Rezim Antek Asing-Aseng: Neoimperialisme Makin Mencengkeram Indonesia

Cengkeraman hegemoni peradaban barat demokrasi-sekuler terhadap negeri ini dan berbagai negeri Muslim lainnya memang  belumlah hilang. Di Indonesia, lebih dari 70% sumber daya alam dikuasai asing (voa-islam.com). Kondisi semakin parah karena situasi rezim hari ini yang pro asing dan aseng. Dalam paket kebijakan ekonomi ke-16 yang diluncurkan 16 November 2018, Rezim Jokowi mengizinkan asing menguasai bahkan hingga 100 persen saham di 54 industri.


Oleh: Nida Saadah, (Dosen dan Peneliti Ekonomi Syariah)

MuslimahNews, FOKUS — Heboh divestasi Freeport di penghujung tahun 2018 menggambarkan betapa sumber daya alam di negeri ini masih dalam cengkeraman asing. Lihatlah betapa geramnya Faisal Basri yang berkomentar, “Ini menyedihkan, sebab area tambang yang dikelola Freeport sejak awal adalah milik Indonesia dan tidak pernah menjadi kepunyaan asing. Tak ada yang lebih konyol ketimbang membeli milik sendiri”. Meskipun statement yang viral ini kemudian dibantah lagi oleh pemerintah bahwa meski kontrak Freeport berakhir tahun 2021, tidak otomatis menjadi milik Indonesia. Karena MoU nya tidak begitu, harus melalui arbitrase internasional dst. Karena ini bukan kontrak migas, melainkan kontrak tambang.

Jadi, masih menurut pemerintah, langkah membeli saham 51% (dengan dana utang juga) adalah proses mengembalikan tambang ke Indonesia. Adapun menurut penulis, persoalannya bukan di posisi kontrak migas ataukah kontrak tambangnya. Persoalannya ada di aspek mindset rezim tentang posisi deposit emas dan persoalan penjajahan barat atas Indonesia yang tidak mau mereka lepaskan. Tentang deposit emas, itu bukanlah milik pemerintah. Tapi milik umat (rakyat). Memberikan pengelolaan dan penguasaan tambang kepada asing & aseng, sama saja dengan mengkhianati pemilik sejatinya. Asing & aseng tentu saja mereka akan menggunakan berbagai cara agar penguasaan sumber daya alam itu tidak lepas dari tangan mereka.

Cengkeraman hegemoni peradaban barat demokrasi-sekuler terhadap negeri ini dan berbagai negeri Muslim lainnya memang  belumlah hilang. Di Indonesia, lebih dari 70% sumber daya alam dikuasai asing (voa-islam.com). Kondisi semakin parah karena situasi rezim hari ini yang pro asing dan aseng. Dalam paket kebijakan ekonomi ke-16 yang diluncurkan 16 November 2018, Rezim Jokowi mengizinkan asing menguasai bahkan hingga 100 persen saham di 54 industri.

Beberapa di antaranya ironisnya merupakan industri strategis dan bahkan menjadi hajat hidup orang banyak, seperti industri kayu, jasa konstruksi migas, jasa pemboran migas di laut, pemboran panas bumi, pembangkit listrik, industri farmasi, industri alat kesehatan dan lain-lain. Kepemilikan 100 persen saham oleh asing ini bahkan di sektor yang berkaitan dengan pembentukan opini publik seperti jasa survei/jajak pendapat, jasa akses internet, jasa sistem komunikasi data dan lain-lain.

Di bidang sumber daya manusia, bonus demografi yang dimiliki Indonesia menjadi tidak berarti ketika rezim membuka pasar/bursa tenaga kerja seluas-luasnya bagi pekerja asing. Mulai dari pekerja yang memiliki skill sampai dengan buruh kasar.

Perkembangan teknologi dunia dalam teknologi digital IR 4.0 juga disikapi rezim secara gagap karena negara tidak mempunyai visi dan misi yang jelas dalam pemanfaatan teknologi. Dunia pendidikan dipaksa masuk ke era 4.0, bahkan tanpa melewati step 2 dan step 3. Luar biasa. Dengan format yang tidak jelas, bisa diduga kuat kalau nanti pada akhirnya revolusi 4.0 menjadi ‘wasilah’ (alat) peradaban barat untuk memperpanjang ketergantungan negeri ini kepada asing.

Cengkeraman Neoimperialisme, Barat juga makin kokoh ditancapkan rezim ini dengan diadakannya perhelatan antara Indonesia dengan lembaga pemberi utang IMF (International Monetary Fund) dan World Bank Oktober 2018 di Bali. Beberapa rekomendasi yang dituntut asing terhadap pemerintah Indonesia adalah menaikkan harga jual produk sebagai evaluasi inefisiensi. Ujung-ujungnya rakyat diposisikan sebagai konsumen yang harus membayar kenaikan harga.

Cengkeraman peradaban barat demokrasi-sekuler juga dilakukan melalui eksistensi mata uang mereka terhadap mata uang di negeri-negeri kaum Muslimin. Standar mata uang yang tidak bertumpu pada logam mandiri (emas dan perak), tetapi bertumpu pada mata uang negara maju, benar-benar sukses membuat mata uang di negara berkembang terseok-seok, bahkan terjungkal. Nilai tukarnya naik dan turun mengikuti situasi ekonomi negara maju. Bahkan sekadar cuitan Donald Trump terhadap Tiongkok bisa membuat nilai rupiah jatuh. Dampak lanjutan, karena kebutuhan banyak dipasok dengan impor, maka harga beli juga ikutan naik.

Dapat disimpulkan situasi yang menyengsarakan rakyat ini, timbul karena ekonomi  Indonesia masih terjajah asing & aseng. Penerapan sistem politik demokrasi membuat negeri ini tidak punya visi-misi bernegara membangun dan meninggikan peradaban.

Prediksi ke depan jika negeri ini tidak melepaskan diri dari penjajahan, membangun negara mandiri adalah:

  1. Sumber daya alam habis dijarah asing dan aseng
  2. Angka pengangguran yang tinggi pada SDM (sumber daya manusia) lokal, karena pasar kerja dikuasai SDM asing dan aseng
  3. Revolusi 4.0 menjadi ‘wasilah’ (alat) peradaban barat untuk memperpanjang penjajahan di negara berkembang
  4. Jeratan utang (debt trap) yang  tidak bisa dilepaskan, sehingga ekonomi Indonesia akan didikte asing & aseng
  5. Anjloknya rupiah akan terus berulang, selama ekonomi dunia tidak stabil

Adapun dampak yang terasa langsung di masyarakat adalah hidup terasa sulit. Karena harga terus naik (inflasi permanen), kelangkaan barang, dan  pengangguran  yang meningkat.

Untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan asing & aseng, Indonesia butuh lompatan politik dan ekonomi. Berharap bisa lepas dari penjajahan tetap dalam bingkai negara demokrasi-sekuler adalah utopia. Mimpi yang tidak pernah terwujud. Karena bingkai negara demokrasi itulah yang menjadi pintu masuk peradaban barat bisa menguasai negeri-negeri kaum Muslimin. Menjarah sumber daya alamnya dan mendikte ekonominya. Berevolusi menjadi Negara Khilafah adalah solusi realistis yang ditawarkan oleh Islam.

Dengan mengubah haluan politik ekonominya berbasis Islam, maka semua kebijakan yang menyengsarakan rakyat akan ditata ulang. Karena tidak sesuai dengan prinsip Islam. Negara Khilafah juga tidak terikat pada kesepakatan-kesepakatan internasional jika itu bertentangan dengan prinsip Islam. Secara ringkas,  tawaran sistem ekonomi Negara Khilafah untuk menata ulang ekonomi Indonesia untuk membangun negara mandiri, kuat, dan berpengaruh adalah sebagai berikut:

  1. Ekonomi hanya berbasis sektor riil. Sektor non-riil (sistem bunga, spekulasi) yang menjadi parasit dalam ekonomi harus ditutup. Dampak lanjutan, pergerakan mata uang hanya mengikuti pertumbuhan barang dan jasa, sehingga serapan tenaga kerja menjadi besar.
  2. Parameter kesejahteraan per individu. Untuk memantau kesejahteraan masyarakat, tidak dilakukan dengan perhitungan rata-rata pendapatan dan belanja. Tapi dipantau pemenuhan kebutuhan pokok per individu. Ini hanya bisa dilakukan jika sistem politik negaranya berbentuk Negara Khilafah. Negara demokrasi tidak memiliki perangkat untuk mendeteksi hal itu.
  3. Politik ekonomi Islam diterapkan dalam berbagai sektor, pertanian, perdagangan, jasa, industri, dan  bahkan dalam perdagangan internasional.
  4. Basis mata uang adalah emas & perak. Tidak mengikatkan pada kurs mata uang negara lain. Karena emas dan perak mempunyai volatilitas untuk menjaga nilainya sendiri.
  5. Menata ulang kepemilikan atas aset. Sumber daya alam ditata ulang kepemilikannya sebagai mestinya, yakni milik umat. Allah SWT menciptakan minyak, gas, emas, nikel, besi, baja, hutan, laut dan berbagai sumber daya yang lain, bukan untuk dimiliki negara. Tapi dimiliki oleh umat. Negara hanya diberi wewenang untuk mengelolanya, lalu mengembalikan hasil pengelolaan itu kepada pemilik sejatinya, umat (rakyat). Hasil pengelolaan dalam bentuk hasil penjualan bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Sehingga rakyat bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas dan bebas biaya. Infrastruktur juga bisa dinikmati masyarakat secara gratis, karena tidak dibangun negara dari dana utang.
  6. Untuk bisa melakukan itu semua, maka negara harus menata ulang konsep keuangan negaranya berbasis konsep APBN Syariah yakni Baitul Mal (Sistem Keuangan Negara Khilafah).

Dengan penerapan sistem politik-ekonomi Islam, maka sudah terbukti selama 13 abad, Negara Khilafah Islam bisa menjadi negara yang mandiri, kuat, dan berpengaruh. Mahabenar Allah SWT dengan segala firman-Nya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” Terjemah Quran surah Al A’raf ayat 96.[]

Apa komentar Anda?