Menolak Tuduhan Antek Asing dengan Kebijakan yang Pro Asing

MuslimahNews, EDITORIAL — Hari-hari terakhir ini Presiden Jokowi tengah gencar mengklarifikasi tudingan berbagai kalangan yang menyebut diri dan pemerintahannya sebagai antek asing. Rupanya, hawa persaingan jelang pilpres sudah terasa makin panas. Hingga segala hal yang bisa menghambat pemenangan harus ditangkis secepatnya dengan berbagai cara.

21 November lalu misalnya, Presiden sengaja mengundang 75 ulama dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Depok untuk diajak berdialog mengenai hal tersebut di Masjid Baitussalam, Kompleks Istana Bogor. Begitu pula, minggu ini di hadapan kader parpol koalisi, tim kampanye, serta relawan di Palembang, Sumatera Selatan, Jokowi bahkan menyatakan gerah dan meminta agar mereka yang menudingnya sebagai antek asing melakukan demo besar-besaran di depan istana negara.

Tudingan antek asing memang bukan hal baru bagi pemerintahan Jokowi. Sejak awal kekuasaannya, Jokowi memang nampak longgar dalam kebijakan terkait kepentingan asing dan orang asing. Salah satunya terlihat pada gencarnya proyek penanaman modal asing bidang infrastruktur yang mensyaratkan penyertaan tenaga kerja dari mereka.

Fenomena membanjirnya tenaga kerja asing di berbagai tempat khususnya TKA asal Cina adalah salah satu buktinya. Dan fenomena ini cukup meresahkan masyarakat di tengah kesulitan mereka mendapatkan kesempatan kerja.

Hanya saja, realitas ini dianggap angin lalu oleh pihak pemerintah. Bahkan meski bukti-bukti telah nyata, Jokowi justru sibuk menepis dan berapologetik bahwa jumlah mereka tak signifikan dibanding jumlah TKI yang bekerja di luar negeri. Dan yang lebih miris, Jokowi malah mengeluarkan kebijakan yang mempermudah mereka masuk. Salah satunya dengan keluarnya Perpres no 20 Tahun 2018 yang melegalkan masuknya TKA ke Indonesia.

Kabar terakhir yang membuat rakyat kembali meradang adalah dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi ke-16 yang isinya dianggap mengkhianati nawacita. Kenapa? Karena salah satu isi paket ekonomi ini adalah memberi ruang kepada asing untuk menguasai 100% kepemilikan modal dan sahamnya pada sekian banyak bidang usaha di dalam negeri.

Baca juga:  BPJS tak Gratis Lagi, Pengamat: Kebijakan Zalim Rezim Neolib

Sebelumnya media menyebut ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Yakni daftar bidang usaha yang di dalamnya dilarang ada penanaman modal asing. Namun kemudian Menko Perekonomian Darmin Nasution meralat kabar tersebut. Bahwa yang terbuka untuk asing bukan 54, tapi ‘hanya’ 25 bidang usaha.

Pemerintah berdalih bahwa kebijakan yang diistilahkan sebagai relaksasi DNI ini diambil untuk menggenjot investasi yang dipandang akan memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Di antaranya transfer teknologi, peningkatan pengetahuan dan keahlian tenaga kerja, serta perluasan jaringan usaha yang ujungnya diharapkan akan meningkatkan jumlah lapangan kerja.

Dalam pandangan pemerintah, investasi, khususnya di sektor industri, memang masih dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dan dalam rangka meningkatkan investasi ini, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang memberi kemudahan dan kenyamanan bagi investor, seperti pemberian fasililas insentif berupa tax allowance, tax holiday, dan bea masuk ditanggung pemerintah, serta penerapan Online Single Submission (OSS).

Namun bagi masyarakat, kebijakan ini justru menguatkan opini bahwa pemerintahan Jokowi memang sangat pro asing. Berbagai respon negatif pun muncul dari berbagai kalangan, termasuk dari berbagai asosiasi atau ikatan pengusaha.

Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) misalnya menyebut, jika bisnis TIK dibuka 100% bagi asing, ditambah rencana penempatan data boleh di luar negeri, berarti pemerintah menggadaikan kedaulatan. Bahkan pihak INDIEC juga menyebut bahwa ada grand scenario untuk menjadikan Indonesia hanya sebagai target pasar.

Adapun YLKI merespon bahwa kebijakan ini, khususnya terkait dikeluarkannya industri rokok dari DNI sangat kontraproduktif. Alih-alih menutup industri rokok yang sudah jelas membahayakan kesehatan dan berdampak memiskinkan rakyat, dengan kebijakan ini pemerintah seolah memberi kesempatan pada perusahaan asing untuk mencaplok industri rokok lokal yang justru akan mendorong produksi rokok lebih masif karena masuknya modal lebih banyak lagi.

Baca juga:  Visi Menyempurnakan Liberalisasi di Indonesia

Lepas dari berbagai alasan spesifik dari keberatan yang disampaikan para pihak terkait, kebijakan pemerintah yang membuka ruang lebar investasi asing sesungguhnya memang tak bisa menutup realitas adanya keberpihakan pemerintah kepada asing. Terlebih, berbagai alasan yang disampaikan soal mengapa kebijakan ini begitu penting dan tepat untuk diambil, sesungguhnya masih berbentuk asumsi-asumsi. Bahkan, berdasarkan pengalaman dan logika sederhana, bisa diduga kuat kebijakan ini justru akan menambah sengsara rakyat banyak dan selangkah demi selangkah akan mengancam ketahanan ekonomi bangsa dan kedaulatan negara.

Realitasnya, kebijakan yang longgar terhadap investasi asing justru jadi awal penguasaan sumberdaya strategis di Indonesia. Emas, migas dan lain-lain adalah korban pertama kebijakan PMA yang dampak buruknya kita rasakan berkepanjangan. Tak heran jika muncul konsklusi bahwa di balik teori atau pemikiran bahwa PMA merupakan solusi untuk menggenjot perekonomian sesungguhnya ada jebakan untuk memuluskan penjajahan gaya baru negara-negara adidaya di negara-negara kecil dan negara berkembang.

Konklusi ini sangat mudah dipahami. Perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia tentu memiliki kemampuan daya saing yang lebih tinggi dibanding perusahaan lokal. Sehingga kehadiran mereka dipastikan akan menggeser perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Bahkan mematikan mereka.

Di luar itu, dalih penyerapan tenaga kerja yang lebih besar juga tak bisa dibuktikan. Karena industri padat modal rata-rata menggunakan teknologi tinggi yang meminimalisir kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Kalaupun betul membuka ruang besar untuk menyerap tenaga kerja, faktanya tenaga yang diserap adalah tenaga buruh dengan level upah yang relatif kecil. Yakni besaran upah yang sekadar bisa meningkatkan sedikit daya beli, yang itupun dikeluarkan untuk membeli produk yang mereka hasilkan.

Dengan demikian, tak berlebihan jika ada yang berani mengatakan bahwa kebijakan terkait investasi asing ini ujungnya adalah menggadaikan kedaulatan dan memuluskan penjajahan ekonomi. Terlebih kondisi ketahanan ekonomi, moneter dan politik Indonesia bisa dikatakan tak terlalu baik. Bahkan rentan mengalami kegoncangan dan diintervensi oleh pihak asing.

Semestinya, pemerintah berusaha agar memiliki ketahanan ekonomi, moneter dan politik yang kuat, salah satunya dengan menutup celah intervensi asing serapat mungkin. Namun kondisi ini tentu tak akan terjadi jika Indonesia masih tetap mengukuhi sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang memang membuka jalan penjajahan oleh asing. Karena gegara penerapan sistem inilah Indonesia terjebak dalam kubangan utang berkepanjangan dan kehilangan banyak kekayaan yang kian melemahkan posisi dan daya saingnya dalam kancah persaingan internasional termasuk perdagangan.

Baca juga:  ‘Teror’ Karhutla, Pengamat Bongkar Kegagalan Rezim Pelayan Korporasi

Padahal Islam mengharamkan setiap celah yang akan memberi jalan kekuatan asing untuk menguasai kaum Muslim. Allah SWT berfirman :

Dan Allah sekali kali tidak memberikan jalan pada orang kafir untuk menguasai orang beriman.” (TQS An Nisa:141)

Untuk itu, sudah saatnya umat Islam mencampakkan sistem rusak ini dan kembali kepada sistem ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara. Sistem ini tak lain adalah sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh institusi Khilafah yang terbukti selama belasan abad telah membawa umat Islam ada dalam tingkat taraf hidup yang sangat tinggi dan tingkat kemuliaan yang tidak pernah diraih oleh bangsa-bangsa manapun.

Khilafah dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkannya, dan ditopang dengan penerapan sistem-sistem Islam lainnya (Poleksoshankam) dipastikan akan mampu mencegah segala bentuk intervensi asing. Dan Khilafah akan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki semata-mata untuk kepentingan rakyat dan menjaga kedaulatan negara sebagai negara ideologis yang bertugas mengemban risalah ke seluruh alam. Karena untuk tugas itulah negara Khilafah ada, bukan untuk jadi budak asing sebagaimana negara-negara bangsa yang saat ini ada, termasuk Indonesia.[] SNA

Bagaimana menurut Anda?