; Dari Uyghur Kita Belajar tentang Kebatilan Nasionalisme dan Urgensi Khilafah Islam - Muslimah News

Dari Uyghur Kita Belajar tentang Kebatilan Nasionalisme dan Urgensi Khilafah Islam

Hari-hari terakhir, berbagai linimasa kembali dipenuhi pemberitaan soal penderitaan Muslim Uighur di Xinjiang Cina. Foto-foto dan cerita-cerita tentang kezaliman yang menimpa mereka membuat gelombang pembelaan seolah tak terbendung lagi.


MuslimahNews, EDITORIAL — Aksi solidaritas dilakukan dimana-mana. Kedutaan dan kantor konsulat Cina pun jadi sasaran protes para pengunjuk rasa. Mereka menuntut agar rezim pemerintahan Cina segera menghentikan segala kekejaman mereka kepada muslim Uyghur yang sudah lama berjuang ingin melepaskan diri sebagai bangsa yang merdeka.

Uyghur adalah nama sebuah sebuah klan Turki yang berabad-abad lamanya sudah hidup di kawasan Asia Tengah, tepatnya di provinsi terbesar Cina, Xinjiang, yang sebelumnya bernama Turkistan. Bangsa ini mewarisi agama Islam yang dianut nenek moyang mereka sejak abad ke-10 Hijriyah.

Sebelum wilayah ini dicaplok pemerintahan komunis Cina pada tahun 1949, kaum Muslim Uyghur hidup mulia di bawah naungan Khilafah Islam. Bahkan sejarah mencatat, di sepanjang masa itu, bangsa Uyghur tampil sebagai bangsa yang maju dan kosmopolitan sebagaimana Muslim yang lainnya.
Namun pasca invasi, pemerintah Cina mulai menggabungkan tanah air Uyghur menjadi salah satu provinsi Cina dan mengganti nama Turkistan menjadi wilayah otonomi Xinjiang.

Sejak saat itulah, Muslim Uyghur hidup dalam situasi yang sangat menyedihkan.
Rezim komunis Cina memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Mereka tak boleh menunjukkan identitas sebagai seorang Muslim. Semua hal yang bisa mendekatkan orang Uyghur dengan Islam, dengan sistematis dijauhkan. Alquran dibakar. Mesjid-mesjid dihancurkan. Jilbab dan kerudung dilarang. Nama-nama islami harus diganti. Mereka dipaksa minum khamr dan makan babi. Dipaksa berbahasa mandarin dan berbaju Cina. Kaum perempuannya dipaksa menikah dengan orang-orang Cina. Dan saat Ramadhan, mereka dipaksa berbuka. Kurikulum pendidikan pun menjadi jalan cuci otak generasi Uyghur dengan doktrin-doktrin komunis Cina yang anti agama.

Kekejaman makin menjadi tatkala simbol negara pengemban komunisme, Uni Sovyet, runtuh di tahun 1991. Di saat itu, masyarakat Uyghur mulai menemukan momentum untuk bangkit melakukan perlawanan. Dan semangat ini lantas dijawab oleh rezim komunis dengan kebijakan yang kian represif dari sebelumnya, bahkan mengarah pada upaya genosida.

Lantas atas nama memberantas separatisme, jutaan Muslim Uyghur ditangkap dan dipenjara di kamp-kamp konsentrasi tanpa pengadilan. Di bawah program jahat bernama “re-edukasi” , mereka disiksa dengan bentuk-bentuk siksaan yang tak masuk nalar sehat dan naluri kemanusiaan.

Laki-laki, perempuan, tua, muda bahkan anak-anak Uyghur, semuanya diperlakukan dengan biadab. Targetnya, mereka keluar dari Islam dan menjadi seorang penganut atheis komunis yang mengabdi pada partai komunis china dan para pemimpinnya.

Banyak di antara mereka yang hilang tak tentu rimba. Diduga kuat, sebagian besar dari mereka dibunuh demi bisnis transplantasi organ tubuh yang memang menjadi salah satu andalan ekonomi di Cina. Dan tentang ini, sudah banyak testimoni dari para keluarga korban, bahkan para dokter pelaku yang pada akhirnya lari dan bertobat menyadari kesalahan.

Meski berbagai laporan dan bukti-bukti valid mencuat ke permukaan, termasuk rilis lembaga HAM internasional hingga level PBB, namun Pemerintah Cina tetap menolak semua tudingan serius soal pelanggaran HAM atas Muslim Uyghur ini. Melalui koran pemerintah berbahasa Inggris, Global Times, mereka berkilah, bahwa pemerintah sekadar berusaha untuk mencegah agar Xinjiang tidak berubah menjadi “Suriah Cina” atau “Libya Cina”. Seolah-olah, apa yang mereka sebut sebagai separatisme dan terorisme itu terjadi dengan sendirinya. Padahal kebijakan represif merekalah yang memicu berbagai upaya perlawanan.

Yang lebih menyedihkan, apa yang terjadi atas Muslim Uyghur ternyata tak mampu menggerakkan hati nurani para penguasa di negeri-negeri Muslim lainnya. Tak ada seorangpun dari mereka yang berani melakukan pembelaan, meskipun sekedar dengan menyampaikan protes keras kepada pemerintahan Cina, apalagi memberi pertolongan ril secara terbuka.

Sebagian dari mereka, termasuk pejabat dan para tokoh di negeri Muslim terbesar bernama Indonesia, bahkan ikut-ikutan menutupi kebobrokan rezim komunis Cina, dan menguatkan klaim china soal pemberantasan separatisme dan terorisme. Mereka katakan, apa yang dilakukan pemerintahan Cina adalah urusan dalam negeri mereka. “Kita bisa apa? Apalagi selama ini, kita bergantung pada Cina!” itu kata salah satu pejabat tinggi di Indonesia.

Sungguh semua pernyataan dan sikap seperti ini merupakan bentuk kebiadaban baru atas saudara Muslim yang nyata-nyata sedang ditindas. Dan sikap naif ini tak lain merupakan bukti ketergantungan mereka terhadap penjajah Cina.

Gelontoran utang atau ‘bantuan’ yang jor-joran diberikan pemerintah Cina jelas telah menjadi jebakan jitu yang membelit kepemimpinan rezim demokrasi kapitalis neoliberal di berbagai negeri Muslim. Mereka seakan terbelenggu untuk bergerak melakukan berbagai kewajiban terhadap saudara seagama. Dan di luar itu, deal-deal politik tingkat tinggi yang terus dilakukan pun telah berhasil mencegah mulut, tangan dan kaki mereka untuk melakukan apa yang sepatutnya dilakukan.

Lantas, bagaimanakah dengan lembaga-lembaga internasional semacam PBB dan lembaga HAM lainnya? Mereka pun jelas tak pernah bisa diharapkan. Telah begitu banyak fakta yang menunjukkan, bahwa hak asasi manusia yang selama ini mereka gembar-gemborkan ternyata tak berlaku untuk umat Islam.

Sungguh, dari kasus Uyghur ini kita banyak belajar. Bahwa kepemimpinan sekuler demokrasi neoliberal telah mencampakkan persaudaraan karena iman. Dan bahwa paham nasionalisme serta konsep negara bangsa telah memutilasi tubuh umat ini hingga kehilangan rasa persaudaraan hakiki di bawah akidah Islam.

Bahkan kehinaan demi kehinaan dengan telanjang ditunjukkan oleh para pemimpin Muslim di berbagai negeri Islam. Yang hanya demi secuil bantuan dan legalitas kekuasaan, mereka rela menggadaikan harga diri dan kedaulatan. Tak peduli bahwa kelak kepemimpinan mereka dan tumpulnya kekuasaan mereka dalam melawan kezaliman akan ditanya.

Sungguh dari Uyghur pula kita belajar. Bahwa umat ini butuh kepemimpinan yang berpijak pada akidah Islam. Kepemimpinan yang berfungsi sebagai pemersatu sekaligus menjadi pengurus dan penjaga umat.

Itulah Khilafah Islam. Sebuah institusi politik warisan Nabi Saw yang telah terbukti belasan abad menjadikan umat ini mulia. Menjaga mereka dari segala marabahaya. Dan menghimpun seluruh kekuatan umat hingga ditakuti musuh-musuhnya.

Khilafah inilah yang harus diperjuangkan seluruh umat Islam. Karena hanya Khilafah-lah satu-satunya institusi politik yang bisa diharapkan menghilangkan segala bentuk penindasan. Tak hanya bagi Muslim Uyghur, tapi juga Muslim-muslim tertindas di seantero alam.[] SNA

Bagaimana menurut Anda?