PMA 100 Persen: Jalan Penguasaan Asing terhadap Industri Strategis

Oleh: Sari Zunairah Ashleena S.IP

MuslimahNews, ANALISIS — Pemerintah menetapkan relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI) dengan membuka penanaman modal asing (PMA) hingga 100%. Melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, disampaikan bahwa ketetapan ini diambil untuk menutup kenaikan defisit transaksi berjalan, sekaligus memberi confidence kepada pemilik dana sehingga mereka masuk untuk berinvestasi, baik short term capital inflow maupun foreign direct investment.

Pemerintah seolah lupa, atau pura-pura lupa, bahwa investasi bukan dana hibah. Investasi adalah modal yang disuntikkan oleh swasta untuk beberapa jenis usaha yang ada di Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sehingga dana investasi yang disuntikkan, kalaupun bisa menekan defisit transaksi berjalan, hal ini hanya berlangsung sementara. Karena pada tenggang waktu tertentu, dana investasi ini harus dikembalikan, dan dalam kurun waktu tertentu, harus ada profit sharing yang diberikan pada investor.

Saat ini, terdapat 95 bidang usaha yang kepemilikan sahamnya boleh dimiliki swasta asing hingga 100 persen. Di antaranya, retail melalui pos dan internet, industri perkayuan, pengelolaan pariwisata, pembangkit listrik di atas 10 MW, jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar, jasa sistem komunikasi data, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, internet service provider, Bank dan laboratorium jaringan dan sel, pelatihan kerja, dan lainnya.

Baca juga:  Dengan Uang yang Sama, Pemerintah bisa Dapatkan Saham Freeport 103 Persen

Dari 95 bidang usaha yang terdapat dalam daftar negatif investasi tersebut, terdapat bidang usaha strategis yang merupakan kepemilikan umum, seperti pembangkit listrik. Bidang usaha strategis yang sangat penting dikuasai negara untuk kepentingan negara seperti jasa sistem komunikasi data dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, internet service provider serta Bank dan Laboratorium jaringan dan sel.

Jika swasta asing menguasai 100 persen saham bidang usaha strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau saham bidang usaha strategis yang merupakan kepentingan keamanan negara seperti jaringan telekomunikasi, jasa survei, sistem komunikasi data, maka ini sama saja dengan memberikan nyawa negara ini pada swasta asing.

Memberikan jalan pada asing untuk menguasai negeri ini. Mengacak-acak keamanan negara melalui penguasaan data dan jaringan telekomunikasi. Menguasai SDM dan menggunakan data melalui jasa survei untuk kepentingan negara lain. Monopoli ekonomi melalui retail di marketplace. Menguasai lab jaringan dan sel untuk merampok plasma nutfah atau bahkan kepentingan senjata biologis. Tak terkecuali menanamkan budaya asing melalui penguasaan pengelolaan pariwisata.

Memberi jalan pada asing untuk menguasai negeri Muslim adalah sebuah keharaman. Allah SWT melarang memberi jalan pada orang kafir untuk menguasai ummat Islam; “Dan Allah sekali kali tidak memberikan jalan pada orang kafir untuk menguasai orang beriman.” (TQS An Nisa:141)

Baca juga:  Daulat Asing di Balik Pariwisata

Jalan penguasaan asing ini hanya bisa dicegah jika negeri ini lepas dari jeratan kapitalisme. Dengan sistem Islam, negara Khilafah akan mengembalikan kepemilikan umum pada rakyat. Mengelola sumber alam untuk kepentingan rakyat, sehingga negara mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Negara tidak tergantung pada impor sehingga tidak akan terjadi defisit transaksi. Khilafah secara independen akan menguasai dan mengelola industri strategis, industri berat dan industri militer. Khilafah bersifat independen tanpa tekanan Korporasi dan negara asing dalam menjalankan urusan negerinya.[]

Bagaimana menurut Anda?