; Survei Provokatif Setara: Jualan Narasi Intoleransi untuk Menyerang Ajaran Islam - Muslimah News

Survei Provokatif Setara: Jualan Narasi Intoleransi untuk Menyerang Ajaran Islam

Banyak terserak catatan keindahan toleransi yang diberikan Islam saat sistem politik Islam, yakni Khilafah ditegakkan.


MuslimahNews, EDITORIAL — Baru-baru ini Setara Institute mengumumkan hasil riset bertajuk Index Kota Toleran 2018. Rilis ini berisi daftar nama kota di Indonesia yang dinilai paling toleran dan paling intoleran.

Memang sudah beberapa tahun Setara melakukan riset IKT dan merilis hasilnya kepada publik. Dan untuk tahun ini, Setara mengklaim telah meneliti 94 kota, dengan memberi skala penilaian dari 1 sampai 7.

Hasilnya ada 10 nama kota yang dinilai paling toleran, yakni: Singkawang (skor: 6,513), Salatiga (skor: 6,477), Pematang Siantar (skor: 6,280), Manado (skor: 6,030), Ambon (skor: 5,960), Bekasi (skor: 5,890), Kupang (skor: 5,857), Tomohon (skor: 5,833), Binjai (skor: 5,830) dan Surabaya (skor: 5,823). Sementara 10 nama kota lainnya disebut-sebut sebagai kota yang paling tidak toleran. Yaitu : Sabang (skor: 3,757), Medan (skor: 3,710), Makassar (skor: 3,637), Bogor (skor: 3,533), Depok (skor: 3,490), Padang (skor: 3,450), Cilegon (skor: 3,420), Jakarta (skor: 2,880), Banda Aceh (skor: 2,830) dan Tanjung Balai (skor: 2,817).

Dalam surveynya ini, Setara memberlakukan empat kriteria agar sebuah kota layak dianggap toleran. Yakni 1. Pemerintah kotanya memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi; 2. Pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota terhadap peristiwa intoleransi tersebut kondusif; 3. Regulasi sosial yang menunjukkan tingkat peristiwa dan pelanggaran kebebasan keberagamaan rendah atau tidak ada sama sekali; 4. Demografi agama, yakni upaya dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya dapat dinilai baik. Dan untuk menjamin validitas datanya, Setara Institute mengklaim menggunakan dua teknik, yaitu teknik triangulasi sumber dan pertemuan dengan para ahli.

Masalahnya, tak jelas darimana kriteria itu berasal dan apa tolok ukur praktisnya. Begitupun siapa sumbernya dan siapa pula ahlinya. Yang pasti, nampak bahwa Setara telah menjadikan isu-isu keislaman dan aktivitas-aktivitas yang melibatkan umat Islam di kota-kota tersebut sebagai indikator praktis penilaian toleran-tidak toleran. Sehingga tak heran jika sebagian besar kota yang terkategori intoleran adalah kota-kota yang mayoritas penduduknya Muslim, dan atau menerapkan sebagian hukum Islam, dan atau pemerintahan dan pejabatnya concern terhadap isu-isu Islam.

Simpulan ini bukan tanpa alasan. Untuk kota Jakarta misalnya, jauh sebelum reuni 212 2018 digelar, Setara telah melakukan kritik bahkan memprediksi bahwa rencana penyelenggaraan aksi 212 di Monas bakal memperburuk kualitas keberagamaan bangsa indonesia dan membahayakan kohesi sosial bangsa yang majemuk.

Penilaian inilah yang diduga kuat menjadi salah satu catatan, kenapa Jakarta masuk dalam kriteria kota yang intoleran. Sebuah penilaian yang terkesan tendensius dan gegabah, karena faktanya, penyelenggaraan aksi 212 justru sukses menunjukkan fenomena kebersamaan dan kohesi sosial yang menakjubkan.

Pun untuk kota-kota lain seperti Banda Aceh, Tanjung Balai, Makasar dan Kota Padang. Selama ini, masyarakat di kota-kota tersebut memang dikenal sangat teguh memegang prinsip-prinsip Islam terutama dalam urusan tata sosial. Masyarakat Aceh misalnya, bahkan menerima dengan penuh kesadaran penerapan sebagian hukum Islam di sana, sehingga menjadikan wilayahnya sebagai daerah istimewa dengan otonomi penerapan (sebagian) syariat Islam.

Namun rupanya, sebagaimana penilaian kalangan sipilis lainnya, Setara melihat pemberlakuan perda syariah di sana, termasuk penerapan sanksi pelanggaran yang cukup keras justru merupakan bentuk intoleransi. Padahal bagi masyarakat Aceh sendiri, peraturan itu, termasuk penegakkan sanksinya, sudah diterima sebagai konsensus dan sebuah kewajaran.

Begitupun di Tanjung Balai, Makasar, dan Kota Padang. Sense of crisis masyarakat dan tokohnya terhadap pelanggaran syariat (baca : kemaksiatan) memang dikenal masih sangat tinggi, sehingga kerap terjadi peristiwa yang dinilai Setara sebagai praktek intoleransi. Padahal dalam pandangan Islam peristiwa itu masuk dalam konteks dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang merupakan kewajiban. Contoh, sikap masyarakat Tanjung Balai terhadap perempuan tionghoa yang menghina adzan, sikap MUI Padang didukung masyarakat yang keras menyelisihi sikap MUI pusat terkait penyebaran Islam Nusantara, LGBT, serta kepemimpinan kafir. Begitupun kota-kota lain terkait isu protes pendirian gereja yang menyalahi SKB, penolakan penyebaran syiah dan ahmadiyah, dan lain-lain.

Berbeda halnya dengan kota-kota yang dinilai sebagai kota toleran. Meski di dalamnya ada kota Bekasi, Binjai dan Surabaya, namun rata-rata yang dinilai sebagai kota paling toleran adalah kota yang mayoritas penduduknya non Muslim. Sementara kita tahu bahwa ajaran agama non Islam memang tidak memiliki sistem tata sosial sebagaimana ajaran Islam. Sehingga wajar jika di kota-kota tersebut tak ada peraturan berlatar agama dan atau praktik keagamaan yang kemudian bisa dipakai sebagai bahan penilaian sebagaimana kota yang mayoritas penduduknya Muslim dan akhirnya dinilai intoleran.

Ketidakadilan penilaian inilah yang kemudian dikritisi banyak orang. Bahkan Eggi Sujana, pengacara senior yang juga Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212, menyebut survey ini sebagai survei diskriminatif dan terindikasi menyerang ajaran Islam.

Terlebih bukan rahasia, jika realitas kehidupan masyarakat Muslim di daerah-daerah yang mayoritas non Muslim kondisinya seringkali jauh lebih sulit. Setidaknya, mereka harus siap menerima kebiasaan hidup yang bertentangan dengan syariat dan mereka harus berdiam diri atasnya. Padahal bagi seorang Muslim, dakwah amar ma’ruf nahi munkar merupakan kewajiban, dan berdiam diri atasnya, merupakan kemaksiatan. Contohnya, peredaran makanan dan minuman yang diharamkan, berbagai adat kesyirikan dan lain-lain. Bahkan yang paling ekstrem namun luput dari penilaian adalah kasus pembunuhan 31 sipil di wilayah Nduga Papua yang jelas berbau teror dan mencederai hak orang untuk hidup.

Sungguh, upaya Setara Institute menarasikan ulang diksi intoleransi sejatinya merupakan bagian upaya mendiskreditkan Islam, sekaligus melanggengkan agenda sekulerisasi di tengah-tengah masyarakat Muslim. Karena, tak bisa ditutupi, jika toleransi yang mereka maksudkan adalah ketersediaan umat Islam menerima kekufuran dan segala ide turunannya. Sementara intoleransi yang mereka perangi adalah sikap keras Muslim untuk menjaga akidahnya dan untuk taat pada aturan-aturan agamanya.

Padahal, bagi umat Islam, akidah dan syariat adalah harga mati. Bahkan keduanya menjadi kunci kebangkitan yang sejarah telah mencatat dengan tinta emas. Bahwa dengan berpegang teguh pada Islam, kaum Muslim tampil sebagai umat terbaik yang membawa kebaikan bagi umat lain dan seluruh alam.

Adapun soal toleransi, Islam sudah mempraktekannya dengan baik sejak 15 abad lalu. Hingga non Muslim justru hidup sejahtera di bawah naungan Islam, dan berbondong-bondong masuk dalam agama Islam atau meminta hidup dalam perlindungan kekuasaan Islam.

Banyak terserak catatan keindahan toleransi yang diberikan Islam saat sistem politik Islam, yakni Khilafah ditegakkan. Sedikit di antaranya, adalah apa yang ditulis T.W. Arnold, dalam bukunya The Preaching of Islam. Dia menuliskan bagaimana perlakuan yang diterima oleh non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Daulah Utsmaniyah. “Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan pada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen.”

Arnold kemudian menjelaskan; “Perlakuan pada warga Kristen oleh pemerintahan Ottoman -selama kurang lebih dua abad setelah penaklukkan Yunani- telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. Kaum Kalvinis Hungaria dan Transilvania, serta negara Unitaris (kesatuan) yang kemudian menggantikan kedua negara tersebut juga lebih suka tunduk pada pemerintahan Turki daripada berada di bawah pemerintahan Hapsburg yang fanatik; kaum protestan Silesia pun sangat menghormati pemerintah Turki, dan bersedia membayar kemerdekaan mereka dengan tunduk pada hukum Islam… kaum Cossack yang merupakan penganut kepercayaan kuno dan selalu ditindas oleh Gereja Rusia, menghirup suasana toleransi dengan kaum Kristen di bawah pemerintahan Sultan.

Oleh karenanya, nampak jelas bahwa Setara sedang berjalan bersama pihak asing yang menghendaki umat Islam ini jauh dari modal kebangkitannya yakni Islam ideologis melalui stigmatisasi agama ini sebagai agama barbar dan intoleran. Harapannya, umat sedikit demi sedikit menanggalkan Islam dan kemudian tetap dicengkram oleh sistem sekuler yang memudahkan umat untuk dilemahkan, dan diobok-obok sesuai kepentingan asing. Maka tetaplah cerdas dan waspada![] SNA.

Bagaimana menurut Anda?