Menggadang-gadang Pemimpin via Debat?

Kepiawaian dalam berdebat tak mampu memberi jaminan sang pemenangnya akan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi rakyat. Karena, kepemimpinan adalah masalah serius yang harus ditunaikan oleh pihak yang benar-benar mampu memikul tugas negara dan bertakwa kepada Allah.


Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews, FOKUS — Rangkaian debat Capres-Cawapres mulai berlangsung. Diawali sesi pertama pada 17 Januari 2019 dan bakal berakhir pada April 2019. Banyak pihak yang menyesalkan debat kali ini bakal tak menyentuh esensi sebuah pertarungan gagasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI), debat didefinisikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Namun, alih-alih memberi visi, debat yang terjadi tak akan mampu mengungkap gagasan berbobot yang dilontarkan kedua kubu.

Veri Junaidi –Ketua lembaga kajian Kontitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif)- menyampaikan sangat mungkin ajang debat terjebak dalam formalitas. Apalagi ketika KPU memberikan 20 kisi-kisi pertanyaan pada kubu kedua pasangan calon. Karenanya Ferdinand Hutahaean – pengurus DPP Partai Demokrat- menyimpulkan debat 2019 ini tak bermutu. Disebutnya debat tersebut tak ubahnya ajang lomba menghafal. “Yang pasti KPU tak mampu menjaga kualitas pilpres ini dengan baik untuk menghasilkan pemimpin yang baik, berwawasan dan mampu mengurus negara ini ke depan,” kata Ferdinand.

Tak Ada Perbedaan Mendasar
Sadar, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang mampu mengurus negara dan rakyat dengan baik. Tak cukup berjanji yang akhirnya diingkari. Namun realisasi janji itu juga membutuhkan iklim dan lingkungan politik yang relevan terhadap perubahan. Tapi bagaimana mampu membawa perubahan jika ternyata gagasan yang dibawa kedua paslon tidak memiliki perbedaan signifikan? Artinya, semua persoalan yang menjerat bangsa ini –dari masalah utang negara, lapangan kerja, ketahanan pangan, digitalisasi maupun liberalisasi budaya- masih akan diselesaikan dengan road map yang sama. Bagaimana tidak sama, jika rencana pembangunan presiden lima tahun mendatang masih menggunakan formulasi yang sama. Yakni akan mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2019-2024 yang disusun Bappenas. Mentri Bappenas Bambang Brodjonegoro bahkan meminta kedua timses mempelajari RPJMN untuk menghindari program melenceng dari RPJMN 2019-2024 yang telah dibuat.

Karena pattern yang sama itulah menjadikan tim ahli dan timses kedua paslon tidak mampu menghadirkan program yang berbeda satu sama lain. Kondisi tersebut diamati dengan jeli oleh Sekretaris Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati. Mada berkesimpulan secara substansial, visi misi Joko Widodo dan Prabowo tidak ada perbedaan, baik dalam konteks pilpres 2014 atau 2019.

Dengan visi, misi, dan program kerja kedua pasangan calon yang tidak berbeda secara signifikan, sebenarnya tidak ada relevansinya semua kegaduhan politik yang terjadi sepanjang tahun.
Dalam bidang ekonomi, keduanya sama… di bidang pendidikan keduanya mengatakan sama-sama punya concern merasa bahwa pendidikan harus dimajukan. Demikian juga untuk masalah luar negeri,” katanya. Mada memperkirakan dalam debat capres nanti, besar kemungkinan tidak menyentuh hal-hal yang substansial. Misalnya untuk pembangunan infrastukur, Jokowi mungkin akan bilang bahwa dirinya akan menambah panjang satu juta kilometer, sementara Prabowo akan menambah panjangnya menjadi dua juta kilometer.

Jadi, bila tak ada perbedaan, apakah presiden mendatang akan sanggup membawa perubahan yang diharapkan rakyat? Lalu, apakah pemimpin yang digadang-gadang akan mampu menyelesaikan berbagai karut marut masalah negri dan segera mengubah kondisi bangsa ini, sudah mendekat di pelupuk mata? Ataukah mereka hanya akan mengulang sejarah : berjanji, kemudian tak mampu merealisasi karena substansi yang dihadapi tergantung pada berbagai kondisi?

Yang tak bisa dipungkiri, perbaikan atas kondisi sebuah negeri amat tergantung pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal, amat ditentukan oleh kondisi fundamental suatu bangsa, baik ideologi, hankam, politik, ekonomi dan sosial budayanya. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh konstelasi internasional dan posisi negara tersebut dalam percaturan politik dunia.

Bila Indonesia masih menjadi penjaga demokrasi-kapitalis, tentu tidak bakal menyongsong perubahan yang substansial. Indonesia hanya akan menjadi stempel dan perpanjangan tangan strategi berikut agenda-agenda yang disusun negara pertama, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Akibatnya, Indonesia masih akan bergantung pada pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada utang, membuka ruang bagi privatisasi korporasi, pelayanan publik berbiaya tinggi, ramah pada liberalisasi namun garang pada dakwah Islam politik yang membawa arus perubahan hakiki.

Kalau demikian halnya, tak ada lagi yang ditunggu kecuali justru melancarkan strategi menuju perubahan hakiki. Perubahan hakiki hanya mampu terwujud, bukan hanya tergantung pada personal, namun yang paling penting adalah perubahan sistem yang melingkupinya. Tidak cukup hanya mengubah rezim tanpa mengubah sistem berbangsa dan bernegara. Karena, hanya perubahan secara fundamentalislah yang mampu mengurai segala problem penjajahan asing atas ideologi, politik, hankam, ekonomi dan sosial budaya yang dihadapi masyarakat.

Penjajahan asing mesti diakhiri hegemoninya. Praktik demokrasi-kapitalis di seluruh dunia telah membuktikan sistem ini telah renta, hingga tak sanggup lagi memikul beban zaman. Lalu, buat apa harus dipertahankan? Apalagi, sebagai bentuk kasih sayang Allah sebagai Sang Maha Pemilik alam semesta telah membuat dan menyediakan aturan- aturan kehidupan bagi manusia. Tak perlu lagi manusia berpayah-payah merumuskan aturan yang bila akhirnya berujung pada kemudaratan dan kehinaan.

Menggadang-gadang Pemimpin Dambaan Rakyat

Penerapan aturan dalam institusi Khilafah Islamiyah akan menjadi jawaban akan kebutuhan pemimpin dambaan rakyat. Pemimpin yang mengayomi dan membawa keberkahan. Khalifah tidak memerlukan polesan dan pencitraan dalam membuktikan kepemimpinannya. Syarat keterpilihannya pun amat bersahaja, ‘hanya’ bersyaratkan muslim, laki-laki, dewasa, bebas, berakal, adil dan mampu memikul beban dan tugas negara. Namun, Khalifah hanya dipilih bagi yang mampu menerapkan aturan Islam dengan berpijak pada Alquran, As-Sunnah, Ijma’ dan qiyas.

Hanya dengan jaminan pelaksanaan hukum syariat itulah semua dambaan rakyat pasti terwujud. Keamanan dalam negeri terjaga, kebutuhan rakyat terpenuhi dan berwibawa di hadapan asing sebagai realisasi kepemimpinan yang dijalankan penuh amanah dan tanggung jawab. Merekalah pemimpin yang menyayangi rakyat dan mengutamakan mereka. Pemberi kabar gembira bukan menakut-nakuti rakyat. Memudahkan urusan rakyat bukan mempersulit mereka dengan beban kehidupan.

Khalifah juga tidak akan menipu rakyat dengan janji palsu. Dan selalu menjaga dan melindungi rakyat dari musuh dan hal buruk yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Karena itulah negara Khilafah telah termasyhur dalam sejarah sebagai bentuk negara yang berdaulat-mandiri, kuat-aman, beradab-mulia serta sejahtera.

Oleh sebab itu menggadang-gadang pemimpin dambaan rakyat tak cukup berbekal debat. Apalagi debat yang terjadi hanya pencitraan yang selalu melekat pada sistem demokrasi kapitalis. Kepiawaian dalam berdebat tak mampu memberi jaminan sang pemenangnya akan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi rakyat. Karena, kepemimpinan adalah masalah serius yang harus ditunaikan oleh pihak yang benar-benar mampu memikul tugas negara dan bertakwa kepada Allah. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (TQS. An-Nisaa’ayat 58).[]PJS

Gambar: Nusantara.news

Apa komentar Anda?