Betapa Sulit Menentukan Pemimpin dalam Sistem Demokrasi

Untuk mematahkan kesulitan dalam menentukan pemimpin hanya bisa terealisir jika kita kembali menerapkan mekanisme pemilihan pemimpin –Khalifah- sesuai aturan syari’at Islam. Karena sistem itu sederhana, akuntabel dan memiliki daya solutif yang tinggi.


Oleh: Ustazah Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews, FOKUS — Pemilu 2019 akan tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai pemilu paling kacau, bahkan brutal. Bagaimana bisa, sebuah pemilu yang ‘’aman’’ tanpa todongan senapan atau ledakan bom, mampu menelan korban jiwa lebih dari 100 orang? Lalu dengan santai menyebut para korban sebagai martir demokrasi? Di mana sesungguhnya logika, perasaan dan iman itu berada?

Tumbal Pemilu Demokrasi

Demokrasi memang sexy killer. Tidak hanya konflik korpotokrasi versus rakyat yang menelan korban jiwa, beberapa pelaksanaan pemilu juga ‘membutuhkan’ martir. Seperti pemilu Majelis Nasional di Pakistan yang diwarnai serangan bom hingga menewaskan 29 orang (25/7/2019). Atau bentrokan berdarah antar aktivis partai saat pencoblosan pada pemilu Bangladesh (Desember 2018), mengakibatkan 17 orang meninggal dunia. Kisruh pemilu Bangladesh mirip Indonesia. Kecurangan yang dilakukan partai berkuasa Liga Awami –sehingga PM Sheikh Hasina menjabat ketiga kalinya- membuat koalisi oposisi Bangladesh menuntut pemilu ulang. Di tanah air, menjelang pemilu 4 Mei 1982 juga diwarnai tragedi berdarah saat kampanye 25 April 1982 di Pasar Senen, Jakarta. Antara peserta kampanye dari Golkar–partai berkuasa saat itu- dengan massa PDI dan PPP yang menonton di pinggir jalan saling mengejek. Suasana memanas hingga terjadi pelemparan batu, dan berakhir dengan penembakan yang dilakukan aparat yang mengawal kampanye. Beberapa massa terkena peluru dan di antaranya tewas.

Bukan tidak mungkin jika segala kecurangan dan kisruh pelaksanaan pemilu 2019 ini jika tidak diselesaikan dengan baik oleh pemerintah, bakal terjadi chaos yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Ini disadari betul oleh pemerintah. Mereka bukan menyelesaikan kasus per kasus Pemilu, namun makin menonjolkan arogansi otoritariannya. Rakorsus Tingkat Menteri segera dilakukan sehari setelah pemilu digelar. Kapolri dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan akan menindak tegas aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. Pengerahan pasukan Brimob dari Satgas Nusantara ke Jakarta untuk mengamankan rangkaian penghitungan suara Pemilu pada tanggal 22 Mei 2019, membawa dugaan situasi ibukota perlu diwaspadai. Sekalipun Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah Jakarta berstatus Siaga 1. Realitasnya, Polda Kalimantan Barat mengerahkan 100 personel Brimob ke Jakarta, demikian pula Brimob Polda Maluku yang memberangkatkan 200 personel atau setara dengan dua satuan setingkat kompi (SSK) ke Jakarta untuk penebalan pasukan.

Sekalipun ada ancaman, mata – hati rakyat tak dapat dibohongi. Kecurangan dan kerusakan masif dan sistematis yang terjadi amat melukai mereka. Idiom yang melekat pada demokrasi bahwa vox populi vox dei, sehingga tak ada yang berani mengkhianati rakyat karena ada suara Tuhan, tak pernah berlaku. Justru politik Machiavelis –menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan- menjadi trade mark politik demokrasi. Karena demokrasi hanya menjadikan rakyat sebagai obyek penderita yang suaranya saja dibutuhkan untuk formalisasi proses, bukan mewujudkan kehendak mereka.
Lihat saja! Pemilu dan Pilpres 2019 telah menguras anggaran yang sangat besar, mencapai Rp 25,59 triliun. Mirisnya, dari anggaran besar itu, KPU luput memberi santunan seluruh petugas KPPS yang bekerja melebihi batas kemanusiaan. Ongkos politik demokrasi memang luar biasa besar.

Apalagi jika usul Komisi II DPR RI disetujui penguasa untuk menganggarkan dana saksi Rp 300.000 per kepala, artinya negara mengeluarkan uang Rp 10 triliun. Padahal anggaran itu diambil setiap rupiahnya dari pajak rakyat, yang seharusnya diberlakukan bagai uang anak yatim, terlarang untuk menyelewengkannya. Lalu bagaimana dengan jutaan kertas suara yang tidak sah, kardus yang rusak, atau dana sosialisasi yang tak tepat sasaran? Lantas apakah semua harga tersebut worth it? Layak untuk digunakan sebagai cara untuk memilih pemimpin? Tentu saja tidak. Karena hanya sekadar menentukan pemimpin yang dikehendaki rakyat saja, dengan tumbal dana – energi – waktu – bahkan nyawa pun tak mampu memastikan hal itu.

Mekanisme Penentuan Pemimpin ala Demokrasi Tidak Efisien

Terlepas dari halal-haramnya, kepemimpinan dalam demokrasi sungguh tidak efisien dan tidak efektif. Lebih dari itu, pemimpin dalam demokrasi lebih sering berfungsi sebagai stempel atas implementasi agenda-agenda yang telah dirumuskan oleh pihak legislatif, kelompok kuat, konsensus internasional bahkan pesanan korporasi. Lihat saja berbagai korporasi dan kapitalis -yang diuntungkan melalui kebijakan rezim Jokowi yang membuka lebar investasi asing- bergembira atas kemenangan Paslon 01 ala Quick Count. Seperti perusahaan manajemen investasi PT Bahana TCW Invesment Management yang memperkirakan hasil quick count Pilpres 2019 akan membawa aliran dana asing ke pasar saham dan obligasi sekitar Rp 84,35 triliun. Manajer investasi asal Inggris, Ashmore juga mencatat bahwa pemilu Indonesia adalah satu-satunya pemilu yang mendapatkan sentimen positif untuk arus masuk asing dan rekomendasi beli (overweight). Namun sekalipun pasar dan asing menyukai rezim tertentu, kekuasaannya tidak akan bertahan lebih dari dua periode.

Inilah yang menjadikan kekuasaan membutuhkan ongkos politik dan ekonomi yang amat tinggi, selama periode tertentu: bisa empat atau lima tahun sekali. Pembatasan masa jabatan tersebut dianggap sebagai alasan yang cukup logis dalam gagasan negara hukum (constitutional democracy) agar tidak terwujud kekuasaan yang tak terbatas (limitation of power). Persoalan pembatasan kekuasaan itu juga berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) dan teori pembagian kekuasaan (division of power) atau distribution of power. Teori tersebut dipraktikkan oleh sistem demokrasi karena keterbatasan akal penggagasnya.

Ingat, sistem demokrasi muncul sebagai reaksi atas kekuasaan ototarian yang dipraktikkan oleh kalangan gereja dan istana di Eropa saat abad pertengahan. Praktik buruk kekuasaan masa itu melahirkan pemikir, seperti Montesquieu untuk mencegah kekuasaan tak terbatas itu tersebut terulang lagi. Hingga muncullah teori pembagian kekuasaan yang dikenal sebagai Trias Politica dengan membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam perjalanannya, teori-teori demokrasi tidak bisa terwujud sesuai utopi penggagasnya. Karena hukum yang dijadikan sandaran ‘kalah bersaing’ dengan kekuasaan riil para pemilik modal. Alih-alih pembatasan kekuasaan akan mampu mengendalikan keserakahan pihak eksekutif, nyatanya pihak legislatif dan bahkan yudikatif –sebagai penjaga gawang keadilan- acap kali berselingkuh dengan pemilik kuasa (baca: uang) dalam mengangkangi hak rakyat. Dengan demikian, tidak ada faedahnya pembatasan kekuasaan yang berkonsekuensi pada pemilu yang dilakukan secara periodik. Justru yang menggejala adalah pemborosan, kericuhan, peluang terjadi kecurangan, merusak persatuan hingga jatuhnya korban jiwa. Sebagai pesta demokrasi, pemilu tak ubahnya pesta-pesta hedonis yang dilakukan pihak-pihak yang tak takut akan siksa akhirat.

Jaminan Pemilihan Pemimpin Akuntabel dalam Khilafah

Demikianlah realitas kepemimpinan dalam demokrasi. Keberpihakan atas kepentingan kelompok tertentu, ataupun rakyat –sebagaimana utopia para penggagas demokrasi- tidak akan mampu membawa kepada kemashlahatan seluruh manusia. Bahkan sesungguhnya, sistem ini telah menjerumuskan manusia pada dosa yang mengundang murka Allah.
Ibnu Taimiyah dalam Al Fatawa, 3/267 berkata, “Seseorang ketika menghalalkan sesuatu yang telah ada ijma’ atas keharamannya, atau mengharamkan sesuatu yang ada ijma’ atas kehalalannya, atau mengganti syariat yang telah disepakati, maka ia kafir murtad menurut kesepakatan ahli fiqih. Dalam hal inilah turun firman Allah ta’ala, ‘Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.’ (QS. Al Maidah : 44) yakni; yang menghalalkan berhukum dengan selain yang Allah turunkan.

Ibnu Qayyim dalam Madariju Salikin 1/337 berkata, “Jika meyakini bahwa memutuskan perkara dengan hukum Allah hukumnya tidak wajib dan ia boleh memilih (mau memakai hukum Allah atau hukum positif), sekalipun ia meyakini hukum Allah maka ini adalah kufur akbar.

Karena itu, seorang pemimpin itu dipilih untuk menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta’ala secara kaffah. Tak boleh dia melaksanakan hukum positif buatan manusia, sekalipun rakyat menghendakinya. Karena menolak implementasi syariat kaaffah atau melaksanakan hukum Allah secara parsial, atau bertahap (gradual/ tadarruj) pada hakikatnya adalah mengekalkan sekularisme, menghilangkan peran Allah Al Hakam.

Pemimpin yang tidak akan terjerumus dalam sekularisme hanya terwujud dalam pemerintahan Khilafah, yakni satu-satunya sistem yang mampu menerapkan Islam kaaffah. Karena berdasarkan syariat Islam, maka semua proses dan mekanisme pemerintahan akan selamat, termasuk mekanisme pemilihan pemimpinnya. Dengan menerapkan model pemilihan pemimpin berdasar syariat Islam, pasti terjamin akuntabilitasnya. Terbebas dari kekisruhan dan kecurangan sebagaimana yang terjadi di jagad demokrasi. Kondisi tersebut bisa terjadi karena ketakwaan menjadi pilar penting dalam negara. Amar ma’ruf nahi munkar juga melekat pada semua warga negara sebagai kontrol sosial atas semua tindak kecurangan terhadap hukum Allah. Demikian pula pengukuran kapabilitas seseorang pantas menjadi Khalifah atau tidak, jelas tergantung pada kesesuaiannya dengan hukum syariat. Karena itu mekanisme pemilihan hingga pemecatan Khalifah pun ditentukan hukum syara’.

Dengan meneliti tata cara pembaiatan para Khalifah radhiyaLlâh ‘anhum, disimpulkan bahwa proses penetapan calon harus memenuhi syarat in’iqad yakni laki-laki, Muslim, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Kemudian diambil pendapat dari representasi umat, tidak mesti dipilih langsung oleh rakyat karena pengangkatan Khalifah hukumnya fardhu kifayah. Jika kemudian ditetapkan Majelis Umat yang akan memilih dan mengangkatnya, maka kifayah ini pun terpenuhi. Sehingga Khalifah bisa dibai’at dengan bai’at in’iqad. Setelah itu, baru seluruh rakyat wajib membaiatnya dengan bai’at tha’ah. Pada saat itu, rakyat telah menyerahkan pengurusan semua hajatnya kepada Khalifah. Demikianlah terwujud Khalifah dan ia menjadi wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan.

Masalah baiat itu telah tercantum dalam salah satu hadits, “Kami telah membaiat Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam untuk senantiasa mendengar dan mentaatinya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun yang tidak kami senangi dan agar kami tidak akan merebut kekuasaan dari orang yang berhak dan agar kami senantiasa mengerjakan atau mengatakan yang haq di mana saja kami berada tidak takut karena Allah kepada celaan orang-orang yang suka mencela.” (HR. Bukhari)

Baiat kaum Muslim kepada Rasul shallallahu’alaihi wa sallam, sesungguhnya bukanlah baiat atas kenabian, melainkan baiat atas pemerintahan. Beliau dibaiat tidak lain dalam kapasitas sebagai penguasa, bukan dalam kapasitas sebagai nabi dan rasul. Sebab pengakuan atas kenabian dan kerasulan adalah masalah iman, bukan baiat.

Sebagai pengganti Rasulullah dalam pemerintahan, Khalifah membutuhkan baiat sebagai peneguhan kepemimpinannya. Khilafah dipilih oleh rakyat tetapi tidak bisa di pecat oleh rakyat, karena pemberhentian Khalifah dilakukan oleh Mahkamah Madzalim disebabkan pelanggaran hukum syara, sebagaimana hadits Rasululullah shallallahu’alaihi wa sallam,Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia pasti menjumpai Allah pada hari kiamat tanpa memiliki hujjah.” (HR. Muslim)

Karena itu dalam sistem Khilafah, tidak diperlukan pemilu berkala yang membuang energi, biaya dan waktu. Selama seorang Khalifah masih terjaga dari pelanggaran hukum syari’at, adil dalam memutuskan, qaadir dalam melaksanakan tugas kenegaraan dan tidak keluar dari syarat-syarat pengangkatannya, maka Khalifah masih boleh memegang jabatannya tanpa ada pembatasan waktu. Sekalipun Khalifah memerintah karena mandat rakyat melalui bai’at in’iqad, namun pertanggungjawaban Khalifah bukan pada rakyat, tetapi pada Allah ta’ala. Sebab, akad antara rakyat dengan Khalifah bukanlah akad ijarah, melainkan akad untuk memerintah rakyat dengan hukum Allah.

Khatimah

Keterikatan pada hukum syariat itu pasti menentramkan, apalagi dalam mengatur persoalan besar yakni pemerintahan. Sehingga, untuk mematahkan kesulitan dalam menentukan pemimpin hanya bisa terealisir jika kita kembali menerapkan mekanisme pemilihan pemimpin –Khalifah- sesuai aturan syari’at Islam. Karena sistem itu sederhana, akuntabel dan memiliki daya solutif yang tinggi.[]PJS

Sumber gambar: Tirto

Apa komentar Anda?
%d blogger menyukai ini: