Asia Tengah: Perjuangan untuk Berhijab Dimulai

Oleh: Muhammad Mansour

MuslimahNews, KOMPOL — Radio Liberty edisi Uzbek melaporkan bahwa Pengadilan Administratif Tashkent, Uzbekistan, mulai mempertimbangkan gugatan yang diprakarsai oleh ayah dari seorang gadis berusia 17 tahun – salah seorang Mahasiswa di Akademi Islam Internasional – yang dilarang menghadiri kelas karena dia menggunakan kerudung (Khimar). “Saya mengajukan gugatan menuntut penghapusan tindakan internal universitas yang melarang siswa perempuan berkerudung menghadiri kelas,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa Mahasiswa dipaksa untuk melepas kerudung mereka dan mengenakan wig atau topi untuk memasuki kelas. Sejak awal tahun ajaran baru, setidaknya empat siswa Akademi Islam Internasional di Tashkent telah dikeluarkan dari universitas karena absen tersebab larangan kerudung ini.

Komentar:

Perlawanan terhadap larangan mengenakan hijab tidak berhenti di Asia Tengah. Pakaian Islami wanita menjadi pusat konflik antara pihak berwenang dan masyarakat di berbagai negara, dan tak berlebihan untuk mengatakan bahwa rezim diktator menetapkan tujuan untuk menghapus kerudung dari identitas negara-negara Muslim, dan mereka melakukan upaya besar-besaran ke arah ini. Pada saat yang sama, harus dicatat perlawanan sengit terhadap larangan ini oleh masyarakat, contohnya Uzbekistan.

Mengenai situasi di Uzbekistan, perlu dicatat bahwa larangan mengenakan kerudung telah diterapkan di negara itu sejak lama, sejak zaman pemerintahan musuh Islam yang terkenal – Karimov. Sejak saat itu, menurut hukum, mengenakan kerudung adalah pelanggaran administratif yang menyebabkan penahanan dan hukuman administratif.

Situasinya sama sampai kematian Karimov pada tahun 2016, setelah apa yang presiden baru Mirziyayev memulai reformasi populis yang bertujuan menjadikan citranya sebagai “pembebas rakyat dari penindasan rezim sebelumnya”. Orang-orang Uzbekistan antusias menerima penghapusan larangan melakukan shalat dan mengunjungi masjid, izin untuk mengumandangkan azan melalui pengeras suara dari menara masjid, sehingga tanpa berpikir dua kali, mulai menuntut juga pembatalan larangan mengenakan kerudung.

Para pengamat mencatat, bahwa persyaratan ini memicu Mirziyayev untuk segera berhenti dan hampir sepenuhnya menghentikan reformasi berskala besar di bidang agama – dalam periode waktu yang paling singkat semua program TV Islam yang baru dibuka ditutup, azan dari menara lagi-lagi dilarang, anak-anak kembali dilarang untuk mengunjungi masjid, dll. Dengan demikian, Mirziyayev sendiri (atau setelah rekomendasi mendesak dari kurator asing) menyadari bahwa mengenakan kerudung adalah tindakan politik yang penting, dan mencabut larangan tersebut dengan kembalinya kerudung ke kehidupan publik dapat menjadi sebuah titik balik dalam proses kebangkitan Islam rakyat Uzbekistan.

Di sisi lain pada bulan Desember 2018 pihak berwenang Tajik mengumumkan niat mereka untuk mengadopsi Undang-undang yang melarang masuknya Muslimah berkerudung ke lembaga manapun – publik atau swasta. Sebelumnya, pada 2017 pemerintah sudah mengeluarkan Undang-undang yang melarang pemakaian jilbab di tempat-tempat umum, tetapi karena perlawanan aktif dari masyarakat, Undang-undang ini tidak pernah sepenuhnya diterapkan. Tetapi rezim Rakhmon “tidak putus asa” dan secara metodis, selangkah demi selangkah, berusaha mewujudkan aturan pelarangan kerudung.

Meski pertimbangan hukum terakhir menyebabkan resonansi terbesar dalam masyarakat Tajik: kekacauan besar dimulai dalam masyarakat, bahwa orang-orang di negara tersebut ikut serta – ratusan pria dan wanita dari berbagai usia dan status sosial menerbitkan video yang menyatakan bahwa mereka menentang larangan mengenakan kerudung dan tidak akan mengizinkan penerapan Undang-undang ini. Tak diragukan lagi, fenomena ini patut mendapat pujian dan perhatian khusus, dan juga merupakan contoh yang sangat baik dari perjuangan umat Islam untuk agama mereka dalam kondisi rezim tirani di Asia Tengah.

Perlu dicatat juga bahwa situasi serupa tentang sikap terhadap kerudung -meski sedikit berbeda namun tetap bertahap menuju pelaksanaan larangan kerudung- dapat dilihat di semua negara lain di Asia Tengah (Turkmenistan, Kazakhstan dan Kirgistan), dan di seluruh wilayah bekas jajahan Soviet lainnya. Penting untuk dipahami bahwa kerudung sebagai penanda politik dan ideologis yang penting secara luas menjadi subjek serangan oleh rezim, dan perjuangan ini harus diekspos pada jangkauan seluasnya. Ditambah dukungan dari umat Islam seluruh dunia, yang kebanyakan tak melakukan perlawanan menghadapi penindasan semacam ini.[] Sumber(11/2/2019)

Apa komentar Anda?