Neoliberalisasi di 30.000 Feet, Ruang Perjudian Nyawa di Udara

Oleh: Novita M Noer (Counter Opinion Center)

MuslimahNews, ANALISIS — Neoliberalisme tak luput mencengkram langit negeri ini. Di bawah kendali persekutuan jahat antara pengusaha dan politikus, negara terus dibawa melaju menuju korporatokrasi (corporate state). Negara didorong agar menghasilkan keputusan-keputusan politik yang hanya berpihak untuk kepentingan korporat (perusahaan) baik domestik maupun asing. Jutaan rakyat dibawa bertaruh nyawa di langit Indonesia.

Tragedi terhempasnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang beberapa waktu yang lalu kian membuka lebar akan carut marutnya tata kelola penerbangan neoliberal. Tata kelola yang telah memfasilitasi ruang perjudian nyawa di udara.

Sejak 2015 secara resmi ASEAN Open Sky telah berlaku seiring dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ASEAN Open Sky merupakan kebijakan liberalisasi angkutan udara yang ditandatangani 10 kepala negara ASEAN pada Bali Concord II yang dideklarasikan pada KTT ASEAN tahun 2003. Pokok tujuan ASEAN Open Sky adalah untuk membuka wilayah udara antar sesama anggota negara ASEAN. Setelah diberlakukan, ASEAN Open Sky akan membebaskan maskapai, pengelola bandar udara, pengatur penerbangan di darat (ground handling), hingga pengatur lalu lintas penerbangan untuk bebas berusaha dan berekspansi.

Tahapan menuju ASEAN Open Sky telah dilakukan sejak 2008 silam, di antaranya dengan menghapuskan hambatan penerbangan antar ibu kota negara anggota ASEAN. Selanjutnya, liberalisasi yang sama telah dijalankan tahun 2009 pada hak angkut kargo, kemudian diikuti dengan hak angkut penumpang 2010. Puncaknya pada ASEAN Single Aviation Market tahun 2015. Derasnya liberalisasi dunia penerbangan komersial Indonesia tak dapat dihindari.

Terseretnya Indonesia dalam rezim ASEAN Open Sky semakin mengukuhkan fungsi negara hanya sebagai regulator. Negara telah menjadikan hajat hidup publik tak lebih sebagai dagangan. Karena dalam sudut pandang neoliberal sangat penting untuk memisahkan fungsi regulator dan operator (pelaksana). Neoliberalisme meniscayakan pengebirian peran negara dalam melayani rakyatnya. Semua diserahkan ke mekanisme pasar.

Hal ini telah digariskan dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang berbunyi, “Undang-Undang ini telah dilakukan perubahan paradigma yang nyata dalam rangka pemisahan yang tegas antara fungsi regulator, operator, dan penyedia jasa penerbangan.

Baca juga:  Menuntut Kebebasan Beragama ala Siapa?

Inilah yang menjadi pedoman utama ‘hasil karya’ wakil-wakil rakyat dalam tata kelola transportasi penerbangan di negeri ini. Karena itu jangan heran meski PT Angkasa Pura, Perum AirNav, IDSC (Indonesia Slot Coodinator) serta penerbangan Garuda merupakan plat merah, keberadaannya hanya menjadi industri bisnis. Prinsip badan usaha negara “melayani urusan rakyat” (public service) telah beralih dengan prinsip “untung dan rugi”.

Sebagai contoh, PT Angkasa Pura mengumpulkan investor swasta baik lokal maupun asing demi membuka keran kerja sama di berbagai bandara. Sistem kemitraan dan bagi hasil keuntungan menjadi pegangan dari kerjasama ini. Sementara pendapatan atau pengembalian investasi proyek akan dibebani dari tarif layanan pengguna jasa fasilitas bandara (user charge).

Dengan terbukanya langit udara Indonesia, maka pasar yang selama ini dikuasai oleh maskapai nasional selanjutnya akan dikerubuti berbagai maskapai-maskapai negara ASEAN lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana langit Indonesia akan menjadi semakin ramai dengan hilir mudiknya pesawat. Bandara-bandara tempat pesawat beroperasi kian padat. Terminal bandara pun penuh sesak dengan penumpang yang akhirnya berujung pada peningkatan jumlah penundaan (delay) hingga pembatalan jadwal penerbangan.
Masuknya Indonesia ke dalam ASEAN Open Sky justru membawa ‘berkah’ bagi negara-negara ASEAN. Posisi Indonesia yang memiliki jumlah bandara internasional terbanyak dengan 29 bandara hanya akan menjadi pasar udara yang paling menggiurkan. Dari data Direktorat Angkutan Udara, total penumpang pada 2017 badan usaha angkutan udara nasional hanya dapat mengangkut 6,7 juta penumpang. Sementara, sekitar 7,3 juta penumpang dilayani oleh maskapai ASEAN di luar Indonesia.

Maskapai asing seperti Singapore Airlines, dapat mengakses lima bandara internasional yang ada di Indonesia. Sebaliknya, maskapai Indonesia hanya diizinkan terbang menuju satu bandara saja di Singapura. Hal yang sama berlaku pula bagi maskapai dari negara ASEAN lainnya.

Alih-alih ingin meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) berbondong-bondong datang ke Indonesia, malah selama tahun 2016 jumlah warga negara Indonesia yang ke luar negeri mencapai 8,4 juta orang dan melonjak di tahun 2017 mencapai 9,1 juta orang. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memprediksi tahun 2018 tren wisata ke luar negeri akan semakin naik karena maraknya tiket-tiket murah pelesiran ke luar negeri terutama ke wilayah ASEAN, Asia Pasifik, dan Australia.

Baca juga:  Visi Menyempurnakan Liberalisasi di Indonesia

Penerimaan model Low-Cost Carrier (LCC) atau maskapai penerbangan murah membuat persaingan antar maskapai berbuntut persaingan tak sehat. Perang tarif tak terhindarkan. Maskapai pun berlomba-lomba memperbanyak jumlah pesawat yang bisa dikuasai, baik beli atau sewa (leasing pesawat) demi menyerap penumpang sebanyak-banyaknya.
Namun, banyaknya jumlah armada pesawat tidak berbanding dengan jumlah ketersediaan pilot. Ini tidak hanya terjadi pada satu maskapai tetapi di industri secara keseluruhan.

Pilot pun sering dipaksa terbang melebihi batas waktu dalam satu hari. Bahkan dipaksa masuk di saat libur demi memeras keuntungan bagi pemilik maskapai serta menutupi cicilan leasing dari ratusan pesawat yang telah disewa dari pihak ketiga. Penumpang pun kosong dari kenyamanan dan keselamatan.

Liberalisasi jasa penerbangan ini telah dilegalkan dalam peraturan penerbangan lewat Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pada pasal 118 ayat 2a bahwa setiap maskapai penerbagan berjadwal, minimal harus mempunyai lima pesawat sendiri dan lima pesawat sewa dari pihak ketiga.
Kebijakan ini semakin mendorong Indonesia hanya sebagai pasar udara bagi bisnis raksasa pesawat-pesawat komersial antara Boeing dan Airbus yang mewakili kekuatan Eropa dan Amerika serta Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) pesawat buatan Cina sebagai pendatang baru.

Baca juga:  Bahaya Liberalisasi Pakaian Muslimah

Dengan demikian akan semakin mengukuhkan dominasi korporasi-korporasi raksasa multinasional dan mematikan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Liberalisasi faktanya telah membuka selebar-lebarnya bagi asing untuk menguasai sektor hulu hingga hilir penerbangan yang merupakan urat nadi kehidupan publik.

Ini bukan kali pertama kecelakaan pesawat terjadi di negeri ini. Angka-angkanya terus menanjak naik. Berhari-hari kita sibuk mencari penyebab kecelakaan hingga melebar mencari faktor-faktor lain yang sebenarnya hanya minor berpengaruh. Pembenahan seperti apa yang harus dilakukan? Apakah meningkatkan peran negara sebagai regulator yang nyata selalu menyenangkan para pemilik modal atau segera meninggalkan model tata kelola neoliberal yang justru adalah biang persoalan?[]

Bagaimana menurut Anda?