; Fenomena Riset Intoleran: Memata-matai dan Memvonis Umat Islam - Muslimah News

Fenomena Riset Intoleran: Memata-matai dan Memvonis Umat Islam

Snouck berpandangan bahwa praktik ritual Islam tak perlu dihalang-halangi. Ibadah salat, bahkan haji tidak perlu dicurigai. Akan tetapi jika ada umat Islam yang membawa ide-ide politik, maka harus ditumpas dengan kekerasan. (Snouck Hurgronje : 1993)


Oleh: Beggy Rizkiansyah (Kolumnis Kiblatnet, anggota Jurnalis Islam Bersatu)

MuslimahNews, ANALISIS — Kala itu, di seluruh Hindia Belanda, tangan-tangan kolonialisme sudah mencengkeram. Namun, Aceh tak termasuk di dalamnya. Di Tanah Serambi Mekkah, perlawanan rakyat yang dipimpin ulama terus berkobar. Di sinilah kemudian peran pengetahuan berperan.

Studi tentang rakyat Aceh dilakukan untuk menilai rakyatnya. Hal itu menjadi bagian dari strategi menaklukkan Aceh. Snouck Hurgronje menjadi bagian dari perselingkuhan ilmu pengetahuan dan kekuasaan.

Snouck Hurgronje menorehkan catatan sejarah etnografi kolonial di Indonesia. Studinya tentang rakyat Aceh menjadi rujukan untuk kebijakan kolonial di sana. Fokus Snouck Hurgronje pada adat Aceh membuatnya menilai bahwa masyarakat Aceh sangat bergantung pada peran uleebalang. (James T. Siegel: 1969)

Menurutnya, ulama di Aceh memanfaatkan situasi perang dan berhasrat menggantikan peran uleebalang. Tentu saja penilaian ini keliru. Namun Snouck Hurgronje bersikeras menekan peran ulama. (James T. Siegel: 1969) Menurutnya ulama pembangkang ini harus dihancurkan dengan tindakan keras. (W.F. Wertheim: 1972)

Baginya praktik ritual Islam tak perlu dihalang-halangi. Ibadah salat, bahkan haji tidak perlu dicurigai. Bahkan ia mencela kebijakan pemerintah kolonial yang menyusahkan Muslim tanah air yang hendak pergi haji. Akan tetapi jika ada umat Islam yang membawa ide-ide politik, maka harus ditumpas dengan kekerasan. (Snouck Hurgronje : 1993)

Pandangan Snouck hurgronje ini dapat disimpulkan membagi umat Islam dalam dua aspek, “Islam relijius” dan “Islam politik.” Terhadap aspek relijius harus diberi ruang kebebasan. Sedangkan terhadap aspek politik, tak boleh diberi ruang. Kekerasan harus digunakan untuk membungkam “Islam politik.” (Harry J. Benda: 1985)

Kebijakan yang keras terhadap ulama di Aceh atas rekomendasi Snouck Hurgronje menjadi satu catatan perselingkuhan antara ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk menaklukkan objeknya.

Islam Dipandang Sebagai Ancaman

Penjajahan memang telah lama berlalu. Namun penjajahan mental yang melihat aspek politis Islam sebagai ancaman nampaknya belum hilang sepenuhnya. Di alam demokrasi saat ini, ilmu pengetahuan tak bisa berkedok netral. Nyatanya pandangan hidup memengaruhi pelaku penelitian.

Pandangan hidup yang sekularistik menolak keberadaan politik Islam. Wajah politik Islam dianggap sebagai satu wajah buruk umat Islam yang harus dihapuskan. Studi-studi Islam dari barat menjadikan Islam satu objek penelitian yang menarik. Islam, seperti Snouck Hurgronje ditundukkan dalam kerangka berpikir barat yang sekularistik.

Islam juga dianggap harus menganut satu nilai-nilai yang diusung barat, mengadopsi “keberagaman” meski itu bertentangan dengan ajaran ajaran Islam. Reinterpetasi teks Islam ditundukkan di bawah hegemoni barat. Tafsir pluralisme agama, multikulturalisme dan penafsiran hermeneutis terhadap Alquran menjadi beberapa ‘doktrin’ baru yang harus diterapkan dalam Islam.

Dalam atmosfer hegemonik inilah ilmu pengetahuan memegang peranan penting. Studi-studi, riset-riset yang menjadikan umat Islam sebagai objek penelitian dibuat dari kerangka berpikir barat yang sekularistik. Pendapat bahwa ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan sosial adalah netral adalah satu ilusi yang perlu disingkirkan dari benak kita.

Begitu pula dalam satu riset sosial tentang masyarakat. Menilai perilaku masyarakat, kemudian mengubahnya menjadi angka-angka dan memberi kriteria, dan akhirnya penilaian dalam kerangka berpikir tertentu tak akan lepas dari ideologi. Justin Lewis misalnya, dalam Constructing Public Opinion (2001) mengatakan bahwa menciptakan satu survey menurutnya tak mungkin dilepaskan dari aspek ideologis sang surveyor.

Menurutnya mengubah kata-kata, menjadi angka, singkatnya, adalah satu tindakan semiotik. Ideologi dan sejarah menjadi tak terhindarkan ketika melakukan satu survey kuantitatif yang sebenarnya berhubungan dengan angka-angka dan matematis.

Survey, riset, poling dan peneltian yang berhubungan dengan perilaku masyarakat memang menjadi bahan rujukan yang penting saat ini. Termasuk berhubungan dengan kebijakan pemerintah.

Riset Tendensius P3M

Belakangan marak kembali riset-riset kontroversial yang berhubungan dengan perilaku masyarakat muslim di Indonesia. Pertama, Studi terhadap 100 Masjid Lembaga, Kementerian, dan BUMN. Studi ini dilakukan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan.

Studi yang dilakukan periode 29 September hingga 21 Oktober 2017 ini menjadi kontroversial setelah menyimpulkan 41 Masjid terindikasi radikal. Dan hasil ini dijadikan rujukan oleh Badan Intelejen Negara (BIN). Studi ini tentu saja perlu dicermati lebih dalam. Mereka melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan khutbah Jumat, buletin, brosur kalender dan majalah dinding, dan disebutkan dalam hasil penelitian menggunakan metode merekam audio video dan mengambil gambar. (P3M: 2018)

Aksi “memata-matai” tanpa seizin pengurus masjid ini kemudian diolah oleh P3M. Pengolahan kemudian menyaring konten ceramah dan mengunci konten dengan kata kunci radikal. Konten yang disebut “radikal” ini kemudian dipilah-pilah menjadi beberapa topik: “Kebencian pada minoritas, Ujaran kebencian, sikap positif terhadap khilafah, sikap negatif terhadap minoritas, sikap negatif terhadap agama lain, dan sikap negatif terhadap pemimpin perempuan.” Topik ini kemudian dinilai kadarnya menjadi rendah, sedang dan tinggi. (P3M: 2018)

Sesungguhnya bukan hasil yang bermasalah dari riset semacam ini. Pertanyaan mendasarya adalah: sejak awal kerangka apa yang dipakai untuk melakukan riset ini? Meski mendapuk lembaga pengembangan pesantren, lembaga ini tak secara jelas menjelaskan kerangka (framework) riset mereka. Islamkah? Sekularkah?

Metodologi perekaman ceramah yang terkesan “memata-matai” ini pun sudah bermasalah sejak awal. Disebut bermasalah karena di hasil riset disebutkan beberapa penyebab materi rekaman video tidak diperoleh, di antaranya : “Terlalu mencolok” dan “Alasan Keamanan/dicurigai.”

Mengapa takut terlalu mencolok? dan Takut dicurigai? Dicurigai karena apa? Apakah sejak awal petugas P3M yang mengumpulkan data sudah memiliki prasangka terhadap objek yang ditelitinya? Prasangka negatif macam apa yang menyelimuti sehingga merasa khawatir jika mencolok atau was-was dicurigai? Apakah P3M menganggap masjid, jamaah dan pengurusnya sebagai entitas negatif semacam mafia atau gerombolan preman yang siap memangsa orang mengamati ceramah?

Mengapa P3M tidak meminta izin saja pada pengurus Masjid untuk merekam? Jika memang riset dilakukan secara objektif, P3M juga harusnya menghilangkan prasangka sejak awal. Ataukah memang sudah ada bayangan akan hasil yang hendak dicapai dari riset ini sejak awal?

Persoalan kedua adalah definisi radikal yang dipakai menjadi benang merah riset ini. Apa yang dimaksud radikal? Definisi apa yang dipakai P3M? Menurut KBBI, yang dimaksud radikal adalah (1) secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip): perubahan yang —; (2) amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); (3) maju dalam berpikir atau bertindak. Lantas apa yang salah dari ketiga definisi di atas? Absurdnya dalam hasil mereka, P3M tidak memberi definisi, batasan yang jelas apa yang disebut “radikal” yang mereka konotasikan negatif tersebut. Mengacu pada batasan apa riset tersebut? Seharusnya sebagai satu riset ilmiah amat penting memberi definisi dan batasan yang pasti.

Ketiga, dari topik-topik yang dikategorikan oleh P3M nyatanya banyak kerancuan. Misalnya, dalam topik “Sikap positif terhadap Khilafah” P3M memberi detil : “Menerima sistem demokrasi tapi setuju dengan gagasan khilafah.”

Apa yang salah dengan detil seperti itu? Apakah dengan menerima demokrasi saat ini berarti harus menolak gagasan khilafah yang diusung oleh Khulafaur Rasyidin? Menolak sistem yang dijalankan para sahabat Rasulullah? Cara pandang oposisi biner yang dipakai oleh riset ini justru menunjukkan kejumudan berpikir dan betapa sempitnya cara pandang periset yang membelah Islam dan khazanahnya secara diametral.

Kerancuan lain ditunjukkan dengan dari kategori topik “Sikap terhadap minoritas” yang diberi detil: “Hanya kelompoknya yang benar.” Apa yang dimaksud dengan minoritas di sini? etnis? Status sosial-ekonomi? Agama? Jika yang dimaksud adalah agama, apa salahnya umat Islam memahami agamanya yang paling benar? Apakah jika merasa benar itu juga berarti memaksakan kebenarannya pada agama lain? Lantas apa artinya ayat-ayat Al-Qur’an yang bertaburan menjelaskan perbedaan antara benar dan salah?

Aroma busuk paham pluralisme memang sangat kentara dalam riset ini. Topik “Sikap terhadap Agama lain”, riset ini memberi detil: “Sikap negatif terhadap agama lain.” Apa yang dimaksud dengan negatif? Apakah jika menolak misalnya politeisme kita disebut bersikap negatif terhadap agama lain? Bukankah Al-Qur’an secara jelas dan mengkritik konsep ketuhanan agama lain?

Ada banyak detil lain yang bermasalah dalam riset ini. Misalnya kalimat “Ujaran kebencian.” Apa yang dimaksud? apa saja batasan ujaran kebencian itu? Hal-hal seperti ini tidak dijelaskan oleh P3M. Padahal batasan masalah, itu penting dalam satu penelitian ilmiah.

Dari penelaahan riset ini kita dapat mempersoalkan setidaknya beberapa hal, pertama, apakah ada prasangka dalam riset ini? Keilmiahan riset ini juga akhirnya dipertanyakan karena gagal memberi batasan yang jelas dalam persoalan yang ditelitinya.

Riset Absurd Setara Institute

Persoalan yang sama juga kita temukan dalam riset Setara Institute yang berjudul “Indeks Kota Toleran” Tahun 2018. Meski memakai judul “Toleran” dan kata kunci “toleransi” sebagai acuan riset, namun Setara tidak memberi definisi toleran(si) tersebut. Hal ini tentu saja problematis. Apa yang terjadi kemudian, ketika memberi definisi “Kota Toleran,” riset ini tidak memberi informasi apa yang mereka maksud praktik toleran atau tindakan toleran dari aparatur pemerintah kota yang mereka maksud.

Toleran dan kemudian Kebebasan Beragama (kata yang juga banyak dipakai dalam riset ini) kemudian menjadi jargon yang dapat dimaknai semaunya. Namun jika kita memperhatikan artikel, publikasi dan pernyataan yang tersedia di situs Setara Institut atau dari pers, setidaknya kita dapat meraba apa yang mereka maknai dari toleransi dan kebebasan beragama.

Setara Institute misalnya mempersoalkan telegram Menteri Dalam Negeri tahun 2018 yang meminta sosialisasi SKB 3 Menteri tentang pembekuan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia. Padahal telegram tersebut juga menekankan larangan penggunaan kekerasan. Setara juga menolak pemaknaan pasal Penodaan Agama dengan perspektif penyimpangan dari ajaran yang yang baku.

Artinya Setara Institute tidak mempersoalkan penyimpangan dari ajaran Islam atau penistaan agama. Termasuk penistaan agama yang dilakukan Ahok. Setara Institute bahkan menganggap Ahok tidak menista agama. Termasuk pula sikap Setara Institute yang kontra dengan penolakan masyarakat terhadap kaum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT).

Dari pandangan-pandangan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa toleransi dan kebebasan beragama yang dimaksud Setara Institute adalah toleransi tanpa memperhatikan nilai-nilai agama atau termasuk menoleransi penyimpangan ajaran agama.

Persoalan pemaknaan ini sebenarnya hanya satu fenomena dari persoalan Ilmu sosial di Indonesia yang condong pada pemikiran barat. Nasiwan dan Yuyun Sri Wahyuni (2016) mengungkapkan bahwa “Ketidaktepatan teori yang ada di Barat untuk membaca realita dan fenomena yang ada di Indonesia turut andil dalam menambah ketidakmampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Akademisi di Indonesia terkesan hanya mengambil tanpa melihat apakah teori yang diambil pas untuk diterapkan di Indonesia.” Hal ini lanjut Nasiwan dan Yuyun Sri Wahyuni (2016), menunjukkan adanya hegemoni pemikiran Barat terhadap Timur.

Pandangan sekularistik terhadap agama yang memereteli sakralitas dari agama membuat lembaga riset semacam Setara Institute atau P3M menganggap enteng penyimpangan ajaran agama atau penistaan agama hanya sebagai persoalan perbedaan penafsiran belaka.

Menariknya, dalam publikasi “Indeks Kota Toleran” tahun 2018, Setara Institute merujuk pada Sila pertama Pancasila sebagai landasan kebebasan beragama. Setara mungkin lupa, bahwa sila pertama bukan saja berbicara tentang kebebasan beragama, tetapi juga penerapan nilai-nilai agama dalam sila-sila lainnya dan dalam Undang-Undang Dasar Indonesia.

Melihat definisi yang tak jelas dan pemaknaan kabur tentang toleransi merupakan persoalan penting yang menilai arah dari riset tersebut. Arah riset itu pula yang menarik untuk ditelaah. Terlebih dalam riset “Indeks Kota Toleran” Tahun 2018, Setara mencantumkan logo Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Apa makna dari pencantuman logo tersebut? Apakah Kemendagri dan BPIP menyetujui pemaknaan toleransi yang diusung Setara Institute? Termasuk di dalamnya soal menganggap enteng penyimpangan ajaran agama? Padahal Kemendagri sendiri tahun 2018 ini mengirim telegram sosialisasi SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah yang dikritik Setara Institute. Apakah BPIP sebagai “penjaga ideologi Pancasila” menyetujui pula pandangan toleransi Setara terhadap paham LGBT? Hanya kedua lembaga itu yang dapat menjawab.

Satu hal yang kita dapat pahami. Secara tersirat riset-riset tendensius terhadap umat yang “memata-matai” kegiatan ceramah di Masjid, atau pun yang memiliki definisi absurd dari toleransi yang bertentangan dengan Pancasila telah berkelindan dengan kekuasaan.

Kriteria, batasan, dan kerangka dalam riset tak lagi penting jika bertemu dengan kekuasaan. Riset-riset yang berkelindan dengan kekuasaan sulit diharapkan objektivitasnya. Jika menilik sejarah riset oleh Snouck Hurgrjone, di tangan kekuasaan ilmu pengetahuan memang semakin sulit lepas dari kepentingan pemangku kekuasaan. Ia rentan dipakai sebagai alat legitimasi kebijakan kekuasaan.

Jika pada masa lalu riset Hurgronje berangkat dari indologi, yang merupakan ilmu pengetahuan sosial kolonial. Kini riset hanya berganti jubah, berangkat dari pandangan sekular-liberal ala Barat. Keduanya mendendangkan lagu sumbang yang sama: Pemilahan “Islam Relijius” dan “Islam Politik.” Keduanya juga menunjukkan kesamaan: Takluk atas Imperialisme akademik Barat. Di sinilah penting untuk menjaga kewarasan, mengembalikan ilmu pengetahuan kepada tempatnya yang mulia, bukan dibawah ketiak kekuasaan atau imperialisme pemikiran dari Barat.[]Sumber

Bagaimana menurut Anda?