People power menjadi tidak dikenal oleh Islam, kudeta no way.

Dari sini ada hikmah berharga dari sistem politik Islam. Asas sebuah sistem menjadi penentu setiap bangunan sub sistem yang ada di atasnya. Asas sebuah sistem sekaligus menjadi ruh (membangun kesadaran hukum) sistem. Suksesi kepemimpinan dalam Islam tidak bergantung besar dana, ada tidaknya sistem partai politik, panjang pendek masa kampanye, jumlah petugas pemilihan suara, sarana dan prasarana fisik.

Pendek kata polemik kotak kardus dan Quick Count-Real Count tak akan terjadi bila saja Indonesia mengambil suksesi kepemimpinan dalam Islam. Pemilu ulang, people power tidak akan menjadi wacana publik pasca suksesi. Sebab impeachment tidak menunggu masa jabatan tertentu. Wallaahu a’lam bish shawab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *