Islam adalah Sistem Hidup, bukan Sekadar Nilai-nilai

Kepurnaan Islam sebagai ideologi inilah yang menyebabkan Islam tak bisa menerima paham sekularisme yang hendak memisahkan urusan agama dengan negara. Karena jaminan bagi eksistensi ideologi manapun secara pasti hanya akan diperoleh manakala dia menampilkan dirinya secara formal dalam bentuk sebuah negara/sistem. Dan dalam Islam, bentuk negara yang kompatibel dengan hukum-hukumnya hanyalah Khilafah. Tanpa Khilafah, maka akan banyak syariat Islam yang tak bisa diterapkan. Dan ini merupakan dosa besar.


MuslimahNews, EDITORIAL — Wacana formalisasi syariah Islam dalam wadah negara Khilafah terus menggelinding bak bola salju. Pelan tapi pasti kesadaran Islam ideologis ini kian mengkristal sejalan dengan upaya gigih para penyeru kebaikan, ditambah dengan realita multi krisis yang tak kunjung reda dan senyatanya tak mampu diselesaikan oleh sistem buatan manusia.

Tentu saja bukan berarti bola perubahan menggelinding tanpa penghalang. Negara-negara kapitalis penjajah dan para penjaganya dari kalangan penguasa negeri Muslim terus membuat barikade yang mereka harap tak hanya akan menghentikan arus perubahan ke arah Islam yang mengancam peradaban dan hegemoni kekuasaan mereka, tapi juga menghancurkannya hingga ke akar.

Di antara barikade itu adalah ditancapkannya racun pemikiran sekularisme dan turunannya seperti pluralisme, liberalisme (sepilis) dan demokrasi di benak umat melalui berbagai cara, termasuk melalui opini media. Mereka terus mengopinikan, bahwa Islam hanyalah agama ritual dan multi versi, sementara sipilis dan demokrasi adalah pemikiran dan sistem terbaik. Membawa-bawa Islam yang multi interpretatif pada urusan negara dan masyarakat plural, diopinikan hanya akan berujung pada konflik berkepanjangan. Dan itu adalah sebuah kerugian, penyebab kemudaratan, sekaligus pelanggaran atas prinsip-prinsip kebebasan yang lagi-lagi katanya dijamin oleh Islam.

Mereka juga mengopinikan bahwa cukuplah Islam diemban sebagai nilai-nilai dan direpresentasi oleh kesalehan personal. Karena Islam bukanlah sistem kehidupan, tetapi hanya aturan menyangkut keyakinan dan aspek moral. Sehingga apapun sistem hidup yang diterapkannya, apapun bentuk negaranya, yang penting pemimpin dan rakyatnya saleh sebagai personal. Semisal rajin shalat, rajin shaum, sedekah, biasa hidup sederhana dan sebagainya.

Mereka berharap, ketika paham sipilis ini berhasil dijadikan sebagai state of mind bagi umat, dengan sendirinya akan muncul penolakan sengit atas wacana formalisasi syariah dalam bentuk penegakkan institusi negara Khilafah sebagai sebuah sistem kenegaraan yang khas sekaligus sebagai versus bagi sistem-sistem kenegaraan yang ada sekarang. Dan situasi inilah yang sesungguhnya diinginkan para penjajah. Karena khilafah bagi mereka adalah ancaman besar dan potensial.

Tentu saja hakekat persoalan ini harus dijelaskan ke tengah umat. Mengingat sekularisme dan turunannya termasuk sistem pemerintahan demokrasi sudah terbukti memunculkan banyak kemudharatan, bahkan menjauhkan umat dari cita-cita dan kewajiban menerapkan syariat Islam dalam naungan Khilafah. Padahal penerapan syariat Islam dalam naungan Khilafah ini adalah kewajiban, sekaligus yang akan mengembalikan kemuliaan umat dan menghapus penjajahan.

Umat perlu dipahamkan bahwa sesungguhnya Islam adalah din yang syamil (menyeluruh) dan kamil (paripurna). Islam bukan sekadar spiritual belief atau sets of belief saja, tetapi juga worldly belief (ideologi/mabda’), mencakup pemikiran-pemikiran tentang akidah dan hukum-hukum di berbagai aspek kehidupan (fikrah) sekaligus bagaimana menegakan pemikiran-pemikiran tersebut dalam realitas kehidupan (thariqah).

Baca juga:  Sosok Khalifah sebagai Junnah (Perisai) dalam Untaian Kata Nabiyullâh al-Mushthafâ SAW

Sebagai ideologi, faktanya Islam memang tak hanya mengajarkan masalah akidah, ibadah dan moral saja, tapi juga membahas masalah sosial kemasyarakatan (mu’amalah), seperti aturan mengenai hubungan sosial (annizham al-ijtima’iy), masalah ekonomi (an-nizham al-iqtishadi), masalah hukum pemerintahan (an-nizham al-hukmi), masalah pendidikan, hubungan luar negeri, pertahanan, uqubat alias persanksian dan lain-lain yang tegak di atas landasan akidahnya. Bahkan bila dipersentasekan, aturan-aturan yang menyangkut masalah mu’amalah berbasis akidah ini jumlahnya justru jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan aturan yang berkaitan dengan masalah ibadah dan akhlak.

Kepurnaan Islam sebagai ideologi inilah yang menyebabkan Islam tak bisa menerima paham sekularisme yang hendak memisahkan urusan agama dengan negara. Karena jaminan bagi eksistensi ideologi manapun secara pasti hanya akan diperoleh manakala dia menampilkan dirinya secara formal dalam bentuk sebuah negara/sistem. Dan dalam Islam, bentuk negara yang kompatibel dengan hukum-hukumnya hanyalah Khilafah. Tanpa Khilafah, maka akan banyak syariat Islam yang tak bisa diterapkan. Dan ini merupakan dosa besar.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa tidak ada alasan syar’i sedikitpun yang bisa digunakan untuk menolak formalisasi syariah dalam wadah Khilafah. Bahkan dengan uraian tadi, jelas pula bahwa seruan untuk mengambil syariah Islam sebatas aturan ibadah dan moral (baca : upaya de-ideologisasi Islam) seperti yang sering dilontarkan sebagian tokoh Islam berlatar liberal, sebenarnya sama artinya dengan seruan untuk meninggalkan sebagian besar syariah Islam. Dan hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang memerintahkan setiap muslim untuk menerima Islam secara total (kaaffah) dan sekaligus melarang keras mengambil sebagian hukum dan meninggalkan sebahagian yang lainnya.
Terlebih dari sisi empiris, penerapan Islam dalam naungan Khilafah sesungguhnya memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Siapapun tak bisa memungkiri sejarah, bahwa Islam selama berabad-abad telah tampil dalam bentuk sebuah sistem kenegaraan yang dimulai sejak jaman Rasulullah Saw hingga masa-masa setelahnya, yakni berupa sistem Khilafah Islamiyah (Salah satu referensi yang bisa ditelaah adalah Kitab Sirah Ibnu Hisyam dan Tarikh Khulafa).

Sehingga salah besar jika dikatakan, bahwa Islam tidak mengenal konsep kenegaraan sehingga umat boleh mengambil sistem yang lain. Justru ketika Islam tampil dalam bentuk sistem Khilafah inilah Islam mampu melahirkan sebuah peradaban agung, seraya menjadikan kaum Muslimin sebagai komunitas yang unik, solid dan disegani di tengah-tengah masyarakat dunia saat itu.

Bahkan, Khilafah Islamlah yang kemudian menjadi lokomotif sekaligus trend setter bagi bangkitnya peradaban manusia, sehingga ajaran Islam dan Khilafah terbukti rahmatan lil ‘alamin dan umat Islam menjadi sebaik-baik umat. Saat itu, dakwah Islam begitu mudah diterima, dan orang-orang yang memilih tetap kafirpun berbondong-bondong minta menjadi warga daulah dan dihukumi dengan hukum Islam dalam urusan-urusan kemasyarakatan.

Baca juga:  Agar Muallaf tak sekadar Berganti Status Agama

Masalahnya, saat ini sejarah memang tak berpihak pada Islam, sehingga fakta-fakta ril tersebut seolah raib tanpa bekas. Yang tersisa dalam catatan sejarah dan benak kaum muslimin hanyalah cerita-cerita muram seputar penerapan syariah Islam: kezaliman penguasa, penindasan perempuan, hukum pidana yang menyeramkan, dan sebagainya. Bahkan negara-negara penjajah terus berusaha menanamkan imej ini di benak-benak umat, melalui berbagai cara dan dengan dukungan agen mereka di kalangan para penguasa umat Islam sendiri.

Sampai-sampai para penguasa Muslim itu tak sungkan-sungkan melakukan berbagai tekanan dan upaya kriminalisasi terhadap ajaran Islam khususnya “ajaran Khilafah”, individu dan kelompok yang konsisten menyerukan penegakkannya.

Meski demikian, sejarah terus berubah. Mereka tak akan mampu mencegah arus perubahan yang saat ini terus bergulir. Terlebih faktanya sistem sekuler kapitalis demokrasi yang sekarang diterapkan di seluruh dunia sudah tak lagi mampu menutupi kebobrokannya. Sementara untuk berpaling kepada ideologi komunisme orang sudah merasa emoh.

Dengan demikian, Islamlah satu-satunya harapan. Dan untuk meyakinkan umat tentang hal itu, maka satu-satunya jalan adalah dengan mencerabut akar pemikiran sepilis di benak-benak mereka sekaligus mendakwahkan Islam ideologi secara pemikiran. Yakni dengan mengungkapkan hakekat syariah dan Khilafah secara detil dan menyeluruh, sekaligus menjelaskan bagaimana fakta penerapannya sejak masyarakat Islam pertama dibangun oleh Rasulullah Saw (yang jelas sangat heterogen) hingga masa-masa sesudahnya.

Dengan demikian akan tergambar secara utuh dalam benak masyarakat yang masih menolak, bagaimana gambaran masyarakat Islam Ideal yang akan terbentuk manakala syariah Islam diterapkan dalam naungan khilafah. Karena bisa jadi, penolakan mereka selama ini adalah akibat tidak jelasnya hakekat syariah dalam benak mereka. Sehingga ketikapun mereka sepakat, kesepakatan tersebut tak lebih hanya didasarkan pada dogma dan slogan-slogan kosong semata yang justru pada akhirnya bisa kontraproduktif bagi upaya penerapan syariah dan jaminan keberlangsungannya di kemudian hari.

Berdasarkan hal ini, maka kajian-kajian mengenai syariah Islam dalam institusi Khilafah beserta rinciannya sudah sangat urgen. Seperti mengenai, bagaimana formula Islam dalam menyelesaikan masalah ekonomi (termasuk jaminan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, baik muslim maupun non muslim/ahl adz-dzimmah), bagaimana aturan Islam mengenai pemerintahan (termasuk jaminan dalam mewujudkan good governace dan clean goverment), bagaimana Islam mengatur masalah sosial, masalah hak dan kewajiban warga negara (baik Muslim maupun non muslim/ahl adz-dzimmah), masalah hankam, hubungan luar negeri, jaminan Islam atas penegakkan hukum dan lain-lain. Karena fakta yang terjadi saat ini, mayoritas masyarakat hanya mengenal syariah Islam sebatas masalah NTCR dan uqubat saja (seperti qishahsh, hukum rajam, potong tangan dan semisalnya). Itupun dalam konteks yang seringkali ‘miring’ dan minimal.

Padahal Islam sesungguhnya merupakan agama yang sangat purna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara holistik, universal dan senantiasa up to date, dimana penerapannya secara total dipastikan akan menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang secara fitrah menjadi dambaan manusia tanpa kecuali. Hal ini tidak lain karena, Islam datang dari Dzat yang Maha Adil dan Maha Sempurna, sehingga Islam bisa menjadi rahmat bagi semua.

Baca juga:  Perubahan jangan Asal Berubah

Selain itu, perlu dijelaskan pula, bahwa sebagaimana yang ditulis oleh Dr Hafidz Abdurrahman dalam bukunya Islam Politik dan Spiritual (Lisan al-Haq, Singapore 1998), setidaknya ada 4 kemaslahatan yang akan diperoleh manakala syariah Islam diterapkan secara total. Yakni:

(1) Maslahat dharuriyat, yaitu kemaslahatan yang akan diperoleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya, mencakup (a) terpeliharanya akidah, yakni antara lain dengan adanya sanksi (had) atas orang yang murtad dan atas orang-orang yang menyebarkan pemikiran/ideologi rusak, (b) terpeliharanya negara, yakni dengan adanya sanksi atas orang yang melakukan bughat/pemberontakan, (c) terpeliharanya keamanan, yakni dengan adanya sanksi atas para perompak, perusuh dan lain-lain, (d) terpeliharanya kekayaan, yakni dengan adanya sanksi atas pencuri dengan nishab pencurian tertentu, hukum ta’zir bagi pelaku suap menyuap dan koruptor, dan lain-lain, (e) terpeliharanya keturunan, yakni dengan adanya sanksi bagi pezina, adanya hukum pernikahan, dan lain-lain, (f) terpeliharanya kemuliaan, yakni dengan adanya sanksi atas pelaku qadzaf (pemfitnah), hukum menjaga iffah/kesucian diri, dan lain-lain, (g)terpeliharanya akal, yakni dengan adanya sanksi bagi peminum khamr, dan lain-lain, (h)terpeliharanya nyawa, yakni dengan adanya hukum qishash.

(2) Maslahat Hajiyat, yakni kemaslahatan yang diperoleh manusia saat menghadapi kesulitan hidup, yakni berkenaan dengan adanya berbagai rukhshah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia.

(3) Maslahat Tahsiniyat, yakni kemaslahatan yang diperoleh manusia ketika melaksanakan hukum yang berkenaan dengan sifat akhlak dan adab, seperti perintah menjaga kebersihan badan dan pakaian, perintah membatasi makan pada makanan yang halal dan thayib, perintah berakhlak mulia, dan lain-lain.

(4) Maslahat Takmiliyat, yakni maslahat yang berkenaan dengan penyempurnaan maslahat yang diperoleh manusia ketika menyempurnakan tiga kemaslahatan yang lain, yaitu dengan diperintahkannya dan dilarangnya hal-hal yang menjadi cabang daripada kewajiban atau keharaman yang asal. Misalnya ketika Allah mengharamkan zina, maka semua hal yang bisa menghantarkan kepada zina, seperti tabarruj, menyebarnya pornografi dan pornoaksi juga diharamkan.

Dengan penjelasan rinci seperti ini, diharapkan tidak akan ada lagi kegamangan, atau bahkan phobi di kalangan kaum Muslimin ketika Islam diterapkan dalam sistem Khilafah. Bahkan, melalui penguatan aspek akidah, yakni dengan memahamkan bahwa masalah penerapan syariah Islam bukan sekadar pilihan melainkan kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan, maka kaum Muslimin akan dengan rela hati ikut mendukung upaya tersebut, sekalipun banyak hal yang harus dikorbankan.

Tentu saja dalam tataran praktis, ini bukan hal yang mudah untuk direalisasikan. Tapi setidaknya, munculnya kesadaran akan “agenda besar” yang sama, pada akhirnya akan mengarahkan umat pada muara yang sama juga, yakni tegaknya kalimah Allah di muka bumi dan wujudnya janji Allah dan bisyarah Rasul Saw tentang akan kembalinya Khilafah ‘Ala Minhaajin Nubuwwah. InsyaAllah, mereka kelak akan memilih menjadi motor perubahan. BUKAN jadi yang tertinggal, apalagi memilih menjadi batu penghalang perubahan sebagaimana yang penjajah inginkan.[]SNA

Bagaimana menurut Anda?