; Impor Marak, Petani Mangkrak – Muslimah News

Impor Marak, Petani Mangkrak

Aksesibilitas antara pangan dan rakyat semakin terhalang tembok besar impor, karena kemampuan memenuhi kebutuhan bukan hanya tentang ketersediaan komoditas namun juga kondisi ekonomi rakyat termasuk para petani.


Oleh: Cut Putri Cory (Ibu Penggerak Opini)

MuslimahNews, ANALISIS — Pernahkah Anda membayangkan menjadi petani? Setelah berkorban materi dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan pasar, lalu hasil panennya dihargai di bawah standar kebutuhan hidup. Tak cukup bahkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi mereka pun harus menyisihkan modal untuk kembali diputar dalam proses produksi selanjutnya. Belum lagi biaya sekolah anak, listrik, dan lain-lain. Sementara sumber pendapatan keluarganya adalah dari hasil bertani.

Dari beberapa kerabat yang berbagi cerita, ternyata bertani itu butuh modal yang tak sedikit dalam setiap tahapannya. Saya membayangkan, bagaimana cara saudara petani saya yang mengelola keuangannya? Sementara apa yang didapatkan dari hasil panen yang tak setiap bulan itu harus juga disisihkan untuk biaya operasional dan proses produksi berikutnya. Jika modal itu terpakai, maka bayangkan saja betapa sulitnya. Pantaslah petani menjadi cita-cita yang langka saat ini.

Sedikit-sedikit impor, itulah apa yang sering kita dengar hari ini. Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik besarnya impor gula yang dilakukan dua tahun belakangan ini. Dia mengunggah infografik berupa grafik batang berjudul “Principal Sugar Importing Countries in 2017/2018” yang bersumber dari Statista. (Tempo.co, 10/1/2019)

Tak hanya itu, Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor jagung sebesar 440 ribu ton yang khusus dialokasikan untuk kebutuhan industri. Sebanyak enam perusahaan telah mendapatkan alokasi jagung impor pada semester pertama 2019. Sebelumnya, pemerintah juga telah memberikan izin impor jagung kepada Perum Bulog sebesar 130 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan pakan pada industri kecil. Impor tersebut dilakukan dalam dua tahap, yaitu 100 ribu ton pada akhir tahun 2018 dan 30 ribu ton pada awal 2019. (Katadata, 17/1/2019)

Masih ada. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pemerintah Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 2,25 juta ton dengan nilai US$ 1,03 miliar di sepanjang tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka impor beras pada tahun 2018 menjadi yang paling tinggi. (Detik Finance, 16/1/2019)

Tsunami impor itu menyapu petani lokal meskipun hasil panen petani mengalami surplus. Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil mencapai target peningkatan produksi padi dan jagung yang dicanangkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari data nasional sepanjang tahun 2018. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sumarjo, Gatot Irianto, meyampaikan, produksi padi tahun 2018, mencapai 83,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 48,3 juta ton beras. Nilai ini diambil masih surplus dibandingkan dengan angka konsumsi sebesar 30,4 juta ton beras. Begitu juga dengan jagung, pada periode yang sama produksinya mencapai 30,05 juta ton Pipilang Kering (PK), sedangkan perhitungan kebutuhan sekitar 15,58 juta ton PK. (INews.id, 12/1/2019)

Maraknya kebijakan impor mengakibatkan dampak negatif bagi petani dengan mangkrak dan anjloknya harga hasil panennya. Hal itu menyebabkan harganya dapat merosot dari ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP). Dengan dalih ketahanan pangan, banjir impor menjadi kebijakan yang tak berpihak kepada petani, yang terjadi justru mereka tak mampu mengakses kesejahteraan. Jadi, sebenarnya ketahanan ekonomi siapa yang sedang diperjuangkan?

Jika ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan disarankan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal, maka agaknya kebijakan impor justru mengkhianati tujuan murni ini. Swasembada pangan yang mewujudkan kedaulatan pangan bangsa pun semakin utopi. Aksesibilitas antara pangan dan rakyat semakin terhalang tembok besar impor, karena kemampuan memenuhi kebutuhan bukan hanya tentang ketersediaan komoditas namun juga kondisi ekonomi rakyat termasuk para petani.

Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di suatu negara tercermin dari kemampuan negara tersebut dalam swasembada pangan, atau paling tidak ketahanan pangan. Topik kedaulatan pangan ini mengandung konsekuensi politik yang sangat besar. Tugas pemerintah adalah menyelenggarakan hajat hidup masyarakat, termasuk petani. Sehingga kebijakan yang ditelurkan wajib menyejahterakan petani lokal, bukan petani luar negeri melalui kebijakan impor. Selain mencukupi agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau, di sisi lain pemerintah wajib menyejahterakan petani lokal. Bahkan jika negara memiliki visi dan bargaining power yang cukup kuat, justru mampu melakukan ekspansi komoditas lokal menembus pasar global setelah aksesibilitas pangan rakyat terpenuhi sempurna.

Kebijakan impor sebagai suatu kebijakan jangka pendek memiliki dampak terhadap bangsa Indonesia khususnya petani lokal secara ekonomi maupun sosial. Dampak yang diterima bangsa Indonesia adalah pengeluaran devisa negara yang cukup besar untuk melaksanakan impor. Ini sama saja dengan pemerintah Indonesia memberikan keuntungan bagi petani negara lain, sedangkan bagi petani dalam negeri tidak.

Dengan melaksanakan kebijakan impor produk pertanian dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk pertanian luar negeri, itulah sebab petani-petani lokal kalah dan hasil panennya tak terbeli. Hal ini sangat berbahaya karena tak hanya melemahkan sektor pertanian dalam negeri, juga dapat mematikan sumber ekonomi petani.

Sampai sejauh ini, kita mulai memahami bahwa masifnya impor pangan yang dilakukan pemerintah, makin menunjukkan bahwa rezim ini bukanlah rezim yang berpihak dan serius mengurusi rakyat. Rezim neoliberal ini memang tidak punya visi kedaulatan pangan karena masih terus menggantungkan pangan pada impor. Padahal faktanya kondisi pemenuhan pangan rakyat tak beranjak menjadi lebih baik. Begitu pula nasib para petani lokal selalu termarginalisasi oleh kebijakan yang neoliberal.

Untuk menghentikan ketergantungan pada pangan impor dibutuhkan negara yang punya visi jelas, pemerintah yang berperan sebagai pelayan bukan pebisnis serta sistem ekonomi yang adil bukan ekonomi yang pro kapitalis. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan warga negara dan mencegah ketergantungan kepada asing. Sistem yang memiliki ketiga hal ini hanyalah sistem Islam yang menjalankan syariah Islam dan di bawah naungan Khilafah.[]

Bagaimana menurut Anda?