Kekerasan sebagai Ekses Penerapan Sistem Sekuler! Bukan UU Sekuler Solusinya!

Satu hal yang justru luput dari pembahasan masalah KTP (Kekerasan terhadap perempuan) adalah mencari akar penyebab mengapa kasus-kasus ini terus merebak, apa pisau analisisnya dan paradigma apa yang akan digunakan untuk menyelesaikannya. Padahal, aspek-aspek inilah yang akan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan kasus KTP dan semua derivasinya secara tuntas dan mengakar, bukan sekadar solusi tambal sulam yang justru seringkali menambah ruwet persoalan.


MuslimahNews, EDITORIAL — Indonesia memang sudah jadi negeri serba darurat. Salah satunya adalah negeri darurat kekerasan terhadap perempuan (KTP).

Betapa tidak? Di tahun 2017 lalu, Komnas Perempuan mencatat ada 348.446 kasus KTP terjadi. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yang mencapai 219.150 kasus.

Bisa dipastikan angka ini hanya merupakan fenomena gunung es. Berhubung, kasus KTP seringkali terjadi di wilayah privat, yang bagi sebagian kalangan tabu untuk mengeksposenya.

Kemunculan RUU PKS dalam daftar prioritas prolegnas 2016, prolegnas 2017 dan 2018 lalu dipandang pemerintah beserta kalangan pegiat perempuan dan anak sebagai ikhtiar jitu untuk mengeliminasi kasus-kasus KTP. Namun sejak draf awal diluncurkan di tahun 2011, RUU ini terus menuai kontroversi, baik dari sisi paradigma yang berpengaruh terhadap pasal-pasal definisi dan persanksian, maupun soal kemampuan RUU ini dalam menuntaskan seluruh persoalan KTP.

Pihak penolak, beralasan bahwa rancangan payung hukum ini justru akan memberi celah kerusakan, tersebab paradigma yang digunakan adalah paradigma sekuler liberalis. Di pihak lain, alat yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori-teori gender, yang dipandang bisa berdampak pada rusaknya pola relasi dalam keluarga dan masyarakat, dan selanjutnya berdampak pada kerusakan generasi dan peradaban Islam, mengingat ide-ide gender lahir dari sudut pandang yang mendikotomi peran fungsi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan diaruskan oleh negara-negara imperialis sebagai alat mengokohkan penjajahan melalui perempuan.

Adapun kalangan yang sepakat berargumen, bahwa RUU ini justru akan memberi payung hukum bagi kaum perempuan dan anak. Bahkan draf terbaru dipandang sudah memupus semua kekhawatiran masyarakat soal pertentangannya dengan syariat Islam, seperti isu RUU melegalisasi penyimpangan seksual dan seks bebas, melemahkan fungsi keluarga dan lain-lain. Komnas Perempuan bahkan lantang menyebut, bahwa draf terakhir RUU PKS sudah sangat sesuai dengan syariat Islam yang memuliakan perempuan.

Lepas dari kontroversi tersebut, satu hal yang justru luput dari pembahasan masalah KTP adalah mencari akar penyebab mengapa kasus-kasus ini terus merebak, apa pisau analisisnya dan paradigma apa yang akan digunakan untuk menyelesaikannya. Padahal, aspek-aspek inilah yang akan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan kasus KTP dan semua derivasinya secara tuntas dan mengakar, bukan sekadar solusi tambal sulam yang justru seringkali menambah ruwet persoalan.

KTP dan bentuk-bentuk kriminalitas lainnya memang seolah sudah begitu akrab dengan kehidupan masyarakat kita hari ini. Hingga tak ada hari tanpa kasus kekerasan terjadi, mulai dari kekerasan yang bersifat verbal sampai yang berujung hilangnya nyawa. Pelaku dan korbannya pun bisa siapa saja, mulai anak-anak, hingga dewasa. Bisa kaum perempuan, juga kaum pria.

Realitas inilah yang nampak ditutupi oleh sebagian kalangan saat membaca akar persoalan kekerasan dan berbagai kasus kriminalitas lainnya. Kalangan pegiat perempuan sebagai salah satu penggagas RUU KTP misalnya, hanya melihat soal ini sebagai soal ekses dari disparitas gender yang disebut-sebut lahir dari agama dan budaya. Itulah kenapa, kasus kekerasan yang terjadi dipandang sebagai kasus yang seolah-olah hanya menimpa perempuan dan solusinya hanya dipandang dari perspektif kepentingan kesetaraan gender.

Padahal realitanya, hari ini kekerasan justru menjadi masalah seluruh masyarakat yang korban dan pelakunya bisa siapa saja. Tak ada hubungan dengan isu ketimpangan gender yang diklaim lahir dari agama/budaya dan disebut-sebut memarginalkan perempuan dan menjadikan kaum perempuan selalu jadi korban kekerasan.

Jika dicermati, nyaris semua kasus kekerasan justru selalu dipicu oleh kondisi labil psikis si pelaku. Dan kondisi psikis seperti ini bisa dipicu oleh banyak faktor, mulai dari faktor ekonomi, kekecewaan terhadap perilaku korban alias akibat disharmoni relasi interpersonal maupun relasi sosial, atau akibat paparan perilaku kekerasan yang kerap dipertontonkan oleh media, termasuk yang dicontohkan perilaku elit kekuasaan.

Semua itu kemudian diperparah oleh hilangnya fungsi kontrol masyarakat, serta lemahnya sistem pendidikan dan sistem hukum kita, yang membuat kekerasan demikian mudah dilakukan. Kesempatan berbuat jahat pun demikian terbuka lebar tanpa ada yang siap mencegah dan tanpa ada kekuatan hukum yang mampu membuat siapapun berpikir ulang untuk melakukan berbagai bentuk tindak kekerasan.

Semua fakta ini seharusnya cukup untuk membuktikan, bahwa kasus kekerasan termasuk KTP tak bisa dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri melainkan bersifat sistemik. Dimana, kasus ini muncul sebagai konsekuensi logis dari penerapan sistem hidup yang salah berupa penerapan sistem hidup sekuler liberalistik yang telah melahirkan tata kelola masyarakat yang jauh dari ideal dan menentramkan.

Jadi, jelas merebaknya kasus kekerasan termasuk KTP bukanlah semata akibat ketimpangan gender atau ketiadaan payung hukum yang mampu melindungi kaum perempuan sebagai satu-satunya korban. Sehingga, menyelesaikan masalah kekerasan termasuk KTP dengan pendekatan gender yang lahir dari rahim sekularisme liberalisme ini justru akan menjauhkan umat dari solusi yang sebenarnya dibutuhkan.

Ya, penerapan sistem sekuler liberalis lah yang nyatanya menjadi biang merebaknya kekerasan, bahkan telah banyak memunculkan kerusakan lain di tengah masyarakat. Sistem ekonomi yang lahir darinya terbukti sangat eksploitatif dan memiskinkan. Mengapa? Karena dengan penerapan sistem ini, mayoritas sumber-sumber ekonomi hanya dikuasai para pemilik modal, hingga kesejahteraan rakyat pun sangat sulit diwujudkan.

Begitupun dengan sistem sosial. Relasi manusia dalam masyarakat sekuler liberal hanya dibangun dengan asas manfaat dan kebebasan, bukan asas kemanusiaan apalagi nilai-nilai ruhiyah dan moral yang memuliakan peradaban. Akibatnya, hubungan personalpun menjadi kering dari nilai-nilai kebaikan. Semua diabdikan untuk memuaskan nafsu dan keserakahan. Hingga segala bentuk kerusakan pun dengan mudah merebak, bahkan menjadi budaya yang diniscayakan, termasuk kekerasan.

Adapun para penguasa, mereka dinina bobokan dengan sistem politik hipokrit yang memang mengabdi pada kepentingan pemilik modal yang berkelindan dengan kepentingan syahwat mereka untuk berkuasa. Hingga wajar, jika para penguasa hanya sibuk melakukan pencitraan. Tak peduli apakah rakyat sejahtera ataukah tidak. Dalam keadaan baik atau tidak. Yang penting syahwat berkuasa yang memenuhi rongga dada dan ruang pikir mereka bisa terpenuhi dengan segera.

Para penguasa umat ini pun bahkan tak peduli bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan sangat menzalimi rakyat banyak dan memicu stress sosial yang bersifat massal. Mereka pun tak peduli bahwa tayangan media massa dan budaya yang mereka biarkan merebak bisa membahayakan moral anak-anak bangsa. Sementara sistem pendidikan yang diterapkan pun tak mampu membentengi mereka dari kerusakan.

Mereka, para penguasa ini, hanya peduli dan bangga dengan capaian-capaian pembangunan fisik semata. Sementara di saat sama kebijakan lainnya justru mendekonstruksi peradaban masa depan bangsa.

Fakta-fakta kerusakan sistemis inilah yang seharusnya membuat kita mulai sadar bahwa keberadaan UU yang berparadigma sekuler semacam RUU PKS tentu bukan solusi bagi merebaknya kasus KTP. Dan Undang-undang apapun yang lahir dari rahim sekularisme tak akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang justru lahir akibat penerapan sistem sekuler.

Bahkan tak bisa dinafikan bahwa berkutat pada ikhtiar mengubah satu Undang-undang sekuler dan berpindah pada undang-undang sekuler lainnya hanya akan menguras energi dan waktu kita. Sementara persoalan demi persoalan terus bermunculan tanpa bisa diselesaikan, bahkan hingga pada taraf serba darurat dan memudharatkan.

Jika masyarakat diibaratkan sebagai rombongan kapal, maka kapal ini sudah nyaris tenggelam. Bukan hanya karena sang nahkoda mabuk parah dan mengalami disorientasi tujuan, tapi juga karena nyaris semua bagian kapal sudah mengalami kerusakan yang tak mungkin lagi dipertahankan, apalagi sekadar ditambal bagian demi bagian.

Demikian pula kondisi masyarakat kita hari ini. Semua aspek kehidupan yang lahir dari sistem sekuler sudah tak bisa diselamatkan lagi. Begitupun dengan segala bentuk kebijakan dan Undang-Undang yang menjadi derivatnya. Semuanya, justru hanya menjauhkan umat dari kebaikan, bahkan kian memuluskan agenda penjajahan.

Hari ini, umat justru membutuhkan perubahan mendasar dan menyeluruh, bukan hanya perubahan parsial dan tambal sulam. Perubahan dimaksud adalah perubahan sistem, dari sistem sekuler yang menafikan peran Sang pencipta kehidupan kepada sistem Islam. Mengapa? Karena hanya sistem islam yang memiliki seperangkat aturan, yang bersifat preventif dan kuratif sehingga mampu melindungi masyarakat dari segala bentuk tindak kekerasan, dan kejahatan lainnya.

Seperangkat aturan tersebut ada yang menyangkut benteng diri, berupa aqidah dan pemahaman hukum syara yang memungkinkan seseorang memiliki ketahanan ideologis dan tercegah dari perbuatan kriminal, baik sebagai pelaku maupun korban. Ada juga yang berfungsi sebagai benteng umat, berupa sistem ekonomi dan sosial, sistem politik dan hukum, serta sistem-sistem lainnya yang mencegah kerusakan, menjamin ketentraman hidup dan mensejahterakan.

Persoalannya, seluruh perangkat aturan ini hanya mungkin diterapkan dalam sistem politik yang sepadan. Yakni sistem Khilafah Islamiyah warisan Rasulullah Saw, dan bukan sistem demokrasi warisan para filosof yang tak paham apa hakikat kehidupan.[]SNA

%d blogger menyukai ini: