Karhutla, Bukti Lemahnya Posisi Negara di Hadapan Korporasi dan Dunia Internasional

Kondisi ini memang wajar terjadi, ketika Indonesia dan dunia masih dicengkeram oleh rezim kapitalis neoliberal. Karena rezim ini tegak di atas asas sekuler liberal, di mana tolok ukur perbuatan bertumpu pada asas kemanfaatan dan materialisme, yang cenderung memunculkan sifat rakus, pragmatis dan menafikan nilai-nilai adab terhadap lingkungan dan masa depan lingkungan dan generasi.


MuslimahNews.com, EDITORIAL — Lebih dari sepekan hutan-hutan di Riau kembali membara. Sekitar 1.200 hektar lahan terbakar dan spotnya terus meluas. Sebagai dampaknya, beberapa kota sekitar pun terpapar asap pekat. Bahkan luas paparannya terlapor hingga perbatasan Sumatera Utara. Sekolah pun ada yang terpaksa diliburkan. Dan ribuan masyarakat mulai terkena penyakit pernafasan.

Karhutla tak hanya terjadi di daerah Riau dan sekitarnya. Di wilayah Nunukan Kalimantan Utara pun terlapor sudah ada lahan yang mulai terbakar. Bahkan, banyak pihak yang khawatir, karhutla di Kaltara ini akan meluas ke daerah-daerah sekitarnya. Maklum, pemerintahan di daerah ini dinilai masih berkemampuan minim dalam menangani bencana karhutla.

Entah ada hubungannya atau tidak, kejadian karhutla ini seakan menjawab ungkapan kontroversial Jokowi di debat capres kedua. Dia menyebut tak ada lagi karhutla di 3 tahun belakangan. Sebuah pernyataan yang disebut invalid oleh banyak pihak, karena data yang diungkap dipandang tak sesuai realita.

Namun demikian, ada juga yang mensinyalir, karhutla Riau ini bernuansa politik. Yakni sengaja dikobarkan untuk memojokkan pihak petahana. Sebuah tudingan yang tentu tak mudah untuk membuktikannya.

Diakui atau tidak, karhutla memang masih jadi PR besar bagi Indonesia. Web SiPongi Karhutla Monitoring System Kementrian Lingkungan Hidup misalnya, pernah merilis data rekapitulasi luasan karhutla sepanjang 6 tahun terakhir. Data tersebut justru menunjukkan karhutla masih menjadi ancaman besar bagi masa depan kelestarian hutan dan lahan gambut Indonesia yang berarti juga menjadi ancaman bagi keseimbangan ekosistem dunia.

Tercatat, tahun 2013 terjadi karhutla seluas 4.918,74 Ha. Tahun 2014 seluas 44.411,36 Ha. Tahun 2015 seluas 261.060,44 Ha. Tahun 2016 seluas 14.604,84 Ha. Tahun 2017 seluas 11.127,49 Ha. Dan tahun 2018 naik lagi menjadi seluas 30.855,50 Ha. Data ini adalah luas kebakaran yang dilaporkan berdasarkan pemadaman yang dilakukan oleh Manggala Agni dan didukung oleh instansi terkait. Bisa jadi data tersebut tak mencakup semua peristiwa karhutla di seluruh wilayah Indonesia.

Faktor penyebab terjadinya karhutla memang tidak tunggal. Karhutla bisa dipicu faktor alam seperti bencana kekeringan yang berkepanjangan. Pada kasus seperti ini, gesekan daun atau ranting kering saja bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran besar.

Namun kebanyakan kasus karhutla justru disebabkan oleh faktor human error, baik yang disengaja atau pun yang tak disengaja. Aktivitas yang tidak disengaja misalnya akibat buangan puntung rokok atau sisa api unggun yang tidak benar-benar dimatikan. Sementara yang disengaja misalnya, pembukaan ladang oleh petani tradisional, maupun oleh perusahaan pengelola HTI yang hanya ingin mencari mudah membuka hutan tanpa berpikir dampak jangka panjang. Yang terakhir inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama kasus-kasus besar karhutla.

Dalam catatan The State of Indonesia’s Forest, 63 persen wilayah Indonesia memang merupakan kawasan hutan. Namun pengelolaan berparadigma sekuler neoliberal rupanya telah membuat berkah kekayaan hutan sebagai paru-paru dunia dan sumber beragam kekayaan hayati ini tak mampu dirasakan oleh rakyat banyak, bahkan oleh alam semesta sebagaimana kehendak Sang Pencipta.

Sebagaimana diketahui, pemberian hak istimewa berupa konsesi pengelolaan hutan Indonesia pada beberapa korporasi lokal dan multinasional oleh rezim penguasa neolib telah membuat ratusan ribu hektar hutan dan lahan gambut berubah menjadi objek eksploitasi dan kapitalisasi, khususnya untuk kepentingan bisnis sawit dan tanaman industri lainnya. Dan untuk menekan biaya produksi, maka teknik membakar seringkali menjadi pilihan pertama dalam proses pembukaan lahan.

Baca juga:  Visi Menyempurnakan Liberalisasi di Indonesia

Tentu saja pilihan ini bukan tanpa resiko. Bahkan resiko dan dampak yang ditimbulkannya jelas sangat besar. Selain dampak polusi yang merugikan secara ekonomi, sosial bahkan politik karena menyangkut kepentingan negara tetangga, World Wild Fund juga menyebut bencana karhutla telah menyebabkan deforestasi alias pengurangan luasan hutan secara besar-besaran. Tercatat di tahun 2015 luas hutan Indonesia sebanyak 128 juta ha dan di tahun 2018 tersisa sekitar 125,9 juta ha.

Dampak lanjutan dari proses deforestasi ini tentu tak bisa kita abaikan. Keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Bencana longsor, puting beliung dan banjir pun menjadi langganan. Bahkan deforestasi dan karhutla telah berpengaruh besar pada perubahan iklim dunia dan menyusutnya ketersediaan air bersih dimana-mana.

Namun ironisnya, mereka yang seharusnya bertanggungjawab sangat sulit disentuh hukum. Kalaupun ada ancaman hukuman, maka sifatnya hanya administratif saja, seperti pencabutan izin atau denda. Itupun ternyata tak mampu membuat kasus-kasus karhutla berkurang apalagi hilang.

Tak sedikit kasus-kasus yang sudah sampai ke pengadilan, ujungnya tidak pernah jelas. Usut punya usut, ternyata salah satu penyebabnya adalah karena rata-rata korporasi pemilik HTI termasuk perkebunan sawit itu adalah para pejabat negara atau para cukong yang dibacking oleh para pejabat negara.
Yang lebih miris lagi, di saat sama negara tak bisa mengelak dari kewajiban internasional untuk melakukan berbagai upaya menjaga lingkungan dan berperan serta dalam mitigasi perubahan iklim yang memang sudah menjadi isu global itu.

Setidaknya trilyunan rupiah harus dianggarkan oleh negara untuk mengatasi kasus-kasus karhutla dan dampaknya, serta untuk mensukseskan target zero burning. Meskipun pada prakteknya target ini sulit diwujudkan karena berbenturan dengan adanya aturan yang masih memberi celah pembukaan lahan hutan di bawah 2 hektar dengan cara dibakar, yang seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai dalih untuk menghindari jerat hukum ketika pembakaran itu dilakukan dan berdampak kebakaran besar.

Baca juga:  Indonesia on Sale, Waspada Makar di Balik Pertemuan Lembaga Rente Dunia

Dengan demikian, nampak bahwa negara ada pada pihak yang lemah. Negara jelas tak memiliki daya tekan kepada pihak korporasi dan masyarakat pengguna lahan hutan. Sementara di saat sama, negara harus menanggung beban tekanan internasional terkait penjagaan iklim atau isu pemanasan global dengan bertanggungjawab secara moral, politik dan finansial terhadap efek karhutla yang dilakukan korporasi dan masyarakat pengguna lahan.

Bahkan negara bukan hanya bertanggungjawab terhadap efek karhutla yang terjadi di dalam negeri, tetapi juga bertanggungjawab terhadap efek industrialisasi dan modernisasi yang jorjoran dilakukan korporasi internasional milik negara-negara kapitalis, yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan meningkatnya pemanasan global. Dan negara-negara yang punya hutan seperti Indonesia dipaksa untuk bertanggungjawab menanggulanginya.

Kondisi ini memang wajar terjadi, ketika Indonesia dan dunia masih dicengkeram oleh rezim kapitalis neoliberal. Karena rezim ini tegak di atas asas sekuler liberal, dimana tolok ukur perbuatan bertumpu pada asas kemanfaatan dan materialisme, yang cenderung memunculkan sifat rakus, pragmatis dan menafikan nilai-nilai adab terhadap lingkungan dan masa depan lingkungan dan generasi.

Itulah mengapa, alih-alih membawa kesejahteraan bagi masyarakat, nyaris setiap proyek pembangunan berparadigma sekuler kapitalis neoliberal yang dilakukan justru seringkali diiringi oleh berbagai permasalahan. Termasuk berdampak pada kerusakan lingkungan yang biaya ekonomi dan sosialnya sangat besar dan berjangka panjang.

Maha Benar Allah Ta’ala dengan firmanNya:
{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}
“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS Ar Ruum:41).

Juga FirmanNya :
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ}
Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,” mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar” (QS al-Baqarah:11-12).

Hal ini tentu berbeda dengan pengaturan menurut syariat Islam. Dalam Islam, negara berfungsi sebagai pengurus dan penjaga umat. Yakni dengan menerapkan seluruh aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan, yang sedianya memang diturunkan oleh Sang Pencipta sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahkan penerapan aturan inilah yang akan memastikan tujuan penciptaan manusia sebagai Khalifah atau pengelola bumi bisa diwujudkan dengan sempurna.

Baca juga:  Karhutla, Antara Takdir Allah, Kelalaian Penguasa, dan Hegemoni Negara Adidaya

Salah satu aturan Islam yang menyangkut hutan dan lahan gambut adalah adanya penetapan As-Syaari (yakni Allah SWT) atas kedua sumber daya ini sebagai milik umum, bukan milik individu atau milik negara. Rasulullah Saw bersabda :
«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ»
Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan, dan api; Harganya (menjual-belikannya) adalah haram. (HR Ibn Majah dan Abu Dawud)

Oleh karenanya, haram bagi siapapun termasuk negara untuk mengkapitalisasi dengan menyerahkan kepemilikannya kepada individu atau korporasi manapun dan dengan alasan apapun. Negara justru diwajibkan untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Sehingga fungsi dasar kedua sumberdaya tersebut bisa dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemaslahatan umat. Bahkan bagi seluruh alam semesta.

Paradigma Islam inilah yang hari ini hilang dan harus dikembalikan dalam kehidupan. Tak lain dengan jalan mendukung perjuangan terwujudnya institusi pemerintahan Islam yakni Khilafah yang akan menerapkan seluruh aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan dan mengarahkan manusia sesuai tujuan penciptaan. Termasuk mewujudkan berbagai proyek pembangunan yang berparadigma penyelamatan dan menebar kerahmatan bagi seluruh alam, bukan berparadigma kapitalistik neoliberal yang terbukti hanya memproduksi kerusakan bahkan kehancuran.

Ketaatan dan ketundukan terhadap aturan Allah SWT inilah yang akan membawa kebaikan, bahkan menjamin datangnya berbagai keberkahan yang berlimpah ruah. Termasuk berkah berupa ketinggian martabat dan kemenangan di mata manusia. Dan sebaliknya, pembangkangan terhadap aturan Allah SWT justru akan mendatangkan berbagai marabahaya sebagaimana yang faktanya tak henti kita rasakan sekarang, termasuk kebahayaan berupa penghinaan dan rendahnya martabat di mata manusia.

Allah Ta’ala berfirman,
{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون}
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS al-A’raaf:96).

Juga firman-Nya :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allâh memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mangampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allâh dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar“. [QS. al-Ahzâb : 70-71]
Allaahummaghfirlanaa, warhamnaa…[]SNA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *