Zalim, Rakyat Sakit Dibebani Biaya

Tulisan ini membantah berbagai dalih penguasa neolib untuk menzalimi rakyat. Jelas, merupakan kewajiban negara yang tidak boleh dilalaikan sedikitpun menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu publik siapapun dia.


Oleh: Dr Rini Syafri (Pengamat Kebijakan Publik)

MuslimahNews, FOKUS — Melalui tuturnya yang mulia, Rasulullah Saw bersabda yang artinya, “Siapa saja yang memasuki pagi hari merasakan aman pada kelompoknya, sehat badannya, dan tersedianya bahan makanan di hari itu, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia semuanya.” (HR.  Bukhari) Bersamaan dengan itu, Rasulullah Saw senantiasa mengurusi langsung dan sepenuhnya pemenuhan pelayanan kesehatan publik Madinah.  Kemudian, perbuatan yang agung dan mulia ini dilanjutkan oleh para Khalifah.  Yakni, memenuhi hajat pelayanan kesehatan setiap individu publik, tanpa pungutan sepeserpun.

Jelas, merupakan kewajiban negara yang tidak boleh dilalaikan sedikitpun menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu publik siapapun dia.  Hal ini dipertegas oleh Sabda Rasulullah Saw, yang artinya, “Seorang iman (pemimpin) adalah bagaikan pengembala, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya).” (HR Bukhari)  Ini di satu sisi, di sisi lain, menjadi hak setiap individu publik  memperoleh secara mudah pelayanan kesehatan gratis berkualitas.

Inilah pandangan yang benar tentang pelayanan kesehatan, dan fungsi negara terhadapnya.  Aspek kemanusiaanpun sangat mudah merasakan kebenaran pandangan ini.  Sebab kenyataan, siapapun yang sakit adalah orang yang dalam kesusahan, butuh uluran tangan. Sementara negara, pemerintah adalah entitas yang semestinya berada di garda terdepan dalam menghilangkan penderitaan dan kesusahan setiap individu masyarakat.  Termasuk kesusahan dan penderitaan setiap individu rakyat yang sedang sakit.  Inilah salah satu fakta kemanusiaan yang tiada bandingnya dari syari’at Islam.

Karenanya, disahkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan, meski belum diberlakukan, sungguh sangat menyakitkan perasaan publik, disamping menegaskan bahwa kezaliman merupakan karakter asli rezim neolib.

Bagaimana tidak, berbagai langkah politik pemerintah mulai dari kebijakan pangan hingga kebijakan pelayanan kesehatan itu sendiri justru memudahkan setiap orang jatuh sakit.  Dan saat sakit bukan uluran tangan pemerintah yang diperoleh tetapi beban baru.  Berupa kewajiban urun biaya sebesar Rp 10 ribu setiap kali kunjungan rawat jalan di rumah sakit tipe C dan D juga klinik utama,  serta Rp 20 ribu untuk rumah sakit tipe A dan B.  Demikian diberitatakan Republika.co.id. Masih dari sumber yang sama, di samping biaya tersebut ada lagi biaya tambahan untuk pelayanan tertentu.  Deputi Direksi Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief menegaskan, “Urun biaya dikenakan kepada peserta yang mendapatkan pelayanan tertentu yang tergolong bisa terjadi penyalahgunaan oleh peserta dikarenakan selera maupun perilaku peserta.”

Baca juga:  Melawan Upaya Kriminalisasi Ajaran Islam

Terlebih, saat ini publik dibelit berbagai kesulitan akibat diterapkan sistem kehidupan sekuler dengan berbagai aturan dan program yang terlahir darinya. Khususnya program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).  Negara memberikan kewenangan pentingnya kepada korporasi BPJS Kesehatan dalam mengurusi hajat pelayanan kesehatan publik.  Dan setiap individu publik,  per 1 Januari 2019 sebagaimana ketentuan Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dipaksa menanggung beban biaya pembiayaan kesehatan  dengan membayar kepada BPJS Kesehatan, jika tidak akan dikenai sangsi administrasi.  Meski sangsi belum diterapkan, namun jelas menambah tekanan ekonomi kepada publik. Lebih dari pada, BPJS Kesehatan adalah peradaban kufur yang sudah jelas keharamannya dalam Islam.

Celakanya lagi, meski sudah membayar premi setiap bulan, yang bagi jutaan masyarakat bukanlah hal enteng, namun tidak ada jaminan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan bisa diperoleh apa lagi didapat secara mudah. Baik karena persoalan keuangan BPJS Kesehatan yang selalu defisit, jumlah rumah sakit berikut berbagai fasilitas medis dan kedoketran yang serba terbatas, maupun akibat atmosfer kapitalisme yang melingkupi pelayanan kesehatan hari ini.  Sehingga, mudah diindera, rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya berubah menjadi pusat bisnis dan perjudian nyawa publik.  Mengerikan!

Jadi, apa alasan pemerintah mengesahkan PerMenkes tersebut? Faktor efisiensi pelayanan adalah di antara alasan yang mengemuka. Tidak efisien bila pengidap sakit ringan berobat ke rumah sakit sehingga perlu dikontrol dengan konsep iuran. Jelas ini cara pandang kufur sekuler lagi menyalahi fitrah insaniah orang sakit, yang setidaknya terlihat dari dua alasan berikut.

Pertama, faktanya orang sakit ringan atau berat butuh pelayanan kesehatan dan kewajiban negara memenuhinya.  Tentang pelayanan yang bagaimana akan diberikan tentu dikembalikan kepada sakit apa yang diderita.  Kedua, manusiawikah penggunaan sistem seleksi berbasis iuran terhadap pemenuhan hajat kesehatan? Pasalnya, mudah disaksikan tidak sedikit penderita penyakit serius tidak berobat.  Baik  karena mahalnya biaya berobat demikian juga karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan.  Juga, tidak sedikit yang rela miskin asal sehat dan nyawa selamat.   Karena faktanya sehat adalah kebutuhan hidup pokok setiap orang.

Sehingga, tidak berlebihan bila dikatakan PerMenKes ini justru membiarkan penyakit berbiak subur di tengah masyarakat, sakit yang diderita masyarakat semakin parah, dan bahkan semakin banyak masyarakat yang mati secara perlahan.

Baca juga:  Rezim Antek Asing-Aseng: Neoimperialisme Makin Mencengkeram Indonesia

Adapun alasan untuk pencegahan kecurangan, jelas menunjukan kekacauan berpikir dan kegaulan rezim neolib.  Pasalnya, kewajiban negara satu hal, dan kecurangan adalah hal yang lain. Bahkan, bila ditelisik lebih dalam, kecurangan yang mewabah dalam sistem pelayanan kesehatan hari ini, baik oleh rumah sakit, pasien, maupun para dokter justru akibat kelalaian negara. Negara hadir sebagai pelaksana sistem kesehatan sekuler, model pembiayaan kesehatan sekuler, dan sistem kehidupan sekuler secara keseluruhan. Sehingga, hajat pelayanan kesehatan yang seharusnya steril dari unsur komersial malah dibiarkan dalam cengkraman korporasi. Mulai dari korporasi asuransi BPJS Kesehatan, rumah sakit, tenaga kesehatan hingga farmasi. Yang membuat orang sakit, rumah sakit dan para dokter dalam tekanan bisnis kapitalisme yang kental dengan berbagai kecurangan.

Adapun alasan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, meski ini dibantah pemerintah, jelas alasan yang sangat keterlaluan. Baik dari aspek kemanusiaan, maupun logika sehat. Bagaimana tidak, hanya untuk memperpanjang usia BPJS Kesehatan yang nyata-nyata membuat negara, pasien, rumah sakit dan dokter “babak belur”, jutaan kesehatan dan jiwa rakyat harus dipertaruhkan. Di saat yang bersamaan negara membiarkan harta milik publik yang menjadi salah satu sumber penting pembiayaan kesehatan diserahkan pada negara kafir penjajah. Seperti tambang Grasberg di Papua. Tambang emas terbesar di dunia ini kembali “diserahkan” pada negara kafir penjajah Amerika Serikat melalui Freeport McMoran hingga tahun 2041, setelah sbeleumnya puluhan tahun berada ditangan korporasi ini.  Keterlaluan!

Pada akhirnya langsung atau tidak langsung, PerMenKes ini dan semua kebijakan neoliberal, berikut sistem kehidupan sekuler itu sendiri, yang rezim hadir untuk kepentingan ini hanyalah membuat masyarakat jatuh sakit dan mati perlahan. Jika bangsa ini sakit-sakitan tentu semakin mudah asing menjajah. Karenanya persoalan hari ini bukan sekadar ganti rezim, tetapi ganti rezim berikut sistem kehidupannya sekaligus.

Sungguh jauh berbeda, ketika rezim hadir sebagai pelaksanaan syariah Allah SWT dalam bingkai sistem politik Khilafah. Diukir tinta emas sejarah peradaban dunia, pelayanan kesehatan Khilafah benar-benar pelayanan kesehatan terbaik, dilingkupi aspek kemanusiaan yang begitu sempurna. Rumah sakit berikut dokter serta tenaga kesehatan lainnnya dengan mudah diakses siapa saja hingga yang bermukim di pelosok negeri sekalipun. Tidak hanya itu fasilitas pelayanan kesehatan yang indah dan asri  juga di lengkapi peralatan kedokteran dan obat-obatan. Siapapun yang mendatangi rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya merasakan kenyaman karena pasti dilayani dengan tulus dengan pelayanan medis terbaik. Meski begitu tanpa pungutan sepeserpun. Bahkan untuk yang berpura-pura sakit sekalipun. Bila sudah berlalu waktu bertamu, tiga hari, akan diberi uang pesangon untuk pulang. Selama puluhan abad dunia  menyaksikan karakter asli penguasa Muslim yang adil dan penuh welas asih.

Inilah buah penerapan sistem kesehatan Khilafah, dengan model pembiayaan dari Baitul Maal dan anggaran bersifat mutlak. Negara menggunakan kewenangannya secara benar, hadir sebagai pelaksana hukum syariah secara kafah (total dan sempurna). Sungguh hari ini, Indonesia dan dunia merindukan dan membutuhkan kembalinya sistem kehidupan Islam. Lebih dari pada itu, Khilafah adalah ajaran Islam yang diwajibkan Allah SWT kepada kita semua.

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu,..”(TQS Al Anfaal: 24).[]Depok, 24 Januari 2019.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *