Dikte Asing via Legalisasi Layanan Aborsi Aman

Istilah ‘safe abortion’ menjadi kata kunci untuk mewujudkan derajat kesehatan perempuan yang optimal. Namun sesungguhnya ini adalah rekayasa Barat untuk mewujudkan hak reproduksi dan seksual perempuan sesuai dengan target dari ICPD dengan SRHR beserta seluruh produk turunannya.


Oleh: dr. Arum Harjanti

MuslimahNews, FOKUS — Pro kontra terkait dengan penyediaan layanan aborsi aman kembali mengemuka setelah Kemenkes mulai menyiapkan rumah sakit pendidikan untuk melakukan layanan aborsi yang aman. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Kirana Pritasari mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan layanan aborsi aman yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Aborsi sebenarnya dilarang oleh UU No.36/2009 tentang Kesehatan. Namun, larangan aborsi dikecualikan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma bagi korban. Peraturan Pemerintah No./2014 tentang Kesehatan Reproduksi juga mengatur tentang usia kehamilan yang diperbolehkan melakukan aborsi. Penyelenggaraan pelayanan aborsi ini diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Saat ini pohak Kemenkes sedang mempersiapkan tim fasilitator dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Nantinya Layanan akan diberikan oleh tim terpadu termasuk layanan konseling oleh psikolog dan psikiater yang berkoordinasi dengan kepolisian untuk kasus perkosaan. Adapun Tenaga kesehatan yang boleh melakukan aborsi aman harus terlatih dan tersertifikasi.

Rencana Kemenkes tersebut seolah menjawab pertanyaan berbagai pihak yang menuntut tersedianya layanan aborsi aman. Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Herna Lestari, misalnya, menyayangkan hingga saat ini negara belum mengimplementasikan layanan aborsi legal dan aman bagi kehamilan akibat perkosaan, padahal sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sejak masa SBY. Bendahara YKP Zumrotin K Soesilo bahkan mengatakan bahwa negara belum hadir untuk melindungi perempuan Indonesia dari praktik aborsi yang tidak aman.

Kebutuhan akan layanan aborsi aman ini diklaim bakal menyelamatkan nyawa perempuan, karena aborsi yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan dan nyawa. Klaim ini diperkuat data, aborsi tidak aman menyumbang tingginya kematian ibu. Kasus itu menjadi salah satu persoalan Indonesia untuk mencapai SDGs pada tahun 2030.

Realitas Aborsi Tidak Aman

Aborsi tidak aman menjadi persoalan dunia dari waktu ke waktu termasuk Indonesia. Bulan September 2017, The Lancet, sebuah jurnal kesehatan internasional, mempublikasikan hasil studi kolaborasi antara WHO dan Guttmacher Institut. Studi tersebut menemukan bahwa antara tahun 2010 hingga 2014, terjadi 25 juta aborsi yang tidak aman per tahun atau 45% dari semua aborsi di seluruh dunia. Mayoritas aborsi yang tidak aman, atau 97%, terjadi di negara-negara berkembang di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Aborsi yang tidak aman telah mengakibatkan kematian sekitar 47.000 perempuan dan lima juta lainnya dirawat di rumah sakit karena komplikasi.

Di Indonesia, setiap tahun terjadi 2,3 juta aborsi. Yang mengerikan, 30 persen di antaranya dilakukan oleh para remaja. Menurut data SDKI 2008, kematian ibu akibat aborsi mencapai 30 persen, sedangkan rata-rata nasional angka kematian ibu melahirkan (AKI) mencapai 228 per 100 ribu kelahiran hidup.
Sementara itu, laporan Australian Consortium For In Country Indonesian Studies 2013 yang diawali dengan penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia, menunjukan terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup. Jauh sebelumnya, pada tahun 2000, Guttsmecher Institute menyitir hasil survei Utomo B dan kawan-kawan memperkirakan dua juta aborsi yang terjadi di Indonesia. Estimasi aborsi berdasarkan penelitian ini adalah angka tahunan aborsi sebesar 37 aborsi untuk setiap 1,000 perempuan usia reproduksi (15-49 tahun).

Aborsi yang tidak aman, bertanggung jawab terhadap 11 persen kematian ibu di Indonesia (rata-rata dunia 13 persen). Kematian ini sebenarnya dapat dicegah jika perempuan mempunyai akses terhadap informasi dan pelayanan kontrasepsi serta perawatan terhadap komplikasi aborsi. Bahkan menurut Chatarina Wahyurini, Direktur Eksekutif PKBI, sekitar 11-30 persen kematian ibu karena aborsi yang tidak aman, dan menuding salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia yaitu perdarahan bisa jadi adalah karena aborsi yang tidak aman.

Berdasarkan angka-angka yang ada, jelaslah, bahwa aborsi tidak aman masih menjadi masalah serius di dunia ini. Dan tentu saja menjadi tantangan berat bagi tercapainya SDGs pada tahun 2030, setelah MDGs gagal di raih pada tahun 2015.

Jalan Panjang Legalisasi Aborsi Aman

Untuk mengatasi tingginya AKI di dunia, pada tahun 1987, World Bank, berkolaborasi dengan WHO dan UNFPA mengadakan the Safe Motherhood Conference di Nairobi, dan membuat the Safe Motherhood Initiative yang diterapkan di semua negara di dunia khususnya negara berkembang. Memperingati 10 tahun inisisatif tersebut, Oktober 1997 di Kolombo, Sri Lanka, diselenggarakan The Safe Motherhood Technical Consultation. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan 10 pesan aksi untuk dapat dilaksanakan di setiap Negara, salah satunya adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengatasi aborsi yang tidak aman. Bahkan ditekankan pembuat kebijakan bertanggungjawab untuk menyediakan sarana aborsi aman dan penanganan komplikasi aborsi tidak aman.

Di Indonesia, bentuk penerapan layanan aborsi aman diinisiasi oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), sebuah LSM yang memelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia. LSM yang berdiri sejak tahun 1957 ini berpartisipasi dalam pelaksanaan The Safe Motherhood Initiative. Melalui Program Layanan KB dan Kespro, PKBI menyediakan pelayanan penanganan kehamilan tidak diinginkan yang komprehensif, sesuai dengan pilar utama The Safe Motherhood Initiative.

Upaya mewujudkan layanan aborsi aman makin gencar seiring dengan target terwujudnya SDGs pada tahun 2030. Apalagi, aborsi aman belum juga tersedia di banyak negara, meski sudah ada gerakan yang mengkampanyekan aborsi aman. Adalah The International Campaign for Women’s Rights to Safe Abortion sebuah jaringan kampanye 1.360 organisasi internasional, regional dan nasional, kelompok dan individu di 125 negara yang mendukung aborsi yang aman sebagai hak perempuan baik atas alasan kesehatan masyarakat maupun HAM.

Begitu pentingnya perjuangan mewujudkan aborsi aman, sehingga perlu menetapkan International Safe Abortion Day setiap tahunnya. Sejak tahun 2011 ditetapkanlah tanggal 28 September sebagai hari Kampanye aborsi aman internasional, memperingati aksi kelompok-kelompok perempuan di Amerika Latin dan Karibia yang menuntut pemerintah mereka untuk menyediakan akses ke aborsi yang aman. Tuntutan legalisasi aborsi aman gencar disampaikan karena dianggap sebagai solusi mengurangi kematian ibu.

Di sisi lain, aborsi aman dapat menghilangkan kehamilan yang tidak diinginkan akibat pergaulan bebas maupun tindak perkosaan, sekaligus membebaskan beban ekonomi bagi pasangan yang sudah menikah. Opini yang disebarluaskan adalah memberikan ketentraman batin bagi perempuan yang belum ataupun tidak ingin hamil. Juga akan memberikan jaminan prosedur aborsi sesuai medis dan juga keamanan hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi.

Agenda Tersembunyi Legalisasi Aborsi Aman

Jika ditelaah secara mendalam, akar tuntutan aborsi aman ternyata disebabkan tuntutan memenuhi hak seksual dan reproduksi perempuan yang harus diwujudkan. Inilah bentuk perwujudan dari dikte asing melalui SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights). SRHR adalah sebuah program aksi yang dicanangkan konferensi internasional yang membahas aksi untuk populasi dan pembangunan di Kairo, yaitu ICPD (International Conference for Population & Development) yang diadakan pada tahun 1994. SRHR mencakup 4 komponen, yaitu kesehatan seksual, hak seksual, kesehatan reproduksi dan hak reproduksi.

Berdasarkan rincian dalam SRHR tersebut, maka aborsi aman dianggap sebagai pemenuhan hak untuk menentukan kapan ingin memiliki anak dan juga hak mendapatkan layanan yang memenuhi syarat kesehatan. Komitmen tersebut diperkuat lagi dalam International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996. Forum itu memerinci 12 hak-hak reproduksi yangn dimiliki setiap perempuan dan kembali menegaskan adanya hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak, juga keputusan kapan ingin mempunyai anak.
Aborsi aman menjadi penting untuk diwujudkan di Indonesia, karena Catatan dan monitor ARROW (Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women) dalam ICPD+15 monitoring mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam 12 negara Asia yang belum menunjukkan kemajuan dalam perihal indeks SRHR. Indeks SRHR di Indonesia menunjukkan rata-rata rendah dari 0.116 pada tahun 2007 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, aborsi aman harus diperjuangkan di Indonesia demi tercapai target ICPD dan semua agenda turunannya.

Aborsi aman jelas ditolak mentah-mentah oleh kaum Muslimin di Indonesia, meski dengan pengkhususan aborsi aman pada korban perkosaan dan KTD. Bahkan survei yang diadakan oleh Pew Research Center pada 2013 menunjukkan bahwa sekitar 89 persen orang Indonesia meyakini bahwa aborsi sulit diterima secara moral.

Psikolog Ninuk Widyantoro dari YKP menyatakan hampir pasti orang akan merespons negatif saat mendengar kata “aborsi”. Hal senada juga disampaikan oleh Dr Suryono Slamet Iman Santoso, SpOG, mantan Ketua Persatuan Obsitetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). Gencarnya tuntutan untuk aborsi aman meski ada penolakan aborsi aman di Indonesia oleh mayoritas kaum Muslim, bahkan hingga 89 persen, seolah menunjukkan penentangan terhadap aturan agama Islam yang mengharamkan aborsi. Namun dalam kondisi saat ini dimana kebebasan perilaku menjadi pandangan hidup masyarakat, aborsi aman berpotensi membawa kerusakan moral dan kerusakan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan Prof Euis Sunarti, guru besar ketahanan keluarga IPB dan Ketua Penggiat Keluarga Indonesia, penyediaan layanan aborsi aman memberi celah bagi KTD bukan karena pemerkosaan yang banyak terjadi sekarang ini.

Kekhawatiran Prof Euis sungguh sangat masuk akal. Peningkatan kehamilan KTD pada remaja adalah satu kenyataan. Luh Putu Ikha Widani dari Kita Sayang Remaja (Kisara) Bali menyatakan peningkatan jumlah KTD bahkan berkisar antara 150.000 hingga 200.000 kasus setiap tahun. Sebuah survei yang pernah dilakukan pada sembilan kota besar di Indonesia menunjukkan, KTD mencapai 37.000 kasus, 27 persen di antaranya terjadi dalam lingkungan pranikah dan 12,5 persen adalah pelajar.

Melihat fakta rusaknya pergaulan remaja saat ini, legalisasi aborsi aman dapat menjadi pendorong gencarnya kebebasan di tengah remaja. Apalagi dunia global senantiasa mengampanyekan hak asasi perempuan, termasuk di dalamnya hak reproduksi dan seksual. Bahkan atas nama hak seksual, ada ruang yang diberikan bagi remaja yang aktif secara seksual dengan memberi akses terbuka terhadap kontrasepsi, dan tentu saja aborsi aman ini.

Oleh karena itu tidak berlebihan bila disimpulkan bahwa legalisasi aborsi aman adalah jalan untuk menuju liberalisasi perilaku seksual. Dalam sudut pandang Barat, liberalisasi adalah hal yang wajar, karena mereka mendewa-dewakan hak asasi manusia. Aturan Islam yang mengharamkan aborsi tentu dianggap sebagai penghalang dalam mewujudkan SRHR dalam kehidupan.

Namun ada juga pihak penggagas aborsi aman yang berdalih bahwa aborsi lebih banyak dilakukan oleh pasangan yang menikah. Lapotan Guttmacher Institute tahun 2008 memang menyebutkan perempuan yang menikah adalah yang paling banyak melakukan aborsi, yakni 36 per 1.000 perempuan usia subur, dibandingkan 24 per 1.000 perempuan yang belum atau tidak menikah.

Kalaulah data itu benar, tidak berarti bahwa aborsi lantas dibenarkan karena yang melakukannya perempuan yang sudah menikah, apalagi dengan alasan hak reproduksi. Aborsi pada perempuan yang sudah menikah ini justru makin menguatkan aroma liberalisasi.

Usulan legalisasi aborsi seolah solusi untuk tingginya AKI dan KTD yang terjadi. Sepertinya juga terdengar masuk akal dengan kaidah kesehatan, yang menginginkan semua tindakan aman sesuai dengan prosedur medis. Istilah ‘safe abortion‘ menjadi kata kunci untuk mewujudkan derajat kesehatan perempuan yang optimal. Namun sesungguhnya ini adalah rekayasa Barat untuk mewujudkan hak reproduksi dan seksual perempuan sesuai dengan target dari ICPD dengan SRHR beserta seluruh produk turunannya.

Barat menginginkan agar perempuan bebas dan tidak terikat aturan bahkan aturan agama, khususnya Islam. Inilah liberalisasi ala kapitalisme sekularisme. Dan yang berbahaya adalah, kampanye aborsi aman ini menyerang Islam, agar membuat sebagian muslim berpaling dari Islam demi menguatkan jargon ‘my body my authority’. Keyakinan ini tentu saja bertentangan dengan Islam, yang mewajibkan setiap pemeluknya untuk terikat dengan aturan Allah, termasuk dalam mengelola tubuhnya.

Islam Solusi Masalah Aborsi

Tingginya aborsi di dunia sesungguhnya adalah masalah yang harus diberantas secara tuntas dari akar masalahnya, siapapun pelakunya, baik remaja maupun perempuan yang sudah menikah, akibat gagal KB, pergaulan bebas ataupun perkosaan. Legalisasi aborsi aman tidak akan menyelesaikan akar masalah, karena sesungguhnya aborsi yang terjadi saat ini adalah buah busuk dari sistem kehidupan kapitalisme sekularisme.

Kapitalisasi sektor kesehatan membuat kurangnya sarana pelayanan persalinan yang terjangkau, baik jarak maupun biaya. Kapitalisme juga membuat rakyat miskin sehingga derajat kesehatan ibu hamil rendah, yang meningkatkan resiko terjadinya kematian ibu. Kemiskinan juga membuat perempuan menikah menolak kehamilan. Kapitalisme juga telah merusak sistem pergaulan sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dikalangan remaja.

Kapitalisme telah membuang keimanan sehingga terjadi kejahatan termasuk perkosaan. Kapitalisme telah merusak ketahanan keluarga sehingga tidak dapat membentengi anggotanya dari keburukan, Seperti yang dinyatakan Prof Euis Sunarti, bahwa perzinahan, aborsi ilegal, dan isu seksualitas lain berpangkal pada “kegagalan negara membentuk keluarga sebagai sistem.”

Islam sebagai aturan yang datang dari Pencipta dapat menyelesaikan semua persoalan hidup manusia. Secara fikih, aborsi dibolehkan jika dilakukan sebelum kehamilan berusia 40 hari, demikian juga jika untuk menyelamatkan nyawa ibu. Namun negara akan memberikan kontrol yang ketat dalam menetapkan aborsi pada kasus tersebut.

Islam mewajibkan negara untuk mengurusi rakyatnya termasuk persoalan kesehatan ibu. Negara diwajibkan untuk menyediakan layanan dan sarana kesehatan berkualitas yang terjangkau. Negara menjamin kesejahteraan setiap rakyat, sehingga tidak ada aborsi karena alasan ekonomi. Negara juga menjamin keamanan sehingga tidak ada tindak kejahatan termasuk pemerkosaan. Dan bila terjadi pemerkosaan, negara akan menjamin kehidupan perempuan korban termasuk bila ia hamil, dan menghukum pelaku pemerkosaan dengan hukum pelaku zina.

Perzinahan merupakan dosa besar dalam Islam, dan pelaku zina akan mendapatkan hukum rajam atau cambuk, sesuai dengan status pernikahan pelaku zina. Islam juga memiliki serangkaian aturan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Islam mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan seperti melarang mendekati zina, larangan khalwat (berdua-duaan tanpa mahram) dan ikhtilat (campur baur).

Dan yang jauh lebih utama, keimanan yang menjadi asas negara akan mencegah setiap individu sengaja melakukan aborsi, apalagi menjadikan aborsi sebagai solusi. Islam mengharamkan aborsi karena sama dengan pembunuhan. Bahkan pembunuhan janin dikenakan diyat 10 ekor unta, yaitu 1/10 diyat pembunuhan orang dewasa.[]

Referensi:

1. https://kepri.antaranews.com/nasional/berita/800108/pemerintah-siapkan-layanan-aborsi-aman-yang-sesuai-aturan?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
2. https://tirto.id/kemenkes-siapkan-layanan-aborsi-aman-sesuai-aturan-dhlS
https://www.suara.com/health/2019/02/21/070000/layanan-aborsi-aman-dan-legal-untuk-korban-perkosaan-mengapa-sulit-diakses
3. https://www.antaranews.com/berita/797285/ykp-negara-belum-lindungi-perempuan-dari-aborsi-tidak-aman
4. https://cpps.ugm.ac.id/2016/12/09/sdgs-2030-selain-kemiskinan-tingginya-aki-masih-jadi-pr-indonesia/
5. https://www.guttmacher.org/news-release/2017/worldwide-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-year
6. http://www.september28.org/needs-assessment/
7. https://regional.kompas.com/read/2009/02/16/11310897/2.3.Juta.Kasus.Aborsi.per.Tahun..30.Persen.Oleh.Remaja

8. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029134021-12-8676/aborsi-sumbang-30-persen-kematian-ibu
9. https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf
10. https://www.bappenas.go.id/files/4813/5080/7296/indonesiamdgbigoal5__20081122001221__518.pdf
11. https://health.detik.com/ibu-hamil/d-3088285/pkbi-11-30-persen-kematian-ibu-terjadi-akibat-aborsi-tidak-aman
12. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXTPRH/0,,contentMDK:20200213~menuPK:548457~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:376855,00.html
13. http://documents.worldbank.org/curated/en/403701468764711167/pdf/multi-page.pdf
14. https://pkbi.or.id/kematian-ibu-dan-upaya-upaya-penanggulangannya/
15. http://www.safeabortionwomensright.org/2019/?w=
16. http://www.september28.org/category/herstory/
17. https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/catatan_jurnal_perempuan-jp86.pdf
18. https://tirto.id/aborsi-aman-itu-mungkin-asalkan-kita-menyudahi-alasan-moral-dhM
19. https://tirto.id/aborsi-aman-itu-mungkin-asalkan-kita-menyudahi-alasan-moral-dhMJ
20. https://regional.kompas.com/read/2009/02/16/11310897/2.3.Juta.Kasus.Aborsi.per.Tahun..30.Persen.Oleh.Remaja
21. https://regional.kompas.com/read/2009/02/16/11310897/2.3.Juta.Kasus.Aborsi.per.Tahun..30.Persen.Oleh.Remaja
22. https://tirto.id/aborsi-aman-itu-mungkin-asalkan-kita-menyudahi-alasan-moral-dhMJ

%d blogger menyukai ini: