Toleransi dan Intoleransi dalam Perspektif Islam

Saat hukum Islam diterapkan, pemerintahan Islam memperlakukan semua rakyat dengan adil baik Muslim maupun nonmuslim, baik rakyat jelata maupun pejabat negara. Bahkan tidak pernah didengar kisah penerapan hukum yang lebih adil dari pada hukum Islam.


Oleh: Dr Rahma Qomariyah Firdausi

MuslimahNews, FOKUS — Baru-baru ini ramai berita tentang kota-kota yang dianggap toleran dan intoleran. Direktur Riset Setara Institute, Halili, menjelaskan, yang dimaksud Kota Toleran adalah kota yang memiliki beberapa atribut, yakni:

a) Regulasi pemerintah kota yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi dalam perencanaan dan pelaksanaan;

b) Pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi;

c) Tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama; dan

d) Kota itu dapat mengelola keberagaman identitas keagamaan. (CNN Indonesia).

Dari 94 kota yang dinilai Setara Institute, DKI Jakarta berada di urutan 92, di atas Tanjung Balai dan Banda Aceh. Ketua Setara Institute mengatakan, “Aksi-aksi dengan berpolitik itu masih sering terjadi di Jakarta dan Jawa Barat. Bukan hanya (soal) toleransi, tapi memang mendapat rapor merah dari beberapa tahun lalu.” Hal inilah yang menjadi hambatan DKI dan Jabar menjadi kota toleran.

Urutan sepuluh kota dengan predikat toleransi terendah adalah Tanjung Balai dengan skor 2,81; Banda Aceh 2,83; Jakarta 2,88; Cilegon 3,42; Padang 3,45; Depok 3,49; Bogor 3,53; Makassar 3,63; Medan 3,71; dan Sabang 3,75.(CNN Indonesia)

Toleransi dalam Perspektif Islam

Agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, baik manusia maupun jin, muslim maupun nonmuslim, apapun warna kulit, agama, ras, dan segala latar belakang mereka. Dalam Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin menafsirkan surat Al-Anbiya’ ayat 107:

وَمَآ أرسلناك } يا محمد { إِلاَّ رَحْمَةً } أي للرحمة { للعالمين } الإِنس والجنّ بك .

Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (bagi jin dan manusia denganmu-risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad.“(Al-anbiya [21]: 107).

Dalam kitab Syakhshiyyah Islamiyah Juz III, Syaikh Taqiyuddin menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut:

فكون الرسول رحمة وكون القراءن شفاء ورحمة كل ذالك يدل على ان الشريعة جاءت رحمة للعباد الا كون الشريعة جاءت رحمة هو النتيجة التى تترتب على الشريعة.

Baca juga:  Ada Megaproyek Moderasi Islam di Balik Terowongan Toleransi

Maka, adanya Rasul adalah rahmat, adanya Alquran adalah obat dan rahmat. Semuanya itu menunjukkan bahwa sesungguhnya syariah mendatangkan rahmat (maslahah), yaitu hasil yang diperoleh atas pelaksanaan syariah.”

Dari pemaparan di atas, jelas sekali bahwa dengan menerapkan seluruh hukum Islam, maka seluruh alam baik jin maupun manusia, muslim maupun kafir, pada saat di dunia akan mendapat rahmat.

Dalam Pemerintahan Islam, warga negara nonmuslim pun tidak dipaksa masuk Islam. Firman Allah:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).” (TQS. al-Baqarah [2]: 256)

Semua warga negara dalam Pemerintahan Islam/Khilafah yang nonmuslim disebut sebagai zhimmi. Sebagaimana warga negara Muslim, warga negara nonmuslim juga mempunyai hak memperoleh perlakuan sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Negara Khilafah harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, dan harta bendanya.

Rasulullah bersabda, “Barang siapa membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang haq, maka ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekali pun”. (HR. Ahmad).

Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani dalam kitab Nizham Islam, menyebutkan tentang peraturan yang berkaitan dengan warga negara nonmuslim, di antaranya:

a) Khilafah akan menerapkan seluruh hukum Islam.;

b) Semua warga negara baik Muslim, maupun nonmuslim mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan Syariah Islam;

c) Negara tidak boleh melakukan diskriminasi kepada warga negaranya baik Muslim maupun nonmuslim, dalam masalah hukum, peradilan, dan urusan rakyat yang lain;

d) Negara menerapkan Syariah Islam atas seluruh warga Negara baik Muslim maupun nonmuslim.

Penjelasan penerapan syariah Islam atas seluruh warga adalah sebagai berikut:

1. Memberlakukan seluruh hukum Islam kepada warga negara Muslim tanpa kecuali.

2. Nonmuslim dibolehkan tetap memeluk agama mereka dan beribadah berdasarkan keyakinannya.

3. Aturan urusan makanan dan pakaian bagi nonmuslim diberlakukan negara sesuai agama mereka (nonmuslim), namun tetap dalam koridor hukum Syariah Islam.

Baca juga:  Praktik Toleransi dalam Sejarah Islam

4. Urusan pernikahan dan perceraian di kalangan nonmuslim diperlakukan menurut aturan agama mereka;

5. Dalam bidang publik seperti muamalah, uqubat (sanksi), sistem pemerintahan, sistem perekonomian, dan sebagainya, negara menerapkan syariat Islam kepada seluruh warga negara baik Muslim maupun nonmuslim.

Khilafah akan memberlakukan politik ekonomi dengan menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyatnya. Pemerintah menyediakan pendidikan yang berkualitas dan gratis; layanan kesehatan berkualitas dan gratis; Keamanan gratis; Birokrasi, jalan, pasar dan beberapa fasilitas umum yang lain berkualitas dan gratis.

Sedangkan sandang, pangan, dan papan (perumahan) murah. Pelaksanaan politik ekonomi ini akan menyejahterahkan semua rakyatnya tanpa diskriminasi, Muslim maupun nonmuslim.

Baitul Mal Khilafah akan mengumpulkan zakat dari warga negara yang Muslim, Negara tidak memungut pajak kecuali keadaan kas negara dalam keadaan kritis, dan pajak hanya dipungut dari kaum Muslimin yang kaya saja. Adapun untuk warga negara nonmuslim hanya dipungut jizyah bagi laki-laki, sudah baligh dan mampu membayar jizyah. Sedangkan bagi warga negara nonmuslim yang miskin, tidak wajib membayar jizyah, bahkan justru disantuni. (Sistem Keuangan dalam Negara Khilafah, Abdul Qadim Zallum, hlm 65).

Selanjutnya dalam bidang hukum, bandingkan dengan keadaan sekarang, pelaksanaan hukum pada umumnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum diperjualbelikan, siapa yang bisa membayar mahal, dialah yang menang.

Berbeda saat hukum Islam diterapkan, pemerintahan Islam memperlakukan semua rakyat dengan adil baik Muslim maupun nonmuslim, baik rakyat jelata maupun pejabat negara. Bahkan tidak pernah didengar kisah penerapan hukum yang lebih adil dari pada hukum Islam.

Tersebutlah kisah Ali bin Abi Thalib (saat itu sebagai Khalifah/kepala negara) yang bersengketa dengan seorang Yahudi. Si Yahudi mengadukan Khalifah Ali kepada Qadhi/Hakim bahwa sang Khalifah telah mencuri baju besinya. Si Yahudi mendatangkan bukti asli tapi palsu, sementara Khalifah Ali tidak bisa mendatangkan bukti.

Karenanya, hakim memenangkan orang Yahudi tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada Khalifah Ali. Mendengar vonis hakim tersebut, orang Yahudi itu pun masuk Islam. Akal dan hatinya tersentuh, tidak kuasa menyaksikan keagungan hukum Islam.

T.W. Arnold, dalam bukunya The Preaching of Islam, menyebutkan tentang perlakuan yang baik/toleran yang diterima nonmuslim yang hidup di bawah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah.

Baca juga:  Islam Sudah Mempraktikkan Toleransi dengan Baik Sejak 15 Abad yang Lalu

Dia menyatakan, “Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan pada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen”.

Arnold juga menuliskan, “Perlakuan pada warga Kristen oleh pemerintahan Ottoman –selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani– telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa.

Menakar Toleransi Ideologi Sekularisme

Menurut Indrawan WS. dalam kamus bahasa Indonesia, toleransi adalah kelapangan dada dalam arti rukun kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir, dan berkeyakinan lain.

Dari definisi tersebut, perlu kita diskusikan apakah benar parameter yang dipakai Riset Setara Institute, bahwa yang dimaksud Kota Toleran adalah kota yang memiliki beberapa atribut seperti yang dijelaskan di awal?

Maka, akan muncul pertanyaan lainnya:

Kenapa kota-kota yang tidak memberi kebebasan umat beragama menjalankan keyakinan dan membiarkan berpendapat dan berpendirian yang lain, tidak dikatakan sebagai kota intoleran?

Seandainya pemerintahan daerah membuat regulasi dan mempermasalahkan muslimah memakai busana muslimah syar’i dengan kerudung terulur di dada dan memakai gamis, apakah bisa dikatakan sebagai kota intoleran?

Apakah kota yang mayoritas Muslim yang pemerintah daerahnya mengeluarkan perda syariah, berarti toleran? Apakah seseorang atau partai yang tidak setuju perda syariah, padahal masyarakat mayoritas Muslim, bisa dikatakan intoleran?

Kota dengan mayoritas Muslim, pemerintah daerahnya mengeluarkan larangan umat Islam untuk menyampaikan aspirasinya bela tauhid, setelah (tragedi) pembakaran bendera tauhid. Apakah kota tersebut layak disebut kota toleran?

Fakta menunjukkan, tidak jarang praktik toleransi hanya memihak pada nonmuslim. Pendapat, keyakinan, dan pendirian muslim tidak ditoleransi, padahal mayoritas. Maka, pertanyaan yang jadi bahan renungan kita, apakah toleransi hanya berlaku bagi nonmuslim saja?[]

**Artikel ini merupakan materi diskusi online grup WhatsApp Muslimah News ID

Bagaimana menurut Anda?