BPJS tak Gratis Lagi, Pengamat: Kebijakan Zalim Rezim Neolib

MuslimahNews.com — Rencana BPJS Kesehatan untuk menetapkan skema urun biaya dengan peserta untuk tindakan medis tertentu ditanggapi oleh pengamat kebijakan publik Rini Sjafri, kepada MNews Rini mengungkap bahwa itu merupakan kebijakan zalim, Kamis (24/1/2019).

“Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan, meski belum diberlakukan, sungguh sangat menyakitkan perasaan publik, di samping menegaskan bahwa kezaliman merupakan karakter asli rezim neolib,” tukasnya.

Faktor efisiensi pelayanan adalah di antara alasan yang mengemuka, jelas Rini. Lalu Rini mengungkap bahwa tidak efisien bila pengidap sakit ringan berobat ke rumah sakit sehingga perlu dikontrol dengan konsep iuran. “Jelas ini cara pandang kufur sekuler lagi menyalahi fitrah insaniah orang sakit. Faktanya orang sakit ringan atau berat butuh pelayanan kesehatan dan kewajiban negara memenuhinya. Tentang pelayanan yang bagaimana akan diberikan tentu dikembalikan kepada sakit apa yang diderita.”

“Manusiawikah penggunaan sistem seleksi berbasis iuran terhadap pemenuhan hajat kesehatan? Pasalnya, mudah disaksikan tidak sedikit penderita penyakit serius tidak berobat.  Baik  karena mahalnya biaya berobat demikian juga karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan.  Juga, tidak sedikit yang rela miskin asal sehat dan nyawa selamat. Karena faktanya sehat adalah kebutuhan hidup pokok setiap orang,” tambahnya.

Baca juga:  Indonesia (Memang) Sudah Lama Jadi Kapitalis Liberal

Adapun alasan untuk pencegahan kecurangan, menurut Rini, jelas menunjukan kekacauan berpikir dan kegalauan rezim neolib. Pasalnya, kewajiban negara satu hal, dan kecurangan adalah hal yang lain.

“Kecurangan yang mewabah dalam sistem pelayanan kesehatan hari ini, baik oleh rumah sakit, pasien, maupun para dokter justru akibat kelalaian negara. Negara hadir sebagai pelaksana sistem kesehatan sekuler, model pembiayaan kesehatan sekuler, dan sistem kehidupan sekuler secara keseluruhan,” ujar Rini.

Rini lalu menjelaskan bahwa seharusnya hajat pelayanan kesehatan itu steril dari unsur komersial, bukan malah dibiarkan dalam cengkraman korporasi. “Mulai dari korporasi asuransi BPJS Kesehatan, rumah sakit, tenaga kesehatan hingga farmasi. Yang membuat orang sakit, rumah sakit dan para dokter dalam tekanan bisnis kapitalisme yang kental dengan berbagai kecurangan.”

“Pada akhirnya langsung atau tidak langsung, PerMenKes ini dan semua kebijakan neoliberal, berikut sistem kehidupan sekuler itu sendiri, yang rezim hadirkan untuk kepentingan ini hanyalah membuat masyarakat jatuh sakit dan mati perlahan. Jika bangsa ini sakit-sakitan tentu semakin mudah asing menjajah. Karenanya, persoalan hari ini bukan sekadar ganti rezim, tetapi ganti rezim berikut sistem kehidupannya sekaligus,” paparnya.

Kemudian Rini menjelaskan bahwa fakta yang ada saat ini sungguh jauh berbeda ketika rezim hadir sebagai pelaksanaan syariah Allah SWT dalam bingkai sistem politik Khilafah.

Baca juga:  Panas Dingin Iuran BPJS Kesehatan, Negara Nihil Peran

Sebelumnya, Deputi Direksi Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief, sebagaimana dikutip Republika, mengungkapkan urun biaya yang dibebankan pada masyarakat sebesar Rp 10 ribu setiap kali kunjungan rawat jalan di rumah sakit tipe C dan D juga klinik utama,  serta Rp 20 ribu untuk rumah sakit tipe A dan B. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program jaminan Kesehatan.[]

Bagaimana menurut Anda?