; Khilafah Ajaran Islam (Ajaran Allah & Rasul-Nya) - Muslimah News

Khilafah Ajaran Islam (Ajaran Allah & Rasul-Nya)

*(Tanggapan terhadap Tulisan Muhammad Azhar:  Antara Khalifah dan Khilafah)

Demokrasi  bukan lahir dari akidah Islam, tapi lahir dari akidah sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kekuasaan/kehidupan. Negara demokrasi tidak memberi ruang kepada agama untuk mengatur pemerintahan. Agama dijauhkan dari pembuatan undang-undang dan peraturan. Rakyat sebagai sumber kedaulatan. Karenanya rakyatlah yang berhak membuat Undang-undang, diwakili oleh anggota legislatif yang dipilih berdasarkan suara mayoritas. Tuhan tidak mempunyai hak untuk  membuat Undang-undang dan peraturan.


Oleh: Dr Rahma Qomariyah

MuslimahNews, FOKUS — Muhammad Azhar menyampaikan gagasannya dalam tulisan Antara Khalifah dan Khilafah yang intinya sebagai berikut: (1) Kalau diperhatikan secara normatif, Alquran maupun hadis sebenarnya tidak secara eksplisit mendorong umat untuk membangun imperium Khilafah. (2) Upaya penerapan Khilafah terasa sangat utopis-romantis-historis. Dunia Islam telah memiliki beberapa badan Islam internasional semacam OIC (the Organization of Islamic Conference)/OKI yang beranggotakan lebih dari 50-an negara Muslim, juga ada Rabithah Alam Islami, Liga Arab, dll. Namun sampai hari ini, upaya menyatukan 50-an negeri Muslim saja masih kedodoran, apalagi bila digabung dalam sistem Khilafah yang lebih unifikatif, akan terasa semakin utopis. (3) Kapitalisme memang buruk, tapi yang paling relevan dan realistis saat ini adalah bagaimana memoles realitas demokratisasi yang masih bernuansa liberal ke format yang lebih religious. (4) Secara historis, memang pernah muncul sejarah kekhalifahan dalam arena yang terbatas, namun  apakah konsep Khilafah tersebut masih mungkin diterapkan pada era sekarang? Bila konsep Khilafah terus dipaksakan, maka akan terjadi benturan ideologis-politis bahkan structural-birokratis antara umat Islam dengan penganut non-muslim bahkan muslim sekuler sendiri, dan bila itu terjadi akan berdampak mundurnya kembali kisah sukses umat Islam di masing-masing negara yang telah dibina dan diraih selama ini. (www.SuaraMuhamadiyah.id)

Tanggapan terhadap Tulisan antara Khalifah dan Khilafah

Pertama, Alquran dan Hadis secara Explicit Mewajibkan Penegakan Khilafah

Seluruh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah, khususnya imam empat mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali), sepakat, bahwa menegakkan Khilafah hukumnya wajib. Adapun dalil dalam Alquran dan Hadis adalah sebagai berikut:

Dalil Alquran : QS an-Nisa` (4) ayat 59; QS al-Maidah (5) ayat 48; dll (Lihat: Ad-Dumaji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 49). Firman Allah surat Albaqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً…

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh Aku akan menjadikan di muka bumi khalifah

Imam Qurthubi menafsirkan surat Albaqarah ayat 30 bahwa wajib atas kaum Muslim untuk mengangkat seorang imam atau Khalifah. Ia lalu menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat Khalifah) tersebut di kalangan umat dan para imam mazhab; kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli terhadap syariah, pen) dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” (Imam Qurthubi, Aljâmi’ li Ahkâm Alquran, 1/264).

Sabda Rasulullah Saw.:

منْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

“Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada Imam/Khalifah), maka ia mati jahiliah.” (HR Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, menurut Syaikh ad-Dumaiji, mengangkat seorang Imam (Khalifah) hukumnya wajib (Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 49).

Kedua,  Khilafah akan Segera Tegak Kembali

Secara historis Khilafah sudah tegak selama 13  abad dan memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu lebih dari 2/3 dunia. Barat berhasil menghancurkannya tahun 1924 dan memecah belah menjadi 50 negara lebih. Masa kepemimpinan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun (622 M – 632 M). Masa Khulafaur Rasyidin-29 tahun (632 M – 661 M) . Masa Khilafah Bani Umayyah sekitar 89 tahun. Masa Khilafah Bani Abbasiyah sekitar 549 tahun. (Imam As Suyuthi, Tarikh Khulafa’ (Sejarah Khulafaurrosyidin, Bani Umayah dan Bani Abbasiyah), Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005). Selanjutnya Khilafah Usmaniyah sampai  1924 M. Wilayah  mencapai 2/3 dunia, meliputi Sebagian Asia, Afrika dan Eropa. Dr. Ali Muhammad ash Shalabi, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2004.

Amerika yang dulu belum pernah menjadi negara adikuasa saja, kini bisa menjadi negara adikuasa. Terlebih sekadar menegakkan kembali  Khilafah yang sudah pernah menjadi negara adikuasa selama 13 abad dan meliputi 50 negara lebih dan wilayahnya sektar 2/3 dunia, akan sangat mungkin. Bahkan pasti, kalau kita merujuk kepada janji Allah dalam Alquran dan sabda Rasululullah.

Sepertinya saudara Azhar ini pura-pura tidak tahu kalau orang Barat pun memprediksi Khilafah akan segera tegak kembali tidak lama lagi.  Mengacu  prediksi dokumen bertajuk Mapping The Global Future oleh NIC, Khilafah tegak pada tahun 2020-an. Dan jauh sebelum NIC memprediksi, Rasulullah telah menyampaikan dalam hadits i bisyârah (kabar gembira).  Rasulullah Saw. bersabda:

ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

“Kemudian akan ada lagi Khilafah yang menempuh jejak Kenabian”. (HR Ahmad).

Di samping itu dalam Alquran Allah juga berjanji akan memberi kekhilafahan kepada kaum muslimin. Dalam Tafsir Alkasysyaf, imam Zamaksyari menafsirkan surat Annur ayat 55:

  • وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفر ، ويورّثهم الأرض ، ويجعلهم فيها خلفاء

Allah berjanji kepada mereka (kaum Muslimin) untuk memenangkan Islam atas kekufuran, dan mewariskan kepada mereka bumi, dan mereka para Khalifah di bumi. (Tafsir Alkasysyaf IV/ 421)

Imam Al Qaththan menafsirkan ليستخلفنهم  pada surat Annur ayat 55

  • يستخلفنهم : يجعلهم خلفاء في الحكم على هذه الارض

Akan menjadikan mereka (kaum muslimin) para Khalifah/ kepala Negara  dalam pemerintahan di bumi. (Tafsir  Al Qaththan III/4).

Selanjutnya menanggapi pernyataan Azhar bahwa  OKI yang beranggotakan lebih dari 50-an negara Muslim, namun sampai hari ini, upaya menyatukan 50-an negeri Muslim saja masih kedodoran, apalagi bila digabung dalam sistem Khilafah yang lebih unifikatif, akan terasa semakin utopis.

OKI tidak bisa menyatukan negeri-negeri Muslim adalah hal yang wajar karena OKI tidak mempunyai perangkat untuk menyatukan. Perhatikan negeri-negeri Muslim hanya memakai akidah Islam dalam urusan akhirat, sementara urusan dunia, mereka urus dengan peraturan buatan manusia. Pemikiran yang disebarkan di masyarakat baik melalui pedidikan atau yang lain juga bukan pemikiran Islam. Lalu dari mana bisa menyatukan negeri-negeri Muslim? Berbeda dengan Khilafah akan mampu menyatukan negeri-negeri Muslim, karena disatukan oleh akidah Islam baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Di samping itu juga disatukan oleh  pemikiran Islam, peraturan Islam  dan perasaan Islam.

Dengan demikian suatu negeri tidak akan bergabung dengan Khilafah, kecuali sebelumnya didahului dengan dakwah, sehingga mereka menyadari: (1) Kewajiban penegakan Khilafah- bergabung dengan Khilafah. (2) Meyakini kewajiban dan menerapkan akidah Islam baik dalam urusan dunia maupun akhirat. (3) Meyakini hanya pemikiran Islam yang boleh diadopsi, dan menyadari penerapan seluruh peraturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan (Islam kaffah) sebagai solusi. Dari sini nanti akan muncul perasaan yang sama, yaitu: suka, duka, marah dan benci karena akidah Islam.

Ketiga, Kapitalisme dan Demokrasi Sumber Keburukan

Perlu dipahami bahwa demokrasi tidak ada kaitannya dengan Islam. Demokrasi  bukan lahir dari akidah Islam, tapi lahir dari akidah sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kekuasaan/kehidupan. Negara demokrasi tidak memberi ruang kepada agama untuk mengatur pemerintahan. Agama dijauhkan dari pembuatan undang-undang dan peraturan. Rakyat sebagai sumber kedaulatan. Karenanya rakyatlah yang berhak membuat Undang-undang, diwakili oleh anggota legislatif yang dipilih berdasarkan suara mayoritas. Tuhan tidak mempunyai hak untuk  membuat Undang-undang dan peraturan.

Ini yang tidak dipahami oleh sebagian kaum Muslimin, sehingga masih tetap berharap kepada demokrasi. Bahkan karena demokrasi itu memang buruk, maka mereka berupaya mengubah wajah buruk demokrasi dengan mengombinasikan Islam dan demokrasi atau demokrasi religious. Mereka silau dengan pemerintahan demokrasi berkaitan dengan musyawarah, dan  memberikan rakyat mempunyai hak pilih dalam kepemimpinan, baik menjadi kepala negara, kepala daerah maupun anggota legislatif. Dari sini seakan-akan demokrasi itu memihak kepada rakyat, padahal fakta menunjukkan dari lahirnya demokrasi sampai hari ini bahwa yang berkuasa adalah pemilik modal. (Zaim Zaidi, Ilusi Demokrasi)

Sebenarnya Islam telah terlebih dahulu memberikan hak pilih dalam kepemimpinan, baik menjadi kepala negara maupun anggota majelis wilayah. Dalam kitab Tarikh Khulafa’, Imam As Suyuthi menyebutkan: Pemilihan pemimpin sudah diterapkan sejak zaman Khulafaur Rasyidin, ratusan tahun sebelum lahirnya demokrasi, kaum muslimin sudah mempunyai hak pilih. Sebagaimana Sabda Rasulullah: Dari Hudzaifah berkata: Para sahabat bertanya, ”Wahai Rasulullah, tidaklah engkau menunjuk pengganti yang memimpin kami sepeninggalmu nanti?” Rasulullah bersabda: ”Sesungguhnya jika aku menunjuk penggantiku, aku khawatir kalian akan menentang penggantiku itu dan Allah akan menurunkan azab atas kalian -HR al Hakim. (Imam As Suyuthi Tarikh Khulafa’)

Mengenai musyawarah, pengambilan pendapat di dalam Islam berbeda dengan sistem demokrasi. Dalam kitab Syakhsyiyah Islamiyah Juz I, Syekh Taqiyuddin an Nabhani menjelaskan  mengenai cara pengambilan pendapat dalam Islam adalah sebagai berikut: Jika pada masalah yang hukumnya mubah, maka boleh dengan suara terbanyak. Untuk masalah penetapan hukum, peraturan dan Undang-undang, maka diserahkan kepada Alquran dan Hadis. Adapun jika menyangkut keahlian tertentu, maka diserahkan kepada ahlinya. (Syekh Taqiyuddin an Nabhani, Syakhsyiyah Islamiyah Juz I).

Keempat,  Khilafah akan Memajukan dan Mensejahterakan  baik Muslim maupun Non Muslim.

Telah terbukti  solusi yang selama ini diberikan, yaitu solusi dari kapitalisme dan sosialisme telah  gagal, tidak mampu menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah lain. Alloh menjamin penerapan aturan Allah yang mampu menyelesaikan masalah secara tuntas Penerapan hukum-hukum Islam secara keseluruhan/ kaffah akan menuntaskan masalah dan membawa berkah, mensejahterakan dunia dan akhirat. Firman Allah surat al Anbiya’ ayat 107 :

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)} [الأنبياء: 107]

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Firman Allah surat al Israa’ ayat 82 yang artinya:“Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar(solusi) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Syekh Taqiyuddin menjelaskan   dua ayat tersebut: Maka adanya rasul adalah rahmat, adanya Alquran adalah obat dan rahmat, Semuanya itu menunjukkan bahwa sesungguhnya  syari’ah mendatangkan rahmat (maslahah). (Taqiyuddin An Nabhani, Syakhshiyah Islamiyah Juz III, Beirut, Libanon, Darul Ummah, 2005, hlm.365).

Penerapan hukum Allah dalam bingkai Khilafah telah terbukti menyejahterakan selama berabad-abad. Masihkah ada yang lancang mengatakan Khilafah-penerapan hukum-hukum Allah itu sudah tidak relevan? Renungkan Firman Allah surat AlMaidah ayat 50:

أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠

 “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin”.

Selanjutnya Azhar mengatakan, bila konsep Khilafah terus dipaksakan, maka akan terjadi benturan ideologis-politis bahkan struktural-birokratis antara umat Islam dengan penganut non muslim. Ini merupakan asumsi dan provokasi, karena sudah terbukti pada saat Islam diterapkan, sangat toleran dan menyejahterakan non muslim. Karenanya  tidak heran jika banyak orang-orang non muslim membantu Khilafah saat memfutuhat/ membebaskan negeri mereka. Padahal wilayah di bawah kepemimpinan Romawi yang sama-sama beragama Nasrani.

Islam agama yang sempurna, bijaksana dan santun. Dalam Pemerintahan Islam, warga negara yang non muslim tidak dipaksa masuk Islam. Firman  Allah yang artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). (TQS. al-Baqarah [2]: 256)

Semua warga negara dalam Pemerintahan Islam/Khilafah yang non-Muslim disebut sebagai dzimmi. Sebagaimana warga Negara muslim, warga Negara non muslim juga mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Negara Khilafah harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan dan harta bendanya.Rasulullah bersabda: “Barangsiapa membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang haq, maka ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekali pun”. (HR. Ahmad)

Syekh Taqiyyudin An-Nabhani dalam kitab Nidzam Islam, menyebutkan tentang  Peraturan yang berkaitan dengan warga Negara  non muslim,  diantaranya: a) Khilafah akan menerapkan seluruh hukum Islam. b) Semua warga negara baik muslim, maupun non muslim mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan Syariah Islam, c) Negara tidak boleh melakukan diskriminasi kepada warga negaranya baik Muslim, maupun non muslim dalam masalah hukum, peradilan, dan urusan rakyat yang lain. d) Negara menerapkan Syariah Islam atas seluruh warga Negara baik Muslim maupun non muslim sebagai berikut: Memberlakukan seluruh hukum Islam kepada warga negara Muslim tanpa kecuali; Non muslim dibolehkan tetap memeluk agama mereka dan beribadah berdasarkan keyakinannya; Memberlakukan non muslim dalam urusan makan dan pakaian sesuai agama mereka dan tetap dalam koridor hukum Syariah Islam; Urusan pernikahan dan perceraian antar non muslim diperlakukan menurut aturan agama mereka; Dalam bidang publik seperti mu’amalah, uqubat (sanksi), sistem pemerintahan, sistem perekonomian, dan sebagainya, negara menerapkan syariat Islam kepada seluruh warga Negara baik Muslim maupun non muslim. (Syekh Taqiyyudin An-Nabhani , Nidzam Islam)

Khilafah akan memberlakukan Politik ekonomi dengan menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Pemerintah menyediakan pendidikan yang berkwalitas dan gratis; Layanan kesehatan berkwalitas dan gratis; Keamanan gratis; Birokrasi, jalan, pasar dan beberapa fasilitas umum yang lain berkualitas dan gratis. Sedangkan sandang, pangan dan papan (Perumahan) murah. Pelaksanaan politik ekonomi ini akan menyejahterahkan semua rakyatnya tanpa diskriminasi baik Muslim maupun non muslim.(Abdurrahman al Maliki, Politik Ekonomi Islam).

Baitul Mal Khilafah akan mengumpulkan zakat dari warga negara yang Muslim, Negara tidak memungut pajak kecuali keadaan kas negara dalam keadaan  kritis, dan pajak hanya dipungut dari kaum Muslimin yang kaya saja. Adapun  untuk warga negara non muslim hanya dipungut jizyah bagi laki-laki, sudah baligh dan mampu membayar jizyah. Sedangkan bagi warga negara non muslim yang miskin, tidak wajib membayar jizyah, bahkan disantuni. (Sistem Keuangan dalam Negara Khilafah, Abdul Qadim Zallum, hlm 65)

Selanjutnya dalam bidang hukum, bandingkan dengan keadaan sekarang (pemerintahan demokrasi) , pelaksanaan hukum pada umumnya tumpul keatas dan tajam ke bawah, hukum diperjual belikan, siapa yang bisa membayar mahal, dialah yang menang. Berbeda saat hukum Islam diterapkan, pemerintahan Islam memperlakukan semua rakyat dengan  adil baik muslim maupun non muslim, baik rakyat jelata maupun pejabat negara. Bahkan tidak pernah mendengar kisah penerapan hukum yang lebih adil dari pada hukum Islam.

Kisah Ali ibn Abu Thalib (saat itu sebagai Khalifah / kepala negara) bersengketa dengan seorang Yahudi. Orang yahudi mengadukan Khalifah Ali kepada Qadhi/ Hakim bahwa sang Khalifah telah mencuri baju besinya, dan orang Yahudi mendatangkan bukti asli tapi palsu. Sementara Khalifah Ali tidak bisa mendatangkan bukti. Karenanya hakim memenangkan orang Yahudi dan menjatuhkan hukuman kepada Khalifah Ali. Mendengar vonis hakim tersebut, langsung orang Yahudi masuk Islam. Akal dan hatinya tersentuh-tidak kuasa menyaksikan keagungan hukum Islam.

T.W. Arnold, dalam bukunya The Preaching of Islam, menyebutkan tentang perlakuan yang baik-toleran diterima oleh non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Dia menyatakan, “Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan pada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen”.Selanjutnya Arnold  menjelaskan; “Perlakuan pada warga Kristen oleh pemerintahan Ottoman -selama kurang lebih dua abad setelah penaklukkan Yunani- telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. (T.W. Arnold,  The Preaching of Islam).[]

Bagaimana menurut Anda?