; Pembangunan Infrastruktur untuk Siapa? - Muslimah News

Pembangunan Infrastruktur untuk Siapa?

Hilanglah status infrsatruktur sebagai fasilitas umum. Berganti menjadi jasa komersil. Rakyat harus membayar fasilitas tersebut dengan harga yang mahal. Sebagai contoh, jalan tol yang seharusnya merupakan fasilitas umum, karena dibangun oleh investor, maka rakyat harus membayar tarif tol dengan harga yang mahal. Alasannya, karena jalan ini telah menjadi barang komersil. Bukan lagi fasilitas umum yang disediakan negara bagi rakyatnya.


Oleh: Sari Zunairah Ashleena S.IP

MuslimahNews, FOKUS — Selama empat tahun terakhir, pembangunan sejumlah infrastruktur tampak paling menonjol di negeri ini. Sejumlah bandara, pelabuhan, rel kereta, jalan Tol dibangun oleh pemerintah dengan alasan untuk memudahkan kegiatan ekonomi di negeri ini.

Seiring dengan itu, anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembangunan ini juga sangat besar. Pembangunan jor-joran tentu membutuhkan dana yang jor-joran juga. Pemerintah terus membuka diri untuk investasi asing dalam pembangunan. Pemerintah juga terus menambah utang baik dalam bentuk penjualan Surat Berharga Negara maupun dalam bentuk utang luar negeri. Bahkan pemerintah tidak segan menggunakan dana haji milik ummat dan dana BPJS untuk dijadikan modal dalam pembangunan.

Untuk investasi dan utang luar negeri, pemerintah digandeng Cina dalam proyek Belt Road Inisiative (BRI). Pada tahun 2017, investasi Cina ke Indonesia mencapai USD 3,3 miliar, naik lima kali lipat dibandingkan pada tahun 2015. Dalam investasinya, Cina sepakat untuk membangun 4 koridor ekonomi di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Investasi meliputi berbagai proyek seperti pengembangan industri, infrastruktur, bandara, kereta, pelabuhan, tol, energi dan wisata yang bersinergi dengan Poros Maritim Indonesia.[1]

Selain investasi langsung, BUMN Cina juga turut berinvestasi dalam proyek swasta pembangunan taman hiburan di Lido City. Associated Press melaporkan BUMN Cina, Metalurgical Corp, telah menandatangani kontrak untuk membangun taman hiburan di Indonesia, yang akan termasuk pembangunan hotel dan kondominium Trump.[2]

Sebelumnya, saat Menteri Keuangan dijabat Bambang PS Brodjonegoro, Pemerintah RI telah menandatangani Memorandum of Understanding on Establishing the Asian Infrastructure Investment Bank Among Prospective Founding Members, pada 25 November 2014 di Jakarta, dan disaksikan Dubes Cina untuk Indonesia Xie Feng.  Kerjasamanya,  pembangunan jalur kereta cepat, pelabuhan, dan berbagai infrastruktur lainnya.

Dalam MoU AIIB yang disepakati Indonesia-Cina itu, kepentingan Cina lebih menonjol. MoU itu lebih banyak menguntungkan RRC karena penentuan hak suara berdasarkan saham yang dimiliki. Dalam MoU ini juga disebutkan, bahwa Cina akan mengendalikan Sekretariat Interim Multilateral yang akan menghasilkan rancangan pembentukan Articles of Agreement (AOA) tentang tata cara bank ini beroperasi.[3]

Kedepannya, bisa dibayangkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia akan banyak didikte Cina. Bukan tidak mungkin, Cina pun akan memaksakan paket pembangunan seperti Angola pada Indonesia. Dan, hasil dari pembangunan itu sendiri adalah lipatan keuntungan lain bagi Cina.  Cina mensyaratkan agar negeri-negeri penerima investasinya, juga menerima impor barang dan Tenaga Kerja asal Cina. Walhasil, untuk Indonesia, negeri ini pun diserbu TKA Cina dan impor barang Cina.

Menurut Peneliti Institute for Development Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira, kedatangan TKA merupakan satu paket dalam kerja sama dengan negeri Tirai Bambu itu. Dalam tiga tahun terakhir, kenaikan investasi asal Cina berkorelasi dengan kenaikan TKA asal Cina.  Jumlah TKA hingga 2017 mencapai 126 ribu orang, meningkat 69,85 persen dibanding akhir 2016.[4] Demikian pun, impor barang asal Cina mendominasi struktur impor Indonesia dengan porsi 27,28 persen atau senilai 13,92 miliar dolar AS. Sehingga Secara kumulatif dari Januari hingga April 2018, neraca dagang negeri ini mengalami defisit 1,31 miliar dolar AS terhadap Cina.[5]

Sebelum investasi dan utang luar negeri dari Cina menyerbu Indonesia, pemerintah negeri ini juga telah mengikat kerjasama dengan sejumlah negara Barat dalam pembangunan, terlebih saat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) ditetapkan pemerintah Orba. Hingga kini, pemerintah masih terus menawarkan pada asing untuk proyek pembangunan negeri ini.

Menko Maritim dan Kelautan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia menawarkan proyek blended finance ke para delegasi hadir dalam Annual Meeting IMF Oktober 2018 di Bali . Menurut Luhut ada 10 proyek yang akan ditawarkan dalam skema pembiayaan campuran (blended finance) untuk proyek infrastruktur. Yakni skema pendanaan yang menggabungkan antara dana investor dan dana filantropis sebagai alternatif pendanaan proyek infrastruktur.[6]

Tidak puas hanya dengan kerjasama pembangunan, pemerintah juga menerbitkan sejumlah Surat berharga negara dalam bentuk Global Bond untuk mendapatkan dana bagi pembiayaan negara. Termasuk untuk proyek pembangunan.  Sejak tahun 1996 hingga 2018, pemerintah terus menerbitkan Global Bond dengan kupon yang nilainya lebih tinggi dari US Treasury Bond. Tentu saja surat berharga ini diburu para pembeli, sehingga mengakibatkan utang negara ini kian membengkak.

Berdasarkan sumber rilis APBN per Oktober 2018, total utang pemerintah pusat hingga September 2018 sebesar Rp 4.416,37. Jumlah tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.593,26 triliun dan pinjaman sebesar Rp 823,11 triliun.

Pemerintah sedang menantang bahaya, karena membangun negara di atas utang dan investasi asing adalah sebuah hal yang sangat beresiko.  Pertama, membangun infrastruktur dengan investasi asing. investasi asing akan memindahkan kepemilikan. Jika sebelumnya pelabuhan, jalan dan bandara, adalah milik umum. Maka setelah dibangun dengan investasi asing, sebagian atau seluruh infrastruktur itu akan menjadi milik investor.

Hilanglah status infrsatruktur sebagai fasilitas umum. Berganti menjadi jasa komersil. Rakyat harus membayar fasilitas tersebut dengan harga yang mahal. Sebagai contoh, jalan tol yang seharusnya merupakan fasilitas umum, karena dibangun oleh investor, maka rakyat harus membayar tarif tol dengan harga yang mahal. Alasannya, karena jalan ini telah menjadi barang komersil. Bukan lagi fasilitas umum yang disediakan negara bagi rakyatnya.

Jika fasilitas umum seperti jalan tol sudah berubah menjadi barang komersil, otomatis akan memicu kenaikan harga. Dan menyumbang inflasi di negeri ini. Rakyat bukan hanya tidak bisa menikmati infrastruktur tersebut namun juga akan terpukul oleh dampak lanjutannya berupa inflasi. Inflasi jelas akan membahayakan pertumbuhan ekonomi negeri.

Kedua, membangun infrastruktur dengan utang luar negeri. Jeratan utang luar negeri dengan bunga atau ribanya akan menjaid beban negara di masa yang akan datang. Bukankah utang luar negeri telah menjadi alat mendikte negeri ini?  Bukankah utang luar negeri juga telah menjadikan APBN negeri terus defisit karena harus mencicil pokok utang dan bunganya tiap tahun dalam jumlah besar?  Jelas sekali dalam perjanjian dengan sejumlah negara asing dan aseng, bahwa paket utang luar negeri selalu disertai dengan sejumlah syarat. Yaitu tenaga kerja dan Impor seperti halnya kesepakatan pembangunan dengan Cina. Bahkan utang luar negeri ini telah menjadikan kedaulatan negeri tergadai karena harus tunduk pada syarat-syarat yang dipaksakan oleh negara pemberi utangan.

Pembangunan infrastruktur negeri ini sebenarnya untuk siapa? Jika pembangunan adalah benar untuk rakyat, maka seharusnya rakyat bisa menikmatinya secara gratis. Tentu rakyat seharusnya tidak perlu terbebani untuk membayar utang negara melalui berbagai pajak dan tarif.  Realitasnya, Menkeu Sri Mulyani berhitung, setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US$997 per kepala atau sekitar Rp13 juta!  Siapa sebenarnya  yang bersalah?

Infrastruktur sebenarnya bisa dibangun tanpa utang, jika sumber daya alam negeri ini kembali pada pemiliknya, yaitu rakyat negeri ini. Tidak dikuasai asing. Bukankah Sumber daya alam negeri ini berlimpah? Bahkan potensi ekonomi ummat pun besar.

Contohlah Khilafah Islam saat membangun infrastruktur berupa rel kereta jalur Turki-Madinah. Rel itu dibangun atas gotong royong rakyat dengan Khalifah. Karena rakyat mencintai negara Khilafah. Mendapatkan kesejahteraan dalam Khilafah. Sehingga rela berkorban untuk Khilafah. Akidah Islam dan kecintaan pada negara Tauhid menyatukan pemerintah dan rakyat.

Sebaliknya, Khalifah pun mencintai rakyatnya. Membangun infrastruktur adalah untuk memudahkan rakyatnya. Sebagai bentuk ri’ayah (mengurus) urusan masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Bukan untuk tujuan komersil. []

 

 

[1] https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Sangat-Layak-untuk-Tujuan-Investasi-Tiongkok.aspx

[2] https://www.voaindonesia.com/a/bumn-china-jadi-mitra-proyek-trump-di-indonesia/4396084.html

[3]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/30/073200926/Hegemoni.Satu.Jalan.Satu.Sabuk

[4]http://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/04/15/p786c1299-kerja-sama-jalur-sutra-indef-perlu-pengawasan-tka

[5] http://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/15/p8rkwc377-defisit-perdagangan-ri-dengan-cina-kian-lebar)

[6]http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tawarkan-10-proyek-di-annual-meeting-imf-world-bank?utm_source=dable

 

Bagaimana menurut Anda?