; Darurat Sawah dan Ancaman Ketahanan Pangan Nasional, Dampak Hegemoni Kapitalisme – Muslimah News

Darurat Sawah dan Ancaman Ketahanan Pangan Nasional, Dampak Hegemoni Kapitalisme

Oleh: Nindira Aryudhani
(Relawan Opini dan Media)

MuslimahNews, ANALISIS — Diketahui, beberapa waktu belakangan ini berbagai media memberitakan tentang program pemanfaatan lahan rawa sebagai lahan pertanian produktif. Pasalnya, luas lahan baku sawah nasional menyusut 9% dalam lima tahun terakhir menjadi hanya 7,1 juta hektar. Kondisi tersebut membuat Kementerian Pertanian (Kementan) mencari alternatif untuk tetap menjaga tingkat produktivitas pertanian. Menurut pemerintah, salah satu yang bisa dieksplorasi adalah keberadaan lahan rawa. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengaku mendapat arahan dari Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk menghidupkan rawa menjadi lahan produktif.

Isu pemanfaatan lahan rawa yang sejalan dengan arah kebijakan Menteri Amran tersebut juga ditetapkan sebagai tema spesifik perhelatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2018. Sejalan juga dengan tema internasional World Food Day dari FAO yakni “a Zero Hunger World by 2030 is Possible”. Peringatan HPS 2018 berlangsung di Kalimantan Selatan pada 18-20 Oktober 2018 lalu. Dan ini menjadi momentum mengangkat potensi pengembangan lahan rawa dalam mendukung ketahanan pangan.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri berharap, peringatan HPS 2018 menjadi momentum strategis memperkenalkan pembangunan sektor pertanian Indonesia kepada dunia. Khususnya, keberhasilan memanfaatkan potensi lahan tidur, terutama lahan rawa lebak menjadi lahan pertanian produktif yang sangat berpotensi sebagai penyedia stok pangan nasional. Yang karenanya, diperlukan perencanaan publikasi dan sosialisasi yang masif.

Berdasarkan data Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) total lahan rawa yang berpotensi untuk dikembangkan 9,52 juta ha. Lahan tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Lampung. Kemudian, teknologi budidaya padi di lahan rawa diproyeksikan mencapai areal seluas 4.200 ha lahan rawa yang tengah disulap menjadi lahan pertanian produktif di Batola, Kalimantan Selatan. Saat ini 240 ha bagian lahan sudah ditanami padi, bahkan sebagian sudah panen dengan produktivitas bisa mencapai 6-7 ton per/ha. Sedangkan 750 ha lahan sedang digarap.

Untuk lahan persawahan non rawa yang masih ada, teridentifikasi di 8 provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kedelapan provinsi ini sudah mencakup sekitar 70% dari 7,1 juta hektar lahan baku sawah nasional tersebut.

Meski demikian, kondisi darurat sawah ini seolah turut menjadi klaim legalisasi impor beras. Diketahui pula, sejumlah lahan pertanian produktif memang telah mengalami konversi menjadi pemukiman, khususnya berupa apartemen dan perumahan. Atas hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan dalam 10-15 tahun terakhir seluas 900.000 hektar sawah menghilang. Sementara, menurut Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Budi Situmorang, lahan sawah memang dinilai mudah beralih fungsi. Alih fungsi tersebut, dari semula digunakan untuk sawah kemudian menjadi perumahan, apartemen, SPBU, dan lahan industri.

Tak heran jika kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Lahan Sawah Abadi yang ditargetkan dapat terbit pada akhir tahun ini. Perpres ini akan mencegah alih fungsi tersebut. Seringkali izin lokasi untuk pembangunan sudah keluar, padahal lahannya masih berupa sawah. Karena itu, diharapkan adanya upaya pertimbangan teknis dari Kementerian lain terkait dengan regionalisasi kawasan industri, walaupun saat ini lahan yang bersangkutan masih berupa sawah.

Bagaimana pun, Perpres ini diwacanakan sebagai langkah konkrit dalam rangka menjamin sawah berkelanjutan. Sawah-sawah, khususnya irigasi, dan juga sawah non irigasi, hendaknya dipertahankan sebagai sawah abadi demi tetap terjaminnya ketersediaan sawah untuk menjamin kebutuhan pangan. Saat Perpres ini terbit, izin alih fungsi sawah yang selama ini sudah terlanjur diterbitkan kemungkinan besar akan dievaluasi oleh Kementerian ATR, sedapat mungkin agar tidak berubah.

Namun demikian, kita juga tidak dapat menutup mata akan benturan terhadap gurita ekonomi lain dalam sistem ekonomi kapitalisme yang dianut oleh negeri ini. Yakni adanya mafia impor beras dan lunaknya kebijakan perizinan tata guna lahan yang disebut-sebut demi menarik investor asing.

Kita tentu masih ingat tatkala Rizal Ramli (RR) mengkritik kebijakan impor beras Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu. RR menduga bahwa kebijakan Mendag Enggar ada kaitannya dengan relasi dagang sumberdaya pangan dari pimpinan Enggar di Nasdem, Surya Paloh. Kritik RR sebenarnya sangat beralasan. Di era neokapitalisme seperti saat ini, tak mungkin ada kebijakan-kebijakan kreatif bermotif laba, kecuali memang ada afiliasi pemodal besar di belakangnya. Hal ini tengah ditelusuri oleh Kementan, yakni dengan dugaan adanya mafia pangan.

Dalam data Kementan, harga beberapa produk pertanian masih tergolong tinggi. Apalagi beras adalah bahan pangan pokok. Setiap orang pasti membutuhkan dan membelinya. Jadi permainan harga dan kartelisasi beras jelas potensial menghasilkan laba berganda.

Terkait hal ini, Mentan Amran sempat menjelaskan, bahwa mafia tersebut biasanya berada di rantai pasokan yang panjang. Mafia ini adalah middle man, maka supply chain-nya harus dipotong. Karena di titik itulah persoalannya. Hingga saat ini, Kementan masih terus melakukan perlawanan terhadap mafia. Kini lebih dari 497 kasus mafia pangan tengah diproses secara hukum.

Kemudian, adanya kebijakan proses serba cepat dalam pengurusan izin investasi (liputan6.com, 11/01/2016). Menurut kebijakan yang diluncurkan pada awal 2016 ini, investasi adalah modal Indonesia untuk menggaet aliran uang masuk ke dalam negeri ini dan mendorong roda perekonomian. Tak heran, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla gencar mengupayakan investasi bertambah di negeri ini agar ekonomi nasional bisa berputar. Apalagi, kenyataannya sektor investasi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Terutama dalam hal proses perizinan. Butuh berhari-hari bahkan berbulan-bulan bagi investor untuk meminta izin menanamkan uangnya di Indonesia.

Sebagai bukti kesungguhan, melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintah meluncurkan layanan izin investasi 3 jam yang berlokasi di Kantor BKPM. Ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat demi memberikan pelayanan prima kepada investor. Layanan investasi 3 jam ini merupakan implementasi paket kebijakan ekonomi jilid II sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun produk-produk perizinan yang akan diberikan pada investor pada layanan izin investasi 3 jam adalah adalah izin investasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selain itu, Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) serta surat booking tanah jika dibutuhkan oleh investor.

Untuk target investasi 2016 saat itu, layanan proses perizinan BKPM selama 3 jam merupakan cara meraih investasi masuk. Khusus pada tahun 2016, BKPM memasang target ambisius investasi sebesar Rp 594,8 triliun dengan jumlah serapan tenaga kerja mencapai 2 juta orang. Target investasi ini naik 14,4 persen dibanding proyeksi tahun 2015 lalu sebesar Rp 519 triliun. Target Rp 594,8 triliun di 2016 terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 386,4 triliun atau naik 12,6 persen serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh 18,5 persen atau Rp 208,4 triliun. Sedangkan serapan tenaga kerja ditargetkan mencapai 2 juta orang di 2016.

Lihatlah, dalam hitungan angka, nilai-nilai investasi tersebut tentu jauh lebih berharga dibanding sekedar harga lahan yang potensial untuk persawahan. Apalagi jika harus terjun mendetili teknologi budidaya, pengembangan wilayah pertanian, aspek mina padi, intelektualitas para pakar pangan dan pertanian, dsb, rasanya jalan instan dengan impor pangan lebih nyaman untuk ditempuh. Toh para mafia pangan juga merupakan sesama pemilik kapital. Sama-sama punya kepentingan ekonomi dengan para investor industri.

Mencermati uraian ini, tentu kasus darurat sawah tidak dapat diatasi dengan cara sebatas konversi lahan rawa. Yang ternyata, program ini juga bagian dari proyek asing. Yang terdampak darurat sawah lagi-lagi adalah para petani. Mereka yang paling disulitkan ketika harga pupuk mahal, obat-obatan pertanian mahal, alat produksi tanaman juga mahal. Jika mereka tak mampu membiayai pengelolaan lahan, langkah terdekat mereka akan menyewakan lahan, atau pada akhirnya akan menjual lahan. Semua berujung pada pertarungan ekonomi rumah tangga, alasan butuh uang cepat, dsb, tanpa sempat memikirkan status negara yang darurat sawah. Andaikata ada insentif dari pemerintah atau uang hasil penjualan lahan, sejauh mana uang tersebut akan bertahan di tangan mereka?

Ketahanan pangan adalah perkara serius yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika ketahanan pangan tak dapat diraih, maka yang terjadi adalah krisis pangan. Sangat ironis jika mengingat kondisi Yaman, negeri Islam yang subur tapi dilanda kelaparan akibat rakusnya para penjajah ekonomi. Mereka tak ubahnya tikus yang mati di lumbung padi. Tentu kita tidak menghendaki negeri zamrud khatulistiwa ini mengalami hal serupa Yaman.

Karenanya, di sinilah urgensitas negara untuk mengambil kebijakan ekonomi pertanian secara tepat sasaran. Hendaklah negara aktif ambil peran untuk mengelaborasi segala bentuk pengurusan urusan rakyat dengan mendetil dan langkah terbaik. Bukan sekedar demi meraih devisa maupun menambah kocek negara. Jangan pula melulu memuja rezim neoliberal yang jelas-jelas hanya memihak para pemilik modal. Lebih dari itu, yakni harus dengan visi pembangunan ideologis jangka panjang yang tak melulu sebatas dari pencitraan infrastruktur.

Dalam Islam, rakyat selaku anggota masyarakat dan pemerintah selaku penguasa yang mengurusi berbagai problem rakyatnya adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Berbagai problem yang dihadapi oleh rakyat juga tak akan usai tanpa kepedulian dari pemerintah. Karenanya dalam Islam, layanan publik adalah kewajiban penguasa yang harus ditunaikan semaksimal mungkin. Kelalaian di dalamnya jelas berimplikasi dosa. Atas hal ini, mari kita renungkan sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Setiap kalian adalah pemimpin, yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin manusia (rakyat) adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab terhadap mereka.” ( HR. al-Bukhari no. 2554, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu)

Juga firman Allah SWT:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf [7]: 96).

Mari kembalikan keberkahan dan pengelolaan bumi Allah ini kepada aturan-Nya, selaku Pencipta dan Pemilik sejatinya. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Bagaimana menurut Anda?