‘Pasien’ KPK terus Bertambah, Indonesia jadi Negara Maling?

Sistem demokrasi lah yang meniscayakan korupsi. Wajar jika beberapa pihak mengkhawatirkan sistem demokrasi bakal menggiring negara menjadi kleptokrasi. Negara maling.


MuslimahNews.com — Publik digemparkan dengan berita operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy. KPK akhirnya menetapkan Romi sebagai tersangka kasus suap beli jabatan di Kementrian Agama, Sabtu (16/3/2019).

Tinggi tingkat korupsi di Indonesia agaknya segaris dengan terus bertambahnya ‘pasien’ KPK dari kalangan politikus. Romi menjadi Ketua Umum Partai kelima yang dijerat KPK.

Pratma Julia, melalui MNews, Selasa (19/3/2019) mengungkapkan bahwa di antara 180 negara dunia, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2018 menempati posisi ke-89. “Banyak pihak memaklumi jika korupsi di Indonesia masih tinggi mengingat demokrasi Indonesia hingga 2018 masih terkategori flawed democracy, cacat. Jangan salah, Swiss yang sudah lebih mapan demokrasinya, menurut Tax Justice Network menjadi negara paling korup di dunia, disusul Amerika Serikat –sang penjaga utama demokrasi-. Bahkan 44 persen rakyat Amerika, dari survei Transparency International mengatakan korupsi makin meluas di Gedung Putih sejak rezim Trump,” ujarnya.

“Uni Eropa yang dikenal sebagai kawasan paling bersih, tingkat korupsinya juga membebani Rp 2.233 triliun per tahun. Wa bil khusus, Inggris dinilai gagal mengatur pembiayaan partai politik yang dianggap sebagai faktor utama dalam korupsi,” sambung Pratma.

Artinya, kata Pratma, sistem demokrasi lah yang meniscayakan korupsi. Wajar jika beberapa pihak mengkhawatirkan sistem demokrasi bakal menggiring negara menjadi kleptokrasi. Negara maling.

“Politik berbiaya tinggi, life style hedonis, dan yang paling mendasar adalah sekularisme menjadi pemicu budaya korup. Tak ada jaminan orang baik akan selamat dari korupsi. Paradoksal Kementrian Agama menjadi contoh nyata realitas itu,” tukas Pratma Julia.

Bayangkan, kata Pratma, dari level Menteri hingga kasir koperasi kantor Kemenag tingkat kabupaten bisa korupsi milyaran. Kasus korupsinya pun adalah bisnis ‘akhirat’ seperti dana haji, proyek Alquran, dana rehab masjid dan lain-lain.

“Untuk memutus tali korupsi harus ada tindakan yang radikal dan total. Tak cukup memberi keleluasaan kerja bagi KPK atau membekali civil society budaya jujur, namun memang harus ganti sistem. Ganti demokrasi dengan sistem Islam. Percayalah, Allah sudah membekali kita perangkat aturan dan hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi,” ujar Pratma.

Menurut Pratma, integritas umat dijaga dengan modal takwa. “Jadi, kalau mereka menjadi pejabat atau aparatur negara, mereka takut benar menyelewengkan harta rakyat.”

“Pengusaha pun hanya berekonomi secara jujur. Kalau menjadi anggota parpol atau rakyat, mereka tidak akan takut nahi munkar sebagaimana yang pernah dilakukan rakyat pada Khalifah Umar bin Khathab yang disangka mengambil jatah lebih untuk gamisnya. Sistem kenegaraan yang mengatur peran parpol pun amat simple, sehingga tak ada biaya politik yang fantastis. Jaminan sanksi pun didasarkan pada pengaturan syariat yang menjerakan, dari tasyhir (menyiarkan) pelaku korupsi seluas-luasnya agar hilang kepercayaan padanya, sita harta, penjara hingga hukuman mati. Dan yang mampu mewujudkannya hanya Khilafah Islamiyyah,” tutupnya.[]

Apa komentar Anda?