Kebijakan Soal Games yang bikin Gemes

Game online seringkali menjadi musuh para orangtua dan guru ketika mendidik anak, bahkan pada akhirnya menjadi masalah bagi si anak sendiri dan juga berkembang menjadi masalah sosial. Terlebih ibarat narkoba, game bisa menimbulkan kecanduan pada anak dan remaja. Sampai-sampai di tahun 2018 lalu, WHO menetapkan kecanduan games sebagai salah satu gangguan mental.


MuslimahNews, EDITORIAL — Sungguh tak habis pikir. Di tengah krisis moral dan kian rendahnya visi hidup generasi, pemerintah malah berencana menjadikan industri games sebagai andalan pembangunan ekonomi. Bahkan Kemenpora berencana memasukkan pelajaran game online e-sport ke dalam kurikulum pendidikan menengah pertama dan menengah atas.

Nyaris di setiap kesempatan, termasuk saat debat capres, Jokowi memang acap kali menyinggung pentingnya para anak muda untuk menangkap peluang di era persaingan Revolusi Industri 4.0, termasuk di dalamnya, industri games.

Jokowi pun berjanji akan membangun ekosistem dan infrastruktur memadai untuk membangun perkembangan industri digital dan memanfaatkan industri digital ini sebagai salah satu potensi ekonomi. Dan janji ini salah satunya direalisasikan dengan menyelenggarakan Kompetisi Piala Presiden E-Sport Mobile Legends di delapan kota pada maret lalu.

Pada faktanya, memang tak sedikit anak-anak dan remaja yang hari ini senang bermain games dan menjadi gamers. Dan kenyataannya pula, magnet industri ini memang telah mendorong menjamurnya developer-developer lokal, termasuk developer indie (belum berbentuk perseroan) untuk terjun menekuni bisnis ini.

Tercatat, saat ini terdapat lebih dari 400 developer dengan lebih dari sekitar 1000 game telah dilahirkan. Sementara itu dari sisi konsumen, jumlah gamers di Indonesia terus bertumbuh dengan cepat.

Tahun 2013 saja, diperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 40 juta orang. Dan berdasarkan data yang dihimpun Indonesia E-Sports Premier League (IESPL), jumlahnya meningkat menjadi 50 juta orang di tahun 2019. Dari jumlah tersebut, 60 persennya merupakan pemain e-sport serta gemar mengonsumsi video berisi konten yang berkaitan dengan game.

Fakta inilah yang rupanya ditangkap oleh pemerintah sebagai peluang bisnis. Mengingat, nilai bisnis industri ini pun memang tumbuh signifikan. Tahun lalu saja, ada 12 trilyun uang yang bisa diraup dari pengembangan industri ini.

Baca juga:  Kiprah Perempuan dalam Perubahan

Itulah kenapa pemerintah begitu serius membangun infrastruktur digital, berupa broadband, palapa ring dan 5G. Bahkan sampai pada simpulan soal kebutuhan memasukan pelajaran games ini ke dalam kurikulum pendidikan, dengan dalih para lulusan sekolah ini bisa mengembangkan profesi gamer yang ditengarai bisa berpenghasilan jutaan.

Persoalannya, tepatkah putusan ini diambil pemerintah, di tengah situasi miris yang menimpa generasi muda? Dan pantaskah pemerintah menggantungkan harapan perbaikan ekonomi dengan sesuatu yang justru akan berdampak buruk pada masa depan generasi muda?

Bagaimanapun, industri game online telah menjadi salah satu momok dalam pembangunan mental, moral dan sosial generasi. Pengamat pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema mengatakan bahwa sebagus apapun, game online merupakan permainan yang menjauhkan anak-anak dari dunia nyata dan interaksi sosial. Dia hanya melatih otak dan keterampilan tangan anak, tetapi mencerabut anak dari kehidupan sosialnya.

Pada faktanya, game online seringkali menjadi musuh para orangtua dan guru ketika mendidik anak, bahkan pada akhirnya menjadi masalah bagi si anak sendiri dan juga berkembang menjadi masalah sosial. Terlebih ibarat narkoba, game bisa menimbulkan kecanduan pada anak dan remaja. Sampai-sampai di tahun 2018 lalu, WHO menetapkan kecanduan games sebagai salah satu gangguan mental.

Telah banyak analisis soal mengapa games bisa menyebabkan kecanduan, baik terkait faktor psikologis seperti rasa senang dan penerimaan atas kekosongan jiwa yang dialami pemain saat bermain games, hingga yang terkait faktor fisiologis. Para peneliti di Rumah Sakit Hammersmith London misalnya pernah melakukan penelitian pada tahun 2005 dan menemukan bahwa tingkat dopamin di otak pemain naik dua kali lipat saat mereka bermain game.

Dopamin adalah hormon yang mengatur suasana hati yang berkaitan dengan perasaan senang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa game benar-benar bisa menjadi adiktif. Terlebih, nyaris setiap game, terutama game online memang dibuat agar si gamer terus tertarik untuk menggunakan, bahkan dengan waktu dan durasi game tanpa batas.

Sebetulnya, sejumlah negara telah bergulat dengan masalah ini sejak lama. Korea Selatan, Jepang dan Cina yang dikenal sebagai negara hightech adalah contoh negara-negara yang akhirnya menerapkan kebijakan pembatasan jam akses game online setelah melihat dampak negatif aktivitas ini pada kondisi anak-anak dan remaja mereka.

Oleh karenanya, sungguh sangat aneh ketika di saat negara-negara maju berusaha melepaskan remaja mereka dari ketergantungan dan dampak buruk industri game, rezim hari ini justru malah ingin menjerumuskan generasi mudanya pada jebakan permainan yang terbukti melalaikan dan merusak fisik, moral, jiwa serta mental ini hanya karena alasan material.

Baca juga:  Framing Kampus Terpapar Radikalisme, Waspadai Pecah Belah Umat

Semestinya, pemerintah tak hanya berpikir soal keuntungan material. Mengingat, urusan generasi adalah urusan masa depan bangsa sekaligus menyangkut masa depan peradaban. Terbayang jika puluhan juta kaum milenial hari ini justru asyik berkutat dalam pusaran industri game, termasuk game amoral, baik sebagai produser maupun end-user, maka dampak buruknya tentu akan dituai pada beberapa tahun ke depan.

Sebagai pemegang amanah mengatur urusan umat, penguasa semestinya menerapkan aturan dan mengeluarkan kebijakan yang justru akan melindungi umat dari kerusakan. Penguasa seperti ini, tentu tak akan berpikir pendek soal keuntungan. Karena jelas biaya sosial yang akan timbul jauh lebih besar dibanding profit ekonomi yang akan diraih karena berdampak dalam jangka panjang.

Namun paradigma sekuler nampaknya sudah mendarah daging di tubuh rezim dan sebagian masyarakat hari ini. Paradigma inilah yang melahirkan banyak paham rusak dan destruktif seperti paham kapitalisme, demokrasi, kebebasan, individualisme, dan lain-lain. Mereka pun tak mengenal halal haram. Yang mereka jadikan tolok ukur bagi perbuatan hanyalah asas manfaat. Dan adapun materi bagi mereka adalah segalanya.

Berbeda halnya dengan penguasa dalam sistem Islam. Dalam Islam penguasa harus berperan sebagai pengurus umat sekaligus sebagai pelindung. Dan jaminan terealisasinya tupoksi ini hanya ada dalam penerapan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah.

Yang harus dipahami, Islam sendiri tentu tak anti teknologi. Bahkan sejarah justru mencatat, umat islamlah pelopor bagi perkembangan teknologi, sekaligus menjadi pemimpin bagi peradaban di dunia sepanjang belasan abad.

Hanya saja, dalam Islam teknologi berkembang sejalan dengan pelaksanaan hukum-hukum syara, mulai dari ibadah dan muamalah, hingga dakwah dan jihad. Dengan demikian, teknologi berkembang didasari iman dan tunduk pada kepentingan agama. Wajar jika yang berkembang adalah teknologi yang positif dan sejalan dengan fitrah kebaikan. Bukan seperti sekarang. Teknologi mengabdi pada uang dan tak sedikit yang berbuah petaka bagi kemanusiaan.

Baca juga:  Dalam Khilafah, Media Berfungsi Menjaga Umat, Bukan Menjaga Rezim Khianat

Akan halnya dengan game online, maka Islam juga tak anti dengan permainan, sepanjang permainan itu positif dan mencerdaskan. Sehingga industri game dimungkinkan ada, namun kontennya harus ditujukan untuk kebaikan dan mendukung proses pendidikan, bukan sebagai alat meraup keuntungan material.

Semua rambu-rambu syara ini akan sangat diperhatikan oleh penguasa dalam Islam. Karena mereka sadar bahwa kesalahan dalam menerapkan kebijakan akan berakibat fatal, dan merekalah yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya, penerapan Islam kaffah termasuk sistem sanksinya, akan menjadi penjaga dan pencegah yang efektif bagi munculnya produk-produk game yang merusak, serta bagi melencengnya pemanfaatan teknologi yang mengarah pada kesia-siaan dan kelalaian.

Oleh karenanya pula, urgen bagi kita untuk terus menyampaikan muhassabah kepada penguasa, termasuk menyadarkan umat atas bahaya gagasan pengembangan industri games maupun gagasan memasukannya dalam kurikulum pendidikan, meskipun dengan dalih merespon era Revolusi industri 4.0 dan demi menambah pendapatan negara. Karena yang sedang dikorbankan adalah generasi masa depan umat yang semestinya dijaga. Dan juga karena problem kekurangan pendapatan negara yang dialami sekarang justru akan selesai dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, dimana sumber-sumber daya milik umat yang jumlahnya berlimpah ruah dan kini dikuasi asing akan dikelola berdasarkan syariat untuk menembah pendapatan negara.

Di luar itu, umat harus tahu bahwa dibalik propaganda Revolusi industri 4.0 yang digembar-gemborkan negara-negara kapitalis ini ada bahaya mengintai. Yakni makin menguatnya cengkraman hegemoni kapitalisme atas seluruh peri hidup umat Islam melalui apa yang mereka sebut dengan era digitalisasi (termasuk pengumpulan data pribadi di bank data yang terpusat), globalisasi arah politik atau pun liberalisasi ekonomi. Ini mengingat hari ini tak dipungkiri bahwa pemegang kuasa atas semua sumberdaya dan teknologi mutakhir ada pada mereka. Dan lapak persaingan pun dikuasai oleh mereka.

Wallaahu a’lam bish shawwab.[]SNA

Bagaimana menurut Anda?