Politik Kebohongan Anak Kandung Politik Sekuler

Konsultan politik, tim sukses dan juru bicara masing-masing calon terus bekerja untuk mencapai targetnya, mendapatkan kredit bagi pihaknya dan mendiskreditkan pihak lawannya. Sesungguhnya politik kebohongan adalah anak kandung politik sekuler. Politik yang dimaknai segala cara untuk meraih kursi kekuasaan atau mempertahankannya. Untuk kepentingan siapa?


Oleh: Iffah Ainur Rochmah

MuslimahNews, ANALISIS — Menjelang kontestasi pemilu, politik kebohongan makin marak terjadi. Masing-masing kontestan berusaha menambang suara rakyat melalui beragam cara. Tak terkecuali menggunakan cara-cara yang tak elok berupa politik kebohongan. Politik kebohongan adalah bersiasat tanpa bersandar pada kebenaran. Lalu bersandar pada apa? Bersandar pada fakta yang dimanipulasi, tipu-tipu data agar mendukung pihaknya dan bahkan menebar fitnah atau ilusi yang biasa dikenal sebagai hoax. Tujuannya hanya satu, memperbanyak dukungan terhadap diri atau kelompoknya dan menjatuhkan lawan politiknya.

Apa saja wujud politik kebohongan yang saat ini berjalan? Ada beragam bentuk. Diantaranya, blusukan ke pasar becek, kampung kumuh dan bertemu masyarakat pinggiran yang beritanya disebar luas melalui media. Masyarakat menyebutnya pencitraan. Kenapa dianggap kebohongan? Karena realitanya para calon hanya melakukan itu untuk menarik simpati menjelang masa pemilihan, tapi diberitakan oleh media seolah-olah itulah jatidirinya yang berpihak pada wong cilik.

Yang lainnya, kebohongan nampak pada utak-atik data yang biasanya digunakan baik untuk mengunggulkan dirinya atau pun menyerang lawannya. Data tingginya jumlah balita stunting (gagal tumbuh karena kurang nutrisi), misalnya. Oleh petahana diambil data dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) yang menyatakan bahwa jumlahnya sudah banyak mengalami penurunan. Sementara penantang menggunakan data lain dari PBB yang menyatakan jumlah yang lebih besar. Mana yang bohong dan mana yang benar? Kedua data menunjukkan jumlahnya masih sangat tinggi di angka jutaan, artinya rakyat masih jauh dari standar sejahtera.

Ketika situasi semakin memanas, ketakutan akan kalah dari pesaing membuat politik kebohongan makin kasat mata. Saling lempar tuduhan antar calon, makin banyak kebohongan yang ditampilkan secara telanjang. Konsultan politik, tim sukses dan juru bicara masing-masing calon terus bekerja untuk mencapai targetnya, mendapatkan kredit bagi pihaknya dan mendiskreditkan pihak lawannya. Media yang dikuasai kedua belah pihak membuat masyarakat tidak bisa membedakan mana berita karena berbasis fakta dan mana yang hoax karena hanya asumsi, fitnah bahkan ilusi.

Yang sangat memprihatinkan, penguasa yang berkewajiban memberantas kebohongan justru mempraktikkan politik kebohongan untuk mempertahankan kekuasaannya. Tentu kebohongan dahsyat yang bisa dihasilkan. Mengutip pernyataan seorang pengamat, ‘pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Bisa berbohong sempurna karena menguasai media, memiliki data statistik dan intelijen.’

Penguasa makin banyak berbohong menjelang masa pemilihan. Coba cermati, kasus divestasi Freeport senilai 53T. Artinya, membayarkan kepada asing sebesar itu untuk ‘membeli milik sendiri’. Padahal kontraknya akan berakhir di 2021, sementara kerugian akibat kerusakan lingkungan harus ditanggung sendiri oleh pemerintah senilai 135T. Kasus mobil nasional Esemka, dinyatakan akan dikeluarkan oktober 2018. Tak ada tanda-tanda bakal terwujud. Kebohongan lain adalah banyak janji-janji di masa kampanye yang tidak diwujudkan. Bohong tidak impor pangan, bohong tidak menaikkan harga BBM dst. Ketika semakin banyak bukti lebih berpihak pada asing tapi risih disebut antek asing, buru-buru melontarkan tuduhan bahwa kubu lawan memanfaatkan konsultan asing dsb.

Rakyat makin bingung dan tidak mendapatkan hak politiknya secara utuh. Rakyat semestinya mendapatkan informasi benar sehingga bisa berpikir benar dan selanjutnya bertindak benar. tapi akibat berkembangnya politik kebohongan, rakyat yang minim modal untuk menilai benar dan salah, justru terseret pada kubu-kubu yang didukungnya tanpa pijakan/landasan yang kuat. Masyarakat terfragmentasi. Di akar rumput, kubu A dan B saling bermusuhan meski sekampung bahkan satu keluarga. Warga yang meninggal dan kebetulan dari kubu yang berbeda dari mayoritas sekampungnya harus dipindahkan makamnya.

Inilah politik kebohongan dan dampaknya terhadap rakyat. Sebenarnya politik kebohongan juga terjadi di hamper semua Negara yang politiknya sekuler. Trump di AS memenangkan kontestasi presiden melalui banyak kebohongan yang dibuatnya. Bukan kebohongan biasa tapi kebohongan yang menakut-nakuti. Juga kemenangan presiden Brazil Bolsonaro 2018 lalu adalh buah politik kebohongan yang masif disebar melalui grup-grup WhatsApp. Sampai-sampai kembali diingat publik adagium berbunyi, “A lie told once remains a lie but a lie told a thousand times becomes the truth”– Kebohongan yang diceritakan sekali saja akan tetap menjadi kebohongan tetapi kebohongan yang diceritakan seribu kali suatu saat akan menjadi sebuah kebenaran.

Sesungguhnya politik kebohongan adalah anak kandung politik sekuler. Politik yang dimaknai segala cara untuk meraih kursi kekuasaan atau mempertahankannya. Untuk kepentingan siapa? Tentu bukan untuk kepentingan orang banyak. Politik seperti ini harus mengedepankan tujuannya tercapai tanpa mempedulikan benar salahnya cara yang digunakan.

Sebaliknya dalam Islam politik adalah bagian dari ibadah, ketaatan yang dituntun kebenaran (syariat) mulai dari tujuan hingga caranya. Ridla ilahi dan terwujudnya Kepentingan public akan menjadi orientasinya. Kebenaran menjadi pijakannya. Ketika kebenaran dikorbankan dan kebohongan dikedepankan demi meraih tujuan, maka tidak ada lagi nilai ibadah di dalamnya.[]

Apa komentar Anda?