Hakteknas dan Kemandirian Bangsa

Teknologi adalah produk, sementara hal yang paling mendasar adalah kebangkitan berpikir suatu bangsa untuk menjadi negara besar. Kala teknologi hanya dibangkitkan dari iming-iming finansial dan motivasi kebanggaan nasional maka pada saat itulah sejatinya negara tersebut terjebak dengan kebangkitan yang semu. Seolah-olah sudah berhasil menjadi negara yang bangkit padahal hanya menjadi konsumen produk negara-negara penjajah.


Oleh: Permadina Kanah Arieska, S.Si., M.Si (Dosen Universitas NU Surabaya)

MuslimahNews, ANALISIS — 10 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) di Indonesia. Peringatan Hakteknas ini dimulai sejak tahun 1995, tepatnya ketika Prof. Dr.-Ing. Baharuddin Jusuf Habibie menjabat sebagai Menteri Riset & Teknologi Republik Indonesia. Kala itu, Habibie berada di puncak prestasinya karena keberhasilannya menerbangkan pesawat N250 Gatotkaca yang diproduksi oleh PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Faktanya, IPTN mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh beberapa hal. Visi Habibie yang menginginkan Indonesia memiliki teknologi untuk industri besar, ternyata berkebalikan dengan opini yang disampaikan oleh banyak ekonom kala itu. Para ekonom berpendapat bahwa prioritas teknologi yang urgen untuk segera direalisasikan adalah teknologi tepat guna, seperti teknologi yang dibutuhkan oleh industri kecil dan menengah (UKM), alat operasional untuk petani dan juga sektor rumah tangga. Pasalnya sebagian besar kebutuhan teknologi tepat guna itu masih impor. Tak hanya itu, pesawat N250 Gatotkaca yang berhasil diproduksi ternyata tidak diberikan sertifikat layak terbang oleh pemangku otoritas internasional, hingga bisa dipastikan pemasaran N250 menjadi macet. Inilah beberapa alasan, IPTN mengalami kebangkrutan dan akhirnya saat ini berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia (PTDI)[1]. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebangkitan teknologi senantiasa dipengaruhi oleh bidang lainnya, yaitu politik, ekonomi, legislasi, budaya masyarakat dan juga kulturnya hingga dominasi negara besar terhadap negara-negara berkembang.

Lantas, bagaimana Hakteknas pada saat ini? Jika pada Tahun 1995, Habibie memiliki visi menjadi negara besar melalui teknologi pengembangan pesawat terbang, kini kebangkitan teknologi diukur salah satunya dengan berapa banyak output publikasi yang dihasilkan oleh suatu negara. Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, pada sambutannya di Hakteknas ke-23 tahun 2018 menyampaikan bahwa Riset menjadi masalah utama untuk menghasilkan Inovasi. “Pada tahun 2015, Riset di Indonesia yang masuk dalam Publikasi Internasional hanya 5.400, sedangkan negara tetangga seperti Thailand mencapai 9.500, Singapore di angka 18.000 dan Malaysia di angka 28.000. Oleh karena itu kami melakukan upaya perbaikan kebijakan bersama dengan Menteri Keuangan sehingga keluar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 tahun 2016, dimana Riset berbasis kepada output publikasi. Sekarang pada saat ini, publikasi Malaysia di angka 17.211. Sementara Indonesia sudah sampai pada angka 16.528. Singapore di angka 12.593 dan Thailand di angka 9.595.”[2]

Baca juga:  Rezim Obral Janji, Jamin Mahasiswa Jadi Pengusaha. Masih Percaya?

Output publikasi di ranah internasional akhirnya menjadi salah satu indikator sebuah negara dikatakan memiliki kebangkitan teknologi. Indikator ini memberikan dampak yang signifikan terhadap arah perubahan riset di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Riset menciptakan kebijakan sistem pengukuran kinerja penelitian dan publikasi yang dinamakan skor Science and Technology Index (SINTA). Skor SINTA dihitung berdasarkan jumlah dokumen dan sitiran yang direkam oleh Google Scholar dan jurnal-jurnal internasional bereputasi. Dengan penilaian untuk jurnal internasional bereputasi, seperti Scopus misalnya, mendapatkan bobot yang lebih tinggi.

Kementerian Riset menggunakan skor SINTA untuk menyusun peringkat peneliti, Perguruan Tinggi, bahkan terbitan berkala ilmiah yang dikenal dengan pengukuran bibliometric seperti h-index (indeks produktivitas dan sitiran). Selain itu, Kementrian Riset juga membuat kebijakan pemberian reward dan insentif tersendiri untuk akademisi maupun peneliti jika jurnal yang dipublikasikan masuk pada jurnal internasional bereputasi.

Kebijakan inipun berpengaruh pada akademisi, peneliti dan juga Perguruan Tinggi untuk menggenjot capaian luaran publikasi, sampai-sampai fokus utama mereka adalah bagaimana agar H-index di Sinta naik. Tak heran jika kebijakan ini memberikan ruang yang luas terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Misal, pengelola terbitan berkala ilmiah ada yang mewajibkan penulisnya menyitir naskah yang sebelumnya sudah dipublikasikan di terbitan tersebut. Dosen ada juga yang menekan mahasiswa untuk mencantumkan namanya sebagai penulis artikel ilmiah atau menyitir tulisan-tulisan mereka, agar h-index meningkat[3].

Baca juga:  Harga-Harga Naik, Kado Pemerintah untuk Rakyatnya

Berkaca pada fakta ini, dalam jangka panjang, skor SINTA justru membuat perkembangan sains dan inovasi menjadi statis. Peneliti banyak yang terobsesi untuk mengejar promosi jabatan dan insentif sampai harus mengorbankan integritasnya sendiri, akibatnya kualitas penelitian cenderung di-nomor sekiankan. Perguruan Tinggi (PT) pun akhirnya melakukan segala cara untuk terlihat keren. PT akhirnya sibuk dan terlalu fokus pada pengukuran bibliometric yang merupakan aspek kulit saja, hingga akhirnya lupa dengan aspek yang lebih substansial semisal Integritas dan kemerdekaan akademik. Berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh German Science Foundation, yang telah melarang evaluasi kinerja peneliti berbasis bibliometric bahkan sudah sejak 2013.

Jelas, kebangkitan teknologi yang diukur dari sekedar output publikasi, bukanlah solusi mewujudkan kemandirian bangsa dalam bidang teknologi. Alih-alih mandiri, justru negara terjebak dalam rangking “juara semu” dan senantiasa menjadi pengekor negara-negara besar. Ukuran-ukuran bibliometric yang dipaksakan merupakan salah satu cara yang digunakan negara-negara besar untuk tetap mencengkeram teknologi di negara berkembang. Akibatnya, negara berkembang akan terus mengalami ketergantungan di bidang teknologi dan juga di ranah bidang lainnya. Kemandirian bangsa yang diharapkan, masih menjadi angan yang belum sepenuhnya terwujud.

Peningkatan kompetensi dan kuantitas teknolog saja, tidak menjamin bahwa kebangkitan teknologi suatu negara berhasil diterapkan. Perlu sinergi seluruh aspek kehidupan agar kebangkitan teknologi yang diinginkan bukan sekedar peningkatan produk teknologi semata. Visi sebuah negara untuk menjadi negara besar sangat berpengaruh terhadap action yang dilakukan untuk meningkatkan kebangkitan berpikir masyarakatnya yang akan menjadi pijakan kebangkitan kehidupan mereka secara menyeluruh.

Islam telah menggariskan bahwa visi besar seorang muslim adalah menjadi umat terbaik bagi umat manusia seluruhnya. Dan posisi itu hanya akan bisa mereka wujudkan selama mereka tegak atas keimanan kepada Allah, dan senantiasa menjadikan sistem hidup yang diturunkan-Nya kita aplikasikan dalam kehidupan dengan senantiasa melakukan amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110:

Baca juga:  Menumpuk Utang Luar Negeri: Menancapkan Hegemoni Asing

Kalian adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.

Dorongan keimanan dan visi besar inilah yang menghantarkan kaum Muslimin mampu melakukan berbagai inovasi tanpa henti bahkan melampaui apa yang bisa dipikirkan dan diwujudkan oleh umat dan negara lain di jamannya. Mereka berhasil membebaskan Konstantinopel, menaklukkan Andalusia di Eropa dan menyebar ke hampir seluruh kawasan Afrika.

Tak hanya itu, visi besar ini akhirnya membawa Islam dan kaum Muslimin mampu memimpin dunia selama kurang lebih 13 abad dengan kemajuan dan kecemerlangan yang tak bisa dibantah.

Mari kita simak apa yang dikatakan Will Durant seorang sejarawan barat, dalam buku yang dia tulis bersama Istrinya Ariel Durant, Story of Civilization, dia mengatakan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka.”[4] Alih teknologi dalam Islam berlangsung sejak Abad Pertama hingga Abad Kesepuluh Hijrah. Selama periode tertentu, sebagian besar alih teknologi itu justru berlangsung dari Islam ke Eropa dan bukan sebaliknya.

Teknologi adalah produk, sementara hal yang paling mendasar adalah kebangkitan berpikir suatu bangsa untuk menjadi negara besar. Kala teknologi hanya dibangkitkan dari iming-iming finansial dan motivasi kebanggaan nasional maka pada saat itulah sejatinya negara tersebut terjebak dengan kebangkitan yang semu. Seolah-olah sudah berhasil menjadi negara yang bangkit padahal hanya menjadi konsumen produk negara-negara penjajah. Mari wujudkan visi besar kaum Muslimin untuk menjadi umat terbaik dengan institusi penerap Islam terbaik, negara besar dan adidaya; Khilafah Islam, yang hi-tech dan menyejahterakan. Wallahu a’lam bis shawab.[]

1 http://www.fahmiamhar.com/2007/08/kebangkitan-teknologi.html
2 https://itjen.ristekdikti.go.id/index.php/2018/08/12/hari-kebangkitan-teknologi-nasional-ke-23-inovasi-bangun-bangsa/

3 http://theconversation.com/efek-kobra-dosen-indonesia-terobsesi-pada-indeks-scopus-dan-praktik-tercela-menuju-universitas-kelas-dunia-105808

4 https://mediaumat.news/bukti-bukti-kesejahteraan-di-era-khilafah/

Sumber gambar: Ristekdikti

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *