; Kesehatan Gratis, Quo Vadis?? – Muslimah News

Kesehatan Gratis, Quo Vadis??

MuslimahNews, EDITORIAL — Baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Kesehatan mensahkan Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan BPJS. Dengan aturan ini, setiap peserta BPJS yang berobat ke rumah sakit tipe C, D dan klinik utama akan dikenai biaya 10 ribu, dan yang berobat ke rumah sakit tipe A dan B dikenai biaya 20 ribu. Di luar itu, beban biaya juga akan dikenakan pada pelayanan tertentu untuk mencegah penyalahgunaan karena selera maupun karena perilaku peserta.

Pemerintah berdalih, aturan ini diperlukan agar masyarakat lebih berdisiplin dalam mengambil pelayanan rumah sakit. Juga untuk mencegah peserta BPJS mengambil iuran di kelas yang lebih rendah dari kemampuannya. Namun apapun dalihnya, keberadaan aturan ini makin membuktikan bahwa klaim negara hadir untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata, ternyata hanyalah bohong besar.

Sejak awal kehadirannya, proyek jaminan kesehatan pemerintah dengan operator BPJS memang telah menuai kontroversi. Selain soal penggunaan sistem asuransi yang hukumnya haram, juga karena proyek ini dipandang sebagai bentuk lepas tangan pemerintah dari kewajiban memenuhi hak dasar publik atas layanan kesehatan terbaik. Bagaimana tidak? Biaya layanan kesehatan rakyat yang seharusnya menjadi tanggung jawab finansial negara justru dibebankan kepada seluruh rakyat atas nama gotong royong dan sumbangan sukarela.

Meski BPJS selalu menyebut diri sebagai badan layanan sosial nirlaba, tapi faktanya aroma bisnis sangat kental terasa. BPJS selalu bicara soal efisiensi dan untung rugi. Bahkan, nyaris dari waktu ke waktu, BPJS mengeluhkan defisit anggaran akibat klaim lebih tinggi daripada jumlah penerimaan. Atau akibat banyaknya peserta yang menunggak iuran bulanan.

Itulah mengapa, kualitas layanan nampak makin lama makin diturunkan. Tak semua obat dan layanan bisa di-cover. Kuota antrean di rumah sakit juga makin dibatasi. Hingga tak semua orang sakit bisa dilayani. Kalaupun dilayani, pelayanan yang diberikan pun sangat minimalis.

Di saat yang sama, pihak BPJS dan pemerintah terus berusaha agar proyek yang sejak jauh hari diinisiasi WHO dan ILO dengan tagline UHC (Universal Health Coverage) alias layanan kesehatan semesta ini betul-betul sukses dan bisa menjangkau 100 persen penduduk di tahun 2019 ini. Untuk itu, pemerintah dan BPJS nampak berusaha kejar target. Berbagai cara pun dilakukan untuk memaksa rakyat agar mau menjadi peserta BPJS.

Saat ini, nyaris semua urusan administrasi dan layanan publik dihubung-hubungkan dengan kepesertaan BPJS. Membuat IMB, SIM, STNK, izin usaha, paspor, daftar haji dan umrah, bahkan daftar ulang Mahasiswa pun wajib menyertakan kartu BPJS. Dan hasilnya, di awal tahun 2019 ini, setidaknya sudah sekitar 75 persen penduduk Indonesia tercatat sebagai peserta BPJS dan 10 juta di antaranya disubsidi oleh negara.

Masalahnya, pemaksaan ini dilakukan di tengah kondisi masyarakat yang mayoritas menghadapi kesulitan ekonomi. Jangankan untuk membayar premi asuransi, untuk menutup biaya hidup sehari-haripun mereka sudah sangat kewalahan. Di saat yang sama, saat mereka sakit, mereka pun tak bisa menerima layanan sebagaimana yang dijanjikan.

Bukan rahasia jika banyak yang menjadi peserta BPJS akhirnya malas menggunakan hak atas fasilitas yang diberikan. Mereka menilai mudharatnya justru lebih besar. Dan faktanya, bukan hanya konsumen yang merasakan kemudharatan tersebut. Bahkan tenaga medis dan para medis, hingga pihak-pihak penyelenggara faskes merekapun merasakan zalimnya program layanan yang diberikan negara selama ini.

Bisa dibayangkan bagaimana setiap hari mereka menghadapi dilema, antara memberikan pelayanan terbaik dengan kenyataan bahwa fasilitas dibatasi oleh hitung-hitungan efisiensi dan keuntungan. Hingga kabar tentang rumah sakit merugi bahkan bangkrut akibat klaim yang lambat dibayar BPJS atau dokter yang protes soal gaji dan fasilitas layanan pasien yang tak manusiawi terus muncul ke permukaan.

Betul bahwa ada yang merasakan manfaat dari skema layanan kesehatan ala sistem kapitalisme ini. Namun jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah rakyat yang semestinya mendapatkan layanan terbaik. Justru kenyataannya, proyek ini membuka celah bagi berbagai korporasi yang bergerak di bidang kesehatan untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. Seperti perusahaan-perusahaan farmasi, rumah sakit, dan lain-lain.

Sesungguhnya karut marut soal BPJS ini tak akan terjadi jika negara memahami dan menjalankan fungsi syar’inya dengan baik. Yakni sebagai pelayan dan pelindung umat dengan jalan melaksanakan syariat Islam kaffah dalam seluruh aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi dan pemberian layanan kesehatan.

Dalam Islam, kesehatan dipandang sebagai salah satu hak dasar seluruh rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara dengan sebaik-baiknya, dengan biaya murah bahkan gratis. Dan hal ini sangat mungkin diwujudkan dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang memungkinkan negara memiliki sumber-sumber pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan akan layanan kesehatan. Salah satunya dari hasil pengelolaan sumber-sumber daya alam tak terbatas yang oleh Allah SWT memang ditetapkan sebagai milik umat dan diwajibkan kepada negara untuk mengelola dengan sebaik-baiknya dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat.

Paradigma inilah yang dipahami oleh pemimpin negara dalam sistem Islam, yakni Khilafah. Dan amanah ini dipahami sebagai amanah syar’i yang pertanggungjawabannya tak hanya berdimensi duniawiyah tetapi juga ukhrawiyah. Di mana umat akan mengawal pelaksanaannya dengan melakukan kontrol atau muhasabah kepada pemimpinnya.

Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat…” (Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim)

Hal ini, tentu jauh berbeda dengan paradigma kepemimpinan kapitalistik yang menaungi kehidupan kita hari ini. Dalam sistem ini, negara memang tidak di-setting sebagai pelayan dan pelindung umat, melainkan hanya sebagai regulator dan fasilitator bagi penjagaan kepentingan para pemilik modal yang berkolaborasi dengan pemegang kekuasaan.

Itulah kenapa, hari ini, semua sumberdaya yang menyangkut hajat hidup orang banyak bisa dikuasai segelintir konglomerat bahkan pejabat. Sementara rakyat banyak harus berebut sumber-sumber ekonomi remahan yang jumlahnya juga terbatas. Dan di saat sama, negara terus mengeluh kekurangan kas untuk modal menyejahterakan rakyatnya, termasuk untuk memenuhi hak rakyat atas layanan kesehatan yang murah, apalagi gratis.

Bukankah ironis, tatkala kita mendapati Indonesia demikian kaya raya, namun rakyatnya malah sengsara? Bukankah aneh pula, saat rezim terus mengklaim ekonomi indonesia makin sejahtera, sementara faktanya negara terus meminta rakyat membayar apa yang sesungguhnya menjadi haknya ?
Sungguh hanya sistem Islam yang layak diharapkan oleh umat bisa memberi kebaikan bagi mereka, tak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sehingga sudah saatnya umat mencampakkan sistem zalim kapitalis neoliberal dan kembali ke pangkuan Islam dengan terus berjuang mewujudkannya dalam kehidupan dengan dorongan iman.[] SNA

Bagaimana menurut Anda?