; Sekularisme dalam Balutan Indeks Kota Toleran - Muslimah News

Sekularisme dalam Balutan Indeks Kota Toleran

Tahukah Anda, manakah kota yang paling intoleran di Indonesia? Bukan Nduga, sebuah kabupaten di Papua yang tak berhasil melindungi 31 anak negeri dari serangan terorisme OPM. Kota paling tidak toleran disematkan pada Tanjung Balai, sebuah kota di tepi sungai Asahan, Sumatera Utara.


Oleh: Pratma Julia Sunjandari (Pengamat Politik)

MuslimahNews, FOKUS — “Tekanan kelompok intoleran” terhadap vonis perempuan etnis Tionghoa yang mengeluhkan suara azan[1] menjadi penyebab predikat baru Tanjung Balai itu. Demikian rilis Setara Institute for Democracy and Peace –bekerja sama dengan Ford Foundation, Kemendagri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)- tentang indeks kota toleran (IKT) pada 11 Desember 2018.

Di antara 94 kota di Indonesia, menyusul Tanjung Balai adalah Banda Aceh dan Jakarta. Jakarta – yang sukses membuktikan diri sebagai melting pot dengan mengumpulkan kurang lebih 10 juta orang beragam suku dan agama pada Reuni 212- pun tidak bisa menghapus predikat kota intoleran yang diraihnya sejak 2017. Dalam pandangan Setara, justru itulah “dosa” Jakarta yang tak termaafkan. Partisipasi masyakarakat sipil dinilai amat lemah terhadap peristiwa intoleran[2] yang menyulut rentetan aksi massa terkait pemenjaraan gubernurnya yang menistakan agama mayoritas.

Menandai kota-kota intoleran yang disebut Setara, semuanya memiliki kesamaan : diskriminatif terhadap minoritas. Tafsir minoritas itu beragam. Bisa non muslim, atau kelompok yang menyempal dari ajaran Islam seperti Ahmadiyah, Gafatar atau Syi’ah. Bisa etnis Tionghoa, bisa juga kaum perempuan. Karena itu Banda Aceh memiliki tingkat toleransi rendah akibat regulasi diskriminatif terhadap perempuan.[3] Namun umumnya, dengan sudut pandang liberal, kota intoleran akan disematkan pada kota yang dianggap dominan narasi intoleran yang diproduksi kelompok keagamaan konservatif [baca : penyeru syariat Islam kaffah]. Seperti Depok yang masuk bottom ten, menjadi intoleran karena penyegelan Masjid Ahmadiyah oleh Pemkot. Tetangganya, Bogor, juga langganan di posisi bawah akibat Gereja Yasmin yang tidak kunjung mendapatkan lahan strategis untuk pembangunannya. Semua menuju simpulan yang dipaksakan : tirani mayoritas [baca : Islam] terhadap minoritas.

Wajar jika beberapa pihak geram dengan hasil penelitian tersebut. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, Dadang Wihana mengkritik konklusi Setara. Menurutnya, 10 daerah kabupaten/kota intoleran merupakan mayoritas beragama Islam. Sebaliknya, daerah yang dinyatakan toleran adalah 9 daerah yang mayoritas non-muslim. Padahal di Bali, yang sampai saat ini ada satu masjid yang masih disegel oleh warga[4] tidak terdaftar sebagai kota intoleran. Realitas membuktikan, warga Muslim dan non-muslim bisa hidup berdampingan di kota-kota tersebut. Kecuali di Tanjung Balai, pada tahun 2018 ini tidak terjadi konflik horizontal yang meluas antar umat beragama di kota-kota intoleran itu.

Pesanan Barat untuk Meneguhkan Sekularisme

Semua itu bisa dimengerti. Karena narasi yang dikedepankan Setara Institute sejak awal kelahirannya selalu sumir terhadap Islam. Islam dianggap memiliki potensi menciptakan konflik atas pandangan ekslusifitasnya. Lembaga semacam itu tak dapat menerima “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.” (QS. Ali Imran (3): 19) dan “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi” (QS. Ali Imran (3): 85). Bagi orang-orang yang terdidik dengan pemikiran Barat, sikap kaum muslimin yang keukeh dalam prinsip aqidah dan syariah, amat mengganggu proyek-proyek liberalisasi yang dijajakan dengan merk ide-ide universal seperti kebebasan beragama, HAM ataupun liberalisme ekonomi.

Amerika Serikat, termasuk pemerintahan Donald Trump menganggap ada keterkaitan erat antara kebebasan beragama, HAM, dan kepentingan ekonomi. Demikian pengakuan Menlu AS Mike Pompeo -di hadapan pendukung kebebasan beragama dari 80 negara dalam KTT Kebebasan Beragama di Washington DC (24/7/2018). Lebih lanjut Pompeo mengatakan, ” Orang-orang dari semua agama harus memiliki hak untuk beribadah sesuai keinginan mereka, atau juga diizinkan untuk tidak beribadah. …Para investor lebih memilih negara-negara yang memiliki kebebasan beragama yang luas” dan “memandang tempat-tempat yang memiliki kebebasan beragama sebagai tempat yang lebih terbuka dan berisiko lebih kecil”[5] (bagi investasi mereka).

Melengkapi pertemuan tersebut diluncurkan Deklarasi Potomac, sebagai “penegasan resmi yang mengatakan benar bahwa Amerika Serikat memerhatikan kebebasan beragama secara serius, bahwa kita akan bekerja dengan orang lain di seluruh dunia untuk membantu mereka yang diserang karena keyakinan mereka, dan bahwa kita mengharapkan para pemimpin di seluruh dunia untuk membuat itu (menjadi) prioritas mereka juga.”[6]

Tak aneh jika arahan AS –sebagai negara nomor satu- untuk mendikte negara manapun, apalagi yang posisi geostrategis dan kekayaan alamnya menguntungkannya dalam konstelasi politik saat ini. Untuk Indonesia, ‘tekanan’ itu juga menguat. Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-73, Wapres AS Mike Pence khusus mendatangi Wapres Jusuf Kalla (24/9/18) untuk mengingatkan komitmen Indonesia dalam melestarikan pluralisme agama dan mempertahankan aliansi yang kuat menjelang 70 tahun hubungan bilateral antara AS dan Indonesia[7] pada tahun 2019 mendatang.

Tidak ada yang berubah pada Barat, khususnya AS dalam menyikapi masalah Islam dan kaum Muslimin. Sikap mereka tegas, no compromise terhadap Islam politik. Intoleransi dianggap sebagai bibit-bibit yang mengarah pada fundamentalisme beragama seperti kemunculan perda syariah, serangan terhadap ide kesetaraan gender, teguh terhadap aqidah dan tak toleran terhadap kemurtadan. Namun AS masih ‘ramah’ terhadap Islam ritual, sebagaimana tradisi Gedung Putih yang turut merayakan idul Fitri. Ataupun dukungannya terhadap perkembangan Islam moderat sebagai antitesa Islam politik.

Karena itu, Setara -berbekal IKT- berani merekomendasikan pemerintah daerah agar menghapus kebijakan-kebijakan diskriminatif yang ada di kotanya, menegakkan kemerdekaan beragama, serta menjamin situasi kondusif bagi toleransi. Masyarakat juga diminta mempromosikan toleransi dan memperbanyak aktor-aktor strategis. Aktor-aktor itu akan dilatih agar mampu memberikan advokasi terhadap peristiwa diskriminasi, intoleransi, atau eksklusi terhadap identitas yang berbeda.

Intinya, aktor-aktor liberal itu menginginkan kebebasan dalam segala hal: berpendapat, bersikap dan beragama, tanpa ada aturan agama yang mengekang. Dengan kata lain, IKT disusun karena kepentingan sekularisme: membuang jauh prinsip dan aturan agama dalam menjalankan kehidupan. Muaranya jelas, manusia yang bebas akan terbiasa menolerir tindakan apapun, asal tidak menganggu privasi individualnya. Sehingga, manusia yang bebas akan abai terhadap prinsip syariat sekalipun perbuatan tersebut menodai agama atau mencederai perasaan umat.

Islam Melenyapkan Kezaliman

Jika mau jujur, masalah besar yang menimpa umat –yang disebut sebagai kezaliman- justru berawal dari pandangan sekuler. Saat manusia tidak mau diatur Allah SWT Sang Pencipta, dia akan cenderung bertindak sewenang-wenang. Homo homini lupus est. Pihak kuat akan memangsa manusia yang lemah. Itulah yang terjadi saat ini, ketika kehidupan dijalankan berdasarkan pandangan sekularisme.

Aturan internasional yang didiktekan kaum kufur penguasa dunia, nyata-nyata memang tidak berpihak pada Islam dan kaum Muslimin. Termasuk di dunia Islam, Indonesia di antaranya. Wajar jika ada di antara kaum Muslim yang turut memusuhi ajaran Islam. Maka tidak aneh jika aktor-aktor liberal acap kali berteriak ‘tirani mayoritas’ sekalipun realitasnya umat Islamlah yang menjadi bulan-bulanan ‘kelompok minoritas.’ Mereka merepresentasikan diri sebagai penguasa dan pengendali media mainstream, lembaga HAM atau tokoh-tokoh yang menelan mentah-mentah konsep Barat yang kerap menstigma Muslim sebagai kaum intoleran.

Sekali lagi, jika mereka mau jujur, ketika Islam politik menjadi landasan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak terjadi kezaliman terhadap non-muslim. Pada zaman keemasan Islam, sejak perjanjian Hudaibiyah pada masa Rasulullah Saw hingga masa-masa Kekhilafan setelahnya tidak pernah terjadi persekusi, atau kezaliman terhadap non-muslim. Integrasi antar Muslim dan non-muslim terjadi secara alami. Faktor perekatnya bukan toleransi namun pelaksanaan syariat Islam secara kaaffah yang memang memuliakan manusia, apapun agamanya,

Bagaimana tidak, jika syariat Islam tidak pernah membedakan anutan seseorang dalam jaminan kesejahteraan dan perlindungan jika dia telah menjadi warga negara Khilafah. Warga non-muslim disebut sebagai dzimmi. Istilah dzimmi berasal dari kata dzimmah, yang berarti “kewajiban untuk memenuhi perjanjian”. Perjanjian itu ditunaikan Khilafah untuk menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan, dan harta benda mereka. Akibatnya, dalam Khilafah tak pernah ada diskriminasi, intoleransi atau zenophobia sebagaimana kondisi yang menimpa imigran Muslim di AS ataupun Eropa seperti saat ini.

Semua terjadi karena Khilafah menerapkan amanat Rasulullah Saw dalam memperlakukan non-muslim yang terikat perjanjian, “Barangsiapa membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang haq, maka ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekali pun”. (HR. Ahmad)

Tanggung jawab negara terhadap ahlu dzimmah dikuatkan Imam Qarafi yang menyatakan, “Kaum Muslim memiliki tanggung jawab terhadap para ahlu dzimmah untuk menyantuni, memenuhi kebutuhan kaum miskin mereka, memberi makan mereka yang kelaparan, menyediakan pakaian, memperlakukan mereka dengan baik, bahkan memaafkan kesalahan mereka dalam kehidupan bertetangga, sekalipun kaum Muslim memang memiliki posisi yang lebih tinggi dari mereka. Umat Islam juga harus memberikan masukan-masukan pada mereka berkenaan dengan masalah yang mereka hadapi dan melindungi mereka dari siapa pun yang bermaksud menyakiti mereka, mencuri dari mereka, atau merampas hak-hak mereka.”

Demikianlah realitas yang benar-benar terjadi pada masa Khilafah, saat syariat Islam diterapkan secara sempurna. Islam tidak membedakan kasta atau etnis, tidak pernah ada warga kelas dua, pun tidak ada sentimen mayoritas versus minoritas. Pakar sejarah seperti Karen Amstrong atau TW Arnold memotret jelas kehidupan non-muslim yang sejahtera tanpa persekusi dalam Khilafah.

T.W. Arnold, dalam bukunya The Preaching of Islam, menjelaskan; “Perlakuan pada warga Kristen oleh pemerintahan Ottoman -selama kurang lebih dua abad setelah penaklukkan Yunani- telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. Kaum Kalvinis Hungaria dan Transilvania, serta negara Unitaris (kesatuan) yang kemudian menggantikan kedua negara tersebut juga lebih suka tunduk pada pemerintahan Turki daripada berada di bawah pemerintahan Hapsburg yang fanatik; kaum protestan Silesia pun sangat menghormati pemerintah Turki, dan bersedia membayar kemerdekaan mereka dengan tunduk pada hukum Islam… kaum Cossack yang merupakan penganut kepercayaan kuno dan selalu ditindas oleh Gereja Rusia, menghirup suasana toleransi dengan kaum Kristen di bawah pemerintahan Sultan.”

Karena itu, tak perlu semua parameter, indeks ataupun ukuran-ukuran lain demi menciptakan masyarakat khayaliyah sebagaimana anggan kaum sekularis. Cukupkah Islam sebagai pengatur kehidupan, karena Islam telah membuktikan keunggulannya. Atau memang kita mau tertipu kesekian kalinya dengan rekayasa manusia yang berbuat hanya untuk dunianya? Naudzu billahi min dzalika.[]PJS

[1] https://www.benarnews.org/indonesian/berita/tanjung-balai-toleransi-rendah-12072018121501.html

[2] Ibidem 1

[3] https://www.liputan6.com/regional/read/3805892/kota-banda-aceh-intoleran-benarkah

[4] https://news.okezone.com/read/2017/11/22/338/1818789/pemkot-geram-soal-survei-yang-menyebutkan-depok-sarang-radikalisme-dan-intoleran

[5] https://m.inilah.com/news/detail/2469700/as-gelar-ktt-kebebasan-beragama

[6] https://religionnews.com/2018/07/27/state-department-religious-freedom-summit-ends-with-commitments-critiques/

[7]https://www.voaindonesia.com/a/kalla-pence-bertemu-jelang-70-tahun-hubungan-ri-as-/4589230.html

Bagaimana menurut Anda?