; Jalan Tol Infrastruktur untuk Kepentingan Siapa? - Muslimah News

Jalan Tol Infrastruktur untuk Kepentingan Siapa?

Dalam pandangan Islam setiap pembangunan sarana publik seperti jalan dilakukan dalam rangka melayani kemaslahatan publik. Negara berkewajiban menyediakan sarana jalan tersebut sesuai kebutuhan riil di tengah-tengah masyarakat dengan kualitas baik dan gratis.


MuslimahNews, ANALISIS — Akhir tahun 2018 lalu Presiden Joko Widodo telah meresmikan empat ruas tol Trans Jawa, tepatnya di kilometer 671, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang menandai bahwa Jakarta-Surabaya sudah tersambung. Pemerintah pun berharap jalan Tol Trans Jawa ini dapat memperlancar akses dan meningkatkan perekonomian di daerah yang dilintasi.

Namun sayang, adanya akses tol Trans Jawa ini, tidaklah otomatis dapat dinikmati oleh masyarakat terkait tarifnya yang mahal. Sejumlah pihakpun melontarkan protes dan keluhan.

Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI menganggap, rampungnya pembangunan Tol Trans Jawa tidak memberikan percepatan signifikan terhadap arus logistik. Apalagi, tarif tol yang mahal semakin memberatkan biaya operasional di sektor logistik yang meningkat dua kali lipat. Saking mahalnya sopir-sopir trukpun tetap memilih jalan non tol meski dengan risiko mengalami kemacetan parah. Pasalnya jika lewat tol para sopir harus nombok karena uang jalan tidak bertambah. Akhirnya tarif yang tinggi membuat jalan tol tersebut sepi, sementara jalan non tol tetap diwarnai kemacetan.

Menanggapi keluhan tersebut, pemerintah pun berdalih bahwa wajar tarif tol tinggi karena membutuhkan biaya investasi yang mahal. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), saat menjawab pertanyaan wartawan. JK pun meminta masyarakat yang mengeluhkan mahalnya tarif Tol Trans Jawa untuk melintasi jalur biasa selain jalan tol. Tak kurang, hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyerahkan kepada masyarakat jika hendak bepergian ke luar kota khususnya di Jawa untuk memilih menggunakan jalur tol atau non tol.

Tingginya tarif jalan tol, tentu akan berdampak langsung kepada kenaikan harga barang komoditas yang akan ditanggung rakyat sebagai konsumen. Sebagaimana yang diungkapkan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), untuk kendaraan golongan V yakni truk tarif tol Jakarta-Surabaya yang harus dibayar mencapai sebesar Rp1,382 juta, dari yang sebelumnya Rp500 ribu. Padahal biaya untuk jalur darat itu berkontribusi 39 persen dari total logistik.

Jika demikian, pembangunan infrastruktur yang masif khususnya jalan tol yang selalu dibangga-banggakan oleh pemerintah untuk kepentingan siapa? Jika faktanya begitu, jelas bukan untuk kepentingan rakyat, namun hanya untuk kepentingan bisnis para pemilik modal. Bisnis jalan merupakan bisnis yang sangat menggiurkan di tengah buruk dan terbatasnya akses jalan umum. Oleh karena tidak dapat dipungkiri jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, yang menjadi hajat hidup publik. Sehingga suatu saat, mau tidak mau masyarakat akan terpaksa menggunakan jalan tol berapapun harganya daripada terjebak macet parah.

Dalam pandangan Islam setiap pembangunan sarana publik seperti jalan dilakukan dalam rangka melayani kemaslahatan publik. Negara berkewajiban menyediakan sarana jalan tersebut sesuai kebutuhan riil di tengah-tengah masyarakat dengan kualitas baik dan gratis. Jalan tidak dipandang hanya sekadar untuk percepatan ekonomi sehingga daerah-daerah yang dinilai kurang ekonomis meski masyarakat sangat membutuhkan tidak diperhatikan. Namun sebagai sarana untuk memudahkan perpindahan orang dan barang dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Baik untuk kepentingan ekonomi, menuntut ilmu, silaturahmi, rekreasi, maupun hal-hal lain yang membuat semua aktivitas masyarakat berjalan lancar, aman dan nyaman. Dengan penerapan Sistem Islam secara sempurna penyedian jalan dan infrastruktur lainnya dengan kualitas terbaik dan secara gratis merupakan sebuah keniscayaan bagi negara. Pengelolaan harta negara dan milik umum dengan sistem ekonomi Islam semua itu dapat terwujud.[]

Sumber gambar: Okezone Ekonomi

Bagaimana menurut Anda?