Indonesia dalam Cengkeraman Penjajah, Kaum Intelektual harus Bangkit!

Cina dengan investasi infrastrukturnya, sejalan dengan program OBORnya (One Belt One Road) di dunia internasional, berhasil menjebak Indonesia masuk dalam skema utang besar yang tak mungkin bisa dilunasinya. Ancaman menjadi Negara Gagal (Failed State) akibat tak bisa melunasi utang sudah di depan mata. Fakta di belahan dunia lain telah membuktikan demikian. Zimbabwe misalnya, bahkan mata uang yang beredar di sana sudah berubah menjadi Yuan (mata uang Cina).

MuslimahNews, FEATURE — Akhir Maret 2019, puluhan intelektual Muslimah dari beberapa kampus di Jawa Timur, berkumpul membicarakan suatu isu strategis berkaitan dengan penjajahan di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur.

Mereka saling menyampaikan hasil pembacaannya berkenaan dengan kondisi yang terjadi secara real di Jawa Timur, namun dengan lanskap bacaan yang di-breakdown dari fakta kekinian konstelasi internasional juga realita lapangan di level nasional.

Kesadaran yang sama, bahwa meski dunia Islam keseluruhannya telah memproklamirkan kemerdekaannya, namun fakta bahwa penjajahan itu masih ada sangatlah sulit untuk disangkal. Hal itulah yang membuat mereka duduk bersama dan membincang masa depan bangsa.

Aroma penjajahan begitu menyengat. Nyata, cengkeraman itu makin menggurita di berbagai bidang. Sementara beberapa sisi kehidupan lain yang sepertinya belum dalam cengkeraman, ternyata sedang berjalan dalam perangkap yang sudah mereka (penjajah) siapkan. Pun demikian dengan negeri ini.

Pembacaan para intelektual yang hadir dalam focus grup discussion itu diawali dengan paparan salah seorang intelektual Muslim dengan basis keilmuan agama Islam yang menyampaikan bahwa penjajahan negeri-negeri Muslim memang mengalami perubahan bentuk dari masa ke masa. Dari penjajahan gaya lama didasari semangat gold, gospel and glory yang membawa mereka para penjajah untuk menemukan wilayah-wilayah strategis yang mereka butuhkan, lalu berubah menjadi neo kolonialisme yang telah menemukan jalannya untuk ‘melegalkan’ penjajahan yang mereka lakukan melalui rekayasa kepemimpinan dan kebijakan, hingga kolonialisme terbaru yang berkelindan dan bersembunyi di balik narasi-narasi atau jargon-jargon kebangkitan dan revolusi industri.

Namun metode paling mendasar yang senantiasa dipakai penjajah untuk membuka peluang dan menancapkan jajahannya adalah melakukan sekularisasi dan berikutnya demokratisasi dunia Islam. Semakin jauh umat dari Islam politik (hanya mengambil Islam sebagai ajaran ritual keakhiratan, dan menolak mengambil islam untuk mengatur kehidupan dunia), maka jalan mulus penjajahan pun terbuka bagi mereka. Sementara demokratisasi yang mereka aruskan ke dunia Islam, merupakan alat penjajahan yang sangat efektif untuk semakin mengokohkan dominasi mereka atas suatu negeri.

Dengan demokrasi, maka Undang-undang suatu negara beserta dengan kebijakannya bisa disetir dan dimainkan. Bahkan, atas nama demokratisasi, siapa pemimpin dan pejabat terpilih pada sebuah negeri bisa mereka intervensi. Akibatnya, penerapan Undang-undang dan kebijakan suatu negara akan sesuai dengan kepentingan negara-negara besar yang menguasainya. Misal, Cina dengan investasi infrastrukturnya, sejalan dengan program OBORnya (One Belt One Road) di dunia internasional, berhasil menjebak Indonesia masuk dalam skema utang besar yang tak mungkin bisa dilunasinya. Ancaman menjadi Negara Gagal (Failed State) akibat tak bisa melunasi hutang sudah di depan mata. Fakta di belahan dunia lain telah membuktikan demikian. Zimbabwe misalnya, bahkan mata uang yang beredar di sana sudah berubah menjadi Yuan (mata uang Cina).

Salah satu intelektual yang berkompeten dalam masalah IT memaparkan bahwa era Revolusi Industri 4.0 saat ini telah hadir, ditandai dengan tiga teknologi kunci: Internet of things (IoT), Big Data, dan Artificial Intelegence (AI). IoT menghubungkan semakin banyak elektronik di kehidupan kita. Sementara Big Data mengumpulkan informasi dari berbagai perangkat IoT dan menggabungkannya dengan informasi dari media sosial maupun internet. Komputer Big Data ini bisa tersebar di mana-mana dalam jaringan computer awan (Cloud). Ketika data sudah begitu besar, tak mungkin lagi menganalisisnya secara manual. Maka kini makin banyak dikembangkan piranti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).

Data-data yang terkumpul dalam Big Data, sangat berpotensi digunakan oleh siapa saja, untuk kepentingan apa saja. Baik oleh swasta maupun negara. Untuk kepentingan memandirikan negeri ataupun menguasai negara lain. Jelas, bahwa digitalisasi dalam era Revolusi Industri 4.0 ini sejatinya justru menjadi jalan tol penjajahan negara-negara besar terhadap negara-negara berkembang ketika penguasa dan pengendali big data tersebut adalah mereka para penjajah.

Fakta menarik dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan dipaparkan oleh salah seorang dosen pakar pertanian yang mengungkapkan bahwa memang Jawa Timur mengalami surplus di beberapa hasil bumi. Hanya saja dalam beberapa produk, masih mengandalkan impor, bahkan semakin tahun ternyata semakin naik. Gandum misalnya, kuantitas impor gandum terus mengalami peningkatan. Kondisi ini juga didukung dengan fasilitas kran impor dan pembuatan tepung terigu maupun gandum yang bahan bakunya masih impor. Pemerintah belum serius memberikan kontribusi dan inovasi untuk menghasilkan tepung yang bersumber dari produk lokal.

Tak hanya itu, bahkan ada sentra keripik tempe di Malang, yang bahan bakunya juga masih bergantung dari impor, padahal Jawa Timur berpotensi menghasilkan bahan baku tersebut. Namun karena kebijakan, akhirnya petani sulit meningkatkan produktivitas pertaniannya karena derasnya impor dan penguasaan korporasi tepung yang sudah berskala besar.

Sebenarnya kondisi ekonomi yang kita hadapi tidak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi internasional terutama di barat yang sedang krisis. Maka menjadikan Asia sebagai bumper perekonomian mereka adalah keniscayaan. Indonesia adalah satu Negara strategis yang harus mereka kuasai. Hal ini sebagaimana ditegaskan para pakar dan ekonom yang hadir, bahwa Indonesia memiliki potensi jumlah penduduk yang besar dan ini berarti bahwa Indonesia sangat mungkin untuk disasar sebagai penyedia tenaga kerja murah sekaligus pangsa pasar yang strategis.

Selain itu, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia juga sangat menggiurkan bagi investasi asing untuk menguasainya. Maka bisa kita lihat betapa tahap demi tahap, Indonesia mulai masuk dalam perangkap penjajahan yang mereka siapkan. Dengan narasi perdagangan bebas, bahkan penjajah bisa masuk dan menguasai sektor-sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, mengkapitalisasinya demi keuntungan segelintir pemilik modal, tidak hanya pada komoditas barang, namun juga merambah bidang-bidang jasa yang sebenarnya merupakan kebutuhan mendasar warga Negara (seperti pendidikan dan kesehatan).

Keberadaan SDM yang melimpah pun tak luput dari bidikan penjajah. Kerakusan kapitalisme telah membawa mereka tidak hanya membidik para bapak untuk berkontribusi secara ekonomi, namun perempuan dan juga para pemudanya. Atas nama pemberdayaan ekonomi, potensi para ibu dan para pemuda muslim teralihkan secara massif untuk mengais remah-remah (UKK-UKM) yang sengaja dibiarkan penjajah untuk mereka perebutkan, sementara kekayaan besar negeri ini bisa dengan leluasa mereka ambil tanpa khawatir suara ‘berisik’ dari penduduk local yang sudah mereka sibukkan dengan permainan ekonomi skala kecil.

Lebih dari itu, potensi perempuan dan pemuda yang jauh lebih penting alhasil pun terabaikan karena arus ini. Perempuan yang produktif secara ekonomi mereka beri gelar pahlawan ekonomi. Sebaliknya, perempuan yang di rumah, menjadi ibu rumah tangga, pengurus dan pendidik anak-anaknya namun tidak menghasilkan uang, disebut dengan beban pembangunan. Narasi dan arus pemberdayaan ekonomi ini akhirnya menjadikan perempuan dan juga pemuda hanya sebatas pion-pion penjajah dalam meruntuhkan suatu bangsa. Seorang ibu yang awalnya menjadi tiang negara dan ibu generasi, akhirnya sibuk dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Generasi yang sebenarnya ditunggu untuk bisa berkontribusi dalam capaian yang lebih tinggi skala bangsa, membebaskan negeri ini dari penjajahan dan membangkitkannya, akhirnya hanya mengejar materi dan terjebak dalam buaian kapitalisasi. Alhasil, negeri ini tetap dalam penjajahan.

Dari semua kondisi yang telah dijabarkan, tentu Intelektual ditunggu kontribusinya untuk memberikan solusi atas apa yang melanda negeri. Namun realitanya, banyak intelektual terjebak dengan ukuran-ukuran semu sebuah kesuksesan. Defaultnya IPTEK dikembangkan untuk memberikan solusi dalam permasalahan kehidupan. Namun saat ini, saat kita akhirnya berhasil digiring dan mengadopsi Knowledge based economy, yang menjadikan IPTEK dikembangkan dalam rangka perkembangan ekonomi, maka Korporasi mendapatkan kesempatan melakukan intervensi. Hasil akhir yang lebih berorientasi pada produk INOVASI membawa hilirisasi penelitian adalah dalam rangka menghasilkan produk yang bisa diproduksi dalam industri. Berikutnya intervensi kurikulum pun tak bisa dihindari. Sistem pendidikan yang hanya berorientasi mencetak tenaga kerja terampil namun murah untuk industry mereka, sekalipun bukan yang dibutuhkan masyarakat, menggiring transformasi pendidikan menengah kepada bentuk-bentuk vokasi.

Sementara di dunia pendidikan tinggi, setelah Negara dikebiri hanya menjadi penengah antara kampus dan industry, telah membuat dosen, peneliti dan para intelektual juga kampus/pendidikan tinggi saat ini, secara umum telah masuk dalam jebakan penjajah dengan menjual narasi WCU. Hal ini berakibat lebih lanjut pada semakin terpusatnya aktivitas dosen pada upaya mengejar yang demikian. Upaya mengejar publikasi pada jurnal berputasi internasional, semakin memusatkan aktivitas dosen dalam mengejar poin dan koin, hingga melupakan posisi strategis intelektual sebagai pionir perubahan. Di sisi lain, bahaya besar mengintai di balik publikasi pada jurnal bereputasi yang dipaksakan ini. Siapa pemegang Big Data yang para intelektual kita menjadi kotributornya?

Alhasil, disadari bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang fundamental dan saling berkelindan. Kerusakan yang terjadi saat ini tidak lepas dari kerusakan yang dilahirkan ideologi kapitalisme yang menghegemoni negeri ini.

Menguraikannya akan mengantarkan kita pada simpulan bahwa tak hanya sekedar butuh pemimpin yang amanah dan cakap, namun juga butuh sebuah sistem yang kokoh dan integral untuk mewujudkan negara mandiri dan berdaulat. Sistem itu adalah Sistem Islam. Secara normative, historis, dan empiris, Islam memiliki kesiapan mewujudkan peradaban gemilang pemimpin dunia. Tentu saja penerapan ideologi Islam tersebut secara sempurna dalam berbagai bidang kehidupan membutuhkan sistem politik/kenegaraan yang kompatibel dengannya. Itulah negara Khilafah. Dengannya Khilafah Islam menjadi Negara berdaulat, mandiri dan bahkan adi daya dunia.

Intelektual harus mengambil peran dalam memperjuangkan sistem negara Islam (Khilafah) ini. Intelektual harus bersuara lantang untuk meneriakkan yang batil itu batil, dan yang benar adalah benar. Khilafah adalah ajaran Islam, menyampaikan dan memperjuangkannya adalah sebuah aktivitas politik yang wajib diemban. Oleh karena itu seorang intelektual harus cerdas politik, bukan malah bersikap apolitis dan pragmatis. Wallaahu A’lam Bishshawwab.[]

%d blogger menyukai ini: