; Ketika Sang Penguasa Berdusta - Muslimah News

Ketika Sang Penguasa Berdusta

Berbohong, meski dalam data bukanlah satu tindakan yang terpuji. Apalagi bila berbohong dilakukan sebagai salah satu cara untuk menarik simpati masyarakat, atau dengan kata lain sebagai bentuk pencitraan.


Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews, FOKUS –– Debat Kedua Pilpres 2019 sudah dilaksanakan tanggal 17 Februari 2019 yang lalu. Tema yang dibahas dalam debat kedua adalah Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Dalam debat tersebut banyak data yang disampaikan. Namun rupanya data yang disampaikan menuai perdebatan karena banyak pihak yang menyatakan bahwa banyak kebohongan di balik data yang disampaikan.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai calon presiden petahana Joko Widodo terlalu banyak menyebutkan data yang keliru dalam debat kedua Pilpres 2019. Ubedilah mencontohkan, Jokowi mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini tidak ada kebakaran hutan. Namun, berdasarkan sumber Direktorat PKHL Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan (2018) menyebutkan bahwa pada tahun 2016 terdapat kebakaran hutan seluas 14.604,84 hektare. Pada tahun 2017 terdapat kebakaran hutan seluas 11.127,49 hektar, dan pada tahun 2018 terdapat kebakaran hutan seluas 4.666,39 hektare. (Kompas.com)

Bantahan atas tidak terjadinya kebakaran hutan juga disampaikan oleh Natalius Pigai @NataliusPigai2. dalam cuitan Twitter-nya pada tanggal 17 Februari 2019. Bantahan juga disampaikan oleh Greenpeace Indonesia. (Tribunnews.com)

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati juga membantah tak adanya kebakaran hutan selama tiga tahun terakhir. Data titik panas yang diolah WALHI, menunjukkan dari 8.617 titik panas sepanjang 2018, titik panas berada di lahan gambut. Klaim Jokowi tidak adanya konflik lahan dalam pembangunan infrastruktur juga dibantah oleh Nur Hidayati. Dikatakannya bahwa KSP (Kantor Staf Presiden) melaporkan total konflik mencapai 555 kasus. Tercatat 19 kasus dengan 631 KK terdampak dengan luasan konflik mencapai 2 juta hektare lebih.(Merdeka.com)

Data lain yang keliru adalah tentang impor jagung. Jokowi mengatakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih impor jagung sebesar 3,5 juta ton dan tahun 2018 hanya impor 180.000 ton. Faktanya berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 disebutkan bahwa Indonesia mengimpor Jagung mencapai 737.220 ton jagung.(Kompas.com)

Memang benar, kemudian Jokowi membuat klarifikasi terkait dengan kebakaran hutan, bahwa yang dimaksudkan adalah “Bukan tidak ada kebakaran hutan dan lahan, melainkan terjadi penurunan signifikan kebakaran hutan”. Klarifikasi itu membuat Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan bahwa Jokowi sudah menunjukkan sikap gentlement, dan karena itu layak diapresiasi. Sementara itu Zuhairi Misrawi menganggap kesalahan mengutip data itu sebagai kesalahan yang manusiawi.(Tribunnews.com)

Namun melihat ketidak akuratan data-data lain, kesan “berbohong ” tidak bisa disingkirkan. Dan kebohongan yang dilakukan oleh seorang pemimpin bangsa, meski hanya dalam hal data, tidak sepantasnya dilakukan. Bahkan hal itu mengurangi apresiasi terhadap integritas seorang pemimpin bangsa. Apalagi bila sengaja dilakukan demi pencitraan sebagai petahana.

Berbohong, meski dalam data bukanlah satu tindakan yang terpuji. Apalagi bila berbohong dilakukan sebagai salah satu cara untuk menarik simpati masyarakat, atau dengan kata lain sebagai bentuk pencitraan. Perilaku seperti ini seolah “wajar” dilakukan. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, bahwa data dapat diplintir sesuai dengan kepentingan pemakai data, termasuk memengaruhi pilihan masyarakat.

Berbohong sebagai sebuah perilaku memang memiliki tempat dalam demokrasi. Jaminan kebebasan berperilaku dalam demokrasi membuat berbohong pun sah untuk dilakukan, termasuk berbohong kepada rakyat. Apalagi dalam sistem demokrasi, yang juga identik dengan kapitalisme, yang diperjuangkan adalah kepentingan para pemilik modal. Jadi wajar meninabobokkan rakyat dengan menyampaikan kebohongan-kebohongan, termasuk juga dengan janji-janji palsu.

Berbohong juga sah dalam kapitalisme, karena Kapitalisme identik juga dengan sekularisme. Sekularisme adalah pemisahan aturan agama dalam kehidupan. Oleh karena itu dalam pandangan sekularisme, nilai-nilai agama tidak harus diterapkan dalam kehidupan, bahkan boleh diabaikan.

Karena itu, muncullah kaidah tujuan menghalalkan segala macam cara. Jadilah kebohongan dilakukan tanpa merasa bersalah. Kebohongan dilakukan untuk mendapatkan jabatan dan mempertahankan kekuasaan. Kebohongan juga dilakukan untuk menutupi kegagalan program. Berita-berita hoax dibuat untuk mengalihkan perhatian. Bahkan kebohongan sudah menjadi salah satu strategi dalam meraih kekuasaan di semua tingkat kepemimpinan.

Berbohong adalah salah satu akhlak buruk. Haram hukumnya seorang muslim berkata bohong. Kelak semua perbuatan dan perkataan seorang muslim akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta’ala, tak terkecuali seorang pemimpin. Bahkan Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidaklah seorang hamba yang Allah minta dia mengurus rakyat, dia mati pada hari di mana dia menipu (mengkhianati) rakyatnya kecuali Allah haramkan baginya surga)” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu seorang Muslim, termasuk yang menjadi pemimpin tidak akan pernah berbohong karena keimanannya pada Allah subhanahu wa ta’ala. Ketakwaannya pada Allah akan menuntunnya untuk selalu terikat pada Aturan Allah subhanahu wa ta’ala.[]

Bagaimana menurut Anda?