Kado Akhir Tahun Bukti Kegagalan Rezim: Keutuhan Keluarga Terancam!

Angka perceraian meroket, berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya.

MuslimahNews, FEATURE — Perempuan, keluarga, dan generasi adalah semesta dengan dinamikanya yang kompleks. Satu sama lain dari ketiganya adalah pendukung yang melengkapi puzzle kebahagiaan. Pun keluarga adalah cikal bakal peradaban, sebagai rumah tinggal dan tempat bernaung kaum perempuan dan generasi.

Sebuah adagium menyebutkan bahwa kebangkitan peradaban itu berasal dari rumah. Sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya sangat penting untuk ditelaah tersebab keluarga adalah yang paling terdampak atas kebijakan itu. Jelang berakhirnya masa pemerintahan rezim Jokowi-JK, MNews berkesempatan mewawancara Ustazah Ratu Erma terkait telaahnya atas kinerja rezim dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan untuk keluarga Muslim Indonesia, Jumat (21/12/2018).

Rezim Jokowi-JK telah sampai di ujung masa kekuasaannya, bagaimana telaah Ustazah terkait kondisi keluarga Muslim Indonesia semasa pemerintahan rezim ini?

Telaah terhadap kondisi umum keluarga selama setahun terakhir ini, melahirkan simpulan bahwa kemampuan keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan primer dan sekundernya semakin rendah, karena harga-harga kebutuhan pokok yang penting, terus mengalami kenaikan. Harga pangan, biaya transportasi dan komunikasi, biaya pendidikan melambung tinggi. Meski ada berbagai program tunjungan keluarga, namun suara jeritan kaum ibu semakin melengking, tanda bahwa berbagai bantuan tadi tidak menutupi kebutuhan mereka. Juga kondisi kepala keluarga yang makin tidak punya peluang pekerjaan, karena pemerintah memasukkan para tenaga kerja asing baik yang professional ataupun un-skill, mempersempit kepala keluarga lokal yang menjadi warganya untuk mencari nafkah.

Gempuran nilai dan budaya liberal makin kuat, bahaya kerusakan moral mengancam putera-puteri bangsa ini. Perbuatan seks menyimpang, LGBT menghantui pemuda dan anak-anak. Juga pergaulan bebas melanda pasangan yang sudah menikah, berdampak pada keutuhan rumah tangga.

Walhasil, ketahanan keluarga Indonesia belum terwujud secara hakiki. Masih berupa klaim sepihak, sementara fakta dengan kasat mata menunjukkan hal sebaliknya.”

Sejauh apa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah memberi dampak bagi kesejahteraan dan keutuhan keluarga Muslim Indonesia?

Upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial-budaya, krisis keimanan dan moral, tidak menyentuh akar masalah. Problem utama, yakni distribusi kekayaan alam Indonesia yang di perut bumi, daratan dan lautan, tidak diselesaikan. Pemerintah membiarkan penguasaan kekayaan tersebut pada konglomerat, mereka difasilitasi berdagang hajat publik (yang menjadi milik mereka sendiri) terhadap rakyatnya sendiri. Akibatnya, kesenjangan ekonomi semakin jauh, segelintir orang menjadi kaya dan rakus, namun mayoritas miskin.

Mestinya, pemerintah yang mengambil alih semua pengaturan kekayaan tersebut, mengelola dan mendistribusikannya. Dan bukan membiarkan keluarga tertatih-tatih bahkan mengais-ngais rezeki untuk bertahan hidup.

Termasuk dalam masalah sosial budaya, alih-alih melindungi generasi dari nilai liberal dan gaya hidup hedonis, pemerintah justru memfasilitasi para pebisnis untuk menginklankan produk dan nilai yang kontra produktif dengan pembinaan kepribadian generasi. Iklan dengan perempuan seksi, film atau sinetron kisah para sosialita, berbagai ajang eksploitasi perempuan dibiarkan. Dan cenderung tidak berani menyelesaikan berbagai kasus penyimpangan seksual. Pemerintah hanya bisa mengimbau keluarga untuk menjaga sendiri anak-anak mereka. Padahal keluarga ini sudah ditimpa berbagai masalah akibat problem sistemik dan politik, justru ketiban beban mesti menyelesaikan masalahnya sendiri.

Kebijakan dan program penyelesaian masalah keluarga ini hanya mengobati syndrome saja, tapi tidak mengobati pangkal penyakit, yakni kerusakan hukum sekuler liberal.”

Angka perceraian meroket, berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya. Bisakah kita menyebut bahwa rezim ini telah gagal menjaga keutuhan keluarga?

Ya, benar. Rezim ini telah gagal. Gagal menjalankan fungsi hakikinya sebagai penanggungjawab utama kelangsungan hidup keluarga yang menjadi rakyatnya.

Penyebab perceraian tersebut, yaitu kemiskinan, kekerasan, pertengkaran dan perselingkuhan, bukan karena kesalahan pasangan suami istri itu semata, tetapi lebih besar karena faktor luar. Sulitnya mencari kerja dan mendapat penghasilan yang cukup, pada umumnya memicu pertengkaran, kekerasan dan perselingkuhan.

Begitu juga iklim masyarakat yang permisif, bebasnya pergaulan lawan jenis, mempengaruhi komitmen suami ataupun istri untuk setia pada pasangannya ketika ditimpa masalah.

Dikatakan gagal, karena sejatinya, negaralah yang wajib menyelenggarakan perekonomian dan memfasilitasi seluruh kepala keluarga untuk mampu menafkahi keluarga dengan ma’ruf. Tetapi negara hari ini, tidak menjamin seluruh kepala keluarga mampu melakukan hal tersebut. Dan membiarkan mereka bebas berusaha di medan persaingan yang tidak adil. Karena mestinya negara menjaga iklim sosial budaya yang tidak membebaskan pergaulan antar lawan jenis.

Negara ini gagal, karena telah meninggalkan fungsi utamanya sebagai raa’in (pengatur langsung seluruh kepentingan rakyat) dan junnah (pelindung dan penjaga rakyatnya) dari berbagai keburukan.”

Apa yang harusnya dilakukan? Adakah solusi alternatif untuk memperbaiki kondisi ini?

Satu-satunya solusi adalah menciptakan masyarakat dan negara yang diatur oleh tatanan syari’ah Islam. Dalam Islam, keutuhan keluarga menjadi perhatian utama, bahkan menjadi tanggungjawab negara. Tidak ada sistem dan aturan yang selengkap dan sesempurna Islam, sangat rimci mengatur urusan keluarga, mulai dari performa suami – istri, komitmen mereka dalam menjalankan kewajiban dan memenuhi hak pasangan, visi-misi mendidik keturunan, dan sebagainya.

Termasuk merinci tanggungjawab masyarakat dalam memenuhi dan mendukung fungsi keluarga dan sebagai anggota masyarakat. Bahwa wajib ada kepedulian terhadap problem sesama, entah problem ekonomi, pergaulan, adab, dsb. Dan Islam mengamanahkan negara untuk menjalankan hukum-hukum yang terkait dengan penjagaan dan perlindungan keluarga berikut tugas dan fungsinya.

Sebab itu, kita wajib menyadarkan pemimpin dan masyarakat bahwa berbagai masalah yang menimpa keluarga dan bangsa ini, karena tidak digunakannya syari’ah Allah sebagai solusi. Dan mewujudkan masyarakat Islam ini menjadi kewajiban umat Muslim semua.”[]

Apa komentar Anda?