Daulat Asing di Balik Pariwisata

Semboyan tourism is a key of economic growth menjadi mantra sakti bagi World Bank Group dan lembaga keuangan dunia lainnya, untuk memaksa negara-negara dunia memperbaiki pariwisatanya. Mereka mampu meyakinkan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pariwisata sebagai investasi yang menguntungkan. Sumber pembiayaannya jelas berasal dari utang. Realitas ini dianggap normal, karena doktrin kapitalis menafikan pembiayaan pembangunan tanpa utang.


Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews, FOKUS — Bukan rahasia lagi, jika hampir semua kekayaan SDA Indonesia sudah berpindah tangan karena privatisasi, baik menjadi milik kapitalis lokal ataupun asing. Tapi sebagai bangsa yang harus ‘membangun’, negri ini butuh banyak devisa segar. Karenanya, Bank Indonesia menyatakan pemerintah perlu sumber devisa instan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni melalui sektor pariwisata.

Rezim Jokowi-JK memang menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan nasional. Sumber devisa sektor ini pada 2016 mencapai USD 12 M. Setahun kemudian, pariwisata menjadi penyumbang kedua PDB Indonesia. Karena itu pada tahun 2019, setoran devisa pariwisata diprediksi bakal melampaui Rp 280 trilyun.

Dikte Asing atas Pariwisata

Dunia internasional turut mendikte Indonesia untuk menggencarkan sektor ini. Liberalisasi yang menjadi ruh kapitalisme, tentu amat mudah menggiring lifestyle masyarakat dunia memasuki era ekonomi wisata (leisure economy). Paham sekularisme memang meniscayakan dunia menjadi tempat untuk bersenang-senang. Wajar akhirnya semua negara menggarap alam (nature), budaya (culture) dan karya manusia (man made) sebagai destinasi wisata.

Semua itu tak lepas dari klaim World Travel and Tourism Council (WTTC) yang menyebutkan pariwisata menyumbang PDB Global sebesar 9,8 persen. Bahkan World Bank sesumbar, setiap belanja 1 dolar AS akan mendorong dan menggerakkan sektor ekonomi lain minimal 3,2 dolar AS. Alhasil, banyak negara terjebak dalam ilusi bahwa pariwisata bakal mengentaskan problem kemiskinan dan pengangguran.

Apalagi, lembaga kapitalis Barat seperti UN WTO (United Nations World Tourism Organizations, IDB (Internasional Development Bank), G-20, UNESCO, ILO (International Labour Organization), dan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) turut memprovokasi dunia agar melibatkan diri dalam bisnis menggiurkan ini.

Baca juga:  Rezim Gagal, Pengamat: Ini Kunci Sukses Para Khalifah dalam Pelayanan Kesehatan

[Gambar: Geopark Ciletuh (Instagram: Manggalih/IDN Times)]

Karenanya, Indonesia bergabung dengan jaringan UNESCO dalam Global Geoparks Network (GGN) agar menjaring minat masyarakat dunia yang selalu addict untuk mendatangi wilayah eksotis. Saat ini 4 situs telah dinobatkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) yakni Gunung Batur di Bali, Gunung Sewu, yang terbentang dari Gunung Kidul, Wonogiri sampai Tulungagung; Gunung Rinjani di Lombok dan Ciletuh di Sukabumi. Selain itu, masih ada 17 situs yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara sebagai National Geoparks.

Bahkan secara khusus, pemerintah mencanangkan 4 dari 12 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) sebagai KEK pariwisata. yakni KEK Tanjung Lesung di Pandeglang-Banten, KEK Mandalika di Lombok Tengah-NTB, KEK Tanjung Kelayang di Belitung-Babel dan KEK Morotai di Pulau Morotai-Maluku Utara. Dengan harapan, semua tempat akan menjadi obyek wisata terintegrasi antara wisata alam, budaya hingga MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition and events tourism).

Dari sekumpulan destinasi tersebut, pemerintah menetapkan 10 destinasi unggulan yang disebut dengan ‘New Bali. Yaitu Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika, Pulau Komodo, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai.

Problema Pariwisata

Semboyan tourism is a key of economic growth menjadi mantra sakti bagi World Bank Group dan lembaga keuangan dunia lainnya, untuk memaksa negara-negara dunia memperbaiki pariwisatanya. Mereka mampu meyakinkan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pariwisata sebagai investasi yang menguntungkan. Sumber pembiayaannya jelas berasal dari utang. Realitas ini dianggap normal, karena doktrin kapitalis menafikan pembiayaan pembangunan tanpa utang.

Bagi asing, tak ada bisnis yang menggiurkan selain bisnis rente. Wajar bila Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui pinjaman kepada Indonesia sebesar US$300 juta (sekitar Rp 4,2 triliun) untuk mengembangkan layanan dan infrastruktur dasar pariwisata. Indonesia Tourism Development Project ini di antaranya akan memfasilitasi pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Investasi proyek dilakukan di Lombok; Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dan Danau Toba.

Kemudahan menggelontorkan utang pada bisnis ini terjadi, karena pariwisata adalah sektor yang diunggulkan dalam strategi pasar bebas. Pariwisata menjadi sektor andalan agar terjadi arus modal dan investasi dari berbagai negara, korporasi ataupun personal ke suatu negeri. Hal ini seakan menjadikan sektor ini mampu menggairahkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya pertumbuhan yang terjadi tidak mampu mensejahterakan negeri dan rakyat. Karena keuntungan sektor pariwisata hanya berlari kepada pemilik modal.
Belum lagi masalah alih fungsi lahan, dimana kepemilikan hotel berbintang, resort, property, fasilitas atau kawasan wisata telah beralih dari masyarakat lokal pada pemilik modal. Tidak hanya dimiliki oleh kapitalis lokal, namun juga kapitalis asing.

Tak bisa dipungkiri, di balik jargon pariwisata ‘menggairahkan bisnis lokal’, justru pemiskinan terjadi secara masif di sejumlah lokasi wisata. Misalnya, penduduk lokal yang awalnya adalah pemilik tanah, terpaksa harus menjual murah tanahnya karena tekanan pihak yang lebih kuat, ataupun karena tak sanggup bersaing dengan pendatang yang lebih mengerti bisnis wisata. Akibatnya, para mantan ‘tuan tanah’ ini hanya puas beralih profesi sebagai ‘buruh berseragam’ ataupun pekerja non formal.

Di pihak lain, pariwisata memang cara paling efektif untuk menyebarkan pemikiran asing. Kontak antara penduduk lokal dan turis asing menyebabkan inklusi sosial yang berujung pada transfer nilai. Kita bisa mengindranya jika masyarakat yang tinggal di kawasan wisata, lama-lama terkikis pemahaman agamanya dan kian ‘ramah’ terhadap ide liberal. Perubahan gaya hidup, bahasa, cara berpakaian, hingga toleran terhadap perilaku wisatawan. Gegar budaya, berujung pada imitasi perilaku asing.

Yang mengenaskan, akhirnya berkembang profesi ‘baru’ yang merusak cara pandang masyarakat. Tak bisa dipungkiri jika prostitusi, pornografi, bahkan pariwisata seks anak (PSA) benar terjadi di sejumlah destinasi wisata. Dirjen Imigrasi KemenhukHAM menyebutkan hingga September 2017 telah dideportasi 107 orang yang diduga sebagai pedofil dari berbagai bandara di Indonesia.

Padahal target 20 juta wisatawan meniscayakan 169 negara bebas visa melenggang masuk ke Indonesia, dan berpotensi membawa bencana!

Baca juga:  ‘Teror’ Karhutla, Pengamat Bongkar Kegagalan Rezim Pelayan Korporasi

Pariwisata di Masa Khilafah

Melenyapkan Daulat Asing
Daulat asing dalam pariwisata –yang terwujud pada dikte-dikte strategis lembaga dunia dan negara besar, ataupun aliran utang, modal dan investasi- tidak akan lenyap bila rezim yang berkuasa masih menjadi antek asing. Imperialisme kapitalisme hanya akan sirna bila kekuasan negri muslim berada di tangan Khilafah.
Khilafah bertugas menegakkan Kalimatullah di seluruh dunia.

Syariat melarang pembiaran asing berkuasa atas kaum mukminin. Konsekuensinya, Khilafah tidak akan membiarkan celah bagi asing terbuka, sekalipun ‘hanya’ kerjasama bisnis pariwisata. Khilafah juga tak bakal membiarkan infiltrasi nilai yang merusak akidah dan akhlak umat.

Apalagi, dalam Khilafah, pariwisata bukan sumber devisa utama, sehingga permisif demi menggenjot pemasukan. Negara mengandalkan sumber devisa utama dari pos fai-kharaj, kepemilikan umum dan pos sedekah.

Lebih dari itu, tujuan utama dipertahankannya pariwisata adalah sebagai sarana dakwah dan di’ayah (propaganda). Menjadi sarana dakwah, karena manusia biasanya akan tunduk dan takjub ketika menyaksikan keindahan alam. Tafakur alam akan menjadi sarana untuk menumbuhkan atau mengokohkan keimanan pada Allah SWT. Menjadi sarana propaganda (di’ayah), untuk meyakinkan siapapun tentang bukti-bukti keagungan dan kemuliaan peradaban Islam.

Semua itu menjadi bukti, bahwa tak ada yang sia-sia dalam Islam, termasuk dalm menempatkan pariwisata. Karena ketundukan atas kebesaran Allah SWT-lah yang menjadikan sebuah bangsa mandiri, mulia dan tangguh, lepas dari daulat asing.[]PJS

Baca juga:  Penguasa yang Dicintai VS Penguasa yang Dibenci

Gambar: Hidayatullah.com

Tinggalkan Balasan