; Khilafah dalam Kampanye Pemilu 2019 - Muslimah News

Khilafah dalam Kampanye Pemilu 2019

Diperlukan literasi Khilafah yang lebih luas dan sungguh-sungguh. Pada saat dunia semakin interconnected, bersanding lebih penting daripada bersaing, maka konsep Khilafah ini makin relevan dipahami dan dikembangkan. Bagaimana kita bisa secara nyaring mengatakan Islam rahmatan lil’aalamiin tapi menolak Khilafah sebagai operasionalisasinya melintasi negara-negara bangsa yang batas-batasnya sudah tidak jelas lagi? Pada saat nasionalisme sempit bangkit mengancam kerjasama global, kita justru memerlukan Khilafah yang diilhami oleh ajaran Islam.


Oleh: Daniel Mohammad Rosyid

MuslimahNews, ANALISIS — Khilafah ternyata masih menjadi hantu di Pemilu 2019. Semua Partai Politik, termasuk PKS sekalipun, mencoba tampil “bebas-Khilafah”. Saya perlu acungkan jempol pada Luhut dan Hendro yang berhasil memaksa para kontestan untuk secara berjamaah “memusuhi Khilafah”. Ini agenda global war on muslims yang sangat berhasil di Indonesia. Catatan kecil saya ini untuk mempertahankan akal sehat saya sendiri dan sebagian khalayak yang masih waras.

Islam tidak pernah mengenal batas-batas wilayah seperti yang kemudian diusung oleh konsep nation states kira-kira 12 abad setelah Rasulullah wafat. Islam adalah sebuah arsitektur kelembagaan yang berkembang melintasi kawasan yang luas, sejak Andalusia hingga Papua pada 300 tahun pertama sejak Madinah al Munawarah ditubuhkan oleh Muhammad Rasulullah.

Khilafah adalah arsitektur kepemimpinan global. Bandingan Khilafah itu bukan negara, tapi paling tidak pengelompokan regional seperti Uni Eropa atau ASEAN, atau PBB di mana anggota-anggotanya memiliki kedaulatan hingga tingkat tertentu.

Regionalisasi ini penting karena banyak alasan, terutama mengurangi inefisiensi (dengan mata uang tunggal) dan memperluas pasar. Saat ini kita dalam sebuah Khilafah yang dipimpin oleh satu atau dua kelompok elite, katakan saja pemilik US Federal Reserve dan Partai Republik AS dengan Presiden Donald Trump sebagai Khalifah. Noam Chomski bahkan mengatakan bahwa Partai Republik AS adalah institusi yang paling berbahaya di planet ini, bukan ISIS, atau Al Qaeda pimpinan Osama bin Ladin. Apalagi HTI.

Kerajaan-kerajaan Nusantara, sebelum dan selama penjajahan Belanda seperti Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat adalah kawasan perdikan di bawah Khilafah Turki Usmani. Bahkan Raja-raja Jogya, termasuk P. Diponegoro juga menyandang gelar Khalifatullah. NKRI lahir setelah Khilafah Islam itu runtuh di tahun 1924. Bahkan harus dikatakan bahwa sejak NKRI diproklamasikan kemerdekaanya, ia justru jatuh dalam kolonialisme dan imperialisme baru (nekolim) seperti yang dikhawatirkan Bung Karno.

Jadi, kekeliruan arah pembangunan ekonomi kita, seperti yang dikatakan Prabowo dalam debat Pilpres terakhir Sabtu malam lalu, sudah terjadi sejak proklamasi. Jadi prinsip-prinsip ekonomi Pancasila belum pernah berhasil diwujudkan sampai hari ini karena kekhilafahan nekolimik tersebut.

Sekalipun kurikulum Khilafah sampai hari ini masih diajarkan dalam mata pelajaran Agama Islam di tingkat SMA/K, banyak tokoh ummat dan ‘ulama (alumni Timur Tengah) secara sengaja justru menyembunyikan konsep Khilafah dalam kajian-kajian Islam. Ini tidak saja keliru tapi juga menyesatkan. Jika hoax adalah berita dengan nilai informasi negatif, maka menyembunyikan kebenaran adalah hoax yang paling berbahaya.

Untuk itu diperlukan literasi Khilafah yang lebih luas dan sungguh-sungguh. Pada saat dunia semakin interconnected, bersanding lebih penting daripada bersaing, maka konsep Khilafah ini makin relevan dipahami dan dikembangkan. Bagaimana kita bisa secara nyaring mengatakan Islam rahmatan lil’aalamiin tapi menolak Khilafah sebagai operasionalisasinya melintasi negara-negara bangsa yang batas-batasnya sudah tidak jelas lagi? Pada saat nasionalisme sempit bangkit mengancam kerjasama global, kita justru memerlukan Khilafah yang diilhami oleh ajaran Islam.[]

Ambarawa Express, 14/4/2019

Bagaimana menurut Anda?